Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak pemerintah memperteguh komitmen terhadap Pancasila,UUD 1945, NKRI, dan kebhinnekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, problem kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini disinyalir muncul akibat keempat pilar utama bangsa Indonesia tersebut tak lagi diamalkan.
"Aktivitas kebangsaan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan kita ukur dengan empat acuan itu. Jika salah satunya diabaikan, maka muncullah problem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj ketika berpidato dalam acara silaturahim dan halal bihalal PBNU, di Jakarta, Jum'at (25/9) malam.<>
Lebih lanjut Kiai Said -sapaan akrab KH Said Aqil Siradj- menjelaskan, politik dan demokrasi di Tanah Air mengabaikan musyawarah. Demokrasi lebih mengutamakan voting dan meninggalkan sistem perwakilan serta mengganti pemilihan langsung tanpa batas dengan sistem multipartai yang rapuh.
"Padahal, mekanisme voting hanya mengenal menang dan kalah. Akibatnya,konflik dan kekisruhan kerap menyertai kegiatan politik sekarang," tandas Kiai Said. (min)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak pemerintah memperteguh komitmen terhadap Pancasila,UUD 1945, NKRI, dan kebhinnekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, problem kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini disinyalir muncul akibat keempat pilar utama bangsa Indonesia tersebut tak lagi diamalkan.
"Aktivitas kebangsaan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan kita ukur dengan empat acuan itu. Jika salah satunya diabaikan, maka muncullah problem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj ketika berpidato dalam acara silaturahim dan halal bihalal PBNU, di Jakarta, Jum'at (25/9) malam.<>
Lebih lanjut Kiai Said -sapaan akrab KH Said Aqil Siradj- menjelaskan, politik dan demokrasi di Tanah Air mengabaikan musyawarah. Demokrasi lebih mengutamakan voting dan meninggalkan sistem perwakilan serta mengganti pemilihan langsung tanpa batas dengan sistem multipartai yang rapuh.
"Padahal, mekanisme voting hanya mengenal menang dan kalah. Akibatnya,konflik dan kekisruhan kerap menyertai kegiatan politik sekarang," tandas Kiai Said. (min)
