Nasional

Sejumlah Lembaga Kemanusiaan Sepakati Mekanisme Baku Pengerahan SDM dan Bantuan Kemanusiaan

Sen, 14 Maret 2016 | 18:05 WIB

Jakarta, NU Online
Sejumlah lembaga kemanusiaan berkumpul di Gedung PBNU, Jakarta, pada akhir pekan lalu. Mereka merumuskan model kerja yang terkoordinasi dalam penanganan darurat bencana. Rumusan ini diharapkan dapat mengantarkan mereka dalam penanganan bencana yang efektif dan efisien.

Lembaga yang terkumpul dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) menyelenggarakan workshop pembuatan “Joint Protocol” untuk lembaga kemanusiaan guna mempererat koordinasi. Pertemuan yang berlangsung di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat pada Kamis-Jumat (10-11/3) ini dihadiri perwakilan anggota HFI yang berjumlah 30 orang.

Mereka yang hadir antara lain utusan dari Muhammadiyah Disaster Management Centre, Dompet Dhuafa, KARINA, Yayasan Tanggul Bencana Indonesia, Yakkum Emergency Unit, Wahana Visi Indonesia, Perkumpulan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, PKPU, Church World Services Indonesia, Habitat for Humanity Indonesia, Rebana Indonesia, Unit Pengurangan Risiko Bencana PGI, Rumah Zakat dan PP Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBINU).

Direktur Eksekutif HFI Surya Rahman Muhammad mengatakan, tujuan pertemuan ini adalah untuk merumuskan adanya suatu mekanisme dalam membangun koordinasi untuk penanganan darurat, mengidentifikasi dan menutup gap koordinasi yang ada dalam penanganan darurat oleh lembaga kemanusiaan dan adanya rujukan bagi lembaga kemanusiaan nasional dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto dalam workshop ini mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan khususnya penanganan darurat bencana dibutuhkan strong leadership karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh multipihak bahkan dari luar negeri. Selain itu, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik agar kegiatan kemanusiaan dapat dilakukan dengan efektif. Karena itu, pertemuan ini diharapkan dapat merumuskan sebuah mekanisme bersama yang ringkas dan operasional sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.

Sedangkan perwakilan PP LPBI NU M Wahib berharap workshop ini tidak hanya menghasilkan dokumen bersama yang mudah dilaksanakan sehingga dokumen ini nantinya menjadi acuan bersama. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi media bagi upaya peningkatan kapasitas para pihak sehingga kegiatan kemanusiaan khususnya penanganan darurat bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan efektif. (Red Alhafiz K)