IMG-LOGO
Nasional

Apresiasi Putusan MK, KPAI: Anak di Bawah 18 Tahun Harus Dilindungi Haknya

Jumat 14 Desember 2018 18:30 WIB
Bagikan:
Apresiasi Putusan MK, KPAI: Anak di Bawah 18 Tahun Harus Dilindungi Haknya
foto: ilustrasi
Jakarta, NU Online
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Kamis (13/12). 

MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" pada UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melihat hal tersebut, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susiana Afandi mengapresiasi keputusan MK tersebut. Ia menyatakan bahwa UU yang dimaksud di atas bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa definisi anak adalah mereka yang berusia sampai 18 tahun.

"Artinya di bawah usia 18 tahun merupakan anak yang harus dilindungi hak-haknya. Salah satu hak yang harus dilindungi adalah pencegahan pernikahan anak," katanya kepada NU Online pada Jumat (14/12).

Menurutnya, peningkatan usia perkawinan pada perempuan sangat penting untuk melindungi reproduksinya. Sebab, pernikahan anak beresiko pada permasalahan reproduksi perempuan sehingga pada lingkup nasional bisa berdampak rentannya angka kematian ibu baru melahirkan.

"Dengan adanya kenaikan usia perkawinan bagi perempuan sangat penting untuk peningkatan usia belajar anak perempuan. Kewajiban belajar 12 tahun dapat terealisasi," lanjut pengurus Pimpinan Pusat Muslimat NU itu.

Anak-anak, katanya, harus dibekali dengan ilmu dan keterampilan yang memadai guna menjalani hidup dengan lebih baik. Khususnya keterampilan melalui kehidupan rumah tangga.

Lebih dari itu, hal terpenting dari semuanya adalah edukasi terhadap masyarakat bahwa pilar utama perlindungan anak adalah keluarga. Karenanya, pola pengasuhan anak harus ditingkatkan untuk menumbuhkan kembangkan anak menjadi insan sehat, cerdas dan beriman, dan bertakwa. (Syakir NF/Muiz)    
Tags:
Bagikan:
Jumat 14 Desember 2018 23:55 WIB
Kementan Garap Lahan Rawa di Tiga Pulau Besar
Kementan Garap Lahan Rawa di Tiga Pulau Besar

Jakarta, NU Online

Kementerian Pertanian (Kementan) memaksimalkan lahan pertanian dengan memanfaatkan rawa sebagai lahan produktif. Setidaknya ada 34,1 juta hektar yang yang saat ini masuk tahap proses garapan, dengan 9,2 juta hektare di antaranya dimanfaatkan untuk pertanian sawah dan hortikultura.

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Dedi Nursyamsi, mengatakan lahan tersebut saat ini tersebar di tiga pulau besar, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

"Untuk padi atau sawah sudah mencapai 14,2 juta hektar, hortikultura mencapai 3,1 juta hektar dan tanaman tahunan mencapai 1,9 juta hektar," kata Dedi, saat memberikan keterangan pada kegiatan Bincang Asyik Pertanian (BAKPIA) di Kampus Penelitian Cimanggu, Bogor, Jumat (14/12).

Menurut Dedi, sebagian besar lahan ini merupakan lahan potensial yang dulunya berbentuk semak belukar. Namun proses pengerjaan yang cepat mampu menghasilkan 7,5 juta hektar yang terdiri dari 5,1 sawah, 1,5 juta hortikultura dan 0,9 juta ha untuk tanaman tahunan.

"Keunggulan utama lahan rawa adalah airnya tersedia sepanjang tahun. Jadi, disaat wilayah lain kemarau dan kekeringan, lahan rawa justru dapat berproduksi optimal dan panen raya," katanya.

Kendati demikian, pengerjaan lahan rawa bukan tanpa kendala. Awalnya, program ini sulit mengubah sikap atau pola pikir sebagian besar petani yang masih tradisional. Kemudian tantangan berikutnya adalah kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi yang belum sepenuhnya maju, serta masih terbatasnya implementasi teknologi sehingga produktivitasnya rendah.

"Tapi saat ini sudah ada program SERASI (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) yang merupakan implementasi dari inovasi teknologi pertanian yang berhasil mengubah dan membudidayakan lahan tandus menjadi produktif. Apalagi sudah terintegrasi dengan peternakan ikan dan itik," katanya.

Program SERASI merupakan inisiasi pemerintah yang lebih luas dari demplot Jejangkit yang dilaksanakan pada lahan rawa pasang surut seluas 550 ribu hektar yang tersebar di enam provinsi. Program ini bersifat sinergi dan lintas sektoral antara Kementan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Lembaga Keuangan (LK).

Program ini berhasil meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 100 menjadi 200 melalui normalisasi tata air, baik saluran air, pintu air, tanggul, pompa, dan lain-lain. Selain itu, produktivitas padi juga meningkat.

"Tadinya kan produktivitasnya 2 ton per hektar. Sekarang menjadi 6 ton per hektar. Peningkatan ini bisa terjadi karena adanya introduksi varietas unggul dan adaptif, perbaikan sistem budidaya, ameliorasi tanah seperti pemberian dolomit, fosfat alam, dan bahan organik. Lahan ini menjadi subur karena terus dilakukan pemupukan yang berimbang dengan spesifik lokasi," katanya.

Peningkatan produksi pangan, kata Dedi, perlu didorong melalui diversifikasi komoditas serta membangun kelembagaan dan pemberdayaan melalui implementasi pertanian korporasi. Program ini juga penting mempertimbangkan jadwal tanam yang beradaptasi dengan pola curah hujan dan musim kering.

Dedi menambahkan, pelaksanaan program ini wajib didukung koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Dukungan dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PUPR terutama Balai Besar Wilayah Sungai (BWSS), Kementerian Desa PDTT, TNI AD, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

"Selain itu kita juga perlu dukungan stakeholder lainnya seperti dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), perusahaan benih, pupuk dan lain lain," pungkas Dedi. (Red: Ahmad Rozali)

Jumat 14 Desember 2018 22:45 WIB
Mendagri Cabut Instruksi Aturan Pakaian ASN
Mendagri Cabut Instruksi Aturan Pakaian ASN
foto: (pemiluupdate.com)
Jakarta, NU Online
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencabut instruksi peraturan tentang penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Instruksi Mendagri ini, mulai hari ini telah dicabut dan tidak berlaku lagi,” ujar Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (14/12), sebagaimana dilansir oleh Antaranews.com.

Instruksi Nomor 225/10770/SJ itu, katanya, dicabut mengingat adanya masukan dari masyarakat.

Hadi menjelaskan bahwa aturan yang berlaku di internal Kemendagri dan BNPP itu bersifat imbauan. Menurutnya, hal itu bukanlah sebuah larangan karena bertujuan untuk menjaga kerapian dan keseragaman berpakaian mengingat ASN merupakan penyelenggara negara.

“Frase kata ‘agar’ dalam Inmendagri tersebut memiliki arti imbauan, bukan merupakan suatu larangan,” jelasnya.

Melalui instruksinya, Mendagri meminta agar ASN laki-laki tidak berambut gondrong dan tidak berwarna-warni, menjaga kerapian kumis, jambang, dan jenggot, serta penggunaan celana panjang hingga mata kaki.

Adapun bagi ASN perempuan, Tjahjo mengimbau agar rambut rapi dan tidak dicat warna-warni, sedang bagi yang berjilbab agar memasukkan jilbabnya ke dalam kerah pakaian dan warnanya disesuaikan dengan warna pakaian dinas. Jilbab yang digunakan juga harus polos, tidak bermotif. (Syakir NF/Muiz)
Jumat 14 Desember 2018 22:30 WIB
Gus Dur dalam Pandangan Ahmad Tohari
Gus Dur dalam Pandangan Ahmad Tohari
Gus Dur
Banyumas, NU Online
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menurut sastrawan Ahmad Tohari adalah orang yang tidak pernah merasa terhormat dibanding siapapun, Gus Dur juga orang tidak pernah merasa mulia dibanding siapapun. 

Hal itu diungkapkan Ahmad Tohari disela-sela acara kopdar ngaji Ihya' Ulumuddin bersama Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) Kamis (13/12) malam di kediamannya di Jatilawang Banyumas Jawa Tengah. "Gus Dur adalah orang yang sangat sederhana," katanya. 

Tohari lalu menceritakan, dulu saat Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur pernah beberapa kali mengunjungi kediamannya di Jatilawang. 

"Saat di sini, Gus Dur tidurnya di lantai dan hanya beralaskan tikar atau karpet," lanjut Tohari. 

Saat itu, lanjut Tohari. Gus Dur datang ke rumah sekitar Senin sore dan pulang hari Rabu pagi. Selama tiga hari itu, Gus Dur hanya mengenakan 1 pakaian saja, tidak ganti. "Mobil yang ia pakai pun hanya mobil yang murahan," tambahnya. 

Penulis ronggeng dukuh paruk itu kemudian menjelaskan saat ini kita sedang mengalami hidup di zaman distrupsi dan kitab Ihya Ulumuddin merupakan solusi untuk menjawab persoalan tersebut. 

Ihya Ulumuddin, seperti hanya artinya adalah menghidupkan ilmu ilmu agama. Ilmu agama jika ditinjau dari sisi kebudayaan menurut Ahmad Tohari adalah suatu ilmu yang berusaha menyeimbangkan antara akherat dan dunia. 

"Memgutamakan kebaikan kehidupan akhirat, namun tidak meninggalkan hak-hak kehidupan di dunia," katanya. 

Masihkah kita seimbang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tohari lalu menjelaskan, jika ego manusia semakin berkembang maka kesadaran ketuhanan akan semakin terdesak. 

"Hidup itu bukan hanya soal urusan perut. Tapi soal kejujuran,  soal pengabdian dan kasih sayang derajatnya lebih tinggi dari pada semua itu," tegas Budayawan asal Banyumas itu. (Kifayatul Ahyar/Muiz
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG