IMG-LOGO
Nasional

‘Estafet’ Putusan MK tentang Batas Usia Pernikahan harus Segera Dilanjutkan

Jumat 14 Desember 2018 21:20 WIB
Bagikan:
‘Estafet’ Putusan MK tentang Batas Usia Pernikahan harus Segera Dilanjutkan
Ilustrasi menikah muda. Source: pendidikan.id
Jakarta, NU Online
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan mengenai batas minimum usia pernikahan dianggap sebagai sebagai satu langkah penting dalam menekan masalah yang dilahirkan akibat pernikahan anak. Namun begitu, putusan ini perlu dilanjutkan dengan campur tangan lembaga lain dengan sigap. 

Pendapat itu dikemukakan oleh Ai Maryati anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Menurutnya, saat ini, ‘bola’ perubahan ada di tangan DPR yang bertanggung jawab untuk melanjutkan dengan menentukan batas usia menikah bagi perempuan, yang sebelumnya hanya 16 tahun sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. 

“Dengan dikabulkannya gugatan ini oleh MK, maka DPR, Pemerintah, CSO (Civil Society Organization) perlu bekerja bersama untuk memunculkan gagasan strategis sehingga perubahan bisa segera direalisasikan,” Ujar Ai Maryati pada NU Online, Jumat (14/12).

Menurutnya, langkah pertama yang harus ditempuh adalah merumuskan batas usia sebagaimana yang diamanatkan oleh MK. DPR bisa menempuh langkah dengan mendengarkan masukan dari masyarakat yang telah melakukan kajian mendalam atas kesiapan usia pernikahan. 

“DPR bisa mengadakan jajak pendapat dengan NGO (Non-Government Organization) yang aktif dalam bidang tersebut. Selain itu perlu juga mendengarkan masukan dari lembaga kesehatan yang selama ini mendata dampak buruk pernikahan usia muda, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, masalah kesehatan lain seperti stunting dan hal lain, sehingga memperkaya adanya terobosan dalam menyelesaikan masalah ini,” ujarnya. 

Sederet masalah itu secara umum disebabkan ketidaktahuan dan ketidaksiapan baik secara fisik dan psikis. “Pernikahan anak juga bisa menyebabkan penyakit genetic, kerusakan alat reproduksi, rentannya penyakit seksual menular yang diakibatkan oleh ketidakmengertian,” jelasnya. 

Maka dari itu, ia menyarankan agar DPR perlu mendapat masukan dari berbagai kelompok sehingga bisa mengeluarkan rumusan kebijakan yang baik. 
 
Dalam proses selanjutnya, UU yang baru ini perlu dilanjutkan dan diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah hingga level yang lebih teknis. Sehingga Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, dapat membuat Peraturan Menteri untuk pegangan penyelenggara atau petugas pernikahan.

Penyelaggara perkawinan harus dipastikan mendapat informasi dengan seksama sehingga dapat mengimplementasikan aturan tersebut. “Karena dalam banyak kasus para petugas KUA menerima pernikahan di bawah usia karena adanya kasus dispensasi seperti permintaan dari orang tuanya karena hamil duluan (sebelum menikah), atau kedua orang tuanya meninggal. Ini yang diterima KUA,” jelasnya. Padahal, alih-alih menjadi solusi, pernikahan usia dini lebih berpotensi melahirkan masalah lain. 

Ia juga mengimbau kelompok agama untuk tidak memandang pernikahan usia dini sebagai solusi dari kenakalan remaja dan perbuatan dosa. “Jangan terus bilang ‘dari pada dosa lebih baik dinikahkan’. Itu kalimat konservatif yang perlu kita ubah. Karena dari cara pandang progresif pernikahan juga perlu mempertimbangkan masalah kesejahteraan,” lanjutnya.

Ai Maryati mengaku bahwa ia sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan muda sebagai solusi dari kenakalan remaja. Sebaliknya ia menilai, kenakalan remaja disebabkan karena tidak adanya fasilitas dan edukasi bagi remaja. “Negara seharusnya menyediakan fasilitas kreatif tersebut, baik dalam bentuk eskul, peningkatan minat dan bakat, bukan melulu mikirin cara memergoki mereka yang lagi pacaran lalu mengawinkan mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, MK telah mengabulkan gugatan tentang batas usia nikah anak perempuan dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. Menurut MK usia 16 masih masuk dalam kategori anak. Menikah pada usia 16 tahun juga berarti seorang anak kehilangan hak belajar 12 tahun yang diwajibkan negara.

Selain itu, menikah pada usia 16 tahun membuat perempuan sangat rentan menghadapi masalah kesehatan, eksploitasi hingga ancaman kekerasan. Namun MK tak menetapkan usia minimum bagi perempuan untuk menikah dan menyerahkannya pada DPR, dengan batas waktu maksimal tiga tahun. (Ahmad Rozali)
Bagikan:
Jumat 14 Desember 2018 23:55 WIB
Kementan Garap Lahan Rawa di Tiga Pulau Besar
Kementan Garap Lahan Rawa di Tiga Pulau Besar

Jakarta, NU Online

Kementerian Pertanian (Kementan) memaksimalkan lahan pertanian dengan memanfaatkan rawa sebagai lahan produktif. Setidaknya ada 34,1 juta hektar yang yang saat ini masuk tahap proses garapan, dengan 9,2 juta hektare di antaranya dimanfaatkan untuk pertanian sawah dan hortikultura.

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Dedi Nursyamsi, mengatakan lahan tersebut saat ini tersebar di tiga pulau besar, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

"Untuk padi atau sawah sudah mencapai 14,2 juta hektar, hortikultura mencapai 3,1 juta hektar dan tanaman tahunan mencapai 1,9 juta hektar," kata Dedi, saat memberikan keterangan pada kegiatan Bincang Asyik Pertanian (BAKPIA) di Kampus Penelitian Cimanggu, Bogor, Jumat (14/12).

Menurut Dedi, sebagian besar lahan ini merupakan lahan potensial yang dulunya berbentuk semak belukar. Namun proses pengerjaan yang cepat mampu menghasilkan 7,5 juta hektar yang terdiri dari 5,1 sawah, 1,5 juta hortikultura dan 0,9 juta ha untuk tanaman tahunan.

"Keunggulan utama lahan rawa adalah airnya tersedia sepanjang tahun. Jadi, disaat wilayah lain kemarau dan kekeringan, lahan rawa justru dapat berproduksi optimal dan panen raya," katanya.

Kendati demikian, pengerjaan lahan rawa bukan tanpa kendala. Awalnya, program ini sulit mengubah sikap atau pola pikir sebagian besar petani yang masih tradisional. Kemudian tantangan berikutnya adalah kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi yang belum sepenuhnya maju, serta masih terbatasnya implementasi teknologi sehingga produktivitasnya rendah.

"Tapi saat ini sudah ada program SERASI (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) yang merupakan implementasi dari inovasi teknologi pertanian yang berhasil mengubah dan membudidayakan lahan tandus menjadi produktif. Apalagi sudah terintegrasi dengan peternakan ikan dan itik," katanya.

Program SERASI merupakan inisiasi pemerintah yang lebih luas dari demplot Jejangkit yang dilaksanakan pada lahan rawa pasang surut seluas 550 ribu hektar yang tersebar di enam provinsi. Program ini bersifat sinergi dan lintas sektoral antara Kementan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Lembaga Keuangan (LK).

Program ini berhasil meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 100 menjadi 200 melalui normalisasi tata air, baik saluran air, pintu air, tanggul, pompa, dan lain-lain. Selain itu, produktivitas padi juga meningkat.

"Tadinya kan produktivitasnya 2 ton per hektar. Sekarang menjadi 6 ton per hektar. Peningkatan ini bisa terjadi karena adanya introduksi varietas unggul dan adaptif, perbaikan sistem budidaya, ameliorasi tanah seperti pemberian dolomit, fosfat alam, dan bahan organik. Lahan ini menjadi subur karena terus dilakukan pemupukan yang berimbang dengan spesifik lokasi," katanya.

Peningkatan produksi pangan, kata Dedi, perlu didorong melalui diversifikasi komoditas serta membangun kelembagaan dan pemberdayaan melalui implementasi pertanian korporasi. Program ini juga penting mempertimbangkan jadwal tanam yang beradaptasi dengan pola curah hujan dan musim kering.

Dedi menambahkan, pelaksanaan program ini wajib didukung koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Dukungan dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PUPR terutama Balai Besar Wilayah Sungai (BWSS), Kementerian Desa PDTT, TNI AD, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

"Selain itu kita juga perlu dukungan stakeholder lainnya seperti dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), perusahaan benih, pupuk dan lain lain," pungkas Dedi. (Red: Ahmad Rozali)

Jumat 14 Desember 2018 22:45 WIB
Mendagri Cabut Instruksi Aturan Pakaian ASN
Mendagri Cabut Instruksi Aturan Pakaian ASN
foto: (pemiluupdate.com)
Jakarta, NU Online
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencabut instruksi peraturan tentang penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Instruksi Mendagri ini, mulai hari ini telah dicabut dan tidak berlaku lagi,” ujar Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (14/12), sebagaimana dilansir oleh Antaranews.com.

Instruksi Nomor 225/10770/SJ itu, katanya, dicabut mengingat adanya masukan dari masyarakat.

Hadi menjelaskan bahwa aturan yang berlaku di internal Kemendagri dan BNPP itu bersifat imbauan. Menurutnya, hal itu bukanlah sebuah larangan karena bertujuan untuk menjaga kerapian dan keseragaman berpakaian mengingat ASN merupakan penyelenggara negara.

“Frase kata ‘agar’ dalam Inmendagri tersebut memiliki arti imbauan, bukan merupakan suatu larangan,” jelasnya.

Melalui instruksinya, Mendagri meminta agar ASN laki-laki tidak berambut gondrong dan tidak berwarna-warni, menjaga kerapian kumis, jambang, dan jenggot, serta penggunaan celana panjang hingga mata kaki.

Adapun bagi ASN perempuan, Tjahjo mengimbau agar rambut rapi dan tidak dicat warna-warni, sedang bagi yang berjilbab agar memasukkan jilbabnya ke dalam kerah pakaian dan warnanya disesuaikan dengan warna pakaian dinas. Jilbab yang digunakan juga harus polos, tidak bermotif. (Syakir NF/Muiz)
Jumat 14 Desember 2018 22:30 WIB
Gus Dur dalam Pandangan Ahmad Tohari
Gus Dur dalam Pandangan Ahmad Tohari
Gus Dur
Banyumas, NU Online
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menurut sastrawan Ahmad Tohari adalah orang yang tidak pernah merasa terhormat dibanding siapapun, Gus Dur juga orang tidak pernah merasa mulia dibanding siapapun. 

Hal itu diungkapkan Ahmad Tohari disela-sela acara kopdar ngaji Ihya' Ulumuddin bersama Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) Kamis (13/12) malam di kediamannya di Jatilawang Banyumas Jawa Tengah. "Gus Dur adalah orang yang sangat sederhana," katanya. 

Tohari lalu menceritakan, dulu saat Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur pernah beberapa kali mengunjungi kediamannya di Jatilawang. 

"Saat di sini, Gus Dur tidurnya di lantai dan hanya beralaskan tikar atau karpet," lanjut Tohari. 

Saat itu, lanjut Tohari. Gus Dur datang ke rumah sekitar Senin sore dan pulang hari Rabu pagi. Selama tiga hari itu, Gus Dur hanya mengenakan 1 pakaian saja, tidak ganti. "Mobil yang ia pakai pun hanya mobil yang murahan," tambahnya. 

Penulis ronggeng dukuh paruk itu kemudian menjelaskan saat ini kita sedang mengalami hidup di zaman distrupsi dan kitab Ihya Ulumuddin merupakan solusi untuk menjawab persoalan tersebut. 

Ihya Ulumuddin, seperti hanya artinya adalah menghidupkan ilmu ilmu agama. Ilmu agama jika ditinjau dari sisi kebudayaan menurut Ahmad Tohari adalah suatu ilmu yang berusaha menyeimbangkan antara akherat dan dunia. 

"Memgutamakan kebaikan kehidupan akhirat, namun tidak meninggalkan hak-hak kehidupan di dunia," katanya. 

Masihkah kita seimbang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tohari lalu menjelaskan, jika ego manusia semakin berkembang maka kesadaran ketuhanan akan semakin terdesak. 

"Hidup itu bukan hanya soal urusan perut. Tapi soal kejujuran,  soal pengabdian dan kasih sayang derajatnya lebih tinggi dari pada semua itu," tegas Budayawan asal Banyumas itu. (Kifayatul Ahyar/Muiz
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG