IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Menyelesaikan Masalah Papua secara Komprehensif

Ahad 16 Desember 2018 11:45 WIB
Bagikan:
Menyelesaikan Masalah Papua secara Komprehensif
Ilustrasi (via onwestpapua.com)
Pada 1 Desember 2018 sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur melakukan demonstrasi dengan tuntutan pengajuan nasib diri sendiri. Pada 2 Desember, terjadi pembunuhan sebanyak 19 orang pekerja yang sedang membangun jembatan di Kabupaten Dunga dan seorang tentara yang posnya diserang. Situasi ini menyadarkan kita bahwa permasalahan yang terjadi di Papua memerlukan solusi komprehensif.

Persoalan Papua atau dulu dikenal dengan nama Irian Jaya, merupakan persoalan lama bahkan muncul seiring dengan berakhirnya era penjajahan Belanda. Belanda tidak mau menyerahkan Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia. PBB kemudian memfasilitasi upaya penentuan nasib tersebut melalui jajak pendapat dengan hasil bergabungnya wilayah tersebut ke wilayah Indonesia. Tetapi benih-benih yang muncul dari kelompok yang ingin memerdekakan diri tetap saja eksis. Kelompok bersenjata ini dari waktu ke waktu mencoba memunculkan gangguan dan menarik perhatian internasional.

Para presiden Indonesia dari waktu ke waktu telah berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan berbagai pendekatan. Presiden Soeharto lebih menekankan pendekatan keamanan dengan mengirimkan personel militer ke wilayah paling timur Indonesia ini. Fakta membuktikan, upaya tersebut kurang berhasil sebagaimana yang terjadi di daerah lain yang berusaha memisahkan diri seperti di Aceh. 

Gus Dur, dalam masa kepresidenannya yang singkat, berusaha melakukan pendekatan kemanusiaan pada rakyat Papua, di antaranya dengan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana aspirasi dari mayarakat di sana. 

Kini, Presiden Joko Widodo berusaha melakukan pembangunan besar-besaran pada wilayah yang kondisi infrastrukturnya tertinggal jauh dari wilayah lain Indonesia tersebut. Kebijakan lain adalah menyamaratakan harga bensin di Papua dan di wilayah lain Indonesia. Harga semen yang dulunya sangat mahal, kini diturunkan jauh, bahkan sedang dibangun pabrik semen di sana. Intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan ke wilayah lainnya. Ini merupakan salah satu upaya untuk menangkap aspirasi penyelesaian persoalan rumit ini.

Persoalan yang terjadi di Papua sangat kompleks. Terdapat permasalahan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di sana yang merasa bahwa daerah mereka kaya akan sumber daya alam, tetapi yang menikmati orang luar. Rakyat Papua, tetap miskin dan terbelakang. Ada tindakan oknum aparat yang mereka rasa represif terhadap anggota keluarganya, yang kemudian menimbulkan dendam, yang secara terus menerus diingatkan dan dipertahankan dalam ingatan kolektif mereka. 

Bahkan, masalah yang muncul di Papua juga diakibatkan oleh para pemimpin lokal mereka sendiri. Indeks korupsi wilayah tersebut paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi awal 2018 lalu. Pemprov Papua hanya mendapat nilai 52.91 dari skor maksimal 100. Ini menunjukkan korupsi masih menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh rakyat Papua. Total 67 triliun rupiah sudah digelontorkan ke Papua sebagai dana otonomi khusus, antara tahun 2001-2017, tetapi tak banyak terlihat dampak yang muncul bagi masyarakat Papua. 

Situasi yang kurang kondusif ini bisa digunakan oleh pihak-pihak asing untuk kepentingan mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia atau hal lainnya, padahal di baliknya mungkin saja tersembunyi kepentingan lain yang sesungguhnya lebih utama seperti kepentingan ekonomi dan politik. Motif-motif seperti ini harus kita pahami. Dan penyelesaian persoalan seperti ini akan menghilangkan potensi tersebut. 

Kita optimis, persoalan di Papua dapat diselesaikan, tetapi harus menggunakan banyak pendekatan. Upaya pemerintah melakukan pembangunan besar-besaran di Papua merupakan upaya untuk mengejar ketertinggalan, sekaligus menghapus rasa ketidakadilan. Rasa aman penduduk juga harus tetap dijaga tetapi dengan pendekatan yang lebih humanis. Apa artinya berbagai macam pembangunan dan segala macam fasilitas jika tidak ada rasa aman. 

Dan yang paling penting adalah, bagaimana meraih simpati dari rakyat Papua, bahwa mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI. Kita bisa belajar dari negara lain seperti Skotlandia atau di Catalonia di Spanyol. Sekalipun wilayah tersebut kesejahteraanya dan pembangunannya secara fisik tidak berbeda jauh dengan wilayah lainnya di negara tersebut, aspirasi untuk memerdekakan diri tetap muncul pada sebagian penduduknya. 

Kita telah berhasil menyelesaikan upaya pemisahan diri di Aceh yang dilakukan oleh kelompok yang dulu menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan baik dengan sejumlah pendekatan. Hal yang sama tentu bisa dilakukan pada wilayah Papua. Di samping hal-hal yang sudah semestinya dijalankan seperti meningkatkan pembangunan dan menjaga keamanan, perlu pendekatan kreatif dalam penyelesaian masalah tersebut. 

Semakin lama masalah tersebut tak terselesaikan, maka semakin banyak yang dirugikan. Banyak energi yang harus dicurahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat akan selalu hidup dalam suasana ketakutan, proses pembangunan tidak lancar. Dan hal lain yang terhambat karena berbagai persoalan lain yang mengikutinya. Dan yang paling dirugikan dari suasana seperti ini adalah rakyat Papua sendiri. (Achmad Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Ahad 9 Desember 2018 16:0 WIB
Memberi Peran Lebih Generasi Milenial untuk Berdakwah
Memberi Peran Lebih Generasi Milenial untuk Berdakwah
Setiap zaman melahirkan generasinya masing-masing. Generasi milenial merupakan generasi baru yang alam pikirnya jauh berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Lompatan teknologi digital telah mengubah banyak hal, menyebabkan ada kesenjangan yang lebar dengan generasi sebelumnya. Strategi dakwah untuk mereka tentu saja harus menyesuaikan diri dengan karakternya. Saatnya mereka pula yang berdakwah untuk generasinya sendiri.

Dalam banyak hal, strategi pemasaran dapat digunakan untuk membantu strategi dakwah. Keduanya membahas masyarakat yang akan menjadi sasaran dakwah atau pasar produk dan jasa. Para ahli pemasaran menggunakan pendekatan segmentasi untuk kelompok sasaran tertentu. Salah satunya adalah dengan pendekatan segmentasi kelompok usia yang masing-masing memiliki ciri kepribadian yang berbeda-beda.  

Para ahli membuat lima kategori generasi dalam seratus tahun belakangan ini. Pendekatan untuk tiap generasi berbeda-beda karena mereka tumbuh dan berkembang dalam suasana dan lingkungan sosial yang berbeda. 

Generasi pertama adalah Tradisionalis (1900-1945). Mereka terlahir dalam masa perang dunia I dan II dengan segala kesulitan hidup yang diakibatkan olehnya. Karena itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki patriotisme tinggi, berdedikasi, pekerja keras dan bertanggung jawab. Komunitas dan keluarga merupakan hal yang sangat penting. Tak banyak yang masih bertahan hidup dari generasi ini atau mereka sudah tidak aktif lagi dalam kehidupan sosial. Bagi pemeluk Islam yang taat, mereka memfokuskan diri untuk beribadah guna mempersiapakan diri bagi kehidupan selanjutnya.

Generasi berikutnya disebut Babby Boomers yang terlahir pada 1946-1964. Dalam konteks Indonesia, generasi ini tumbuh setelah perang kemerdekaan. Masa ekonomi yang masih sulit. Perang dingin dan pertentangan ideologi yang menjadi warna dalam kehidupan sosialnya. Mereka yang sukses merupakan orang-orang yang sangat rajin dan bekerja keras. Di lingkungan NU, mereka kini menjadi tokoh-tokoh paling berpengaruh karena kematangan dan pengalaman hidupnya.

Selanjutnya adalah Genarasi X yang lahir pada 1965-1976. Di Indonesia, mereka besar dalam masa Orde Baru yang mengutamakan pembangunan fisik tetapi tertutup dalam kehidupan sosial politik. Mulai banyak di antara mereka yang menempuh pendidikan tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena itu, untuk bisa berhasil, mereka bekerja lebih pintar bukan lebih lama. Dengan usia 41-52, banyak di antara mereka sedang dalam puncak karirnya. Termasuk di antaranya para aktivis NU yang kini menjadi gubernur, bupati, DPR dan jabatan publik lainnya.  

Sesudah itu, muncul Generasi Y, yaitu mereka yang telahir pada 1977-1995. Mereka mulai mengenal teknologi digital dengan segala kemajuannya. Dengan teknologi baru ini, banyak yang berhasil mengembangkan potensinya menjadi prestasi, percaya tinggi, dan toleran mengingat keterbukaan dengan dunia luar. Mereka merupakan orang-orang yang ambisius dan multitasking. Pada aktivis NU, kini mereka sedang menapaki puncak karirnya yang berkembang pesat. 

Terakhir adalah Generasi Z atau generasi Milenial, merupakan generasi yang lahir mulai 1996 sampai sekarang. Mereka sangat terpengaruh teknologi, internet dan media sosial, tumbuh dalam keberagaman dan kebebasan politik di Indonesia. Beberapa karakternya adalah kreaktif, multitasking, narsis, kritis terhadap fenomena sosial. Ada keluhan bahwa generasi ini hidup konsumtif, serba instan, kesopanan dan rasa hormat yang mulai luntur, lebih memperhatikan komentar orang lain dibandingkan orang tua. 

Pengguna internet saat ini sebagian besar adalah generasi Y dan Z. Dan generasi inilah yang akan  menjadi pemimpin dan pengambil keputusan di waktu mendatang. Akan jadi apa Indonesia pada  20-30 tahun mendatang sangat ditentukan  oleh generasi yang tumbuh saat ini. 

Lalu bagaimana bisa menyasar dakwah kepada kelompok usia tersebut dengan efektif? Tentunya adalah orang-orang yang memahami karakteristik mereka. Dan yang paling tahu adalah mereka yang satu generasi. Hal tersebut bisa tercermin dari munculnya ustadz-ustadz muda dengan gaya kekinian. Para ustadz tidak lagi harus terkesan tua dan berwibawa tetapi berjarak dengan jamaahnya. 

Pola keterlibatan anak-anak muda NU dalam ranah dakwah sudah saatnya diperluas dengan menempatkan mereka pada garis depan dakwah. Generasi yang lebih tua, memberikan pengarahan dan bimbingan. Generasi muda yang kini ada di IPNU/IPPNU atau Ansor/Fatayat NU sesungguhnya mampu menjalankan peran yang lebih besar dibandingkan dengan yang mereka jalankan saat ini. 

Generasi  awal para pemimpin NU seperti KH Wahid Hasyim menjadi pemimpin dalam usia sangat muda. Pada usia 26 tahun ia sudah menjadi ketua Mejelis Islam A’la Indonesia (MIAI), federasi organisasi massa dan partai Islam saat itu. Umur 31 sudah menjadi menteri agama. Dan beliau meninggal saat menjadi ketua umum PBNU pada usia 38. Usia-usia ketika banyak anak muda belum mendapatkan peran yang memadai.

Secara kapasitas, lebih berpendidikan dan pintar, dan lebih akrab dengan teknologi. Saatnya mereka  mendapatkan kepercayaan lebih untuk memaksimalkan potensinya. Mendampingi anak-anak muda yang haus belajar agama di internet atau media sosial. Membimbing mereka layaknya sebagai teman sebaya atau dalam hubungan yang lebih setara.  (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 2 Desember 2018 12:0 WIB
Membaca Masa Depan Gerakan Politik Islam
Membaca Masa Depan Gerakan Politik Islam
Perjuangan untuk mengangkat aspirasi umat Islam di Indonesia telah berjalan dalam rentang waktu yang panjang. Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, umat Islam merupakan bagian penting dalam melawan penjajah. Kini dalam sistem demokrasi, upaya memperjuangkan aspirasi umat Islam memiliki ruang yang lebih banyak dan dalam beragam bentuk.
 
Awal kemerdekaan disertai dengan semangat menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Salah satunya dengan Piagam Jakarta. Upaya tersebut mengalami kegagalan. Perjuangan dengan semangat yang sama selanjutnya dalam sidang-sidang Konstituante dengan hasil yang sama pula. Era kini, perjuangannya adalah bagaimana melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari karena itu yang sesungguhnya menentukan maju mundurnya sebuah bangsa. 

Era Orde Baru dengan kekuasaan militer menyebabkan beragam aspirasi politik dibungkam. Seluruh partai politik berbasis Islam difusikan dalam PPP sementara kelompok lain dimasukkan dalam PDI. Golkar dengan seluruh perangkat birokrasi dan militernya menguasai mayoritas perolehan suara. Keruntuhan Orde Baru dan kemunculan kebebasan kembali memunculkan cita-cita lama untuk memperjuangkan Piagam Jakarta. Gerakan ini pun hanya sayup-sayup suaranya. Ormas Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menolak ide tersebut. 

Di kalangan umat Islam sendiri, terdapat berbagai macam kelompok yang masing-masing memiliki perbedaan pandangan bagaimana hubungan antara Islama dan negara. Secara garis besar dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang berpandangan perlunya formalisasi aturan Islam dan kedua adalah dengan penerapan prinsip dan nilai-nilai Islam, sekalipun tidak secara formal ditulis dengan merek Islam.

Persoalan lain adalah kepentingan dari masing-masing organisasi atau bahkan antartokoh umat Islam sendiri. Era pascakemerdekaan melahirkan Masyumi yang menjadi wadah seluruh umat Islam untuk perjuangan politiknya. Berbagai perbedaan menyebabkan organisasi tersebut pecah. NU dengan jumlah massa besar merasa kurang diakomodasi dalam komposisi perwakilan di Masyumi, dan akhirnya menyatakan diri keluar. NU kemudian dapat membuktikan diri sebagai partai politik ketiga terbesar dengan perwakilan suara yang jauh lebih tinggi.

Pemaksaan fusi partai-partai Islam dalam PPP era Orde Baru juga tidak membuat partai tersebut menjadi besar. Di luar faktor eksternal berupa kooptasi Golkar sampai ke akar rumput, terdapat pertarungan internal yang keras antara berbagai faksi yang ada. Kelompok kecil tetapi bersuara keras, berusaha mendominasi dan mengendalikan partai. Mereka berusaha meminggirkan NU. Situasi ini menguatkan semangat kembali ke Khittah 1926 yang kemudian terlaksana dalam Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur.

Era Reformasi dengan kebebasan politik memunculkan banyak sekali partai politik baru, termasuk yang mengatasnamakan diri sebagai partai politik Islam atau mengambil ceruk Muslim. Hanya ada beberapa yang bertahan dan mampu mendudukan perwakilannya di parlemen, yaitu PKB, PAN, PPP, dan PKS. Toh, sekalipun sudah menjadi semakin tersegregasi, dari waktu-ke waktu, partai-partai berbasis Islam tetap saja mengalami konflik internal yang menguras energinya.

Hanya pada momen-momen tertentu saja kekuatan umat politik Islam bersatu tapi kemudian bubar dan memperjuangkan kepentingannya masing-masing, salah satunya pembentukan Poros Tengah yang mampu menaikkan Gus Dur dalam kursi presiden RI pada 1999. Tapi kemudian kelompok politik Islam saling bersaing, bahkan meruntuhkan apa yang dibangun dan disepakati bersama.

Demikian pula, gerakan 212 berhasil mengumpulkan massa besar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta ketika ada isu bersama berupa kasus “penistaan agama” yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal Ahok. Namun, para tokoh dan inisiator gerakan tersebut kini terpecah dalam berbagai faksi yang satu sama lain saling bersaing meraih tujuan yang berbeda.

Jika dahulu partai politik benar-benar tersegregasi berdasarkan ideologi, kini partai politik menjadi sangat cair, bahkan pragmatis tanpa basis ideologi yang jelas ketika satu politisi dengan mudah loncat dari satu partai ke partai lainnya saat kepentingan politiknya tidak terakomodasi. Namun, apa pun partai politiknya, aspirasi umat Islam menjadi bagian penting mengingat besarnya jumlah pemilih Muslim. Perda-perda syariah yang muncul, bahkan banyak diinisiasi oleh partai-partai sekuler yang ingin meraih simpati pemilih Muslim. Karena itu, klaim sekelompok orang yang menganggap hanya dirinya representasi perjuangan umat Islam, maka klaim tersebut otomatis tertolak. 

Dengan rentang panjang perjalanan bangsa Indonesia, ada beragam situasi sesuai dengan pergerakan zaman. NU merespon situasi tersebut dengan strategi yang berbeda. Salah satunya dengan perubahan bentuk dari partai politik kembali menjadi organisasi massa Islam. Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi inilah yang membuat NU mampu bertahan karena mereka yang mampu bertahan bukanlah yang paling kuat, paling cepat, atau paling besar, melainkan mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi terbaru. 

Bagi NU, perjuangan kini adalah bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan kepentingan umat Islam secara khusus yang perlu diatur oleh UU, NU turut memperjuangkannya melalui para anggota parlemen yang belatar belakang NU seperti UU Haji, UU Zakat, UU Wakaf, UU Jaminan Produk Halal, dan lainnya. Dan kini sedang diperjuangkan UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.  

Yang perlu disikapi dengan kritis kini dan di masa depan adalah, di antara berbagai macam gerakan yang mengatasnamakan Islam, jangan sampai hal tersebut hanyalah gerakan politik individu atau kelompok yang mengatasnamakan Islam. Bahkan hanya menjadi sandaran kelompok lain yang menjadikan kekuatan umat Islam sekedar sebagai basis suara kepentingan politiknya. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 25 November 2018 13:0 WIB
Guru dan Tantangan Menghadapi Teknologi Digital
Guru dan Tantangan Menghadapi Teknologi Digital
Teknologi telah memperluas, bahkan menggantikan peran guru. Jika kita ingin belajar sesuatu, tinggal membuka Google atau Youtube. Hampir semua hal yang perlu dipelajari, mulai dari matematika sampai dengan beragam ketrampilan unik bisa dipelajari dengan mudah di internet, baik di web, media sosial atau aplikasi berbasis Android atau Apple iOS. Dan sebagian besar bisa diakses secara gratis. Enaknya lagi, materi bisa diputar ulang kapan saja jika merasa belum paham.

Perluasan peran guru bisa terjadi karena kita bisa belajar secara langsung kepada para pakar kelas dunia yang mengajar di berbagai universitas ternama di dunia yang pengajarannya disampaikan secara daring. Nama-nama besar peraih Nobel, para penemu atau ilmuwan kelas dunia yang dulu hanya kita dengar, kini bisa kita serap ilmunya dari mana saja, selagi kita terhubung dengan internet atau materi tersebut sudah terunduh. Guru, dosen, atau penceramah yang populer memiliki banyak pengikut yang jumlahnya bisa mencapai jutaan akun. 

Peran tradisional guru mengalami ancaman disrupsi oleh teknologi sebagaimana profesi yang lainnya. Google dan McKinsey menegaskan adanya disrupsi ini dengan membuka lowongan kerja yang tidak mensyaratkan ijazah sekolah apapun, yang penting mereka memenuhi kualifikasi keahlian yang dibutuhkan. Para pengajar yang tidak mampu mengembangkan dirinya, akan tertinggal karena para pembelajar memiliki banyak pilihan pembelajaran di internet yang mendukung proses pembelajaran mereka.

Secara keseluruhan, terdapat 3.2 juta penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai guru. Ini bukanlah jumlah yang sedikit. Revolusi digital ini mensyaratkan perubahan untuk tetap bisa bertahan atau mereka akan tergilas oleh zaman. Dari jumlah sebanyak itu, kualitas, usia, motivasi, dan lainnya dari para pengajar tersebut sangat beragam. 

Pada guru yang sudah berusia tua, mereka merupakan golongan digital imigrant, yaitu kelompok manusia yang mengenal internet setelah mereka berusia dewasa. Karena itu, mereka merasa asing dengan dunia baru tersebut. Mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan dunia baru ini. Pada generasi milenial yang dari kecil sudah terkoneksi dengan internet, mereka adalah kelompok digital native. Mereka mudah menyesuaikan diri dengan teknologi digital. 

Sementara itu, para peserta didik masa kini merupakan generasi Z yang kehidupan sehari-hari sudah terhubung dengan teknologi digital. Generasi yang menginginkan segala sesuatu dengan cepat, narsis, tapi juga kreatif. Ada kesenjangan generasi antara mereka yang mengajar dan peserta didiknya. Gaya dan cara mengajar kuno sudah tidak sesuai dengan cara anak-anak masa kini belajar.

Situasi inilah yang menjadi tantangan besar dunia pendidikan Indonesia. Para guru harus terus belajar menyesuaikan diri dengan teknologi terkini dan psikologi peserta didik yang sudah banyak berubah. Ilmu yang diajarkan tidak cukup lagi dari apa yang mereka pelajari semasa mereka belajar di perguruan tinggi.

Ada banyak masalah terkait dengan guru dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi kekinian. Pada masa lalu, guru digaji kecil sehingga ada pameo guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Amandemen UUD 1945 kemudian menegaskan pentingnya dunia pendidikan bagi kemajuan bangsa dengan alokasi anggaran 20 persen. Kesejahteraan guru diperbaiki dengan pemberian sertifikasi guru. 

Sayangnya, banyak pihak belum puas dengan kondisi saat ini sekalipun terdapat peningkatan anggaran pendidikan. Berbagai indikator kualitas pendidikan yang dirilis oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan posisi medioker pada Indonesia. Penambahan tunjangan ternyata tidak secara maksimal meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Tambahan tunjangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, bukan untuk peningkatan kapasitas keilmuan. 

Belum lagi, guru-guru yang saat ini masih berposisi sebagai guru honorer atau belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Problem yang mereka alami jauh lebih mendasar dibandingkan dengan mereka yang sudah menjadi PNS dan atau mendapatkan sertifikasi. Pada akhirnya, upaya untuk menyesuaikan diri dengan teknologi digital menjadi semakin berat. 

Di luar peran sebagai pengajar yang kini tergantikan oleh teknologi digital, ada peran yang menjadi semakin penting, yaitu sebagai pendidik yang mengajarkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Posisi ini tidak bisa digantikan oleh teknologi digital. Untuk bisa dipatuhi, guru harus memberikan teladan dari perilaku yang ditunjukkan di hadapan siswa dan dalam kehidupannya sehari-hari. 

Peran ini manjadi semakin strategis karena internet yang tanpa batas telah membawa serta beragam nilai dan ideologi yang dapat  diakses oleh siapa saja yang ingin membukanya. Teladan anak-anak masa kini bukan hanya orang tua, guru, atau orang yang ada di sekitar mereka, tetapi pahlawan super imajinatif atau para pesohor yang memiliki pengaruh luas di internet tetapi secara fisik tidak hadir. Warganet mengikuti media sosialnya atau informasi yang mereka sebarkan di internet. Mereka mempercayai, mendukung, dan membantu menyebarkan pendapat dari tokoh idolanya. 

Jaringan kelompok radikal atau ajaran agama transnasional yang belakangan marak di Indonesia, tumbuh dengan cepat salah satunya melalui kemudahan saluran informasi di internet. Sikap permisif terhadap perilaku menyimpang dengan mengatasnamakan HAM yang sebelumnya hanya berkembang pada budaya-budaya tertentu juga berkembang karena internet. 

Di sinilah peran strategis guru, untuk memberi panduan kepada peserta didik, apa saja yang baik untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Saat satu peran mereka tergantikan oleh teknologi digital, peran lain sebagai pemberi keteladanan dalam era kebebasan di internet menjadi penting. Namun, hal ini menuntut para guru untuk terus menjadi pembelajar dan pemberi teladan. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG