IMG-LOGO
Internasional

Fatayat NU di Luar Negeri Miliki Andil Besar Berdayakan Perempuan

Selasa 18 Desember 2018 6:30 WIB
Bagikan:
Fatayat NU di Luar Negeri Miliki Andil Besar Berdayakan Perempuan
Kuala Lumpur, NU Online
Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Ermarini mengatakan bahwa kepengurusan Fatayat NU di luar negeri atau Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Fatayat NU memiliki peran yang strategis dalam hal pemberdayaan perempuan. Pasalnya, sampai saat ini kasus marginalisasi perempuan terutama bagi perempuan pekerja migran masih cukup tinggi.

Hal itu disampaikan dalam rapat bersama antara Pengurus Pusat Fatayat NU dengan PCI Fatayat NU Malaysia di Kuala Lumpur, Senin (17/12). Dalam pertemuan itu hadir pula kader Fatayat NU baik yang berasal dari Indonesia atau warga asli Malaysia. 

"Pada prinsipnya, kondisi setiap negara yang berbeda ikut menentukan model dakwah seperti apa yang bisa dilakukan oleh Fatayat NU," tutur Anggia.

Anggia mencontohkan PCI Fatayat NU Mesir yang mayoritas pengurus dan anggotanya adalah mahasiswa, model dakwahnya melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah. Hal itu berbeda dengan PCI Fatayat Hongkong dan Taiwan yang keseluruhannya adalah pekerja. 

"Saya selalu bangga dengan PCI Fatayat NU karena ya itu masih semangat meluangkan waktu, tenaga bahkan materi untuk menghidupkan organisasi. Dalam waktu kepengurusan tiga tahun mereka bisa melakukan banyak hal meski banyak yang perlu kita dukung," tambahnya.

Saat ini, kata Anggia, PCI Fatayat NU tersebar di enam negara yaitu Malaysia, Hong Kong, Mesir, Maroko, Taiwan dan Arab Saudi. 

Sasar Buruh Migran

Sementara itu, Kiki, ketua PCI Fatayat NU Malaysia menyatakan kebanggaannya atas kunjungan ini. Di samping dapat melaporkan perkembangan organisasi pihaknya bermaksud untuk bisa sharing berbagai dinamika organisasi.

Selain soal pengkaderan, Kiki menyayangkan sulitnya menembus lingkungan buruh migran untuk dapat memberikan edukasi atau advokasi. Namun begitu, ia bangga karena di beberapa kegiatan Fatayat, antusiasme masyarakat cukup baik.

"Kalau kegiatan pengajian kami lakukan bersama dengan kelompok ibu-ibu disini yang sebenarnya memang mereka haus akan taklim dan tadzkiroh, tetapi untuk kegiatan sosial dan edukasi cukup susah," ujarnya.

Salah satu program yang dirancang adalah masuk ke wilayah mess buruh migran untuk kegiatan bakti sosial seperti pemeriksaan massal dan edukasi kesehatan. Selain terkendala waktu, permasalahan lainnya adalah SDM  dan resources yang terbatas.

Dengan begitu, peran PCI Fatayat NU dengan segenap program unggulannya itu bisa menjadi kekuatan dakwah NU jika ada manajemen organisasi yang baik sekaligus bisa menjaring kerjasama dengan lintas sektor. 

Pertemuan yang bertajuk silaturahmi ini digelar disela-sela kegiatan ngetrip bareng pengurus pusat Fatayat NU yang mengusung tema Globalizing Islam Nusantara. Agenda tersebut dijadwalkan di Malaka dan Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 15-17 Desember. (Red: Kendi Setiawan)
Bagikan:
Selasa 18 Desember 2018 21:15 WIB
Perihal Persoalan Muslim Uighur, Ini Komentar MUI
Perihal Persoalan Muslim Uighur, Ini Komentar MUI
Jakarta, NU Online
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) H Masduki Baidowi menilai, persoalan di Xinjiang China yang melibatkan Muslim Uighur bisa dilihat dari dua sisi, yakni eksternal dan internal. Untuk sisi eksternal, itu bisa berkaitan dengan musuh-musuh China.

H Masduki menjelaskan, China sendiri memiliki banyak musuh. Terutama dalam perang dagang, yaitu Amerika Serikat (AS). Karena itu, muncul produksi gambar sedemikian rupa yang dialirkan melalui media sosial dan media massa untuk menggambarkan betapa Negeri Tirai Bambu itu sangat kejam terhadap umat Islam. 

“Yang membuat agen-agen Amerika Serikat. Itu untuk kepentingan lawan politiknya sekaligus bagaimana Cina dan Islam bisa menjadi bermusuhan,”  jelasnya saat ditemui NU Online di Jakarta, Selasa (18/12).

H Masduki menambahkan, itu dilakukan oleh pihak-pihak yang merujuk kepada tesis yang dikembangkan Samuel P Huntington tentang benturan peradaban. Teori tersebut menyebutkan bahwa Islam dan China akan menjadi dua budaya besar dan akan mengancam dominasi Barat.

“Bubarnya Uni Soviet menjadi puncak sejarah (tesis Fukuyama) itu yang dibantah oleh Huntington. Tidak benar kalau itu adalah akhir sejarah. Karena kenyataannya, ada dua budaya besar yang akan mengancam terhadap kebudayaan Barat yang saat ini menjadi mainstream kebudayaan internasional dengan tiga aspek itu (ekonomi kapital, politik demokrasi liberal, dan HAM internasional),” terangnya.

Islam dan China sebagai dua kekuatan besar itu dijadikan ancaman. Keduanya ini yang akan diadu domba dalam konteks bagaimana AS perang dagang dengan China.


Sementara jika dilihat dari aspek internal, H Masduki menyatakan bahwa memang ada penekanan terhadap Muslim Uighur. Tetapi, tidak sepenuhnya benar jika represi pemerintah itu dilakukan secara terus-menerus hingga saat ini. 

“Tetapi tidak seluruhnya benar kalau penekanan di Xinjiang itu adalah penekanan yang sifatnya represif terus sampai sekarang,” katanya.

Hal ini, imbuhnya, bisa dilihat dari keterangan Muslim Council yang menyatakan bahwa sebenarnya masyarakat di wilayah tersebut biasa saja, tidak ada penekanan sebagaimana diberitakan di luar. Di samping itu, dalam sejarahnya, sekelompok Muslim Uighur juga pernah melakukan pemberontakan.

“Pemberontakan yang dipengaruhi oleh ekstrim keras itu kemudian memberontak. Itu yang sedang ditangani oleh Muslim China,” katanya.

Solusi atas persoalan Muslim Uighur

Menurut H Masduki, pemerintah China harus memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM) dalam menangani Muslim Uighur di Xinjiang. Ini penting mengingat China merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sudah seharusnya China patuh dengan ketentuan PBB, terutama dalam menjaga hak-hak masyarakatnya. Termasuk hak untuk beribadah.

Selain itu, lanjutnya, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri perlu terus aktif memantau perkembangan peristiwa itu. Meskipun tidak bisa mencampuri persoalan domestik China tersebut, namun Indonesia bisa menjalankan diplomasinya tanpa menyinggung urusan tersebut secara jauh.  


“Indonesia punya UUD dengan pembukaannya yang menekankan aspek kemerdekaan, bahwa kemerdekaan semua bangsa adalah aspek tujuan bersama,” katanya.

H Masduki juga menilai, Indonesia perlu melakukan koordinasi dengan negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim lain untuk membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam di seluruh dunia.

“Kalau kita jarang bertemu, bersilaturahim itu akan susah. Akhirnya banyak sekali Muslim terabaikan,” tuturnya. (Syakir NF/Muchlishon)
Selasa 18 Desember 2018 18:15 WIB
Kata PCINU Tiongkok soal ‘Penindasan’ Muslim Uighur
Kata PCINU Tiongkok soal ‘Penindasan’ Muslim Uighur
Foto:Getty Images
Jakarta, NU Online
Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok Imron Rosyadi Hamid menjelaskan, persoalan di Xinjiang yang melibatkan Muslim Uighur tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan anti-Islam.  Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah China adalah untuk mencegah gerakan  separatisme.

“Sehingga jika pun ada dugaan terjadinya tindakan pelanggaran HAM di sana tetap harus ditempatkan pada persoalan cara penanganan separatisme yang kurang tepat, bukan pada kesimpulan bahwa pemerintah China anti-Islam,” kata Imron saat dimintai keterangan NU Online, Selasa (18/12). 

Indonesia, lanjut Imron, juga memiliki sejarah kelam dalam hal penanganan gerakan separatisme seperti di Aceh dengan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM). Namun demikian, dunia internasional tetap memandang persoalan tersebut sebagai masalah dalam negeri Indonesia.


Imron menegaskan, konstitusi China menjamin kebebasan beragama, termasuk Islam. Bagi Imron, kehidupan Muslim di China, di luar Xinjiang, berjalan baik. Bahkan pemerintah China membangun fasilitas bagi kepentingan Muslim seperti Hui Culture Park senilai 3,7 miliar dolar Amerika Serikat (51 triliun rupiah). 

“Ketua Umum PBNU dan kalangannya NU juga pernah mengunjungi berbagai situs keislaman di China termasuk pesantren atau madrasah,” ujarnya.

“Dalam Rencana Aksi Nasional China berkait  pelaksanaan HAM tahun 2016-2020 terdapat juga paragraf tentang perbaikan pelayanan haji,” lanjutunya.

Ia menilai, kebijakan luar negeri Indonesia sejak era Presiden Gus Dur hingga Presiden Jokowi menempatkan China sebagai mitra penting dan strategis. (Muchlishon)
Selasa 18 Desember 2018 13:30 WIB
Duka Muslim Uighur, Ditahan dan Dijadikan Pekerja Paksa
Duka Muslim Uighur, Ditahan dan Dijadikan Pekerja Paksa
Foto: Reuters
Kashgar, NU Online
Pada Agustus lalu, Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis data kalau sekitar satu juta Muslim di Xinjiang –mayoritas Muslim Uighur- ‘ditahan’ di sebuah kamp interniran di Xinjiang. 

Data senada juga dikeluarkan Human Right Watch. Lembaga hak asasi manusia yang bermarkas di New York itu menyebutkan Muslim Uighur dan lainnya dilarang mengucapkan salam selama berada di kamp rahasia itu. Mereka harus mempelajari bahasa Mandarin dan menyanyikan lagu-lagu propaganda. Jika menolak, mereka akan dihukum. Tidak mendapat jatah makanan, berdiri selama 24 jam, atau ditempatkan di ruang isolasi.

Tidak hanya sampai di situ, diberitakan Muslim Uighur juga dilarang mengenakan jilbab, memelihara jenggot, dan melakukan ritual-ritual keagamaan di depan umum. Bahkan, rumah-rumah mereka di wilayah Xinjiang dipasangi kode QR sebagai upaya untuk mengontrol populasi dan aktivitas Muslim Uighur.

Data terbaru menyebutkan bahwa jutaan Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan itu dipaksa untuk bekerja di sejumlah pabrik yang dibangun di sekitaran atau di alam area kamp penahanan. Laporan ini didasarkan pada citra satelit, kesaksian dari saudara korban, dan sejumlah dokumen. 

“Orang-orang yang ditahan ini menyediakan tenaga kerja gratis atau murah untuk pabrik-pabrik ini,” kata Mehmet Volkan Kasikci, seorang peneliti di Turki yang meneliti kasus Muslim Uighur, dikutip dari laman New York Times, Ahad (16/12).

Senada dengan Kasikci, pendiri Atajurt Kazakh Hak Asasi Manusia Serikzhan Bilash mengatakan, mereka dipaksa bekerja di pabrik setelah menjalani indoktrinasi di kamp-kamp. Bilash mengaku telah mewawancarai keluarga dari 10 Muslim di Xinjiang yang ditahan di sana. 

Dilaporkan bahwa Muslim Uighur yang ditahan di kamp-kamp interniran tersebut dipaksa bekerja membuat pakaian dengan upah yang rendah dan kondisi di pabrik yang buruk.  

China diketahui memang sangat ketat terhadap Muslim Uighur. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk ‘membatasi kebebasan beragama’ Muslim Uighur. China berdalih, langkah-langkah itu ditempuh untuk mengantisipasi kelompok-kelompok Islam militan dan separatis yang menyasar Muslim Uighur. 

China mengklaim bahwa kamp-kamp itu merupakan pusat pelatihan vokasi profesional untuk meningkatkan keterampilan masyarakat setempat. Plus untuk kontra terorisme. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG