IMG-LOGO
Internasional

Grand Mufti Lebanon Doakan Indonesia Kuat Hadapi Musibah

Senin 24 Desember 2018 23:15 WIB
Bagikan:
Grand Mufti Lebanon Doakan Indonesia Kuat Hadapi Musibah
Beirut, NU Online
Duta Besar RI untuk Lebanon Achmad Chozin Chumaidy menerima ucapan belasungkawa dari Grand Mufti Lebanon, Syeikh Abdul Latief Derian atas bencana tsunami yang terjadi di perairan Selat Sunda yang menyebabkan daerah Banten dan Lampung terkena dampaknya. Derian mendoakan agar Indonesia selalu kuat dalam keadaan apa pun, termasuk saat mendapatkan musibah. 

Ucapan belasungkawa tersebut disampaikan secara langsung Mufti Derian saat menerima Dubes Chozin pada Senin, (24/12) siang di kantor Darul Fatwa di Beirut. Kedatangan Chozin sendiri adalah dalam rangka berpamitan dengan Grand Mufti sebelum dirinya meninggalkan Lebanon seiring dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai Dubes RI pada 31 Desember ini. 

Setelah menyampaikan simpati dan dukungannya bagi bangsa Indonesia yang tengah tertimpa musibah, Derian berterima kasih kepada Indonesia atas jalinan kerja sama yang baik dengan Darul Fatwa. Dirinya berharap bahwa semua program yang telah dilaksanakan bersama dapat dilanjutkan oleh para penerusnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Chozin menegaskan bahwa hubungan bilateral RI-Lebanon semakin menguat di tingkat masyarakat maupun lembaga. Program kunjungan ulama-ulama serta cendekiawan dari Darul Fatwa ke Indonesia telah memberikan dampak positif bagi penguatan Islam moderat, santun dan toleran yang sudah menjadi karakter umat Muslim di Indonesia dan Lebanon. 

“Antara Indonesia dan Lebanon memiliki berbagai persamaan yang harus dijaga, dia ntaranya adalah karakteristik umat Muslimnya yang ramah, santun dan toleran, untuk Itu kami bekerja sama dengan Darul Fatwa di bawah pimpinan Grand Mufti Derian demi menjaga kemaslahatan bangsa dari faham-faham yang menyimpang”, tegas Dubes Chozin. 

Darul Fatwa sebagai otoritas Islam tertinggi di Lebanon telah menandatangani berbagai kerjasama (MoU) di bidang pendidikan dengan kementerian Agama RI dan beberapa pondok pesantren di Indonesia. Kerja sama tersebut diimplementasikan dengan pengiriman para pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu di kampus-kampus yang berada di bawah naungan Darul Fatwa di Lebanon. 

Di akhir pertemuan Dubes Chozin memberikan cinderamata sarung sebagai kenang-kenangan. Sebelumnya Dubes Chozin telah berpamitan kepada Presiden, Ketua Parlemen dan Perdana Menteri. (Red: Abdullah Alawi)

Tags:
Bagikan:
Senin 24 Desember 2018 22:30 WIB
Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Kiai Said: Saya Acungi Jempol
Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Kiai Said: Saya Acungi Jempol
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengaku bersyukur pemerintah Indonesia akhirnya bisa mengakuisisi 51 persen saham Freeport Indonesia.  

“Bukan berarti saya menjilat atau berlebihan, pemerintahan Pak Jokowi berhasil menguasai saham Freeport mayoritas,” kata Kiai Said di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (24/12).

Kiai Said menuturkan, sejak era Orde Baru pembagian saham Freeport tidak jelas dan dimonopoli. Sehingga itu menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada masyarakat yang ada di sekitar penambangan Freeport. Masyarakat tetap miskin meski di sekitarnya ada sumber kekayaan.

Kiai Said menilai, berkat kerja keras Presiden Jokowi maka saham mayoritas Freeport bisa digenggam pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, itu harus dihormati oleh siapapun. Mengapa? Persoalan Freeport tidak hanya masalah nasional, tapi juga internasional sehingga itu pasti memiliki dampak politik. 

“Yang kedua ini high tech (berteknologi tinggi), bukan teknologi seperti tambang batu bara. Kalau batu bara itu low tech (berteknologi rendah),” paparnya.

”Jadi, luar biasa. Saya acungi jempol. Saya apresiasi pemerintah berhasil menguasai 51 persen saham Freeport,”pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) akhirnya berhasil menguasai 51,2 saham Freeport Indonesia. Pada Sabtu (22/12) lalu, pemerintah Indonesia telah melunasi divestasi PT Freeport Indonesia dengan membayar 3,85 miliar dollar AS atau setara dengan 55,44 triliun rupiah. (Muchlishon)
Senin 24 Desember 2018 20:35 WIB
Kiai Said: Jika Persoalan Uighur terkait Agama, NU Tak akan Diam
Kiai Said: Jika Persoalan Uighur terkait Agama, NU Tak akan Diam
Jakarta, NU Online
Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Xiao Qian bersama dengan rombongannya mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada Senin (24/12) sore. Mereka diterima langsung oleh Ketua PBNU, KH Said Aqil Siroj.

Setelah melakukan diskusi dengan Dubes China, Kiai Said menyimpulkan dua hal. Pertama, masalah agama. Menurut Kiai Said, pemerintah China menjamin kebebasan rakyatnya dalam beragama. Setiap orang bebas menjalankan agamanya masing-masing. Kebebasan beragama ini ada sejak era reformasi China di bawah Presiden Xi Jinping. 

“Saya pun pernah ke sana (China). Banyak yang sudah ke sana, para kiai, tokoh agama menyaksikan bagaimana masjid-masjid dibangun, imam-imam digaji dengan wajar, dan kumpulan orang Islam dipelihara. Shalat, pengajian boleh asal tidak di luar masjid,” jelas Kiai Said.

Pengasuh Pesantren al-Tsaqafah ini menuturkan, dirinya pernah mampir ke rumah Haji Muhammad, seorang Muslim di China. Dari cerita Haji Muhammad, Kiai Said menyebut kalau kondisi umat Islam di China saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan era komunis. 

“Bahkan mereka (Muslim China) mendapat dukungan dalam menyebarkan agama Islam, asal tidak mengganggu ketertiban umum,” ucapnya.

Kedua, masalah politik. Kiai Said mengatakan, sejak dahulu kala Muslim Uighur memberontak Kaisar China. Mereka ingin memisahkan diri dari Beijing. Hal itu disebabkan karena Muslim Uighur memiliki gen yang hampir sama dengan Asia Tengah, dari pada dengan mayoritas masyarakat China.

“Kalau itu sikap politik separatisme, kita paling memberikan masukan. Tidak bisa mengecam karena urusan dalam negeri. Seperti kita kalau ada pemberontakan di Aceh atau Papua, luar negeri jangan ikut campur,” jelasnya.

Ia kemudian menceritakan bahwa Indonesia berhasil menaklukkan gerakan separatisme di Aceh dengan tanpa kekerasan, tapi dengan pendekatan kemanusiaan. Indonesia juga memberikan hak-hak kepada wilayah yang hendak pisah tersebut, termasuk ‘hak istimewa.’ Menurut Kiai Said, jika gerakan separatisme dilawan dengan kekerasan maka mereka akan semakin melawan dan memberontak.

"Bagaimana kalau hal ini dilakukan oleh pemerintah RRC terhadap umat Islam Uighur. Bagaimana agar Uighur mendapatkan hak-haknya, dihargai eksistensinya, dihargai haknya, tanpa harus memisahkan diri dari kesatuan RRC," usul Kiai Said atas persoalan Muslim Uighur

Kiai Said menilai, jika persoalan Muslim Uighur adalah persoalan politik maka itu menjadi urusan dalam negeri. Siapapun tidak bisa ikut campur. Namun demikian, Kiai Said memberikan beberapa solusi bagaimana seharusnya pemerintah China menangani persoalan Muslim Uighur.

“Pertama, (Muslim Uighur) diberi kebebasan. Kedua, diakui eksistensinya. Ketiga, diberi kebebasan bekerja atau mengembangkan ekonomi, pendidikan,” katanya.

Akan tetapi, lanjut Kiai Said, jika persoalan terhadap Muslim Uighur adalah persoalan agama maka semua umat Islam harus bersuara. 

“Tapi kalau itu urusan agama, NU tidak akan diam. Kalau penindasan pemerintah China terhadap suku Uighur itu karena Islam, itu kita tidak boleh diam. Kalau urusan politik, ingin memisahkan diri, itu urusan dalam negeri. Itu pun kita harapkan penyelesaiannya dengan baik,” tukasnya. (Muchlishon)
Senin 24 Desember 2018 19:45 WIB
Pembicaraan PBNU-Dubes China soal Muslim Uighur
Pembicaraan PBNU-Dubes China soal Muslim Uighur
Jakarta, NU Online
Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Xiao Qian bersama dengan rombongannya mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada Senin (24/12). Mereka diterima langsung oleh Ketua PBNU, KH Said Aqil Siroj.

Dalam kesempatan itu, Kiai Said dan Dubes Qian membicarakan persoalan Muslim Uighur di Xinjiang yang ‘menghangat’ dalam beberapa bulan terakhir. Sebagaimana berita yang beredar, perlakuan pemerintah China terhadap Muslim Uighur menimbulkan kontroversi. 

Terkait hal itu, Kiai Said mengaku siap apabila NU digandeng sebagai mediator persoalan pemerintah China dan Muslim Uighur. Kiai Said menyebut, NU memiliki jejak rekam menjadi ‘juru damai’ antara dua kelompok yang ‘berkonflik.’ Mulai dari konflik Pattani-pemerintah Thailand, Sunni-Syiah di Irak, hingga Taliban-pemerintah Afghanistan. Meski yang terakhir masih terus diupayakan hingga hari ini.

Menurut Kiai Said, persoalan Muslim Uighur di Xinjiang menjadi persoalan domestik manakala itu berkaitan dengan separatisme dan bersifat politik. Siapapun tidak bisa ikut campur. Namun jika itu berkaitan dengan agama Islam atau Muslim Uighur itu sendiri, maka itu menjadi persoalan semua umat Islam di seluruh dunia. Bagi Kiai Said, NU akan ikut dan terus bersuara jika persoalan Muslim Uighur-China adalah persoalan agama.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menuturkan, semua masyarakat China dari berbagai suku –termasuk Uighur- memiliki kebebasan dalam beragama. Menurutnya, persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme. Ada sekelompok orang yang memiliki rencana untuk membuat Xinjiang berpisah dengan China. 

“Tapi demikian masih ada segelintir oknum yang berencana memisahkan Xinjiang dari Tiongkok dengan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan terorisme,” kata Dubes Qian melalui penerjemahnya.

Terkait dengan kelompok-kelompok separatis seperti itu, kata Dubes Qian, China mengambil beberapa langkah kebijakan. Diantaranya mengadakan program pendidikan dan vokasi sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mendapatkan kerja dan memiliki pendapatan yang stabil. (Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG