IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Manjaga Akal Budi dalam Pemilu 2019

Ahad 30 Desember 2018 15:30 WIB
Bagikan:
Manjaga Akal Budi dalam Pemilu 2019
Bangsa yang berhasil adalah bangsa yang mampu menyiapkan diri dalam mengantisipasi tantangan di masa depan. Dan semakin tidak mudah karena situasi semakin kompleks, semakin banyak faktor yang terlibat dan saling mempengaruhi. Satu faktor kecil yang seolah-olah tak bermakna di tempat yang jauh dari pusat kekuasaan bisa menjadi awal perubahan besar sebagaimana yang terjadi dalam dari Musim Semi Arab. Kejadian yang kini menjadi tragedi bagi banyak negara dimulai dari seorang tukang sayur di Tunisia yang dagangannya disita oleh polisi. Putus asa dengan satu-satunya gantungan hidupnya disita, ia akhirnya membakar dirinya sampai meninggal. Simpati publik muncul yang akhirnya melengserkan penguasa, dan lalu menyebar ke negara-negara lainnya.  

Bagi bangsa Indonesia, tahun 2019 merupakan salah satu peristiwa penting berupa penyelenggaraan Pemilu 2019. Situasi yang menentukan perjalanan Indonesia pada lima tahun mendatang, apakah sama seperti saat ini, lebih baik atau bahkan lebih buruk. Dan menjadi jejak yang mempengaruhi perjalanan bangsa ini pada periode-periode selanjutnya. Karena itu, proses tersebut harus dikawal dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu perjalanan bangsa ini di masa mendatang. 

Sebagaimana kontestasi politik pada umumnya, masing-masing pihak berusaha dengan berbagai cara untuk dapat memenangkan hati rakyat. Para pendukung militannya pun sedemikian bersemangat mengampanyekan calonnnya. Kadang, dengan cara-cara yang kurang elok, bahkan melanggar hukum seperti menyebarkan hoaks atau kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan. Tak mudah untuk menjaga agar semuanya dalam koridor ketika demikian banyak pihak yang terlibat dan kapasitas lembaga pengawas pemilu terbatas.

Yang menjadi keprihatinan banyak orang adalah penggunaan narasi agama dalam kontestasi politik kali ini yang meningkat tajam dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ada narasi yang dibangun bahwa hanya kandidat tertentu yang memperjuangkan Islam sedangkan kandidat lain adalah orang yang kurang memperjuangkan Islam, bahkan mengkriminalisasi ulama. 

Ketika tema besar yang “dimainkan” adalah agama, maka segala macam yang menyangkut aspek agama dibahas publik. Apakah capres bisa menjadi imam shalat atau tidak, bagaimana bacaan Al-Qur’annya, bahkan sempat ada wacana ujian baca Qur’an bagi capres-cawapres.  Ucapan selamat kepada agama lain yang merayakan hari rayanya bahkan menjadi ramai diperbincangkan. Padahal mereka adalah calon pemimpin yang harus melindungi semua agama di Indonesia.

Saat yang ditampilkan adalah narasi-narasi agama, maka sisi emosional akan menjadi lebih dominan. Bagi banyak orang, agama adalah inti dari tujuan hidup karena agama tidak hanya menyangkut kehidupan di dunia, melainkan di akhirat. Ketika hal tersebut diusik, maka apa pun akan dilakukan, apalagi sekadar memilih calon yang dipersepsikan memperjuangkan Islam.  

Perdebatan dan pembahasan mengenai apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kandidat presiden dan wakil presiden pada masalah ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya sangat kurang karena kuatnya narasi agama yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan melalui melalui jaringan media sosial yang memiliki jangkauan sangat luas dan dengan cepat langsung menjangkau masing-masing individu yang menjadi target. Ketika publik dibombardir dengan narasi-narasi tersebut, lama-lama hal tersebut dianggap sebagai kebenaran dan layak diperjuangkan.

Program terkait dengan pengembangan kehidupan beragama bukannya tidak penting. Penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama yang taat, tentu saja upaya-upaya untuk mengakomodasi agar kehidupan beragama berjalan dengan baik sangat penting. Sejumlah UU menyangkut kepentingan umat Islam sudah dibuat seperti UU Zakat, UU Haji, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah dan sejumlah UU dan aturan lainnya sudah dibuat. Tetapi kali ini, perdebatan bagaimana kehidupan umat beragama di masa mendatang sebagai narasi-narasi keagamaan yang positif kurang sekali. Hanya berputar pada kandidat tertentu memperjuangkan Islam, yang lain tidak.

Fakta politik di Indonesia membuktikan kuatnya sikap pragmatis partai politik. Partai yang menyatakan diri sebagai partai Islam dengan gampang menjalin koalisi dengan partai yang berideologi sekuler untuk memenangkan kandidat tertentu, yang belum tentu memiliki visi sebagimana diperjuangkan sebagai partai Islam. Dan di waktu yang berbeda, atau di daerah pemilihan lain mereka bersaing. Partai-partai yang sekarang sangat mesra merupakan partai yang saling berbeda kepentingan dan saling menjatuhkan di masa lalu. Tak ada jaminan bahwa kemesraan atau permusuhan yang ada saat ini akan terus berlangsung sebagaimana adanya saat ini. Yang menyatukan adalah kepentingan kekuasaan. Yang menjadi bingung adalah publik umum yang diombang-ambingkan oleh kepentingan jangka pendek para politisi dengan menggunakan agama untuk menarik emosi massa ini.

Di sinilah pentingnya untuk memperjuangkan nalar sehat bahwa ada kepentingan lebih besar dibandingkan politik kekuasaan jangka pendek lima tahunan. Bahwa keragaman dan kejamakan bangsa Indonesia dengan segala rupa ini perlu dijaga dari perpecahan. Agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi sangat berbahaya jika digunakan untuk memenuhi ambisi politik kekuasaan. Peristiwa kecil bisa menjadi persoalan besar ketika menyangkut masalah agama. Kita bisa belajar dari negara-negara lain yang menggunakan sentimen agama untuk perebutan kekuasaan yang akhirnya berujung pada konflik panjang yang tidak berkesudahan. Menimbulkan kerugian kepada semua pihak.

Menjadi tugas kita semua yang masih mementingkan akal budi untuk mengajak masyarakat menggunakan akal sehat kontestasi pemilihan umum 2019 yang untuk pertama kalinya memilih secara bersamaan presiden, DPR/DPRD, dan DPRD Apa yang terjadi saat ini akan menentukan kondisi Indonesia selama lima tahun mendatang, dan meninggalkan jejak pada perjalanan Indonesia masa-masa berikutnya. (Achmad Mukafi Niam)
Bagikan:
Ahad 23 Desember 2018 17:15 WIB
Menjaga Nilai-nilai Kemanusiaan di Uighur
Menjaga Nilai-nilai Kemanusiaan di Uighur
Ilustrasi (Reuters)
Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Ras pada Agustus 2018 melaporkan sekitar satu juta orang dari komunitas Uighur ditahan di kamp-kamp raksasa. Laporan sejumlah media dan jurnal akademik internasional yang dapat dengan mudah diakses atau diunduh dari internet juga menunjukan adanya persoalan kemanusiaan di wilayah tersebut. Sementara itu, otoritas China mengatakan orang-orang tersebut menjalani pendidikan vokasi yang bisa dipilih sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemberitaan yang terjadi di Uighur menghiasi media internasional. Pada 2009 terdapat bentrokan yang menyebabkan 197 orang tewas dan lebih dari 1600 orang ditahan. Dan selanjutnya, secara rutin berbagai persoalan kekerasan dari daerah tersebut mengemuka ke dunia internasional.

Bagaimana situasi sesungguhnya yang terjadi, masih gelap gulita karena informasi yang saling bertentangan. Pemerintah China mengklaim adanya kelompok pembangkang yang ingin memerdekakan diri yaitu East Turkestan Islamic Movement (ETIM) dan adanya cabang dari Al-Qaeda yang beroperasi di China. Ini menjadi legitimasi untuk melakukan gerakan penertiban para separatis dan mereka yang dianggap kelompok radikal. Seberapa besar pengaruh kelompok separatis tersebut sampai akhirnya sekitar satu juta penduduk harus “dididik” ulang? Ini yang harus diungkap lebih lanjut.

Pemerintah China tentu ingin menunjukkan semuanya baik-baik saja. Bahwa di Uighur juga ada kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah. Negara atau kelompok lain yang menjadi pesaing atau merasa khawatir dengan kebangkitan China, mungkin saja melebih-lebihkan fakta yang ada. Di sinilah perlunya pihak ketiga yang diakui kredibilitas dan otoritasnya untuk melihat dengan jelas, fakta sebenarnya yang terjadi. Tentunya, lembaga yang diakui secara internasional adalah PBB.

Sejarah keberadaan Muslim di dataran China sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Jalur Sutra menjadi pintu masuk para pedagang Muslim berinteraksi para pedagang dan kalangan istana di negeri Tirai Bambu ini.  Kini terdapat sejumlah komunitas besar di China yang beragama Islam. Yang terbesar adalah suku Hui.  Suku Hui secara kultural dan etnis lebih dekat dengan suku Han yang merupakan mayoritas penduduk China. Mereka dianggap sebagai contoh yang baik terkait hubungannya dengan pemerintah. 

Sementara itu, suku Uighur secara kultural dan etnis lebih dekat dengan masyarakat di Asia Tengah. Bahkan, jarak antara Uighur ke Baghdad lebih dekat dibandingkan dengan ke Beijing yang merupakan ibu kota China. Karena itulah, hubungan yang terjadi sejak lama antara komunitas Uighur dan kekaisaran China dari waktu ke waktu cukup dinamis.  Satu masa, orang-orang Uighur dekat dan bekerja sama secara erat dengan kekaisaran China.  Pada 1933 mereka sempat memproklamasikan Republik Turkistan Timur. Namun, republik tersebut tak bertahan lama. Kini daerah tersebut memiliki status otonomi atau memiliki hak memerintah sendiri.

Uighur merupakan daerah strategis yang kaya akan sumber daya alam dan akses menuju ke Asia Tengah. Pemerintah China melakukan pembangunan besar-besaran di daerah tersebut. Hal ini menarik orang-orang dari suku Han untuk bermigrasi ke wilayah ini.  Seiring dengan perkembangan zaman, daerah yang sebelumnya mayoritas dihuni oleh suku Uighur tersebut mengalami perubahan komposisi. Persentase awal suku Han yang hanya 6 persen pada tahun 1949 ketika China merdeka, kini menjadi 40 persen. Malangnya, suku Uighur kini menjadi minoritas di negerinya sendiri. Suku Han lebih sejahtera dengan memegang posisi-posisi strategis.

Pada setiap persoalan dalam negeri, masing-masing negara memiliki otoritas untuk menyelesaikannya dengan pendekatan yang paling tepat. Bahkan, ketika menyangkut penanganan terhadap kelompok separatis pun, terdapat aturan HAM yang harus dipatuhi bagaimana menangani mereka secara manusiawi. Jangan sampai masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa kemudian menjadi korban. 

Ketika berhadapan dengan negara kuat, negara-negara lain cenderung mencari aman. Misalnya, saat Amerika Serikat menyerang Irak tanpa legitimasi yang memadai, yang kini menimbulkan korban meninggal sekitar 500 ribu jiwa, sebagian besar negara, bahkan yang paling kencang meneriakkan hak asasi manusia, hanya terdiam saja. Hal yang sama bisa saja terjadi saat ada persoalan di China. Kritik yang disampaikan lebih pada upaya untuk menjaga sentimen masyarakat domestik bahwa pemerintah memperhatikan nasib Muslim di negara lain. 

Dalam konteks lokal Indonesia, terdapat isu-isu tertentu yang dicoba untuk digalang seperti persoalan Palestina dan Suriah. Namun, ada pula persoalan yang kurang tersentuh sekalipun menimbulkan korban luar biasa. Konflik Yaman yang menimbulkan ancaman kelaparan bagi jutaan orang kurang terdengar gaungnya. Apakah karena yang terlibat dalam konflik tersebut adalah negara-negara yang memiliki afiliasi ideologis dengan kelompok tertentu tersebut, masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebuah persoalan memiliki banyak dimensi. Karena itu, harus disikapi dengan hati-hati. 

Indonesia memiliki tugas berat untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dan itu tidak mudah. Ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan raksasa, maka organisasi-organisasi regional seperti ASEAN atau di tingkat dunia seperti PBB dan organisasi khusus yang menangani aspek tertentu, dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan. Bahwa apapun masalahnya, persoalan kemanusiaan harus mendapatkan perhatian dan penghormatan yang layak. (Achmad Mukafi Niam)


Ahad 16 Desember 2018 11:45 WIB
Menyelesaikan Masalah Papua secara Komprehensif
Menyelesaikan Masalah Papua secara Komprehensif
Ilustrasi (via onwestpapua.com)
Pada 1 Desember 2018 sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur melakukan demonstrasi dengan tuntutan pengajuan nasib diri sendiri. Pada 2 Desember, terjadi pembunuhan sebanyak 19 orang pekerja yang sedang membangun jembatan di Kabupaten Dunga dan seorang tentara yang posnya diserang. Situasi ini menyadarkan kita bahwa permasalahan yang terjadi di Papua memerlukan solusi komprehensif.

Persoalan Papua atau dulu dikenal dengan nama Irian Jaya, merupakan persoalan lama bahkan muncul seiring dengan berakhirnya era penjajahan Belanda. Belanda tidak mau menyerahkan Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia. PBB kemudian memfasilitasi upaya penentuan nasib tersebut melalui jajak pendapat dengan hasil bergabungnya wilayah tersebut ke wilayah Indonesia. Tetapi benih-benih yang muncul dari kelompok yang ingin memerdekakan diri tetap saja eksis. Kelompok bersenjata ini dari waktu ke waktu mencoba memunculkan gangguan dan menarik perhatian internasional.

Para presiden Indonesia dari waktu ke waktu telah berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan berbagai pendekatan. Presiden Soeharto lebih menekankan pendekatan keamanan dengan mengirimkan personel militer ke wilayah paling timur Indonesia ini. Fakta membuktikan, upaya tersebut kurang berhasil sebagaimana yang terjadi di daerah lain yang berusaha memisahkan diri seperti di Aceh. 

Gus Dur, dalam masa kepresidenannya yang singkat, berusaha melakukan pendekatan kemanusiaan pada rakyat Papua, di antaranya dengan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana aspirasi dari mayarakat di sana. 

Kini, Presiden Joko Widodo berusaha melakukan pembangunan besar-besaran pada wilayah yang kondisi infrastrukturnya tertinggal jauh dari wilayah lain Indonesia tersebut. Kebijakan lain adalah menyamaratakan harga bensin di Papua dan di wilayah lain Indonesia. Harga semen yang dulunya sangat mahal, kini diturunkan jauh, bahkan sedang dibangun pabrik semen di sana. Intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan ke wilayah lainnya. Ini merupakan salah satu upaya untuk menangkap aspirasi penyelesaian persoalan rumit ini.

Persoalan yang terjadi di Papua sangat kompleks. Terdapat permasalahan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di sana yang merasa bahwa daerah mereka kaya akan sumber daya alam, tetapi yang menikmati orang luar. Rakyat Papua, tetap miskin dan terbelakang. Ada tindakan oknum aparat yang mereka rasa represif terhadap anggota keluarganya, yang kemudian menimbulkan dendam, yang secara terus menerus diingatkan dan dipertahankan dalam ingatan kolektif mereka. 

Bahkan, masalah yang muncul di Papua juga diakibatkan oleh para pemimpin lokal mereka sendiri. Indeks korupsi wilayah tersebut paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi awal 2018 lalu. Pemprov Papua hanya mendapat nilai 52.91 dari skor maksimal 100. Ini menunjukkan korupsi masih menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh rakyat Papua. Total 67 triliun rupiah sudah digelontorkan ke Papua sebagai dana otonomi khusus, antara tahun 2001-2017, tetapi tak banyak terlihat dampak yang muncul bagi masyarakat Papua. 

Situasi yang kurang kondusif ini bisa digunakan oleh pihak-pihak asing untuk kepentingan mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia atau hal lainnya, padahal di baliknya mungkin saja tersembunyi kepentingan lain yang sesungguhnya lebih utama seperti kepentingan ekonomi dan politik. Motif-motif seperti ini harus kita pahami. Dan penyelesaian persoalan seperti ini akan menghilangkan potensi tersebut. 

Kita optimis, persoalan di Papua dapat diselesaikan, tetapi harus menggunakan banyak pendekatan. Upaya pemerintah melakukan pembangunan besar-besaran di Papua merupakan upaya untuk mengejar ketertinggalan, sekaligus menghapus rasa ketidakadilan. Rasa aman penduduk juga harus tetap dijaga tetapi dengan pendekatan yang lebih humanis. Apa artinya berbagai macam pembangunan dan segala macam fasilitas jika tidak ada rasa aman. 

Dan yang paling penting adalah, bagaimana meraih simpati dari rakyat Papua, bahwa mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI. Kita bisa belajar dari negara lain seperti Skotlandia atau di Catalonia di Spanyol. Sekalipun wilayah tersebut kesejahteraanya dan pembangunannya secara fisik tidak berbeda jauh dengan wilayah lainnya di negara tersebut, aspirasi untuk memerdekakan diri tetap muncul pada sebagian penduduknya. 

Kita telah berhasil menyelesaikan upaya pemisahan diri di Aceh yang dilakukan oleh kelompok yang dulu menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan baik dengan sejumlah pendekatan. Hal yang sama tentu bisa dilakukan pada wilayah Papua. Di samping hal-hal yang sudah semestinya dijalankan seperti meningkatkan pembangunan dan menjaga keamanan, perlu pendekatan kreatif dalam penyelesaian masalah tersebut. 

Semakin lama masalah tersebut tak terselesaikan, maka semakin banyak yang dirugikan. Banyak energi yang harus dicurahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat akan selalu hidup dalam suasana ketakutan, proses pembangunan tidak lancar. Dan hal lain yang terhambat karena berbagai persoalan lain yang mengikutinya. Dan yang paling dirugikan dari suasana seperti ini adalah rakyat Papua sendiri. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 9 Desember 2018 16:0 WIB
Memberi Peran Lebih Generasi Milenial untuk Berdakwah
Memberi Peran Lebih Generasi Milenial untuk Berdakwah
Setiap zaman melahirkan generasinya masing-masing. Generasi milenial merupakan generasi baru yang alam pikirnya jauh berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Lompatan teknologi digital telah mengubah banyak hal, menyebabkan ada kesenjangan yang lebar dengan generasi sebelumnya. Strategi dakwah untuk mereka tentu saja harus menyesuaikan diri dengan karakternya. Saatnya mereka pula yang berdakwah untuk generasinya sendiri.

Dalam banyak hal, strategi pemasaran dapat digunakan untuk membantu strategi dakwah. Keduanya membahas masyarakat yang akan menjadi sasaran dakwah atau pasar produk dan jasa. Para ahli pemasaran menggunakan pendekatan segmentasi untuk kelompok sasaran tertentu. Salah satunya adalah dengan pendekatan segmentasi kelompok usia yang masing-masing memiliki ciri kepribadian yang berbeda-beda.  

Para ahli membuat lima kategori generasi dalam seratus tahun belakangan ini. Pendekatan untuk tiap generasi berbeda-beda karena mereka tumbuh dan berkembang dalam suasana dan lingkungan sosial yang berbeda. 

Generasi pertama adalah Tradisionalis (1900-1945). Mereka terlahir dalam masa perang dunia I dan II dengan segala kesulitan hidup yang diakibatkan olehnya. Karena itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki patriotisme tinggi, berdedikasi, pekerja keras dan bertanggung jawab. Komunitas dan keluarga merupakan hal yang sangat penting. Tak banyak yang masih bertahan hidup dari generasi ini atau mereka sudah tidak aktif lagi dalam kehidupan sosial. Bagi pemeluk Islam yang taat, mereka memfokuskan diri untuk beribadah guna mempersiapakan diri bagi kehidupan selanjutnya.

Generasi berikutnya disebut Babby Boomers yang terlahir pada 1946-1964. Dalam konteks Indonesia, generasi ini tumbuh setelah perang kemerdekaan. Masa ekonomi yang masih sulit. Perang dingin dan pertentangan ideologi yang menjadi warna dalam kehidupan sosialnya. Mereka yang sukses merupakan orang-orang yang sangat rajin dan bekerja keras. Di lingkungan NU, mereka kini menjadi tokoh-tokoh paling berpengaruh karena kematangan dan pengalaman hidupnya.

Selanjutnya adalah Genarasi X yang lahir pada 1965-1976. Di Indonesia, mereka besar dalam masa Orde Baru yang mengutamakan pembangunan fisik tetapi tertutup dalam kehidupan sosial politik. Mulai banyak di antara mereka yang menempuh pendidikan tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena itu, untuk bisa berhasil, mereka bekerja lebih pintar bukan lebih lama. Dengan usia 41-52, banyak di antara mereka sedang dalam puncak karirnya. Termasuk di antaranya para aktivis NU yang kini menjadi gubernur, bupati, DPR dan jabatan publik lainnya.  

Sesudah itu, muncul Generasi Y, yaitu mereka yang telahir pada 1977-1995. Mereka mulai mengenal teknologi digital dengan segala kemajuannya. Dengan teknologi baru ini, banyak yang berhasil mengembangkan potensinya menjadi prestasi, percaya tinggi, dan toleran mengingat keterbukaan dengan dunia luar. Mereka merupakan orang-orang yang ambisius dan multitasking. Pada aktivis NU, kini mereka sedang menapaki puncak karirnya yang berkembang pesat. 

Terakhir adalah Generasi Z atau generasi Milenial, merupakan generasi yang lahir mulai 1996 sampai sekarang. Mereka sangat terpengaruh teknologi, internet dan media sosial, tumbuh dalam keberagaman dan kebebasan politik di Indonesia. Beberapa karakternya adalah kreaktif, multitasking, narsis, kritis terhadap fenomena sosial. Ada keluhan bahwa generasi ini hidup konsumtif, serba instan, kesopanan dan rasa hormat yang mulai luntur, lebih memperhatikan komentar orang lain dibandingkan orang tua. 

Pengguna internet saat ini sebagian besar adalah generasi Y dan Z. Dan generasi inilah yang akan  menjadi pemimpin dan pengambil keputusan di waktu mendatang. Akan jadi apa Indonesia pada  20-30 tahun mendatang sangat ditentukan  oleh generasi yang tumbuh saat ini. 

Lalu bagaimana bisa menyasar dakwah kepada kelompok usia tersebut dengan efektif? Tentunya adalah orang-orang yang memahami karakteristik mereka. Dan yang paling tahu adalah mereka yang satu generasi. Hal tersebut bisa tercermin dari munculnya ustadz-ustadz muda dengan gaya kekinian. Para ustadz tidak lagi harus terkesan tua dan berwibawa tetapi berjarak dengan jamaahnya. 

Pola keterlibatan anak-anak muda NU dalam ranah dakwah sudah saatnya diperluas dengan menempatkan mereka pada garis depan dakwah. Generasi yang lebih tua, memberikan pengarahan dan bimbingan. Generasi muda yang kini ada di IPNU/IPPNU atau Ansor/Fatayat NU sesungguhnya mampu menjalankan peran yang lebih besar dibandingkan dengan yang mereka jalankan saat ini. 

Generasi  awal para pemimpin NU seperti KH Wahid Hasyim menjadi pemimpin dalam usia sangat muda. Pada usia 26 tahun ia sudah menjadi ketua Mejelis Islam A’la Indonesia (MIAI), federasi organisasi massa dan partai Islam saat itu. Umur 31 sudah menjadi menteri agama. Dan beliau meninggal saat menjadi ketua umum PBNU pada usia 38. Usia-usia ketika banyak anak muda belum mendapatkan peran yang memadai.

Secara kapasitas, lebih berpendidikan dan pintar, dan lebih akrab dengan teknologi. Saatnya mereka  mendapatkan kepercayaan lebih untuk memaksimalkan potensinya. Mendampingi anak-anak muda yang haus belajar agama di internet atau media sosial. Membimbing mereka layaknya sebagai teman sebaya atau dalam hubungan yang lebih setara.  (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG