IMG-LOGO
Internasional

‘Tidak Ada Lahan Pemakaman untuk Muslim di New Delhi Dua Tahun Lagi’

Rabu 2 Januari 2019 23:30 WIB
Bagikan:
‘Tidak Ada Lahan Pemakaman untuk Muslim di New Delhi Dua Tahun Lagi’
Ilustrasi.
New Delhi, NU Online
Populasi Muslim di ibu kota India terus mengalami peningkatan, namun jumlah tersebut tidak diimbangi dengan lahan pemakaman yang memadahi. Bahkan, tempat pemakaman bagi Muslim di New Delhi sangat sedikit padahal dalam satu tahun kematian di komunitas Muslim mencapai sekitar 13 ribu orang.

“Dengan melihat perkiraan jumlah kematian di komunitas Muslim mencapai sekitar 13.000 dalam satu tahun, dan jumlah lahan yang tersedia saat ini (29.370), maka kemungkinan tidak ada lagi lahan kosong di kota ini setelah dua atau tiga tahun dari sekarang,” demikian keterangan dari hasil studi yang dilakukan dua organisasi nonpemerintah, Masyarakat Pembangunan Manusia dan Ullhas, dikutip dari laman Al Arabiya, Selasa (1/1). 

Sebagaimana diketahui, studi tersebut dilakukan atas permintaan dari Komisi Minoritas Delhi (DMC) untuk melihat persoalan lahan pemakaman secara lebih jelas dan terang.

Menurut laporan tersebut, lahan pemakaman di New Delhi semakin menyempit karena disebabkan lahan tersebut digunakan untuk hunian. Memang, ada 624 kuburan yang terdaftar di Dewan Wakaf Delhi, namun lahan tersebut tidak ditemukan bukti fisiknya. Diperkirakan umat Islam akan kehabisan lahan pemakaman di New Delhi dalam dua tahun ke depan.

Saat ini, pemeluk agama Islam diperkirakan mencapai 13 persen dari populasi New Delhi. Ada 113 titik pemakaman yang diperuntukkan untuk umat Muslim di kota tersebut. 

"Kami sudah kerap mendapat keluhan tentang kurangnya ruang untuk pemakaman, pelanggaran, dan pendudukan ilegal," ucap Ketua Komisi Minoritas Delhi (DMC) Zafarul Islam Khan.

Zafarul menjelaskan, sebagian besar lahan pemakaman untuk umat Islam di New Delhi hilang karena pendudukan ilegal. Lahan-lahan pemakaman itu beralih fungsi menjadi hunian warga.

Komisi Minoritas Delhi menyebut telah membawa kasus ini ke pemerintah agar mendapatkan solusi. Yaitu memindahkan memindahkan hunian yang menempati lahan pemakaman atau jika tidak memungkinkan maka pemerintah bisa membuka lahan-lahan pemakaman baru. 

“Pemerintah belum memberi tanggapan, namun kami sedang terus mengejar kasus ini,” tulis Komisi Minoritas Delhi  dalam laporannya tersebut.

Dari hasil studi tersebut, Komisi Minoritas Delhi menghimbau kepada umat Islam untuk tidak menyemen makamnya agar beberapa tahun nantinya bisa digunakan untuk umat Islam lainnya. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Senin 31 Desember 2018 18:30 WIB
Semua karena ISIS: Menteri Baru Irak Mundur, Kewarganegaraan Neil Prakash Dicabut
Semua karena ISIS: Menteri Baru Irak Mundur, Kewarganegaraan Neil Prakash Dicabut
Ilustrasi: Reuters
Mosul, NU Online
Menteri Pendidikan Irak, Shaima al-Hayali, mengundurkan diri setelah diterpa isu bahwa kakak laki-lakinya adalah seorang anggota kelompok Negara Islam Irak Suriah (ISIS). Shaima merupakan menteri baru. Pencalonan Shaima disetujui parlemen Irak dua pekan lalu.  

Shaima mengumumkan keputusannya itu melalui akun Twitternya. Dia juga mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri (PM) Irak Adel Abdel Mahdi. 

“Saya telah mengajukan pengunduran diri kepada perdana menteri," tulis Shaima di akun Twitternya, seperti diberitakan AFP, Minggu (29/12). 

Ia mempersilahkan PM Mahdi apakah akan menerima atau tidak pengundurannya setelah memastikan hubungannya dengan ‘teroris’. Namun demikian, Shaima mengungkapkan bahwa kakaknya Layth al-Hayali dipaksa untuk bekerja di pemerintahan yang dikuasai ISIS. Menurutnya, kakaknya itu tidak pernah menyentuh senjata atau ikut serta dalam pembunuhan warga setempat.

“Dia dipaksa, di bawah ancaman senjata, untuk bekerja dalam pemerintahan yang dikendalikan oleh ISIS,” jelasnya.

Keputusan Shaima ini diambil setelah seorang anggota parlemen Irak melalui daring menuduh kakaknya, Layth al-Hayali, seorang anggota ISIS. Disematkan pula video yang diambil pada 2016 lalu. Di situ, Layth berada dalam video propaganda ISIS. Memang pada saat itu, Layth bekerja di pemerintahan provinsi Niniwe yang saat itu dikuasai ISIS. 

Kantor perdana menteri belum memberikan tanggapan atas keputusan mundur Shaima tersebut.

Sementara itu, pemerintah Australia mencabut kewaganegaraan Neil Prakash. Pria yang lahir di Melbourne ini diyakini sebagai perekrut ISIS. Di Australia sendiri, Prakash merupakan seorang buronan karena dinilai bertanggung jawab atas kejadian teror dan mendukung pendirian ISIS.

Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton mengatakan, Prakash adalah orang yang sangat berbahaya. Dutton juga menyebut kalau Prakash berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan ISIS di Timur Tengah. 

“Jika diberi kesempatan, Prakash akan membahayakan bahkan membunuh warga Australia. Negara kami menjadi tempat yang lebih aman setelah ia kehilangan kewarganegaraan Australia,” ujar Dutton, dilansir BBC, Ahad (30/12).

Saat ini Prakash tengah berada di Turki untuk menunggu hasil persidangan. Ia ditangkap otoritas Turki pada 2016 silam dengan melakukan kegiatan terkait terorisme. Pada Juli lalu, Turki menolak permintaan untuk mengekstradisi Prakash agar menjalani hukuman di negaranya sendiri, Australia.

Prakash pergi ke Suriah pada 2013 silam. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Abu Khaled al-Cambodi. Pada 2015, dia sempat dilaporkan tewas dalam sebuah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat.

Sebetulnya Prakash memiliki dua kewarganegaraan; Australia dan Fiji. Ayahnya seorang berkewaraganegaraan Fiji, sementara ibunya warga negara Kamboja. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kewaraganegaraan Australia, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan negeri kanguru tersebut jika tindakannya bertentangan dengan peraturan negara. Salah satunya terlibat dalam aksi terorisme. Maka dengan demikian, Prakash adalah orang ke-12 yang kewarganegaraan Australia-nya dicabut. (Red: Muchlishon)
Senin 31 Desember 2018 16:0 WIB
Tujuh Kesalahpahaman tentang Bangsa Arab Menurut Prof Sumanto Al Qurtuby
Tujuh Kesalahpahaman tentang Bangsa Arab Menurut Prof Sumanto Al Qurtuby
Foto: dw.com
Jakarta, NU Online
Dosen Antropologi Budaya Universitas King Fahd of Petroleum and Minerals, Arab Saudi, Prof Sumanto al Qurtuby menjelaskan, banyak masyarakat Indonesia, baik Muslim atau non-Muslim, yang salah paham atau gagal paham terhadap bangsa Arab. Kesalahpahaman itu lantas menyebabkan penilaian yang tidak akurat dan tidak valid terhadap bangsa Arab it sendiri.

Menurut Prof Sumanto, setidaknya ada tujuh kesalahpahaman tentang bangsa Arab. Pertama, bangsa Arab itu sebagai ‘bangsa Muslim’. Memang, mayoritas bangsa Arab adalah Muslim, namun ada juga yang non-Muslim. Sebagai bangsa lainnya, masyarakat Arab juga memeluk agama yang beragam. Mulai dari Kristen, Yahudi, Druze, Baha’i, bahkan ada yang ateis atau agnostik.

“Arab Kristen adalah kelompok non-Muslim Arab yang paling dominan,” kata doktor lulusan Universitas Boston itu, sebagaimana dikutip NU Online dari laman dw.com, Senin (31/12).

Meski Muslim, lanjut Prof Sumanto, bangsa Arab juga beragam. Ada yang Sunni, ada yang Syiah, dan ada juga yang Ibadi. Sunni menjadi mazhab dominan, tapi Syiah juga juga banyak sekali dan tersebar di Irak, Saudi, Libanon, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya.

Kedua, bangsa Arab itu sama dengan Arab Saudi. Banyak yang menganggap kalau bangsa Arab itu adalah Arab Saudi dan menganggap Arab Saudi sebagai tolak ukur atas bangsa Arab secara umum. 

“Tentu saja persepsi ini sama sekali tidak akurat karena bangsa Arab bukan hanya di Saudi saja tetapi juga tersebar di berbagai negara,” tegasnya. 

Merujuk laporan Charter of the Arab League, ada sekitar 22 ‘negara Arab’ di Timur Tengah yang bahasa resmi atau bahasa nasionalnya adalah bahasa Arab. Yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Comoros, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Libanon, Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab dan Yaman.

Ketiga, Arab sebagai bangsa monolitik atau homogen yang mempraktikkan tradisi dan budaya yang sama. Misalnya anggapan bahwa semua laki-laki Arab memakai jubah, berjenggot, sementara perempuannya memakai cadar. Bagi Prof Sumanto, pandangan seperti sangat fatal. Banyak juga orang Arab yang mengenakan pakaian ala Barat dan banyak perempuan yang tidak bercadar.

“Sebagaimana suku-bangsa lain di dunia ini, Bangsa Arab juga bangsa heterogen dalam segala aspek kehidupan bahkan bukan hanya soal adat-istiadat, tradisi dan budaya mereka saja tetapi sampai pada masalah teologi-keagamaan, pandangan perpolitikan, sistem pemerintahan, sistem perekonomian, dan lain sebagainya,” paparnya.

Keempat, bangsa Arab mengikuti sistem politik pemerintahan Islam. Prof Sumanto menjelaskan, negara-negara Arab memiliki sistem politik pemerintahan yang beragam. Ada yang menerapkan sistem monarki seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Yordania, Maroko, Oman, dan lainnya. Ada yang sistem pemerintahannya republik seperti Mesir, Yaman, Sudan, Libanon, Aljazair, Suriah, Irak, dan lainnya.

“Sebagai negara-kerajaan pun mereka berlainan: ada yang mengikuti sistem kesultanan (seperti Oman), monarki konstitusional (seperti Kuwait), keamiran (Qatar), kerajaan federal (seperti Uni Emirat Arab), dan seterusnya,” jelasnya.

“Menariknya, negara-negara Arab menolak sistem politik-pemerintahan model khilafah yang oleh sebagian umat Islam di Indonesia justru didengung-dengungkan,” lanjutnya.

Kelima, negara-negara Arab itu kaya raya karena memiliki sumber minyak. Pandangan seperti ini juga tidak sepenuhnya benar. Banyak sekali negara Arab yang miskin, bahkan lebih miskin dari pada Indonesia.

“Negara-negara Arab yang cukup makmur dan kaya itu hanya kawasan Arab Teluk saja seperti Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Oman,” ungkapnya.

Keenam, Arab identik dengan Suku Badui yang hidup berpindah-pindah. Pandangan ini juga tidak tepat karena banyak masyarakat Arab yang tinggal dan menetap di kota-kota.  Ketujuh, bangsa Arab itu kolot dan konservatif yang gaya hidupnya konservatif dan kuno. Padahal banyak masyarakat Arab yang gaya hidup dan pola pikirnya modern dan maju. 

“Melihat keragaman dan kerumitan bangsa Arab ini, maka dengan demikian jelaslah bahwa jika ada sekelompok umat Islam di Indonesia yang seolah-olah meniru gaya ‘orang Arab’ dalam berpenampilan (dengan berjubah, berjenggot atau bercadar, misalnya), sebenarnya yang mereka tiru adalah ‘Arab imajiner’ atau ‘bangsa Arab’ seperti dalam ‘alam imajinasi’ sekelompok Islam itu, bukan Bangsa Arab di alam nyata,” tukasnya. (Red: Muchlishon)
Ahad 30 Desember 2018 16:0 WIB
Di Hadapan Tokoh Politik Eropa, Gus Yahya Sampaikan Solusi atas Krisis Dunia
Di Hadapan Tokoh Politik Eropa, Gus Yahya Sampaikan Solusi atas Krisis Dunia
Gus Yahya (ketiga dari kiri). Foto: Istimewa
Ljubljana, NU Online
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diundang untuk menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel di di Ljubljana, ibu kota Slovenia, pada Senin 17 Desember lalu. 

Diskusi yang mengangkat topik 'Migrasi, Terorisme, dan Kebebasan Berbicara’ itu juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya. Yaitu mantan Perdana Menteri Slovenia dan Ketua Partai Demokrasi Slovenia (SDS) Janez Jansa, Ketua Partai Rakyat Slovenia (SLS) Marjan Podobnik, Presiden VSO Aleš Hoys, Pakar dalam masalah keamanan Bostjan Perne, dan Iván Calabuig dari The Asimetric Group, Vienna. Hadir pula dalam forum diskusi itu tokoh-tokoh politik dari berbagai negara di Eropa. 

Dalam diskusi tersebut, Gus Yahya mengatakan bahwa Eropa –secara khusus- dan dunia –secara umum- tengah menghadapi krisis yang bertumpuk-tumpuk. Mulai dari banyaknya pengungsi dan pencari suaka, ancaman terorisme, hingga radikalisme atas nama agama kini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Eropa dan dunia. 

“Norma sekularisme mengungkung masyarakat Eropa dengan rambu-rambu ‘political correctness’ (kepantasan politik) untuk tidak menyentuh soal-soal agama sehingga nyaris tidak ada lagi kebebasan berbicara dalam wacana publik tentang soal-soal ini,” jelas Gus Yahya.

Gus Yahya lantas menegaskan, krisis yang tengah menimpa negara-negara Eropa dan dunia tersebut merupakan tumpahan (spill over) dari kekacauan dunia Islam. Dimana negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam seperti Pakistan, Afghanistan, Suriah, Libya, Irak, dan lainnya masih terus bergolak hingga hari ini. 

Dia menjelaskan, untuk mencari solusi atas krisis tersebut maka peran dan pengaruh agama Islam sebagai ‘akar masalah’ harus dibedah. “Tidak mungkin mengatasi krisis di Eropa terkait hal ini kecuali dengan sekaligus mencapai jalan keluar dari kemelut dunia Islam,” ucapnya.

Terkait dengan pertentangan dan perdebatan krisis tersebut, Gus Yahya menyarankan agar orang Eropa memikirkan bagaimana mereka secara keseluruhan dapat selamat sebagai satu keutuhan dan tidak ikut tertulari oleh kekacauan yang tumpah dari Timur Tengah dan dunia Islam.

“Dalai Lama mengatakan: “Europe for Europeans”, tanah Eropa adalah haknya orang Eropa, maka yang harus diupayakan adalah mengatasi masalah di wilayah-wilayah asal sehingga orang-orang tidak lagi ingin lari dari sana dan yang sudah mengungsi bisa pulang,” jelasnya. 

“Saya katakan “Europeans for Europe”, seluruh masyarakat Eropa harus berkonsolidasi dengan mengesampingkan segala persaingan politik, demi keselamatan Eropa sebagai satu keutuhan dan itulah yang sedang kami perjuangkan pula ditengah bangsa Indonesia untuk keselamatan Indonesia,” paparnya.

Gus Yahya menegaskan, tidak ada solusi terbatas atas krisis tersebut. Misalnya solusi untuk Timur Tengah atau solusi untuk Eropa saja. Satu-satunya solusi adalah bagaimana seluruh masyarakat dunia mengupayakan solusi menyeluruh melalui konsolidasi global yang kokoh.

“Karena masalah ini telah menjelma menjadi krisis peradaban dunia, dengan ramifikasi (turunan dan dampak langsung tak langsung) pada hampir semua masalah ekonomi-politik dunia,” jelasnya.

Diwawancarai ‘Tednik Demokracija’

Setelah acara diskusi selesai, Gus Yahya diwawancarai ‘Tednik Demokracija’, sebuah majalah politik mingguan Slovenia. Dalam sesi wawancara yang berlangsung selama dua jam itu, Gus Yahya juga menyampaikan bagaimana Indonesia dapat menjadi sumber inspirasi menuju solusi.

Gus Yahya kemudian menyinggung soal Islam Nusantara. Menurutnya, Islam Nusantara merupakan model peradaban Islam yang unik dengan karakter yang secara fundamental, berbeda dengan model peradaban Timur Tengah, anak benua Eropa (Turki), Afrika, dan Asia Tengah dan Selatan (Bukhara, Pakistan, dan Bangladesh).

Gus Yahya yakin, Islam Nusantara dapat menjadi rujukan alternatif untuk membangun peradaban Islam yang lebih mendorong harmoni di tengah heterogenitas masyarakat dunia saat ini.

Di samping itu, Gus Yahya juga membicarakan soal Pancasila dan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya merupakan konsensus dari semua agama dan ideologi besar dunia dengan menyatukan unsur-unsur idealisme tentang kemuliaan peradaban dari masing-masing agama dan ideologi yang ada. 

“Sehingga formatnya dapat menjadi rujukan bagi cita-cita peradaban masa depan bagi seluruh umat manusia,” tukasnya. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG