IMG-LOGO
Nasional
RUU PESANTREN

Rezim Sekolah Hambat RUU Pesantren Jadi Undang-Undang

Jumat 4 Januari 2019 21:30 WIB
Rezim Sekolah Hambat RUU Pesantren Jadi Undang-Undang
Wasekjen PBNU H Masduki Baidlowi
Jakarta, NU Online
Wakil Sekretaris jenderal PBNU H Masduki Baidlowi menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan segera menjadi Undang-Undang. Sebab, jika pemerintahan berganti, RUU itu terancam gagal. Perjuangan untuk memperbaiki nasib pesantren pun gagal.  

Menurut dia, rezim “sekolah” akan menjadi hambatan mulusnya RUU tersebut. Buktinya, pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada UU tersebut, pesantren terpinggirkan baik pada sisi rumusan dan praktiknya. 

Rezim sekolahan itu, lanjutnya, adalah warisan dari sistem penjajah ketika negara ini dijajah Belanda selama ratusan tahun. Pada satu masa, Belanda menggunakan sistem Politik Etis, yaitu irigasi, transmigrasi, edukasi (pendidikan). 

“Aspek pendidikan ini adalah bagaimana Belanda menciptakan pekerja kelas menengah bawah yang kemudian dilanjutkan oleh negara ini. Rezim sekolahan itu,” katanya.   

Sementara rezim pesantren sebagaimana dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem pengajaran yang indigenous (produk asli pribumi) yang merupakan sistem asli Indonesia melalui akulturasi yang unik. Itu yang kemudian dikembangkan Bapak Pendidikan Indonesia tersebut dalam sistem pamong, yang kini diabaikan sekolah. 

“Pesantren sebenarnya sistem oposisional terhadap sistem sekolahan oleh Belanda. Karena waktu itu kiai melakukan perlawanan,” katanya lagi.

Nah, kata dia, upaya RUU Pesantren menjadi Undang-Undang saat ini pun, ada hambatan dari pihak-pihak tersebut. Termasuk di pemerintahan. Tapi tidak sedikit juga yang mendukung. 

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Ahmad Zayadi berpendapat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lahir dari kenyataan adanya ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan nasional. 

“Saat ini ada ketidaksetaraan regulasi,” katanya pada diskusi di Kantor Redaksi NU Online, Gedung PBNU, Jakarta, (2/10/2018). 

Pada Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pesantren hanya disebut namanya saja. Pesantren lebih banyak disebut hanya pada tingkat Peraturan Pemerintah (PP). Sementara sekolah yang berada di Kemdikbud dan madrasah di Kemenag ada pada level UU.

Dampaknya, kata dia, ada ketidaksetaraan dalam perlakuan pemerintah seperti dalam anggaran. Padahal, pesantren ini menyangkut 4 juta santri di sekitar 28.000 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Bagi kita, RUU ini kebutuhan,” katanya.  

Melalui RUU ini, lanjutnya bisa memaksimalkan rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren sebagai layanan keagamaan dari sisi regulasi. Serta kesempatan membangun sistem pendidikan dari sisi kesetaraan dengan lembaga pendidikan yang lain. (Abdullah Alawi)

Author

Jumat 4 Januari 2019 23:15 WIB
Penghapusan Diskriminasi Rasial Dibutuhkan untuk Kemajuan Peradaban
Penghapusan Diskriminasi Rasial Dibutuhkan untuk Kemajuan Peradaban
Ilustrasi: Jogjakartanews.com
Jakarta, NU Online
Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute M Imdadun Rahmat menganggap bahwa Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Diskriminasi Rasial  sangat dibutuhkan untuk kemajuan peradaban umat manusia.

"Instrumen anti diskriminasi itu sangat dibutuhkan agar siapa pun dan apa pun diperlukan secara sama. Ini letak pentingnya penghentian diskriminasi ras itu di situ," kata Imdad di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).

Imdad mengemukakan bahwa hingga sekarang, perbedaan perlakuan terhadap ras masih terjadi di dunia. Hal itu seperti yang terlihat di Amerika dan Eropa.

Menurut Imdad, Amerika dan Eropa menolak imigran ras dari Arab dan Afrika yang menjadi dampak konflik di timur tengah. Hal itu karena kelompok ekstrimis atau ultranasionalis berpandangan bahwa kemurniannya akan terkotori dan mengancam kulit putih.

"Ini yang menjadi korban diskriminasi (penolakan) bukan muslim saja, tapi juga  dari Cina, Afrika," ucapnya.

Padahal, sambung Imdad, manusia tidak bisa hidup dalam desolasi atau ketertutupan. Untuk itu, spirit menjalani hidup secara berdampingan antar ras harus dikembangkan. "Peradaban internasional masih sangat membutuhkan implementasi nyata dari instrumen ini," jelasnya.

Konvensi itu pun dianggap Imdad memiliki spirit yang sama dengan Islam. Islam menghargai kesetaraan. Perbedaan antarumat Manusia hanya terletak pada sisi ketaatan.

"Anti-diskriminasi inline dengan prinsip al-musawwa," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, 4 Januari diperingati sebagai Hari Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Diskriminasi Rasial. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Jumat 4 Januari 2019 22:15 WIB
Pesta Demokrasi Selayaknya Disambut Gembira, Bukan Kemarahan
Pesta Demokrasi Selayaknya Disambut Gembira, Bukan Kemarahan
Jakarta, NU Online
Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute M Imdadun Rahmat mengatakan bahwa pesta demokrasi semestinya disambut dengan kegembiraan. Bukan sebaliknya yang timbul berupa ketegangan dan mengumbar kebencian.

"Mestinya, berpemilu itu disambut dengan riang gembira. Orang pesta itu kan santai, senang, tidak bertegang-tegang, tidak mengumbar kemarahan dan kebencian, ketakutan. Kalau kebencian yang timbul, ini anomali, melenceng dari yang semestinya," kata Imdad di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).

Imdad menilai, masyarakat sudah mulai melek media sosial, namun masyarakat perlu meningkatkan kekritisannya terhadap pihak-pihak yang ingin mengubah pesta itu menjadi ketegangan.

"Kita bersyukur masyarakat mulai melek internet dan media sosial, sudah mulai belajar dalam menggunakan media sosial dengan baik," ucapnya.

Menurutnya, ketegangan yang selama ini terjadi bisa saja bagian dari strategi politik yang sedang dimainkan oleh pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan. Sebab itu, sambungnya, kekritisan menjadi keharusan dimiliki masyarakat.

"Suasana tegang itu bisa jadi strategi politik yang sedang dimainkan. Makanya kembali kepada masyarakat lagi akan menjadi korban dari pelaku sandiwara politik atau kritis. Klau masyarakat menjadi korban, ya para penyebar hoaks semakin semangat, tapi kalau masyarakat menunjukkan kekebalannya terhadap informasi yang hanya membuat kebencian dan kemarahan nanti akan membuat mereka berhenti," terangnya.

Selain itu, Lanjut Imdad, penyelenggara negara melalui penyelenggara pemilu harus menegakkan hukum dengan cara memberi hukuman (punishment) kepada para kontestan yang melakukan trik-trik kotor dengan menyebarkan berita hoaks.

"Hukum mesti ditegakkan dari sisi kewenangan mereka untuk mendiskualifikasi para kontestan pemilu.

Mau pasangan presidennya, calegnya atau calon DPD-nya, kalau menggunakan cara-cara beginian ya didiskualifikasi saja." (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Jumat 4 Januari 2019 21:0 WIB
RUU PESANTREN
RUU Pesantren Jadi Bahasan Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU
RUU Pesantren Jadi Bahasan Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU
Jakarta, NU Online 
PBNU akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat 27 Februari mendatang. 

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PBNU H Masduki Baidlowi, salah satu bahasan di Komisi rekomendasi adalah Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Penddidikan Agama. PBNU akan akan mendorong RUU tersebut menjadi UU.  

“Saya yang menjadi Ketua Komisi Rekomendasi,” katanya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Juma (4/1) sore. 

Ada tiga fungsi strategis pesantren yang sangat urgen yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan pemberdayaan. Namun, ia sangat menyayangkan selama ini pesantren hanya dipandang pada fungsi pertama. Pada fungsi itu pun tidak maksimal, pada rumusan dan praktik sistem pendidikan nasional, pesantren sangat terpinggirkan. 

Karena itu, sambungnya, dalam waktu dekat PBNU akan bertemu dengan Kepala Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Agama untuk mendorong RUU tersebut menjadi UU. 

Sebelumnya, pada Kamis (3/1) Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, RUU Pesantren penting untuk dibahas di Munas dan Konbes NU.

 Menurutnya, melalui RUU tersebut santri bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti yang didapat siswa sekolah biasa.

"Santri itu tidak dapat diskon ketika naik kereta atau bis kota. Kenapa kalau pelajar SMA dapat santri nggak? Pesantren nggak pernah dapat dana BOS. Kenapa itu? Nggak pernah dapat raskin, nggak pernah," kata Said Aqil di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. (Abdullah Alawi)