IMG-LOGO
Opini

Era Disrupsi, Peran Kiai Tak Terganti

Sabtu 5 Januari 2019 5:0 WIB
Bagikan:
Era Disrupsi, Peran Kiai Tak Terganti
Mustasyar PBNU KH Maimoen Zubair mengajar ngaji
Oleh Hasan Labiqul Aqil
 
Pada zaman milenial ini kita tengah menghadapi sebuah era yang dinamakan era disrupsi. Lalu apa yang disebut disrupsi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi didefinisikan sebagai suatu hal yang tercabut dari akarnya. Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi bisa dimaknai dengan terjadinya perubahan yang fundamental atau mendasar dimana perubahan ini mengacak pola tatanan lama dan menciptakan pola tatanan baru.

Salah satu hal yang membuat tatanan lama berubah adalah evolusi teknologi yang selanjutnya melahirkan proses yang dinamakan digitalisasi. Digitalisasi menyebabkan manusia di era disrupsi ini tidak bisa meninggalkan teknologinya dalam waktu sebentar saja. Kita sebagai manusia sudah memiliki rasa ketergantungan akan produk dari digitalisasi ini, salah satunya adalah gawai pintar.

Disrupsi juga menginisiasi munculnya sistem dengan model baru yang lebih inovatif dan disruptif di berbagai bidang. Cakupannya lebih masif dan luas ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari dunia transportasi, bisnis, perbankan, pendidikan, dan beberapa bidang lainnya. Hal ini menjadikan kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Di zaman yang serba simpel, kita dituntut untuk merubah gaya hidup menjadi lebih modern. Kita harus memilih berubah atau tergantikan karena era disrupsi ini membuat persaingan dunia kerja tidak lagi linier.

Dalam waktu dekat digitalisasi pada sistem pendidikan juga harus kita sambut, karena digitalisasi pada sistem transportasi dan bisnis sudah bisa kita rasakan. Di bidang transportasi, misalnya. Kita dipertemukan dengan alat penyedia layanan transportasi daring, seperti Gojek dan Uber. Dua aplikasi daring ini menyediakan pelayanan yang lebih simpel, cepat, dan murah. Berbeda dengan alat transportasi konvensional yang sudah mulai ditinggalkan.

Lalu bagaimana model digitalisasi pada sistem pendidikan? Apakah bisa?

Digitalisasi pada sistem pendidikan lambat laun semakin nyata terlihat dan dapat dirasakan. Dunia perkuliahan saat ini saja sudah banyak yang memanfaatkan produk digitalisasi seperti sistem online dalam registrasi, administrasi, hingga presensi. Sewaktu Madrasah Aliyah pada tahun 2010 dulu, saya sendiri sudah bisa merasakan adanya digitalisasi pendidikan, yaitu ketika guru menyampaikan materi dengan bantuan LCD proyektor.

Di era disrupsi ini mungkin sulit untuk guru bersaing dengan teknologi dalam hal melaksanakan pekerjaan hafalan, hitungan, hingga pencarian sumber informasi. Mesin atau teknologi jelas jauh lebih cerdas, berpengetahuan, dan efektif dibandingkan kita. Karena mesin tidak pernah lelah melaksanakan tugasnya.

Namun ini bukan tentang mengganti kelas tatap muka konvensional menjadi pembelajaran daring. Lebih dari itu, fungsi guru yang paling fundamental adalah mengajarkan nilai-nilai etika, budaya, kebijaksanaan, pengalaman, hingga empati sosial. Tugas tersebut tidak mungkin dapat diajarkan oleh mesin. Jika fungsi pendidik digeser oleh peran mesin yang kering dengan pendidikan karakter, lalu bagaimana wajah masa depan pendidikan kita?

Satu hal yang masih bisa diharapkan yakni pendidikan di lingkungan pesantren. Dengan lingkungan agamisnya, beberapa komponen masih bisa lestari. Hingga saat ini secara umum ada tiga elemen yang menjadi peradaban di lingkungan pesantren yaitu kiai, asatidz, dan santri.

Di lingkungan pesantren, kiai memiliki peranan yang sangat sentral. Tidak ada pesantren tanpa kiai karena ia sebagai pengasuh yang wajib ada. Kedua, yaitu asatidz. Mereka adalah pengajar yang dikoordinatori kiai. Mereka mengajar para santri secara langsung dan intensif. Dalam satu pesantren, jumlah asatidz biasanya relatif banyak. Bergantung pada jumlah santri di pesantren tersebut. Beberapa pesantren, biasanya juga mempunyai pengurus pondok dan lurah. Mereka adalah santri yang sudah cukup lama menetap di pesantren dan memiliki ilmu yang cukup meyakinkan, hingga pantas mengajari adik-adiknya.

Ketiga, adalah santri. Santri adalah mereka yang menimba ilmu di pesantren. Mereka belajar selama dua puluh empat jam. Setiap waktu, bagi mereka adalah ilmu. Waktu belajar mereka pun tidak hanya full day, bahkan full year karena santri biasanya hanya boleh pulang ke rumah mereka masing-masing, menjelang lebaran.

Sistem belajar di pesantren inilah yang belum bisa diubah tatanannya dan masih utuh berdiri kokoh di era disrupsi ini. Meski ada banyak sekolah atau kampus yang menjadikan pembelajaran tidak harus tatap muka dan tidak berada pada satu ruangan nyata lagi, di pondok pesantren tidak bisa diubah layaknya hal tersebut. Sistem pendidikan antara guru dan santri di pondok pesantren akan tetap seperti dulu karena sanad keilmuan di pesantren, jelas sampai ke Rasulullah. Maka pembelajaran antara santri dan guru tidak bisa tidak harus dengan pertemuan secara langsung karena ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang suci.

Seperti halnya sistem di pesantren yang tidak bisa digantikan oleh digitalisasi di era disrupsi, peran seorang kiai dan ustadz juga demikian. Kiai sebagai guru di pondok pesantren merupakan tauladan bagi seluruh santrinya. Posisi tersebut secara langsung atau tidak langsung telah menumbuhkan kebiasaan pada santri untuk selalu berakhlak mulia, beradab, dan berperilaku baik. Teknologi apapun tidak bisa memberi contoh kepada manusia akan hal ini.

Keberkahan dari Allah SWT kepada orang-orang yang mencari ilmu didapatkan melalui belajar dengan kiai karena kiai adalah orang yang mulia di tengah-tengah kita yang ingin ngalap barokah. Oleh sebab itu kita hanya bisa mendapatkan keberkahan itu jika kita berguru kepada kiai secara langsung tanpa perantara, apalagi perantara teknologi mesin yang dibuat oleh manusia. Mengingat kesucian ilmu yang dimiliki para wali bersanad langsung kepada Rasulullah SAW.


Penulis adalah Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Pancasila Universitas Negeri Semarang (Unnes)

Tags:
Bagikan:
Jumat 4 Januari 2019 22:30 WIB
Pemilu Membuat Rakyat Berdaulat, Demokrasi Bermartabat
Pemilu Membuat Rakyat Berdaulat, Demokrasi Bermartabat
Oleh: H Mas’ud

Pesta demokrasi yang akan dilangsungkan 17 April 2019 sebagai agenda lima tahunan dalam sistem demokrasi di negeri ini merupakan sistem demokrasi terbaru dalam pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya, sekalipun tetap dalam prosesnya menggunakan pola lama. Yang terbaru dalam Pemilu kali ini adanya penyederhanaan pelaksanaan dengan sistem satu paket, yaitu memilih presiden dan wakilnya dengan pemilu legislatif dari semua tingkatan termasuk juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Sekilas memang tidak ada yang baru, namun Pemilu kali ini kepesertaannya menjadi bertambah. Dengan menggabungkan Pemilu presiden dan pemilu legislatif akan menjadi Pemilu paling ruwet dibanding dengan sebelumnya. Karenanya, masyarakat  dituntut memilih para calon legislator dari semua tingkatan, yaitu tingkat II  yaitu kabupaten dan kota, tingkat I provinsi, pusat untuk anggota DPR RI serta untuk DPD dengan waktu  yang bersamaan. Masyarakat juga harus memilih calon presiden dan wakilnya. Artinya, ada lima kertas suara di tangan pemilih, untuk dicoblos. 

Nalar berpikir penulis, betapa sulitnya masyarakat harus memilih dari sekian calon yang ada dari partai yang ikut dalam kepesertaan Pemilu tahun ini. Sulit dibayangkan masyarakat akan memilih dengan benar tanpa adanya pendidikan politik yang betul-betul terejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sinilah sebetulnya tugas partai politik untuk bekerja dan melakukan pendidikan politik warga bukan sekadar berambisi meraih kekuasaan. Terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, pasti akan mengabaikan arti penting dari sebuah Pemilu. Termasuk juga mereka yang selama ini mendapati janji kosong dari orang yang sedang berkuasa, baik di legislatif ataupun eksekutif.

Segala keterbatasan yang dimiliki masyarakat dengan SDM yang lemah dan pemahaman yang kurang tentang arti penting Pemilu, memunculkan kerisauan akankah pesta demokrasi 2019 akan berjalan dengan baik, serta menghasilkan Pemilu berkualitas. Kerisauan di atas bukan tanpa alasan, namun faktanya di mana angka buta aksara di Indonesia masih tinggi ditambah lagi mengkristalnya kekecewaan terhadap calon yang pernah dipilih karena sudah tidak menepati janji. Dengan kondisi masyarakat di atas mungkinkah mereka akan berpartisipasi secara baik pada Pemilu yang akan datang yakni datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)? 

Di sinilah tugas untuk terus meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Pemilu menjadi alat penting serta pintu masuk keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Sistem Pemilu yang demokratis yaitu memandang sama antarsesama warga, karena hakikat dari demokrasi adalah kedualatan rakyat. Karenanya demokrasi yang bermartabat harus pasti kualitas Pemilunya juga sehat. Dan sehatnya Pemilu dapat diukur melalui ketersediaan sumber daya manusia dan kedaulatan masyarakat. Tanpa pelibatan masyarakat secara aktif dan partisipatoris, bukanlah demokrasi melainkan otokrasi dan monarki. Karenanya tugas penting adalah terus membangun kepercayaan masyarakat agar mampu melakukannya dengan baik,  dan mendorong mereka tetap hadir ke TPS untuk menyalurkan aspirasi. 

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Adanya potensi masyarakat yang akan abai terhadap Pemilu yang akan datang, hal ini menjadi tantangan KPU dan Bawaslu untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik warga yang bekerja sama dengan dunia perguruan tinggi, LSM dan Ormas keagamaan yang ada.

Hal tersebut agar partisipasi warga dalam Pemilu bisa lebih baik. Mereka yang tidak bisa membaca dan menulis dan hanya mengenal gambar serta angka, tentu  menjadi problem bersama di samping karena alasan enggan datang  ke TPS karena alasan bahwa Pemilu terbukti tidak membawa perubahan terhadap nasib mereka. Di mana mereka hanya dijadikan alat untuk meraih ambisi kuasa dengan meraup kekayaan dari uang negara, tentu problem ini lebih pada tugas partai politik untuk membangun integritas dengan menyodorkan calon anggota legislatif (Caleg) berkuaitas. 

Oleh karena itu untuk menuju Pemilu dan demokrasi bermartabat, berikut beberapa komponen penting untuk saling dijaga dan dipahami calon pemilih (masyarakat), partai politik, pemerintah dan penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Di antaranya: 

a. Memahami pentingnya Pemilu. Hal ini penting terus disosialisasikan pihak terkait seperti KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu baik melalui tatap muka seperti diskusi, seminar dan lain sebagainya ataupun melalui media cetak, Medosos dan media lain yang memungkinkan dapat menyampaikan arti penting Pemilu.

Yang terjadi, jangan justru pihak calon yang sering bersosialisasi dengan memasang gambar, baliho dan poster di jalan, sementara pihak penyelenggara pasif, minim sosialisasi dengan alasan minimya anggaran untuk hal tersebut. Dalam hal ini, lapisan masyarakat yang harus terkena efek dari kegiatan sosialisasi akan pentingnya Pemilu yaitu para pemilih pemula yakni kalangan remaja sebagai agen perubahan. 

b. Mengenali calon secara baik. Mereka yang berlaga dan berkontestasi harus dapat dikenali masyarakat. Ada banyak sisi yang harus diketahui masyarakat terhadap calon yang akan dipilih. Di antaranya visi misi, tujuan atau motivasi, keseharian (menyangkut perilaku sehari-hari), pendidikan, dan integritasnya. Dengan mengenali calon secara baik, output Pemilu kali ini akan menghasilkan (melahirkan) peminpin kridibel dan bertanggung jawab. 

c. Hindari provokasi, adu domba antara pemilih apalagi  menyebar kabar hoaks dengan tujuan meraih kemenangan. Cara-cara yang tidak bermartabat dalam meraih kemenangan hanya menyisakan kesengsaraan terutama bagi masyarakat. Bahwa Pemilu harus dimaknai kontestasi, adu strategi dan adu visi-msi, namun tetap mengedepankan etika dan menjaga sportifitas bersama. Tanpa harus melakukan segala cara untuk meraih kemenangan.   

d. Datang ke TPS sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab bersama. Karena Pemilu merupakan agenda bersama, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat (masyarakat), maka menjadi wajib hukumnya secara perorangan untuk dapat menyalurkan suara dengan mendatangi TPS. Di situlah perubahan, perbaikan dan tatanan yang lebih baik dipertaruhkan demi menjaga kelangsungan bangsa dan negara.             

Karena itulah pilihan politik warga menjadi sebuah keniscayaan yang harus dijaga secara baik. Perbedaan pilihan calon dan partai tidak boleh menjadi pemicu adanya perpecahan dan konflik yang berkepanjangan. Larut dalam perpecahan bisa berakibat runtuhnya kepercayaan publik terhadap Pemilu yang dikembangkan melalui sistem demokrasi. 

Pemilu sangat penting dalam kehidupan suatu negara, setidaknya lantaran dua alasan: Pertama, melalui Pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai karena pemerintah/penguasa perlu diganti secara periodik untuk memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mendudukinya. Tentunya banyak pihak lain yang juga menginginkan menjadi penguasa, dan Pemilu merupakan sarana yang efektif untuk melaksanakannya. 

Alasan kedua, akan tercipta kelembagaan konflik. Karena melalui Pemilu, memungkinkan pihak yang berkonflik menahan diri dan memanfaatkan Pemilu sebagai sarana berkonflik. Para pihak yang berkepentingan akan lebih berkosentrasi dalam menghadapi Pemilu daripada menggunakan kekerasan fisik dalam berkonflik dengan penguasa.

Semoga Pemilu yang akan datang berjalan penuh martabat, masyarakat damai, berdaulat dan akhirnya demokrasinya bermartabat. 

Penulis adalah dosen IAIN Jember dan Wakil Ketua PCNU Bondowoso. 


































































Jumat 4 Januari 2019 17:47 WIB
Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah
Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah
Ilustrasi (ist)
Oleh Abdul Moqsith Ghazali

(Seri tulisan merespons esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?)

Melalui artikelnya yang bertajuk, “NKRI bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, Denny JA menagih kerangka konseptual dari gagasan “NKRI Bersyariah” yang disuguhkan kelompok Islam politik di Indonesia. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kata “syariah” dalam frase “NKRI Bersyariah?” Apakah syariah yang dimaksudkan mereka adalah syariah simbolik-partikular atau syariah substantif-universal?

Jika pertanyaan itu dilanjutkan secara operasional, maka apakah yang dimaksud dengan NKRI Bersyariah itu adalah model pelaksanaan syariah di Arab Saudi, Republik Islam Iran, rezim Taliban di Afganistan, ataukah model pelaksanaan syariah di Turki, Malaysia, Pakistan? Sederet pertanyaan itu tentu tak mudah dijawab. Sebab, mereka memang sedang mencari pola pelaksanaan syariah yang pas buat Indonesia.

Disebut pelaksanaan syariah yang pas buat Indonesia, sebab gagasan-gagasan serupa terkait pelaksanaan syariah sudah berkali-kali diajukan dan berkali-berkali juga ditampik publik Islam Indonesia. Misalnya, pernah disodorkan proposal “Piagam Jakarta,” tapi akhirnya mental juga. Begitu juga dengan gagasan “Negara Islam Indonesia” yang diajukan kelompok DI/TII. Alih-alih mendapatkan simpati publik cukup luas, kelompok DI/TII pun dinyatakan sebagai “bughat”, kelompok pembangkang terhadap pemerintahan dan negara yang sah.

Yang paling baru tentu saja kegagalan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam memperjuangkan khilafah di Indonesia. Bertahun-tahun mereka berupaya mempengaruhi wawasan politik umat Islam dengan ide khilafah, tapi di ujungnya Hizbut Tahrir ditekuk rezim Jokowi tanpa perlawanan berarti.

Upaya hukum yang dilakukan untuk menyetop pembubaran HTI gagal total. Hakim pengadilan memutuskan bahwa pembubaran HTI adalah sah.

Fakta-fakta itu menunjukkan betapa tak efektifnya strategi dan taktik perjuangan kelompok Islam politik dalam memperjuangkan ideologi politik mereka. Namun, berkali-kali gagal tak menyebabkan mereka patah semangat. Kini mereka coba menempuh strategi dan taktik perjuangan baru, yaitu menitipkan gagasan “NKRI Bersyariah” pada pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi.

Pertanyaannya, apakah pasangan capres-cawapres yang dititipi ide “NKRI Bersyariah” itu akan memenangkan pertandingan atau justru berujung pada kebangkrutan? Kita tunggu saja hasil pemilu bulan April 2019.

Sekiranya pun Prabowo-Sandi menang dalam pemilu, saya tak yakin mereka akan melaksanakan gagasan “NKRI Bersyariah.” Mereka pasti gentar untuk menerapkannya. Bukan hanya karena mereka akan diturunkan dari tahta kekuasaan karena dianggap melanggar konstitusi, melainkan juga karena pasangan itu sama sekali tak mencerminkan sebagai aktivis Islam yang mengerti seluk beluk syari’at Islam.

Walau begitu, sekali lagi percayalah bahwa perjuangan Islam politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tak akan pernah mati. Ia akan terus bermetamorfosa dan tersimpan rapi dalam memori kolektif kelompok Islam politik.

Berbagai saluran dan pola gerakan akan ditempuh demi “NKRI Bersyariah” sekalipun sejarah membuktikan bahwa mereka berakhir dengan kesia-siaan.

Pertanyaannya, dari mana energi Islam politik mereka itu diperoleh?

Jawabannya, tak lain kecuali dari cita-cita dan ghirah ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah. Dan bagi mereka, penerapan syariat Islam di Indonesia belum kaffah karena dasar negara dan konstitusinya tak disandarkan pada al-Qur’an dan al-Sunnah.

Tak sedikit dari kelompok Islam politik, misalnya, yang menolak Pancasila edisi revisi 18 Agustus 1945, karena mereka ingin menegakkan Pancasila 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta.

Saat itu Piagam Jakarta memang disusun sebagai kompromi politik, terutama terhadap kelompok Islam politik. Ia dihasilkan oleh panitia kecil dalam BPUPKI yang diketuai Soekarno dan ditandatangani sembilan anggota utama, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, A.A Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, Agus Salim, Achmad Subardjo, KH Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin.

Dalam sidang-sidang panitia kecil ini sudah disepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara. Hanya beda dengan susunan Pancasila yang dirumuskan para tokoh bangsa seperti Soekarno, Mohammad Yamin, Soepomo, dan lain-lain. Maka Pancasila 22 Juni 45 ini berhasil menambahkan anak kalimat: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan.

Bagi umat Islam yang mendukungnya, sebagaimana dikemukakan M. Syafii Maarif (1996: 110), anak kalimat itu sangat penting, sebab dengan itu tugas pelaksanaan syariat Islam secara konstitusional terbuka pada waktu yang akan datang. Namun, alih-alih bisa melaksanakan syariat Islam secara konstitusional, tepat satu hari setelah proklamasi kemerdekaan RI (18 Agustus 19455), anak kalimat “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” disepakati untuk dihapuskan. Dan gantinya adalah, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan tambahan, “Yang Maha Esa” itu wakil-wakil Islam pada mulanya tak keberatan. Mungkin bagi mereka, tiga suku kata “‘Yang Maha Esa” sudah cukup untuk menggantikan tujuh kata yang dihapus itu. KH Wahid Hasjim --seperti dikutip Deliar Noer (1987: 41)-- meyakini bahwa penambahan sifat monoteistik (Yang Maha Esa) dalam Pancasila itu merupakan cerminan atau sedikitnya sejalan dengan prinsip Tauhid dalam Islam.

Mohammad Hatta pun tak keberatan dengan revisi Pancasila itu. Bahkan, seperti dikutip Bahtiar Effendy (1998: 91), sebagai seorang muslim ortodoks sekaligus anak seorang ulama, reformulasi itu bisa dijadikan jalan Mohammad Hatta untuk meloloskan diri dari kewajiban mendukung negara Islam.

Akhirnya tercatat, sejak 18 Agustus 1945 sepintas bangsa Indonesia tampak bisa hidup tenang dengan Pancasila hasil revisi itu. Dengan bangga Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara (1978) era Orde Baru menyatakan bahwa rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 itu merupakan hadiah umat Islam kepada bangsa dan kemerdekaan Indonesia, demi menjaga persatuan Indonesia. Karena itu, demikian Alamsyah, loyalitas umat Islam kepada Pancasila tak perlu diragukan lagi.

Berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada umat Islam sebagai anti-Pancasila adalah tidak benar. Sebab, tokoh-tokoh Islam adalah perumus dan penyokong utama Pancasila. Namun, apa yang dikatakan Alamsyah itu tak sepenuhnya sesuai kenyataan. Masih ada api dalam sekam. Tak sedikit tokoh Islam yang berpendirian bahwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sebagai cermin kekalahan umat Islam.

Lebih jauh Isa Anshary, sebagaimana dikutip Adnan Buyung Nasution (1992: 106), mengatakan bahwa peristiwa 18 Agustus 1945 itu sebagai “suatu penipuan yang dilakukan terhadap umat Islam.” Alih-alih meralat, sepuluh tahun kemudian Isa Anshary masih menggambarkan peristiwa itu “sebagai suatu permainan sulap yang masih diliputi kabut rahasia…. suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.”

Sudah menjadi takdir sejarah, perjuangan mengembalikan Piagam Jakarta terus mengalami regenerasi. Patah tumbuh hilang berganti. Kelompok yang merindukan kembalinya Piagam Jakarta tak berhasil dilumpuhkan hingga ke serat-serat terkecilnya.

Belakangan para pengusung Piagam Jakarta berpandangan bahwa menghidupkan Piagam Jakarta adalah cita-cita politik yang paling masuk akal ketimbang cita-cita mendirikan khilafah, Pan-islamisme, dan lain-lain.

Jika dahulu tujuh kata dalam Piagam Jakarta terhapus karena pertimbangan politik, maka boleh saja dengan alasan pertimbangan politik pula Piagam Jakarta dikembalikan ke pangkuan ibu pertiwi.

Namun, karena khawatir ada trauma politik masa lalu, beberapa kelompok yang mengusung pengembalian Piagam Jakarta bergerak dengan formula baru; tak lagi menggunakan istilah Piagam Jakarta melainkan NKRI Bersyariah.

Jika asumsi itu benar, maka NKRI Bersyariah itu sesungguhnya merupakan ide lama tapi dengan kemasan baru. Asumsi ini benar jika kita mendengarkan sejumlah ceramah Muhammad Rizieq Shihab yang menyatakan pentingnya kembali pada Piagam Jakarta dan betapa ruginya jika kita bertumpu pada Pancasila 1 Juni 1945 versi Bung Karno.

Terlepas dari itu, sekiranya kelompok yang hendak menghidupkan Piagam Jakarta itu berpikir lebih teliti dan realitis, mereka tak akan memandang penting kembali secara verbatim pada Piagam Jakarta. Sebab, sekalipun Piagam Jakarta tak dihidupkan secara harfiah, secara politik terlampau banyak produk perundang-undangan yang telah memberikan privilese kepada umat Islam.

Ada UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Zakat, UU Wakaf, UU Haji, dan lain-lain. Pendeknya, dari lima rukun Islam yang ada hanya shalat dan puasa Ramadan saja yang tak atau belum dijadikan UU.

Namun, jika yang dimaksudkan dengan pelaksanaan syariat lebih dari itu; misalnya hendak menerapkan hudud di Indonesia, maka saya menduga keras bahwa gagasan NKRI Bersyariah itu akan layu sebelum berkembang. Dari empat puluhan negara Islam di dunia, mayoritas tak menerapkan hukum hudud secara kaffah. Indonesia adalah satu dari beberapa negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam tapi tak menerapkan hukum hudud itu.

NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar pun tak pernah mengajukan klausul agar Indonesia menerapkan hukum pidana Islam.

Sebaliknya, jika yang dimaksud dengan syariat itu adalah syariat Islam universal seperti keadilan (al-‘adl), toleransi (al-tasamuh), kesetaraan (al-musawah), kemanusiaan (al-insaniyah), dan lain-lain, maka betapa banyaknya produk undang-undang yang telah mengadaptasikan nilai-nilai tersebut sejak dalam Undang-Undang Dasar hingga sederet undang-undang di bawahnya.

Syariat Islam universal itulah yang kini diperjuangkan ormas Islam seperti NU untuk bisa masuk ke dalam batang tubuh undang-undang. NU tak lagi memperjuangkan syariat partikular menjadi bagian dari undang-undang.

Sejauh menyangkut syariah partikular, almarhum KH MA Sahal Mahfudz (Rais 'Aam PBNU 1999-2014) pernah berkata bahwa fikih Islam cukup menjadi etika sosial saja, dan tak perlu menjadi hukum positif negara.

Singkatnya, NU bukan hanya move on dari Piagam Jakarta, melainkan juga menarik diri dari perjuangan formalisasi syariat (partikular) Islam. Karena itu jangan kaget ketika kita menjumpai tokoh-tokoh NU, baik di pusat maupun di daerah, tidak antusias memperjuangkan formalisasi syariat Islam, persisnya formalisasi fikih Islam.

Bahkan, KH Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh NU yang paling lantang menyatakan penolakannya terhadap gerakan formalisasi syariat Islam.

Bagi Gus Dur, produk undang-undang tak boleh bersifat sektarian-primordial. Sebuah undang-undang, apalagi undang-undang dasar, meminjam bahasa Denny JA, haruslah ikut menciptakan terwujudnya ruang publik yang manusiawi. Ke sanalah kiranya gerakan NKRI Bersyariah itu diarahkan. Wallahua’lam bisshawab. 


Penulis adalah Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jumat 4 Januari 2019 8:30 WIB
Harlah Pagar Nusa, Meneladani Gus Maksum
Harlah Pagar Nusa, Meneladani Gus Maksum
Gus Maksum Djauhari
Oleh Ahmad Ali Adhim

Syekh Abdur-Razaq bin Abdul-Muhsin Al-Badrpernah berkata seperti ini dalam Khuthab wa Mawa’izh min Hajjatil-Wada': Jika kaum Muslimin melalaikan jihad melawan diri sendiri, mereka tidak akan mampu jihad melawan musuh-musuh mereka, sehingga dengan sebab itu terjadi kemenangan musuh terhadap mereka”. Perkataan Syaikh Abdur Razaq itu setidaknya bisa digaris bawahi bahwa musuh terbesar manusia sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sederhananya kurang lebih “jika ingin menang melawan orang lain, maka menangkanlah melawan diri sendiri terlebih dahulu.

Terkait dengan perlawanan terhadap musuh maupun melawan diri sendiri, ada beberapa hal yang menarik untuk diingat, salah satu diantaranya adalah kisah heroik seorang manusia yang selalu menang melawan musuh-musuhnya. Beliau adalah Gus Maksum Djauhari. Siapa yang tak mengenal Gus Maksu Djauhari? Pendekar Sakti Mandraguna yang berasal dari Pesantren Lirboyo. Banyak peristiwa yang menunjukkan ketegasan dan keberanian beliau dalam bersikap. Hal itu sudah dialaminya sejak masih kecil.

Kesaksian tervalid adalah berasal dari Abdul Latif; salah satu sahabat terdekat Gus Maksum, sebagian kecil contoh ketegasan dan keberanian Gus Maksum adalah ketika beliau mengantarkan kakaknya berbelanja ke pasar. Saat itu sang kakak digoda oleh laki-laki. Tentulah apa yang dilakukan oleh lelaki itu membuat Gus Maksum kecil geram dan tidak terima.

Tanpa basa-basi Gus Maksum mengambil bongkahan cor yang ada di sampingnya. Lalu bongkahan itu dipukul dengan kedua belah tangannya hingga hancur. Melihat kejadian itu, para pengganggu yang jauh lebih besar dan lebih banyak jumlahnya itu lari terbirit-birit. Padahal saat itu beliau belum memiliki ilmu silat.

Keberanian dan ketegasan Gus Maksum dalam menumpas kejahatan tidak bisa diragukan lagi, banyak sekalii kisah-kisah kesaktian dan karomah Gus Maksum yang bisa dilacak di buku-buku, diantaranya adalah buku yang diterbitkan oleh Lirboyo Press yang berjudul Gus Maksum; Sosok dan Kiprahnya atau bisa dilacak di Ensiklopedi NU Karya Cak Nur.

Meski memiliki kesaktian dan kehebatan, Gus Maksum adalah sosok yang sederhana dan sangat tawadhuk kepada kedua orang tuanya. Beginilah kisah ketaatan beliau kepada Ibunya; ketika Gus Maksum disuruh untuk menikahi sepupunya sendiri, Nyai Badi’ah. Tidak ada sedikitpun kesah yang mengalir pada mulut beliau. Tawaran itu langsung diterimanya tanpa kesan berat demi ketaatan kepada Ibunya.

Bagaimana perasaan kita ketika dijodohkan dengan seseorang yang sama sekali tidak kita inginkan? Sementara kita mempunyai kekuatan untuk mengucapkan kata-kata penolakan? Sebagai manusia normal, tentu kita akan mengajukan pertanyaan atau penolakan terhadap tawaran menikah tersebut, sebab urusan jodoh bukanlah sepele, ketika kita memilih seseorang untuk kita jadikan pasangan hidup, maka konsekuwensi selanjutnya adalah kita menerima segala sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita tau. Tapi bagaimana dengan Gus Maksum dengan penawaran dari ibunya tadi? Beliau langsung menerimanya, tanpa berkeluh kesah kepada ibunya.

Diantara ketawadhukan Gus Maksum yang diceritakan dalam Buku Terbitan Lirboyo Press itu adalah manakala Gus Maksum berjalan bersama Ibundanya, Gus Maksum tidak pernah berjalan di depan, apalagi mendahului. Kecuali bila disuruh oleh Ibundanya dan telah meminta izin sebelumnya, saat itu beliau menundukkan kepala, sebagai tanda rasa hormat dan taat kepada sang Ibu. 

Aguk Irawan Mn dalam disertasinya yang berjuul Akar Sejarah Etika Pesantren di Nusantara mengutip nasihat luhur Imam Al-Ghazali dalam kitab al Adab fi al Diin “beberapa etika santri kepada Gurunya adalah santri tidak boleh berjalan di depan guru dan berbicara di depan guru dengan lantang.” Dalam konteks etika, tentu nasehat Imam Al Ghazali di atas mempunyai korelasi dengan etika Gus Maksum kepada Ibunya. Hubungan antara Ibu dan Anak tentulah amat berbeda dengan hubungan seorang Guru dan Murid, tetapi bagi Gus Maksum, memuliakan seorang guru adalah sebuah kewajiban, lebih-lebih kepada orang tuanya.

Kembali lagi kepada nasehat Syekh Abdur-Razaq bin Abdul-Muhsin Al-Badrdalam Khuthab wa Mawa’izh min Hajjatil-Wada': “Jika kaum Muslimin melalaikan jihad melawan diri sendiri, mereka tidak akan mampu jihad melawan musuh-musuh mereka,” apakah pelajaran suci ini yang benar-benar dipegang oleh Gus Maksum sehingga beliau tidak bisa dikalahkan oleh siapapun ketika menumpas kejahatan? Wallahu a’lam.

Setidaknya kita bisa meneladani akhlaq beliau, lebih-lebih untuk mengingat kembali penggalan Hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Sunan at-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dan Sahih Ibn Hibban ini.“Jihad paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah.” Selamat Ulang Tahun ke-33 Pagar Nusa!


Penulis adalah salah satu santri di Komunitas Gubuk Baca Baitul Kilmah, penulis buku “Gus Maksum Lirboyo”.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG