IMG-LOGO
Anti-Hoaks

Jadi Panutan, Tokoh Agama Jangan Ikut Sebar Hoaks

Ahad 6 Januari 2019 23:0 WIB
Bagikan:
Jadi Panutan, Tokoh Agama Jangan Ikut Sebar Hoaks
KH Marsudi Syuhud, Ketua PBNU
Kota Banjar, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Marsudi Syuhud mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk tidak ikut terbawa arus dengan fenomena hoaks atau berita bohong yang saat ini sedang melanda di media sosial. Para kiai atau ustadz harus mampu meminimalisasi hoaks dengan tidak ikut-ikutan menebar hoaks.

"Pada dasarnya sebagai kiai, ustadz atau tokoh agama yang terpenting adalah mestinya meminimalisasi kabar-kabar berita hoaks. Bukan ikut-ikutan menyebarkan berita hoaks karena kiai, ustad, tokoh-tokoh agama itu adalah panutan yang menjaga bagaimana umat, masyarakat, bangsa untuk tidak melakukan hoaks," jelasnya, Sabtu (5/1).

Masyarakat dan khususnya para tokoh lanjutnya, seharusnya melakukan tabayun (klarifikasi) tentang kebenaran sebuah informasi agar tidak menjadi agen penyebar hoaks.

"Salah-salah nanti dia sendiri (tokoh) yang menjadi penyebar hoaks," kata Kiai Marsudi saat hadir di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al azhar Citangkolo Banjar Jawa Barat dalam rangka persiapan Munas dan Konbes ke-2 NU tahun 2019.

Itulah yang menjadi kehati-hatian para kiai dan ulama. Jika tidak bisa menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami dan belum jelas kebenarannya maka diam adalah emas dan menjadi cara yang terbaik.

"Diam itu adalah emas dan diam itu adalah lebih baik. Namun jika bisa menyampaikan, sampaikanlah hal-hal yang lebih produktif, lebih baik, lebih manfaat. Jangan ikut-ikutan menyebarkan," tandasnya. (Red: Muhammad Faizin)
Tags:
Bagikan:
Kamis 3 Januari 2019 19:30 WIB
Berita Hoaks, Kiai Said Jadi Komisaris Perusahaan
Berita Hoaks, Kiai Said Jadi Komisaris Perusahaan
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj kembali diterjang isu yang tidak sedap. Kali ini, kiai alumnus Universitas Ummul Qurra Mekkah, Arab Saudi itu diisukan menjadi komisaris di sebuah perusahaan.

Kabar itu pun langsung dibantah Sekretaris Pribadi (Sespri) KH Said Aqil Siroj, Mochammad Sofwan Erce. Sofwan dengan tegas menyebut bahwa isu tersebut tidak benar.

“Isu yang menyebutkan Kiai Said menjadi komisaris di perusahaan, ini tidak benar,” kata Sofwan kepada NU Online di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

Sofwan pun kemudian melontarkan candaannya terhadap pihak-pihak yang menyebar isu. Menurutnya, Kiai Said tidak pantas menjadi komisaris hanya di satu perusahaan, tetapi harusnya menjabat di puluhan perusahaan. 

“Sekelas beliau kalau mau mimpin perusahaan ya tidak satu, tapi puluhan perusahaan,” ucapnya diikuti senyum.

Ia mencurigai bahwa penyebar isu ini bertujuan membuat NU pecah atau menjadikan warganya menjadi bingung atas sikap dan putusan PBNU. Oleh karena itu, ia berpesan kepada siapa pun agar tidak mencoba-coba merusak NU.

“Kita sebagai nahdliyin percaya bahwa NU ini keramat. Jadi siapa pun yang berniat buruk saja kepada NU mereka akan kualat, apalagi sampai bertindak menyakiti NU,” tegasnya. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Kamis 6 Desember 2018 20:13 WIB
Ketum Ansor: Isu Geruduk Kedubes Arab Saudi adalah Hoaks
Ketum Ansor: Isu Geruduk Kedubes Arab Saudi adalah Hoaks
Jakarta, NU Online
Sejak beberapa hari lalu tersebar poster digital (e-poster) di media sosial tentang rencana demonstrasi yang akan dilakukan Gerakan Pemuda Ansor terhadap kantor kedutaan Arab Saudi untuk memprotes ciutan Dubes Osamah Muhammad Al Shuaibi. Dalam poster itu tertulis bahwa '10 juta massa PBNU dan Ansor akan mengepung Kedubes Saudi'.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum GP Ansor menyatakan dengan tegas bahwa informasi yang menyebar itu adalah berita bohong. "Itu berita bohong. Kita tidak mungkin melakukan hal semacam itu," kata Ketum Ansor Yaqut Cholil Qoumas pada NU Online, Kamis malam (6/12).

Ia menjelaskan bahwa Ansor bukan organisasi yang terbiasa menggunakan demonstrasi sebagai satu-satunya jalan keluar atas sebuah masalah. "Kita ini organisasi yang tahu aturan main dalam bernegara dan kita patuhi aturan main tersebut. Ini bedanya kita dengan organisasi yang 'sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit demo'. Kita pakai jalur yang sudah disediakan oleh negara hukum ini," terangnya.

Menurutnya, pengambilan langkah ini yang menunjukkan kedewasaan berpikir Ansor dan sekaligus membedakannya dengan kelompok lain. Sebab dalam konteks yang lebih luas, Ansor meyakini bahwa setiap masalah memiliki pendekatan dan jalan keluar yang berbeda-beda, yang 'tidak melulu dengan demonstrasi'.

Atas ciutan Dubes Osama, Ansor secara kelembagaan telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Luar Negeri untuk melakukan langkah diplomatik pada kerajaan Arab Saudi. Dalam hal ini menilai bahwa langkah diplomatik adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah antar negara.

"Kita menempuh jalur diplomatik, meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk meminta klarifikasi atas pernyataan Dubes Arab Saudi," kata Gus Yaqut. Ia mengaku hingga saat ini masih menunggu klarifikasi resmi dari Osamah dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia mengenai ciutan yang telah dihapusnya itu. 

Sebelumnya, dalam sebuah ciutan di twitter, Dubes Kerajaan Arab Saudi, Osamah Muhammad Al Shuaibi yang secara eksplisit menyebut Ansor sebagai 'Organisasi Sesat'. Ia mengaitkan bahwa Aksi 212 di kawasan Monumen Nasional pada 12 Desember lalu merupakan aksi protes atas pembakaran bendera HTI yang dilakukan oleh 'jamaah almunharifah' yang berarti organisasi yang sesat atau menyimpang.

Ciutan itu memancing reaksi GP Ansor dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU Menilai DubesArab Saudi ini telah menyebarkan fitnah atas organisasi Ansor dan di saat yang bersamaan ia melanggar etika politik dengan terlalu ikut campur urusan dalam negeri. Terdapat beberapa tuntutan oleh PBNU antara lain permintaan maaf hingga tuntutan agar Osamah 'dipulangkan' ke Arab Saudi. (Ahmad Rozali)
Selasa 4 Desember 2018 16:30 WIB
Hoaks Bermotif Politis Ideologis Jadi yang Paling Berbahaya
Hoaks Bermotif Politis Ideologis Jadi yang Paling Berbahaya
Sekjend PP ISNU, M Khalid Syeirazi (Ist.)
Jakarta,NU Online
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) M. Kholid Syeirazi mengungkapkan bahwa maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) telah secara nyata mengancam tertib sosial. Hoaks yang ada dan paling berbahaya menurutnya adalah hoaks yang bermotif ideologis yaitu radikalisme agama.

Hal ini dikatakannya dalam seminar bertajuk Peran Generasi Islam Menyambut Pemilu Damai tanpa Hoaks dan Radikalisme di kampus Perguruan Tinggi Ilmu AL-Qur’an (PTIQ), Jakarta, Selasa (4/12).

Kholid menjelaskan bahwa hoaks berkembang akibat revolusi digital yang membuat setiap orang dapat sekaligus menjadi produsen dan konsumen berita. Perangkat modern teknologi tanpa kultur literasi membuat orang mudah membagikan berita bahkan tanpa membaca isinya.

“Studi Central Connecticut State University tentang World’s Most Literate Nations tahun 2017 menempatkan peringkat Indonesia ke-2 dari bawah dari segi literasi. Dari 62 negara yang disurvei, Indonesia ranking ke-61 di atas Botswana. Peringkat teratas ditempati negara-negara Scandinavia.

“Tidak heran kalau mayoritas penyebar hoaks adalah ibu-ibu rumah tangga. Ponselnya pintar, tetapi orangnya tidak. Namun, trend ini bisa diterapi dengan literasi digital. Yang agak berat adalah motif komersial. Orang cari makan dengan memproduksi konten-konten provokatif, sensasional, dan gosip murah. Tujuannya oplah melalui klik dan share,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima NU Online.

Tetapi yang paling berbahaya, menurut Kholid, adalah yang bermotif politis ideologis, yaitu anggapan bahwa Indonesia ini kawasan perang (dâr al-harb).

“Dalam Islam, hukum perang membolehkan dusta dan tipu daya berdasarkan hadis al-harb khud’ah (perang itu tipu daya). Motif ideologis ini berakar kuat pada gerakan fundamentalisme agama yang ingin merubah Indonesia menjadi negara Islam,” terangnya.

Ia memberi contoh di zaman dulu Komando Jihad, penerus gerakan DI/NII Kartosoewirjo, aktif sekali menyebarkan hoaks sekitar tahun 70-an. Isunya hampir sama dengan saat ini yakni masalah agama dan komunisme.

“Salah satu aktornya Danu Muhammad Hasan. Dia sebarkan propaganda bahwa Komunis Internasional akan melakukan kudeta paling lambat pada tahun 1980 dan bahwa saat ini 50 ribu tentara komunis telah berhasil disusupkan, 50 ribu lagi akan masuk dari Hongkong sebagai imigran gelap, dan 2 juta orang akan menyusul melalui Serawak. Isu ini terus didaur ulang dan laku di kalangan Islam konservatif sampai sekarang,” jelas Kholid.

Saat ini juga gencar disebarkan narasi semisal Indonesia dijajah TKA China dan Indonesia dijebak hutang menggunung. Menurutnya, semua itu adalah narasi politik bermotif ideologis.

“Mereka dengan sadar memproduksi hoaks. Tujuannya menciptakan anomie (kekacauan) dan seterusnya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah. Anggapan Indonesia sebagai dâr al-harb ini bahaya sekali. Bukan hanya hoaks, harta orang lain pun dianggap  fa’i (rampasan) yang boleh dirampok. Inilah ancaman terbesar terhadap narasi kebangsaan kita,” pungkas Kholid. (Red: Muhammad Faizin)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG