IMG-LOGO
Fragmen

Hubungan Baik Gus Dur dan Kiai Betawi

Selasa 8 Januari 2019 1:45 WIB
Bagikan:
Hubungan Baik Gus Dur dan Kiai Betawi
(Foto: Gus Dur bersama KH Abdurrahman Nawi, Habib Husein bin Ali Al-Aththas, dan Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf)
Gus Dur atau KH Abdurrahman bin KH Abdul Wahid memiliki kedekatan tersendiri dengan para kiai di Jakarta. Dari cerita 26 kiai yang diperkenalkan Gus Dur melalui kolom-kolomnya di pelbagai media dalam rentang 1979 M-1996 M, tiga di antaranya adalah kiai-kiai Betawi.

Kedekatan khusus Gus Dur bukan karena dilatarbelakangi oleh sekadar sesama tokoh NU, tetapi karena mereka adalah pemuka agama Islam yang dibesarkan dalam lingkungan tradisionalisme Islam. Selain Kiai Abdurrazaq Makmun dan Kiai Abduurazak Haidir yang jelas tokoh NU, Gus Dur juga menulis KH Abdullah Syafi’i yang berafiliasi politik ke Masyumi.

Gejala ini sejalan dengan analisis M Sobary dalam pengantar buku KHM Syafi’i Hadzami: Sumur yang Tak Pernah Kering karya Ali Yahya, yang menyebut pandangan yang terlanjur mapan perihal pembagian kelompok tradisionalis dan kelompok modernis yang segera menempatkan Islam Betawi sebagai bagian dari kelompok tradisionalis.

“Analisis itu dengan sendirinya juga cepat menempatkan kaum tradisionalis ke dalam kubu NU, padahal warna-warni tradisionalis itu lebih luas lagi. Banyak kalangan yang bisa dikategorikan sebagai tradisionalis meskipun tak ada hubungan dengan NU; termasuk ketika NU berdiri sebagai partai politik,” (Ali Yahya, 2012: 10).

Adapun 26 kolom yang mengangkat "rasionalitas” kiai ini kemudian dikumpulkan oleh LKiS pada 1997 M dengan Judul Kiai Nyentrik Membela Pemerintah. Cetakan kesepuluh buku ini jatuh pada 2010 M. Buku saku ini diberi pengantar oleh M Sobary yang juga pernah melakukan riset antropologis terhadap masyarakat Betawi pinggiran di bilangan Ciater Serpong pada 1986 M yang dibukukan dalam Fenomena Dukun dalam Budaya Kita terbitan Pustaka Firdaus.

Gus Dur memang memiliki kedekatan khusus. Namun demikian Gus Dur berjarak dengan mereka sehingga memungkinkannya menangkap bagaimana kecerdasan dan kebijaksanaan tiga kiai Betawi itu dalam mengatasi masalah sosial metropolitan yang tentu cukup unik dan kompleks di antara masalah umat yang dihadapi para kiai di belahan dunia lainnya.

Dalam artikel Kiai Razaq yang Terbakar yang dimuat Tempo pada 1980 M, Gus Dur menceritakan KH Abdurrazaq Makmun (Kiai Razaq) dari Mampang Prapatan yang menjadi basis NU pada tahun 1950an.

Kiai Razaq adalah seorang ahli dalam bidang fiqih yang kealimannya diakui oleh Rais Aam PBNU 1971-1980 KH Bisri Syansuri “sebagai salah satu dari sedikit ulama Betawi yang mengerti hukum agama secara mendalam,” (Gus Dur, 2010: 29). Namun keahlian Kiai Razaq di bidang fiqih hanya tampak dalam forum terbatas bahtsul masail pada Muktamar dan Munas NU.

Sikap para kiai NU zaman dulu seperti Kiai Razaq mesti berbeda dengan tren kebanyakan ustadz sekarang ini. Apalagi dengan keahlian fiqih luar biasa, kebanyakan dengan pemahaman “sedikit” fiqih, hafal beberapa ayat dan hadits sudah banyak mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan modernitas.

Adapun Kiai Razaq di luar forum musyawarah NU itu hanya menyampaikan tema tunggal selama 10 tahun terakhir (1970-1980 M), yaitu anjuran untuk mempelajari ilmu agama yang disebut “mencari ilmu” dengan sedikit ayat Al-Quran dan hadits.

Menurut Gus Dur, Kiai Razaq memiliki rasionalitasnya sendiri untuk membawa umat Islam di Jakarta dalam menghadapi modernitas. Kiai Razaq memandang ilmu agama sebagai kekuatan umat dalam menyeleksi tradisi di tengah pergolakan dunia modern yang sangat tampak di Jakarta.

Kiai Razaq tidak resisten terhadap modernitas karena modernitas akan menjadi jinak ketika masih ada pemuka agama dengan pengetahuan Islam secara mendalam.

“Pantaslah kalau ia tidak begitu melihat ancaman proses modernisasi. Selama masih ada ulama yang berpengetahuan agama secara mendalam yang akan memimpin umat melakukan proses penyaringan atas jalannya modernisasi itu sendiri, kita tidak perlu histeris atau panik,” (Gus Dur, 2010: 30).

Di luar dugaan umat dikejutkan oleh pergantian tema tunggal ceramah sepuluh tahun terakhir Kiai Razaq dari “Mencari ilmu” ke transmigrasi. “Transmigrasi? Dari kiai tradisional ini? Dari mana ia peroleh gagasan itu? Apakah yang mendorongnya berbicara semangat tentang transmigrasi?” (Gus Dur, 2010: 30).

Gus Dur menilai gagasan transmigrasi tidak terpisah dari tema tunggal ceramah sepuluh tahun terakhir Kiai Razaq. Gagasan transmigrasi itu lahir dari renungan alam batin Kiai Razaq yang melihat transmigrasi sebagai penunjang kewajiban “Mencari ilmu”. Kiai Razaq gerah. Ia memutuskan untuk kampanye transmigrasi.

Transmigrasi menjadi wajib karena “mencari ilmu” juga wajib sesuai nalar kaidah fiqih. Bagi Kiai Razaq, transmigrasi adalah jalan alternatif untuk melakukan perbaikan sosial ekonomi umat Islam di Jakarta untuk menunjang kemunculan kelak ulama yang berpengetahuan mendalam.

“’Ane udah bentuk suatu yayasan untuk membantu pemerintah dalam soal transmigrasi,’ ujarnya dalam gaya khas Betawi pada sebuah penataran muballigh bulan puasa yang lalu. ‘Sayang nggak inget namenye. Maklum, panjang banget namenye,’” (Gus Dur, 2010: 32).

Gus Dur menangkap dengan baik gagasan visioner Kiai Razaq yang 20 tahun kemudian dapat dibuktikan kebenarannya. Kecuali itu, Gus Dur menyempatkan diri untuk mengutip gagasan substansial transmigrasi Kiai Razaq ketimbang nama programnya yang “panjang banget.”

Gus Dur menggambarkan tertawa para hadirin pelatihan karena pernyataan terakhir Kiai Razaq karena lupa dengan nama yayasan yang dibuatnya sendiri.

Ente semua jangan ketawa dulu. Pikir mateng-mateng pesan ane ini. Diskusiin biar lame. Tanggung deh ente semue nanti bakal kebakar dari gue sekarang… Dua puluh taon lagi tanggung deh ente semua bakal bilang Kiai Razaq orangnye jempol. Sekarang sih belum ketahuan!” (Gus Dur, 2010: 32-33).

KH Abdurrazaq Makmun adalah "golongan" Tegalparang, Mampang-Kuningan, Jakarta Selatan. Ia adalah cucu Guru Mughni Kuningan yang sempat mengenyam pendidikan "mukim" di Mekkah. Ia pernah menjadi Rais Syuriyah PBNU dan menjadi salah satu perwakilan kiai Jakarta yang menghadiri musyawarah NU ketika Hadlratussyekh Hasyim Asyari masih hidup.

Kediamannya menjadi pusat gerakan NU di Jakarta era Orde Lama yang biasa disinggahi KH Abdul Wahid Hasyim (ayah Gus Dur) dan KH Abdul Wahab Hasbullah ketika mereka di Jakarta.


Alhafiz Kurniawan
Bagikan:
Selasa 8 Januari 2019 17:15 WIB
Saat KH Saifuddin Zuhri Menolak Pemberian Pangkat Militer
Saat KH Saifuddin Zuhri Menolak Pemberian Pangkat Militer
KH Saifuddin Zuhri (Dok. Perpustakaan PBNU)
Membaca sejarah pergerakan nasional Indonesia secara umum, khususnya yang terkait perjuangan pesantren, santri, para kiai, dan Nahdlatul Ulama, KH Saifuddin Zuhri (1919-1986) merupakan sosok yang dapat menjadi rujukan otoritatif. Bukan hanya dari catatan-catatan apik dirinya soal perjalanan sejarah Indonesia dan pesantren, tetapi karena Kiai Saifuddin Zuhri juga ikut berjuang secara fisik.

Rekam sejarah pergerakan nasional dicatat dan ditulis dengan baik oleh Kiai Saifuddin Zuhri. Lintasan sejarah tersebut dapat dibaca dari karyanya Guruku Orang-orang dari Pesantren, buku memoar tebalnya berjudul Berangkat dari Pesantren, serta karya-karya lainnya. Dari historiografi atau tulisan sejarah Kiai Saifuddin Zuhri, sejarah tidak hanya berisi narasi-narasi pokok (core), tetapi juga catatan-catatan pinggiran yang penting diketahui sebagai faktor penentu terjadinya narasi core sejarah tersebut.

Pria kelahiran Sokaraja, Banyumas pada 1 Okrober 1919 itu merupakan sosok yang terbilang lengkap. Ia seorang ulama, perjuang kemerdekaan, wartawan, politikus, dan birokrat. Semua perannya itu ia lakukan demi bangsa dan negara. Di dalam tubuh NU, ia bersama KH Wahid Hasyim mengembangkan jaringan NU di berbagai daerah.

Dalam catatan Munawir Aziz (Pahlawan Santri: Tulang Punggung Pergerakan Nasional, 2016), Kiai Saifuddin Zuhri sebagai pejuang kemerdekaan melawan kolonial pernah menjadi target operasi intelijen Belanda. Dia dianggap buron sejak 21 Desember 1948. Bersama anak dan istrinya yang sedang hamil tua, ia menyusuri tebing curam dan licin selama beberapa bulan dengan melewati lebih dari 22 desa sebagai tempat perlindungan dari kejaran tentara Belanda.

Perjuangan militer ia lakukan ketika mengomando Laskar Hizbullah (laskar militer santri) yang kerap berbarengan dengan pasukan pimpinan Jenderal Soedirman. Seperti para gurunya di pesantren yang tak kalah besarnya dalam perjuangan memerdekakan bangsa, Kiai Saifuddin Zuhri tidak mau terbuai dengan tawaran jabatan militer oleh pemerintah.

Dalam buku karyanya Berangkat dari Pesantren (LKiS, 2013), Kiai Saifuddin Zuhri pernah didatangi utusan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin untuk menawarkan jabatan militer. Dari utusan tersebut, Kiai Saifuddin Zuhri diberitahu bahwa dirinya telah diangkat menjadi opsir Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Letnan Kolonel (Letkol). Namun, ia memilih untuk tidak menerima tawaran tersebut. Berikut pernyataannya:

“Suatu hari datang kepadaku utusan Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin. Kedatangannya memberitahukan kepadaku bahwa aku telah diangkat menjadi opsir TNI dengan pangkat letnan kolonel. Ia datang dengan membawa tanda pangkat sekalian bendera kecil yang lazim dipasang di mulut mobil. Aku pikir, ini suatu cara yang meninabobokan saja. Dan lagi, buat apa bendera kecil tanda kepangkatanku, padahal aku tidak mempunyai mobil. Siapa yang memikirkan mobil di zaman penuh perjuangan itu? Aku katakan kepada utusan itu bahwa kedatangannya aku hormati, tetapi aku tidak bisa menerima kepangkatanku sebagai letnan kolonel. Lebih baik, aku tetap di dalam Hizbullah, menyertai rakyat mempertahankan Republik yang amat kucintai ini, dari ancaman musuh. Kita jangan amat percaya kepada Belanda, dengan persetujuan Renville-nya. Itu Cuma politik melucuti kekuatan Republik saja. Tanda pangkat aku kembalikan. Tetapi ia menolak, biarlah di tanganku saja, katanya. Begitu dia pulang, tanda pangkat aku buang ke sungai. Pikirku, di zaman begini, siapa yang mementingkan pangkat? Perjuangan masih panjang dan situasi belum menentu.”

Kiai Saifuddin Zuhri merupakan satu dari ribuan santri dan kiai dari kalangan pesantren yang berjuang keras untuk kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa memikirkan jabatan dan pangkat atau perkara dunia lainnya. Hal ini menunjukkan sikap wara’ dan tawadhu’ terhadap perkara duniawi atas perjuangan mewujudkan kemaslahatan orang banyak yang diajarkan oleh para gurunya di pesantren. (Fathoni)
Sabtu 5 Januari 2019 15:15 WIB
Pandangan KH Wahab Chasbullah soal Hukum Potong Tangan
Pandangan KH Wahab Chasbullah soal Hukum Potong Tangan
Dalam lintas sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan, pemerintahan Indonesia pernah mengalami berbagai perubahan bentuk. Pada 1945-1949 menggunakan sistem presidensial, 1949-1950 berbentuk parlemen semu, 1950-1959 berbentuk parlementer, kemudian dari 1959 hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan sistem presidensial.

Pada rentang 1956-1959 perwujudan pemerintahan parlementer yaitu dengan membentuk Majelis Konstituante. Pada masa ini terjadi perdebatan alot antara tiga faksi (kubu) terkait dengan unsur yang ingin dijadikan sebagai dasar negara.

Pertama ialah Faksi Pancasila yang sama sekali piagama Jakarta dalam dasar negara. Kedua Faksi Islam (NU termasuk di kubu ini) yang menginginkan piagam Jakarta tidak dihilangkan secara serta merta, dan kubu ekonomi sosialis demokrasi yang menginginkan dasara negara sosialis.

Bahkan di tubuh faksi Islam secara formal menginginkan Islam menjadi dasar negara. Meskipun NU ada di kubu ini, organisasi para kiai tersebut tidak ingin Islam secara partikular dijadikan dasar negara. Hal itu justru menyempitkan nilai-nilai ajaran Islam, karena posisi agama di atas dasar negara. Maka dari itu, sudah selayaknya Islam menjiwai dasar negara.

Keinginan kubu sekuler yang ada di faksi Pancasila (PNI, PKI, Republik Proklamasi, PSI, Parkindo, dan lain-lain) hanya menginginkan Pancasila tanpa dijiwai oleh nilai-nilai Islam dalam Piagam Jakarta, inilah yang ditolak NU. Sedangkan NU sendiri tidak menolak Pancasila dan UUD 1945 jika tetap dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam yang termaktub dalam Piagam Jakarta.

Dewan Konstituante telah melakukan sidang pleno tiga kali pada tahun 1957 dari tujuh sidang pleno dalam rentang 1956-1959. Pada sidang pleno 3 Desember 1957, KH Abdul Wahab Chasbullah dari NU memberikan pidato yang berjudul Pancasila dan Demokrasi dalam Sistem Islam. (Lihat Abdul Mun’im DZ, KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara, 2014)

Dalam pidatonya itu, Kiai Wahab panjang lebar memberikan pemahaman terkait elaborasi nilai-nilai Islam dengan Pancasila dan demokrasi yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Negara berdasar ketuhanan memang telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Namun bagi NU, ketuhanan yang diwujudkan oleh umat Islam dengan menjalankan syariat juga patut diakomodasi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Tetapi, perlu ditegaskan bukan berarti NU mendorong formalisasi syariat ke dalam sistem negara, namun praktik-praktik hukum Islam juga penting diakomodasi ke dalam Undang-undang. Perkara Undang-undang ini berarti harus melalui musyawarah mufakat di Parlemen yang keputusannya diserahkan sepenuhnya berdasarkan pemahaman dan kesepakatan bersama.

Hal ini berarti tidak semua hukum yang diatur dalam syariat bisa serta merta dipraktikkan dalam kehidupan bernegara, seperti hukum potong tangan. Karena harus melalui kesepakatan di parlemen dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharat-nya.

Dalam pidatonya, Kiai Wahab Chasbullah mengatakan: “...bahwa hukum potong tangan atau sesamanya yang selalu dibuat momok oleh penjajahan, dibuat memedi supaya umat Islam takut pada Islam, ini saya jelaskan sedikit bahwa hukum potong tangan itu tidak lantas potong-potong saja, tetapi lebih dahulu dipertimbangkan, dipotong tidaknya dilihat dari sudut baik-buruknya, sedangkan yang menentukan baik-buruknya ialah Parlemennya.

Karena itu, sekali pun sekarang sudah dimufakati seorang pencuri dicemplungkan dalam sumur dan Parlemennya juga memutuskan begitu, ya dicemplungkan saja. Jadi, potong tangan itu bilamana belum menjadi putusan dengan mempertimbangkan baik-buruknya, tidak akan dilakukan, jadi tidak usah khawatir.” (Abdul Mun’im DZ, KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara, 2014: 29)

Islam secara substansi dalam Undang-undang negara hingga saat ini merupakan hasil pemikiran para kiai pesantren yang tergabung di dalam NU. NU tidak sepakat menerapkan secara formal Piagam Jakarta ke dalam dasar negara di sidang pleno Majelis Konstituante, seperti yang dikehendaki kelompok Islam lain seperti Masyumi, PSII, Perti, dan lain-lain. Maka jalan tengahnya adalah Piagam Jakarta menjadi jiwa dan semangat UUD 1945.

Jalan tengah yang diberikan oleh NU disambut baik oleh Presiden Soekarno yang atas usul Jenderal Abdul Haris Nasution bahwa negara harus kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. Sebab itu, harus dilakukan Dekrit Presiden secara konstitusional. Resistensi terhadap kelompok Islam tidak terjadi ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 karena dasar negara telah dijiwai oleh Piagam Jakarta atas jalan tengah yang diberikan oleh NU.

Dalam hal ini, NU berhasil memberikan pemahaman Islam secara substansial dalam sistem berbangsa dan bernegara, bukan Islam partikular yang menginginkan formalisasi Islam ke dalam sistem bernegara. (Fathoni)
Rabu 2 Januari 2019 21:0 WIB
Ketika Habib yang Alim Hormat kepada Kiai NU
Ketika Habib yang Alim Hormat kepada Kiai NU
(Foto: @aliyahya) KHM Syafi'i Hadzami saat berbicara di sebuah acara di Jakarta yang juga dihadiri gurunya, Habib Ali Cikini, habaib, dan umat Islam.
Habib Ali bin Husein Al-Aththas (1889 M-1976 M) terkenal sebagai salah satu dari tiga serangkai habib di Jakarta pertengahan abad ke-20 M. Habib Ali bermigrasi dari negeri kelahirannya Huraidhah di Hadhramaut ke Indonesia dan menetap di Jakarta.

Habib Ali Al-Aththas dikenal juga dengan panggilan Habib Ali Bungur (Senen) atau Habib Ali Cikini karena ia pernah tinggal di dua daerah tersebut. Habib Ali Cikini merupakan ulama besar yang sangat disegani. Ia memiliki banyak murid yang terdiri atas habaib dan para kiai berpengaruh di Jakarta, Jawa Timur, hingga Malaysia.

Berbeda dari habib lain yang menyampaikan ajaran Islam melalui ceramah, Habib Ali Cikini memilih jalur pengajian kitab. Ia mengajarkan banyak kitab induk hadits, tafsir, ushul fiqih, dan kitab-kitab fiqih yang dianggap sebagai “kitab besar” saat itu. Tidak heran kalau habaib di Indonesia memberikan julukan "lautan ilmu" kepadanya.

Suatu hari habib yang dikenal jarang berbicara ini tidak hadir di sejumlah majelis taklim untuk menjalankan aktivitasnya dalam pengajian. Ketidakhadiran Habib Ali Cikini di majelis taklim kemudian diketahui karena kondisi kesehatannya yang menurun.

KHM Syafi’i Hadzami (1931 M-2006 M) salah satu murid Habib Ali Cikini datang ke rumahnya untuk menjenguk. Muallim Syafi’i Hadzami (Rais Syuriyah PBNU 1994 M-1999 M) melepas sandalnya di muka rumah Habib Ali Cikini dan mengetuk pintu. Jawaban atas salam Muallim Syafi’i Hadzami terdengar sayup dari dalam rumah.

Sampai di dalam Muallim Syafi’i Hadzami menanyakan keadaan gurunya dan seterusnya. Tahu Muallim Syafi’i Hadzami telanjang kaki, Habib Ali meminta muallim untuk memakai sandalnya. Tentu saja Muallim Syafi’i Hadzami menolak permintaan gurunya karena sebuah praktik yang sangat tidak lazim mengenakan sandal hingga ke dalam rumah guru.

Permintaan Habib Ali bukan pemanis bibir belaka. Ia kembali meminta Muallim Syafi’i Hadzami untuk mengenakan sandalnya yang dilepas di luar. Tetapi lagi-lagi Muallim Syafi’i Hadzami menolaknya. Tidak berapa lama, Habib Ali meninggalkan kamarnya. Habib Ali mengambilkan sandal Muallim Syafi’i Hadzami dan meminta muridnya untuk mengenakan sandal di kamar sang guru.

“Kalau bukan kecintaan yang sangat besar kepada muridnya ini, rasanya Habib Ali tidak akan melakukan hal itu. Beliau mencintai semua muridnya, tetapi Muallim Syafi’i diperlakukan secara khusus olehnya. Kecintaan dan perhatian Habib Ali Bungur kepada Muallim juga diakui dan diketahui oleh murid-murid beliau yang lain. Murid-murid Habib Ali yang lain banyak yang mendengar cerita darinya tentang keistimewaan Muallim Syafi’i Hadzami,” (Ali Yahya, 2012: 44).

Habib Ali Cikini pernah membuat syair yang ditujukan untuk Muallim Syafi'i Hadzami yang lebih menonjol di antara murid-muridnya yang lain.

مَنْ لِي بِمِثْلِ سَيْرِكَ المُذَلَّلِ

تَمْشِي رُوَيْدَ وَتَجِي بِالأَوَّلِ                                    

Artinya, “Siapa yang dapat menunjukkan kepadaku seperti perjalananmu yang dimudahkan.

                        Engkau berjalan perlahan-lahan, tetapi engkau sampai terlebih dahulu.

Habib Ali Cikini melafalkan syair ini di hadapan sejumlah kiai dan habib yang menjadi sahabat mengaji Muallim Syafi’i Hadzami di saat Habib Ali tahu bahwa rekaman siaran tanya jawab agama asuhan Muallim Syafi’i Hadzami di Radio Cenderawasih pimpinan Sechan Al-Aththas dicetak dalam bentuk buku dengan judul Taudhihul Adillah jilid I pada 1971 M.

Taudhihul Adillah adalah kitab yang memuat 100 pertanyaan berbagai persoalan dari masyarakat dan fatwa keagamaan yang disiarkan di Radio Cenderawasih. Kitab Taudhihul Adillah terus keluar hingga berjumlah 7 jilid.

Kitab Taudhihul Adillah hampir sama dengan Kitab Ahkamul Fuqaha (saat itu belum dicetak), kumpulan putusan keagamaan yang berisi tanya-jawab dalam forum muktamar, munas, dan konbes NU sejak 1926 M hingga kini. Kitab ini menjadi rujukan masyarakat pada umumnya perihal keagamaan. Kitab ini cukup laku keras di pasaran karena buku semacam ini terbilang langka di zamannya. Kitab ini membuka akses bagi masyarakat yang tidak dapat atau memiliki kompetensi "ala kadarnya" terhadap kitab kuning sebagai rujukan keagamaan.

Kemiripan kedua kitab ini tampak pada format, corak, dan referensi yang digunakan. Bedanya terletak pada jumlah pengambil putusannya. Pengambil putusan dalam Ahkamul Fuqaha adalah peserta muktamar, munas, dan konbes NU dari cabang dan wilayah NU se-Indonesia. Sementara Kitab Taudhihul Adillah merupakan “ijtihad” seorang Betawi Muallim Syafi’i Hadzami.

Habib Ali Cikini senang mendengarkan siaran keagamaan asuhan Muallim Syafi’i Hadzami di radio. Ia kerap menyatakan kepuasan atas jawaban-jawaban Muallim Syafi’i Hadzami dan memuji murid kesayangannya itu.

Habib Ali juga kerap memberikan panggung kepada muridnya itu untuk menyampaikan ceramah agama di pelbagai kesempatan yang dihadiri oleh habaib, para kiai, dan umat Islam. Sepekan sebelum wafat, Habib Ali memberikan ijazah ilmu kepada muridnya itu dengan sanad yang tersambung hingga Rasulullah SAW.

Profil Singkat Habib Ali Cikini
Habib Ali bermigrasi dari negeri kelahirannya Hadhramaut ke Indonesia dan menetap di Jakarta. Ia seorang traveller yang tidak berpikir untuk pulang ke tanah halamannya sebagai konon citra sufi zaman dulu. Ia telah mencapai makrifat yang tidak lagi memandang manusia dari bangsa dan keturunannya.

Habib Ali yang alim dan banyak karamahnya ini adalah salah satu dari tiga serangkai habib berpengaruh di Jakarta. Dua habib lainnya adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi (Habib Ali Kwitang) dan Habib Salim bin Jindan.

Habib Ali Cikini lahir pada 1 Muharram 1309 H (1889 M) di Huraidhah, Hadhramaut. Ia wafat pada 16 Februari 1976 dan dimakamkan di dekat Masjid Al-Hawi, Condet, Jakarta Timur.

Pada 1912 M, ia berangkat haji ke Mekkah dan menetap selama lima tahun untuk menuntut ilmu di dalamnya. Pada 1917 M, ia kembali ke tanah airnya, Huraidhah. Tiga tahun kemudian pada 1920 M, ia tiba di Jakarta. Ia dikenal sangat alim, terutama bidang fiqih perbandingan mazhab.

Tokoh terkemuka yang pernah berguru kepadanya antara lain adalah Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kwitang, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih (Malang), KH Abdullah Syafi‘i Tebet, KH Thohir Rohili Kp Melayu, KH Abdurrazak Makmun Mampang-Kuningan, KH M Naim Cipete, Prof KH Abubakar Aceh, KH Noer Ali Bekasi, Habib Abdurrahman Assegaf Tebet, KHM Syafi’i Hadzami Kebayoran Lama.

Habib Ali menulis Kitab Tajul A’ras fi Manaqib Al-Qutub Al-Habib Shaleh bin Abdullah Al-Attas, sebuah kitab sejarah para ulama Hadhramaut yang pernah ia jumpai, dari masa penjajahan Inggris di Hadhramaut, hingga sekilas perjalanan para ulama Hadramaut di Indonesia. Karyanya ini juga memuat beberapa kajian ilmu tasawuf dan Thariqah Alawiyah. (Alhafiz K)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG