IMG-LOGO
Nasional

Ulama Terima Negara-Bangsa, Tapi Tidak Mutlak Prinsip-prinsipnya

Rabu 9 Januari 2019 22:30 WIB
Bagikan:
Ulama Terima Negara-Bangsa, Tapi Tidak Mutlak Prinsip-prinsipnya
Jakarta, NU Online
Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukannya pada Agustus hingga Oktober 2018 dengan melibatkan 450 responden yang tersebar di 15 kota.

Penelitian tersebut menunjukkan penerimaan ulama terhadap konsep negara-bangsa sebanyak 71,56%. Namun, penerimaan para ulama terhadap negara-bangsa tidak mutlak, yakni tidak diikuti dengan penerimaan terhadap prinsip-prinsipnya, seperti menerima bahwa setiap warga merupakan bagian tak terpisahkan dari negara, kedudukan hukumnya sama dihadapan negara, dan tidak boleh ada diskriminasi atas nama apa pun.

“Mestinya kalau seseorang menerima negara-bangsa itu mutlak, namun yang terjadi, penerimaan itu ada reservasi, syarat terhadap penerimaan itu,” kata Direktur Pascasarjana UIN Yogyakarta Noorhaidi Hasan pada peluncuran hasil penelitian tersebut di Hotel GrandDhika Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/10).

Sementara para ulama yang menolak konsep negara-bangsa sebanyak 16, 44 %. Penolakannya pun disebutnya variatif: dari esktrem, radikal hingga eksklusif.

Noorhaidi menjelaskan, penolakan ekstrem ialah dengan mengesahkan penggunaan kekerasan untuk memperjuangkan penolakan mereka terhadap negara-bangsa.

Ia mengaku mengetahui tentang orang-orang yang berafiliasi dengan gerakan-gerakan radikal. Orang-orang yang penolakannya pada tingkat ekstrem, sambungnya, menganggap Indonesia sebagai negara thagut dan harus diganti baik dari sisi bentuk negara maupun sistem pemerintahannya. Selain itu, penolakannya pun bisa dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

“Ada yang ekstrem itu. Itu memang ada, tapi secara persentasenya kecil,” ucapnya.

Sementara ulama yang menolak dengan kategori radikal ialah, mereka menolak visi negara-bangsa karena bertentangan dengan ajaran Islam. Namun demikian, penolakannya tidak sampai mengesahkan menggunakan kekerasan.

Adapun penolakan dengan kategori eksklusif, yakni menolak negara-bangsa tapi tidak sampai ke akar-akarnya. Bahkan dalam beberapa tingkat, ada unsur keinginan untuk berkompromi dengan negara-bangsa. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Bagikan:
Rabu 9 Januari 2019 20:0 WIB
Tahap Awal, 20 Unit Huntara Dibangun NU Peduli di Lampung
Tahap Awal, 20 Unit Huntara Dibangun NU Peduli di Lampung
Pembangunan Huntara NU Online

Lampung Selatan, NU Online
Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) oleh NU Peduli Tsunami Lampung Selatan terus dikebut. Untuk tahap awal, 20 unit Huntara saat ini sedang dibangun di Desa Banding. Selanjutnya akan dibangun juga 55 unit di Desa Way Muli dan 82 unit di Desa Kunjir.

Pembangunan Huntara ini adalah wujud komitmen NU Peduli dalam membantu para korban terdampak tsunami yang sampai dengan saat ini belum pulih dari trauma kehilangan sanak saudara dan harta benda.

"NU Peduli berusaha mewujudkan hunian sementara untuk para korban bencana tsunami agar saudara kita yang kehilangan rumahnya bisa hidup normal pascabencana tsunami. Bukan cuma logistik sembako yang dibutuhkan akan tetapi juga logistik batin suami-istri harus bisa berjalan normal," kata Ketua PCNU Lampung Selatan KH Mahfudz Attijani tentang fungsi Huntara tersebut.


Langkah NU Peduli dengan membangun Huntara ini mendapat respon positif dari berbagai elemen masyarakat yang terpanggil untuk ikut membantu proses rehabilitasi para korban. Donasi untuk pembangunan Huntara terus mengalir dari para donatur.

Seperti yang dilakukan para alumni Institut Agama Islam Salahudin Al Ayubi (Inisa) Tambun, Bekasi, Jawa Barat yang menyumbang dua unit Huntara NU senilai 17 juta Rupiah. Penyerahan dilakukan oleh koordinator alumni Isti Komariyah dan diterima langsung oleh Ketua PCNU Lampung Selatan.


Foto: Penyerahan Bantuan Institut Agama Islam Salahudin Al Ayubi (Inisa) Tambun, Bekasi, Jawa Barat


"Para alumni Inisa berinisiatif mengkoordinir teman-teman alumni untuk membantu para korban tsunami di Lampung Selatan. Dan Alhamdulillah terkumpul dana untuk membangun dua unit Huntara NU," jelas Isti Komariyah di sela-sela penyerahan di Posko utama NU Peduli Lampung Selatan, Rabu (9/1).

Selain dari lembaga, donatur perorangan juga ikut serta membantu seperti yang dilakukan oleh Ibu Ariful Marifah dengan membantu dana pembangunan Huntara sebesar 11 juta Rupiah lebih.

Sementara menurut Divisi Humas NU Peduli Lampung Selatan Edi Sriyanto, dana yang dibutuhkan untuk satu unit Huntara diperkirakan menelan biaya sebesar 8,5 juta Rupiah.


Foto: Mushala Huntara NU Peduli di Desa Banding


"Pembangunan 22 unit Huntara di Desa Banding sudah mulai dilaksanakan dengan dibantu puluhan anggota TNI dari  Kodim 0421 Lampung Selatan," jelas Edi.

Komplek Huntara ini lanjut Edi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum seperti mushala, dapur umum dan MCK yang akan diberi nama Kampung NU. Untuk membimbing para warga Huntara, NU Peduli juga sudah menyiapkan ustadz khusus untuk memimpin peribadahan para warga. (Muhammad Faizin)

Rabu 9 Januari 2019 19:45 WIB
Hasil Penelitian 71, 56 Persen Ulama Terima Konsep Negara-Bangsa
Hasil Penelitian 71, 56 Persen Ulama Terima Konsep Negara-Bangsa
Jakarta, NU Online
Penelitian yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengungkapkan, sebanyak 71, 56% ulama menerima konsep negara-bangsa. Sementara yang menolak konsep tersebut sebanyak 16,44%.

"Jadi penerimaan ulama terhadap konsep negara-bangsa ini sangat tinggi. Tapi angka 16,44 persen yang menolak itu kalau dari sisi prosentase tidak dikatakan kecil," kata Direktur PusPIDeP Suhadi pada Peluncuran dan Seminar Hasil Penelitian tentang 'Persepsi Ulama tentang Negara-Bangsa: Otoritas, Negosiasi dan Reservasi' di Hotel GrandDhika Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/10).

Dari aspek karakteristiknya, survei ini memperlihatkan ulama di Indonesia yang terbesar berkarakter moderat (34%), inklusif (23,33%), konservatif 9,33%, dan eksklusif 9,79%. Sisanya, kelompok ulama yang berkarakter progresif berjumlah 4,89%, yang radikal berada pada angka 4%, dan ekstrem hanya 2,67%.

Perbedaan tingkat penolakan dan penerimaan juga dapat dilihat dari aspek tiga klaster kota, yakni kota metropolitan, kota arus utama Islam, dan kota dengan minoritas Muslim. Tingkat penerimaan terhadap konsep negara-bangsa dan turunannya di kota dengan minoritas Muslim memiliki kecenderungan lebih tinggi (26,44%), kota metropolitan (22,89%) dan kota arus utama Muslim (22,22%). 

Dimensi penerimaan dan penolakan juga dapat dilihat dari aspek empat dimensi. Penerimaan yang sangat tinggi ada pada dimensi anti-kekerasan (penerimaan 92,89%; penolakan 7,11%) dan pro-sistem (penerimaan 90,22%; penolakan 9,78%). Sedangkan penerimaan dalam dua dimensi yang lain terbilang lebih rendah, yaitu dimensi toleransi (penerimaan 76,44%; penolakan 23,56%) dan dimensi pro-kewargaan (penerimaan 69,11%; penolakan 30,89%). 

Selain memetakan dimensi, penelitian ini juga mengkaji tujuh karakter ulama. Persentase ulama terbesar berada dalam karakter moderat (34%), inklusif (23,33%), eksklusif (9,78%), dan konservatif (9,33%). Baik ulama yang berada dalam karakter progresif (4,80%) maupun radikal (4%) berjumlah sedikit. Lebih lanjut, persentase ulama dengan karakter ekstrem adalah paling kecil, yaitu 2,67%.

Penelitian ini juga menemukan penerimaan terhadap negara-bangsa yang bersifat terbatas atau reservatif. Reservasi terhadap negara-bangsa dan konsep-konsep turunannya banyak ditemukan di kategori ulama konservatif dan eksklusif. Di antaranya, mayoritas ulama menyebutkan persetujuan mereka terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat tak terkecuali kelompok non-Muslim, namun menunjukkan penolakan yang tinggi terhadap perbedaan di dalam internal agama, seperti tidak menyetujui kelompok minoritas Muslim untuk mengadakan perkumpulan di tengah masyarakat Muslim atau menduduki jabatan publik.

Penelitian yang diselenggarakan pada Agustus hingga Oktober 2018 ini menggunakan metode kuantitatif (survei) dan metode kualitatif (wawancara mendalam). Penelitian dilakukan berbasis kelompok, yakni kelompok ulama, dengan melibatkan 450 responden yang tersebar di 15 kota, yaitu Banda Aceh, Padang, Jakarta, Bogor, Bandung, Surakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, Palangkaraya, Kupang, Manado dan Ambon. Masing-masing kota 30 responden. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Rabu 9 Januari 2019 19:23 WIB
PBNU Tasyakuran atas Terbentuknya Koperasi Masjid Nusantara
PBNU Tasyakuran atas Terbentuknya Koperasi Masjid Nusantara
Jakarta, NU Online 
PBNU menggelar tasyakuran atas terbentuknya Koperasi Masjid Nusantara (Komasnu) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu, (9/1). Tasyakuran ditandai dengan potong tumpeng oleh Wakil Ketua Umum PBNU KH Maksoem Mahfoedz. 

Menurut Ketua Umum Komasnu KH Abdul Manan Abdul Ghani, pembentukan Kosmanu dilakukan pada November tahun lalu. Setelah ditetapkan kepengurusan, kemudian segera diusahakan akta notarisnya. 

Menurut Ketua Lembaga Takmir Masjid PBNU 2010-2015 ini, doa umat Islam di masjid di Sabang sampai Merauke hampir mirip. 

Allahumma inni as’aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah saya dalam beragama,” kata kiai asal Cirebon ini. “Orang mengatakan ini adalah doa selamat,” lanjutnya.  

Ini artinya, umat Islam ingin selamat aqidahnya dalam beragama. Umumnya di Indonesia adalah aqidah Islam Ahlussunah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. 

Di dalam doa itu, lanjutnya terkandung doa wa barakatan fir rizki, yaitu berkah dalam urusan rezekinya, yaitu bermanfaat, berkecukupan untuk segala kebutuhan keluarganya. 

Nah, dari bunyi doa semacam itu, lanjutnya, NU menempatkan masjid bukan hanya tempat ibadah semata, tapi untuk mengembangkan perekonomian. Kalau ekonominya bergerak, umatnya makmur, dan masjidnya makmur. 

Ia menambahkan, koperasi ini akan memperkuat program Lembaga Takmir Masjid NU yang telah memprogramkan Gerakan Infaq Sedekah Masjid (Gismas) yang telah berjalan di berbagai daerah. (Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG