IMG-LOGO
Opini

Bencana dalam Pandangan Islam

Kamis 10 Januari 2019 1:30 WIB
Bagikan:
Bencana dalam Pandangan Islam
Sridewanto Pinuji 

Dalam Al-Qur'an bencana atau musibah disebutkan sebanyak 75 kali. Kata musibah sendiri memiliki makna segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh manusia dan tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Dewasa ini, seringkali suatu kejadian bencana dihubungkan dengan azab atau pembinasaan. Bencana diartikan sebagai hukuman Tuhan kepada manusia karena tidak mematuhi perintah Tuhan.

Padahal sesungguhnya terdapat tiga macam artian bencana bagi seseorang. Pertama adalah bala', ini adalah ujian yang mengangkat derajat seseorang jika ia mampu melewatinya dengan baik, penuh kesadaran, keikhlasan, dan tawakkal. Bala' memperkuat keimanan dan memperkokoh ketaatan seorang hamba. Bahkan, bala' juga menjadi media peleburan dosa bagi hamba yang mampu menjalaninya dengan baik dan penuh kesabaran.

Kedua, bencana juga diartikan sebagai hukuman atau iqob, jika manusia melampaui batas dengan melanggar aturan Tuhan. Contohnya, manakala manusia mengeksploitasi sumber daya alam sehingga merusaknya dan mengganggu keseimbangan alam.

Ketiga adalah pembinasaan atau azab. Bencana ini adalah apa yang terjadi pada umat terdahulu yang menolak ajakan para nabi untuk bertauhid kepada Allah SWT. Manakala para nabi itu menyerukan keimanan, suatu kaum justru kian asyik tenggelam dalam kekufuran. Sebagai respon dari ketidakpatuhan secara berkesinambungan tersebut, maka Allah mengirimkan musibah yang membinasakan suatu kaum.

Setelah menyimak uraian di atas, maka kita hendaknya tidak serta merta menyangkutpautkan suatu bencana dengan azab. Sebab, bisa jadi musibah tersebut adalah bala' yang menguji keimanan seseorang. Terhadap musibah jenis ini, seorang muslim harus sabar dan ikhlas.

Sementara itu, musibah yang turun sebagai hukuman (iqob) menjadi suatu peringatan. Bilamana manusia menyadari kesalahannya, beristighfar, bertaubat, dan kembali kepada aturan-aturan Allah, maka akan diangkat musibah tersebut dan mengangkat derajat mereka. Namun, jika musibah tersebut tidak kunjung membuat manusia sadar, maka akan diturunkan musibah lagi hingga hari pembalasan dan menjadi azab untuk kaum tersebut.

Menghadapi Suatu Bencana

Sesungguhnya tidak ada satu peristiwa yang terjadi di alam ini, melainkan atas izin dan kehendaknya. Inilah yang kita kenal sebagai takdir. Dalam Surat Al An'am ayat 59 dan Al Hadid ayat 22 disebutkan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia sudah tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. 

Dengan menyadari bahwa segala musibah sudah menjadi takdir, maka suatu bencana terjadi karena faktor alam dan manusia sebagai sebab atau wasilah. Faktor alam contohnya adalah turunnya hujan sebagai bagian dari siklus alam daur hidrologis. Kemudian faktor manusia turut berperan ketika hujan tersebut jatuh di lereng terbuka yang mengakibatkan longsor. Hujan yang sama pun dapat menyebabkan banjir ketika saluran air tidak lagi mampu menampung karena tersumbat tumpukan sampah.

Sunnatullah adalah manakala terjadi hubungan sebab akibat antara fenomena alam dengan ulah manusia yang menyebabkan terjadinya bencana. Sesungguhnya hubungan di antara kedua hal tersebut sangat erat. Manakala manusia tunduk pada aturan-aturan yang sudah digariskan, termasuk dalam menjaga hukum keseimbangan alam, maka Allah pun akan menjaga bumi dan apa yang ada di atasnya. Namun, jika pelanggaran terjadi, maka Allah akan memberikan peringatan dalam bentuk fenomena alam yang mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia atau peristiwa bencana.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa suatu musibah hendaknya kita hindari sejak dini dengan cara mengelola risikonya. Pertama, kita perlu mengenali risiko bencana. Kedua kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi agar risiko tersebut tidak menjadi bencana sesungguhnya. Kesadaran ini sangat penting dan dapat kita lakukan dengan menjaga dan merawat anugerah Tuhan kepada manusia. Tindakan yang patut dilakukan misalnya dengan menjaga kelestarian alam agar keseimbangan alam terjaga dan sunnatullah pun berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan musibah kepada umat manusia.

Sebagai umat beragama, kita pun tidak boleh lupa untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT. Saat tertimpa musibah, kita boleh bersedih, tetapi pada saat yang sama kita harus menjaga sikap dan mulut kita agar terhindar dari sikap atau ucapan yang membuat Allah kian murka.

Suatu ketika Abdurrahman bin 'Auf melihat Rosululloh bersedih dan meneteskan air mata setelah meninggalnya Ibrahim, putra Rosul. Abdurrahman pun menanyakan keadaan Rosul. Beliau menjawab, "Ini adalah Rahmat." Kemudian bersabda, "Air mata boleh menetes, hati boleh sedih, tetapi mulut ini jangan sampai berkata selain yang mengakibatkan Allah ridlo."

Penulis bekerja untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sumber: Bunga Rampai Khutbah Kebencanaan, Pengurangan Risiko Bencana
Bagikan:
Kamis 10 Januari 2019 21:57 WIB
Menemukan Penangkal Hoaks yang Lebih Efektif
Menemukan Penangkal Hoaks yang Lebih Efektif
Ahmad Rozali

Dua hari lalu saya terlibat dalam sebuah pertemuan kecil di Bogor. Saat obrolan berjalan santai, seorang kawan tiba-tiba mengucap “Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia”. Tentu ucapan itu membuat kami kaget. Saat ditanya mengenai sumber informasinya, teman saya ini mengaku mendapat dari seorang ustaz yang juga cukup terkenal melalui sebuah aplikasi chatting jalur pribadi. 

Saya yang berada di sana seketika mengecek kebenarannya melalui mesin pencari dengan merujuk pada beberapa kantor berita yang kredibel. Dugaanku benar; temanku termakan hoaks. Informasi yang baru saja ia sebarkan adalah informasi keliru. Sebab beberapa menit sebelumnya, sejumlah kantor berita ternama baru menayangkan kondisi Ustaz Arifin Ilham terbaru yang baru saja dibesuk koleganya.

Mengenal jenis, bentuk dan sebaran hoaks
Fenomena seperti ini tak mengagetkan. Sebab sejauh yang saya temukan, informasi kematian adalah salah satu jenis informasi yang mudah 'dihoakskan'. Informasi hoaks tentang kematian sama mudahnya merebak dengan informasi bencana, kecelakaan, orang hilang, penculikan anak dan informasi lain 'yang mempermainkan perasaan pembaca'. Pembaca yang sedang tidak awas akan tergugah untuk menyebarkan informasi tersebut, seketika. Apalagi dalam kasus ini, di saat yang bersamaan orang yang bersangkutan (Utsaz Arifin Ilham) sedang menderita sakit cukup kritis, sehingg mudah di-twist pada informasi lain (kematian). 

Menurut data resmi Masyarakat Anti Fintah Indonesia (Mafindo), konten terbanyak yang mengandung berita hoaks adalah konten politik, agama dan kesehatan. Mafindo sendiri mengkategorikan konten hoaks pada sebelas kategori yang setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan. Dalam sebuah kesempatan di televisi swasta baru-baru ini, Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur yang merupakan pentolan Mafindo mengatakan bahwa dalam sehari terdapat rata-rata tiga konten hoaks. “Tahun 2018 adalah puncak dari banyaknya konten hoaks di sosial media. Sekarang ini rata-rata konten hoaks tiga sampai empat setiap harinya,” kata Anita Wahid beberapa waktu lalu. 

Hoaks juga bisa datang dalam berbagai bentuk informasi, bisa berbentuk tulisan, gambar dan video. Platform yang digunakan juga banyak; aplikasi chatting seperti kasus di atas, media sosial (facebook, twitter, instagram dan yang lain), channel youtube, hingga website. 

Jika diperhatikan secara seksama, konten hoaks baik di website ataupun di platform chatting memiliki ciri yang bisa ditemukan secara kasat mata. Biasanya artikel hoaks di platform website tidak menyebutkan nama penulis, atau diunggah di website yang tidak memiliki susunan redaksi. 

Konten hoaks yang tersebar melalui media sosial juga memiliki ciri khas; umumnya menggunakan kata yang bombastis, terutama di penjudulan; juga menggunakan huruf kapital dengan tanda seru yang berlebihan; ciri lain, konten ini meminta agar disebar kembali dengan iming-iming pahala dan dosa. Pembaca akan tergoda untuk membagikan karena takut atas ancaman dosa dan iming-iming pahala.

Namun begitu, tidak ada cara yang lebih baik untuk membuktikan kebenaran sebuah konten dari pada membandingkan informasi yang dikandung dengan platform atau media yang memiliki kredibilitas yang baik.

UU ITE Tidak Cukup
Sebenarnya, pemerintah bukan tidak melakukan langkah pemberantasan dan penegakan hukum. Melalui Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) pemerintah sudah banyak menjerat pelaku pembuat dan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian kasus Saracen dan MCI pada tahun lalu adalah buktinya. Namun sepertinya kerja pemberantasan masih kurang dan perlu ditingkatkan dengan cara yang lebih efisien.
 
Seorang praktisi hukum di Universitas Mathlaul Anwar Banten, Suhardi Somomoeljono, mengusulkan agar pemberantasan konten hoaks ini ditingkatkan kualitasnya. Caranya adalah dengan menciptakan aturan yang lebih canggih yakni pencegahan.

Secara lebih teknis ia mengusulkan adanya satu produk yang bisa melakukan pencegahan lebih dini yakni lahinya produk hukum tertentu yang disepakati antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam kapasitas masing-masing.“JIka legislasi nasional secara spesifik dan proporsional diarahkan untuk menanggulangi hoaks, maka perbuatan-perbuatan yang mengarah pada ujaran kebencian dapat dibendung secara signifikan,” katanya. 

Suhardi benar, sebab selama ini kelemahan UU ITE dan aturan lain yang berkaitan dengan penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian masih bersifat reaksioner. Maka diperlukan sebuah penguatan aturan yang bersifat disreaksioner yang lebih bersifat preventif yang dapat mencegah hoaks dari ‘akarnya’. Sehingga produk ini berhasil dilahirkan, maka ‘perbuatan-perbuatan yang mengarah pada ujaran kebencian’ dapat dibendung sejak dini.

Jika itu dilakukan, maka Indonesia akan memiliki narasi besar tentang penanganan hoaks dan ujaran kebencian. Harapannya, di masa yang akan datang, kita tidak perlu lagi menghabiskan tenaga untuk saling mencaci di media sosial dan lebih fokus menatap masa depan. 

Penulis adalah redaktur NU Online
Selasa 8 Januari 2019 5:0 WIB
Gus Dur dan Ruh Penyiaran Demokratis
Gus Dur dan Ruh Penyiaran Demokratis
Oleh Ubaidillah

Salah satu produk semangat reformasi adalah Undang-Undang Penyiaran; alih sumber informasi dari yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi. Tidak heran, jika proses pengesahan undang-undang tersebut, urun-rembug hingga nada kritik tumpah dari beragam latar elemen. 

Nama-nama seperti Akbar Tanjung, Amien Rais, insan penyiaran seperti pelaku usaha penyiaran, pakar komunikasi, termasuk KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, berperan penting dalam proses penciptaan Undang-Undang Penyiaran pada 2002. Dari tokoh-tokoh di atas mempunyai semangat serupa, yakni pengesahan RUU Penyiaran mesti menjadi medium transformasi nilai-nilai demokrasi.

Dalam tulisannya yang berjudul Objektivitas Penyiaran dan Akses Kepadanya (2002), Gus Dur menitikberatkan arus informasi yang bebas bagi semua warga negara. Pandangan di atas dengan tegas membedakan antara pergulatan kepemilikan tunggal badan usaha penyiaran dan arus informasi.

Berpijak dari ucapan Nabi Muhammad yang berbunyi “segala macam persoalan harus sesuai dengan kehendak semula” (al-umuru bi maqashidiha), Gus Dur beranggapan bahwa, kehendak dari Undang-Undang Penyiaran itu menyangkut nilai-nilai demokrasi, yakni informasi yang bebas bagi publik.

Nampaknya Gus Dur tidak bermain-main ketika berbicara demokrasi. Termasuk dalam penyiaran, Gus Dur tidak tanggung—tanggung berbicara arus informasi yang baginya harus syarat nilai-nilai demokratis di dalamnya. Pernyataan ini tentu mengandung konsekuensi, yakni pembatasan terhadap adanya intervensi politik maupun ekonomi terhadap informasi. 

Apabila informasi yang sampai kepada publik sudah diintervensi, baik oleh kepentingan politik maupun ekonomi, maka ia akan—meminjam bahasa Agus Sudibyo—mendorong terjadinya anomali (Anomali Ruang Publik Media, 2009). Menurut Agus Sudibyo, anomali penyiaran terjadi karena rasionalitas modal dan birokrasi berdiri di atas rasionalitas publik. Sehingga informasi yang diterima publik tidak utuh, melainkan sudah tereduksi oleh kepentingan modal dan birokrasi.

Pertanyaannya kemudian, apabila arus informasi itu dibiarkan apa adanya bukankah akan memunculkan riuh pertentangan terhadap tatanan yang sudah mapan? Atau justeru bisa terjadi penyelewengan di dalamnya? 

Gus Dur menyadari bahwa tercapainya masyarakat yang demokratis harus dibarengi dengan penyampaian informasi yang bebas. Ia juga beranggapan bahwa pendapat umum masyarakat, pun dipengaruhi oleh informasi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Di titik ini kemudian, bisa memunculkan kekhawatiran seperti penyampaian informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai keberagaman.

Menjawab kekhawatiran itu, Gus Dur mengajukan beberapa syarat. Tentu saja selain desentralisasi kepemilikan usaha penyiaran, yakni berkaitan dengan keterampilan sumber daya jurnalistik. Informasi musti otonom dari kepentingan-kepentingan si pemilik usaha, dengan mengedepankan kerja-kerja jurnalistik yang profesional.

Menolak Ketergantungan
Pertanyaan selanjutnya yang mempunyai irisan penting dengan ilustrasi di atas adalah tentang ketergantungan publik terhadap informasi melalui penyiaran. Ketergantungan publik terhadap informasi penyiaran ini yang kemudian disimpulkan sebagai alarm bahaya. Artinya bahwa, harus ada pembatasan. Dengan sederhana Gus Dur melihat ini sebagai sesuatu yang berlebihan.

Ia mencontohkan, bahwa komunikasi langsung bisa menjadi sumber informasi di luar informasi yang disalurkan melalui lembaga penyiaran. Subjektivitas Gus Dur terhadap sumber informasi ini, setidaknya menggambarkan laku kesehariannya yang juga merupakan sosok kiai dan tokoh nasional. Kebiasaannya sebagai penceramah di tengah-tengah publik, baik dalam konteks umum atau agama, mendorong keyakinannya bahwa ada pembanding validasi informasi ketimbang melulu khawatir akan informasi bebas yang  disampaikan lembaga penyiaran.

Di ruang perkembangan teknologi yang kian pesat maju, sebenarnya tidaklah sulit mengutak-atik relevansinya. Sumber informasi melalui lembaga penyiaran, sebenarnya hanya salah satu di antara banyak sumber informasi. Keran informasi bisa diakses langsung oleh publik melalui gadget dan internet. Artinya bahwa, pembanding validitas informasi saat ini tidak sesulit yang dibayangkan, sehingga musti ada pembatasan informasi dalam dunia penyiaran.

Konsensus Penyiaran
Bagi penulis, Gus Dur telah memberikan “cetak biru” penyiaran dalam bentuk aksiologisnya, yakni ruh demokrasi inheren di dalam dunia penyiaran. Tinggal persoalannya sekarang, adalah bagaimana meneguhkan ruh demokrasi itu tetap eksis dan lestari dalam dunia penyiaran. Perwujudan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan dengan mengagungkan salah satu unsur saja.

Ambil contoh Komisi Penyiaran Indonesia, yang peran dan fungsinya adalah mendorong terciptanya penyiaran yang demokratis. KPI tentu membutuhkan kerja-kerja kolaboratif bersama dengan elemen masyarakat dan instansi lainnya. Maka dari itu, dari proses perizinan hingga pengawasan konten siaran, KPI selalu melibatkan peran masyarakat di dalamnya.

Dalam proses perizinan semisal, KPI melibatkan unsur masyarakat seperti akademisi dan tokoh masyarakat dalam proses Evaluasi Dengar Pendapat. Pun setelahnya, yakni pengawasan konten siaran, KPI secara periodik melibatkan masyarakat dalam program kerja literasi media. Juga pojok-pojok pengaduan yang disediakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik.

Upaya-upaya ini sebenarnya adalah wujud komitmen meneguhkan penyiaran yang demokratis. Ruang-ruang publik menggambarkan kesepakatan-kesepakatan atau konsensus. Seperti Habermas (1929), konsensus mesti dicapai dengan adanya partisipasi secara otonom di bawah aturan tanpa diskriminasi.

Menuju penyiaran yang demokratis, adalah jalan panjang yang perlu ditempuh secara bersamaan. Gus Dur telah memberikan sumbangsih, tinggal tugas kita mereplikasikan dengan konteks era yang kian dinamis perubahannya. Tentu saja, dengan mengedepankan kepentingan publik di atas segala kepentingan di luarnya.


Penulis adalah Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat

Sabtu 5 Januari 2019 5:0 WIB
Era Disrupsi, Peran Kiai Tak Terganti
Era Disrupsi, Peran Kiai Tak Terganti
Mustasyar PBNU KH Maimoen Zubair mengajar ngaji
Oleh Hasan Labiqul Aqil
 
Pada zaman milenial ini kita tengah menghadapi sebuah era yang dinamakan era disrupsi. Lalu apa yang disebut disrupsi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi didefinisikan sebagai suatu hal yang tercabut dari akarnya. Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi bisa dimaknai dengan terjadinya perubahan yang fundamental atau mendasar dimana perubahan ini mengacak pola tatanan lama dan menciptakan pola tatanan baru.

Salah satu hal yang membuat tatanan lama berubah adalah evolusi teknologi yang selanjutnya melahirkan proses yang dinamakan digitalisasi. Digitalisasi menyebabkan manusia di era disrupsi ini tidak bisa meninggalkan teknologinya dalam waktu sebentar saja. Kita sebagai manusia sudah memiliki rasa ketergantungan akan produk dari digitalisasi ini, salah satunya adalah gawai pintar.

Disrupsi juga menginisiasi munculnya sistem dengan model baru yang lebih inovatif dan disruptif di berbagai bidang. Cakupannya lebih masif dan luas ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari dunia transportasi, bisnis, perbankan, pendidikan, dan beberapa bidang lainnya. Hal ini menjadikan kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Di zaman yang serba simpel, kita dituntut untuk merubah gaya hidup menjadi lebih modern. Kita harus memilih berubah atau tergantikan karena era disrupsi ini membuat persaingan dunia kerja tidak lagi linier.

Dalam waktu dekat digitalisasi pada sistem pendidikan juga harus kita sambut, karena digitalisasi pada sistem transportasi dan bisnis sudah bisa kita rasakan. Di bidang transportasi, misalnya. Kita dipertemukan dengan alat penyedia layanan transportasi daring, seperti Gojek dan Uber. Dua aplikasi daring ini menyediakan pelayanan yang lebih simpel, cepat, dan murah. Berbeda dengan alat transportasi konvensional yang sudah mulai ditinggalkan.

Lalu bagaimana model digitalisasi pada sistem pendidikan? Apakah bisa?

Digitalisasi pada sistem pendidikan lambat laun semakin nyata terlihat dan dapat dirasakan. Dunia perkuliahan saat ini saja sudah banyak yang memanfaatkan produk digitalisasi seperti sistem online dalam registrasi, administrasi, hingga presensi. Sewaktu Madrasah Aliyah pada tahun 2010 dulu, saya sendiri sudah bisa merasakan adanya digitalisasi pendidikan, yaitu ketika guru menyampaikan materi dengan bantuan LCD proyektor.

Di era disrupsi ini mungkin sulit untuk guru bersaing dengan teknologi dalam hal melaksanakan pekerjaan hafalan, hitungan, hingga pencarian sumber informasi. Mesin atau teknologi jelas jauh lebih cerdas, berpengetahuan, dan efektif dibandingkan kita. Karena mesin tidak pernah lelah melaksanakan tugasnya.

Namun ini bukan tentang mengganti kelas tatap muka konvensional menjadi pembelajaran daring. Lebih dari itu, fungsi guru yang paling fundamental adalah mengajarkan nilai-nilai etika, budaya, kebijaksanaan, pengalaman, hingga empati sosial. Tugas tersebut tidak mungkin dapat diajarkan oleh mesin. Jika fungsi pendidik digeser oleh peran mesin yang kering dengan pendidikan karakter, lalu bagaimana wajah masa depan pendidikan kita?

Satu hal yang masih bisa diharapkan yakni pendidikan di lingkungan pesantren. Dengan lingkungan agamisnya, beberapa komponen masih bisa lestari. Hingga saat ini secara umum ada tiga elemen yang menjadi peradaban di lingkungan pesantren yaitu kiai, asatidz, dan santri.

Di lingkungan pesantren, kiai memiliki peranan yang sangat sentral. Tidak ada pesantren tanpa kiai karena ia sebagai pengasuh yang wajib ada. Kedua, yaitu asatidz. Mereka adalah pengajar yang dikoordinatori kiai. Mereka mengajar para santri secara langsung dan intensif. Dalam satu pesantren, jumlah asatidz biasanya relatif banyak. Bergantung pada jumlah santri di pesantren tersebut. Beberapa pesantren, biasanya juga mempunyai pengurus pondok dan lurah. Mereka adalah santri yang sudah cukup lama menetap di pesantren dan memiliki ilmu yang cukup meyakinkan, hingga pantas mengajari adik-adiknya.

Ketiga, adalah santri. Santri adalah mereka yang menimba ilmu di pesantren. Mereka belajar selama dua puluh empat jam. Setiap waktu, bagi mereka adalah ilmu. Waktu belajar mereka pun tidak hanya full day, bahkan full year karena santri biasanya hanya boleh pulang ke rumah mereka masing-masing, menjelang lebaran.

Sistem belajar di pesantren inilah yang belum bisa diubah tatanannya dan masih utuh berdiri kokoh di era disrupsi ini. Meski ada banyak sekolah atau kampus yang menjadikan pembelajaran tidak harus tatap muka dan tidak berada pada satu ruangan nyata lagi, di pondok pesantren tidak bisa diubah layaknya hal tersebut. Sistem pendidikan antara guru dan santri di pondok pesantren akan tetap seperti dulu karena sanad keilmuan di pesantren, jelas sampai ke Rasulullah. Maka pembelajaran antara santri dan guru tidak bisa tidak harus dengan pertemuan secara langsung karena ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang suci.

Seperti halnya sistem di pesantren yang tidak bisa digantikan oleh digitalisasi di era disrupsi, peran seorang kiai dan ustadz juga demikian. Kiai sebagai guru di pondok pesantren merupakan tauladan bagi seluruh santrinya. Posisi tersebut secara langsung atau tidak langsung telah menumbuhkan kebiasaan pada santri untuk selalu berakhlak mulia, beradab, dan berperilaku baik. Teknologi apapun tidak bisa memberi contoh kepada manusia akan hal ini.

Keberkahan dari Allah SWT kepada orang-orang yang mencari ilmu didapatkan melalui belajar dengan kiai karena kiai adalah orang yang mulia di tengah-tengah kita yang ingin ngalap barokah. Oleh sebab itu kita hanya bisa mendapatkan keberkahan itu jika kita berguru kepada kiai secara langsung tanpa perantara, apalagi perantara teknologi mesin yang dibuat oleh manusia. Mengingat kesucian ilmu yang dimiliki para wali bersanad langsung kepada Rasulullah SAW.


Penulis adalah Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Pancasila Universitas Negeri Semarang (Unnes)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG