IMG-LOGO
Nasional

Hari Lingkungan Hidup, LPBINU Ingatkan Gaya Hidup ‘Hijau’

Kamis 10 Januari 2019 15:43 WIB
Bagikan:
Hari Lingkungan Hidup, LPBINU Ingatkan Gaya Hidup ‘Hijau’
Ketua LPBINU Ali Yusuf
Jakarta, NU Online
Tanggal 10 Januari diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Indonesia. Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) Muhammad Ali Yusuf mengingatkan agar masyarakat menerapkan gaya hidup ‘hijau’ sebagai komitmen bersama secara personal dalam melindungi dan memelihara lingkungan hidup.

“Gaya hidup ‘hijau’ sebagai wujud komitmen utk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” katanya saat dihubungi NU Online pada Kamis (10/1).

Ali menjelaskan bahwa gaya hidup ‘hijau’ yang ia maksud setidaknya mencakup empat hal, yakni, menghemat energi dan mengupayakan energi terbarukan (nonfosil), menghemat air, penyediaan resapan air dan pengelolaan limbah air, mengelola sampah dan limbah, dan menghijaukan lahan luas maupun lahan sempit.

“Jika gaya hidup personal yang "hijau" tersebut dilaksanakan secara masif, pasti persoalan lingkungan hidup akan dapat diatasi,” tegasnya.

Masalahnya, lanjut Ali, hal itu belum begitu masif mengingat perilaku masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh pola pikir yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, LPBI NU, kata Ali, menjadikan empat poin gaya hidup ‘hijau’ tersebut di atas menjadi prioritas program dan kegiatan.

“LPBI NU telah sejak lama aktif menyuarakan pentingnya pemahaman dan kesadaran publik untuk bergaya hidup ‘hijau’ melalui berbagai cara dan strategi dan mendorong serta mendukung aksi-aksi nyata terkait gaya hidup hijau tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, pria yang memimpin Aliansi Masyarakat Indonesia untuk Myanmar (AKIM) itu juga menjelaskan bahwa LPBI NU terus mengampanyekan kepada publik tentang berbagai cara untuk meningkatkan pemahaman dan mengunggah kesadaran mereka terkait persoalan lingkungan.

Tidak hanya itu, LPBI NU juga mendorong dan memfasilitasi publik untuk melakukan aksi nyata guna memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konservasi air dan pengelolaan limbah air, penanaman pohon dan bakau (mangrove) di berbagai daerah, dan pengembangan teknik hidroponik untuk penghijauan di lahan sempit adalah beberapa program yang telah dan terus dilaksanakan oleh LPBI NU.

Di samping itu, pendirian Bank Sampah Nusantara LPBI NU juga gencar dilakukan. Saat ini, katanya, Bank Sampah Nusantara LPBI NU sudah berjumlah 150 Cabang di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat program tersebut tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan ekonomi.

“Untuk pengelolaan sampah melalui bank sampah Nusantara, LPBI NU ingin mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas yang tidak saja memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga manfaat ekonomi,” ungkapnya. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Bagikan:
Kamis 10 Januari 2019 20:30 WIB
Prostitusi Online hanya Bisa Dihentikan dengan Kerja Sama Semua Elemen
Prostitusi Online hanya Bisa Dihentikan dengan Kerja Sama Semua Elemen

Bojonegoro, NU Online

Pasca terbongkarnya kasus prostitusi online yang melibatkan artis ibu kota di Surabaya, Polres Bojonegoro juga mengungkap kasus serupa dengan mengamankan seorang mucikari. Fonemena tersebut mendapat perhatian serius Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Bojonegoro.

Ketua PC ISNU Kabupaten Bojonegoro, Yoggi Prana Izza melihat, prostitusi online merupakan implikasi buruk dari kemajuan teknologi. Munculnya prostitusi online juga bagian dari konsekwensi dari banyak lokalisasi offline yang dibubarkan. "Tapi sebenarnya, permasalahan prostitusi dan bisnis 'esek-esek' ini sudah ada sejak zaman dahulu dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang," ungkapnya, Kamis (10/1).

Pak Yogi yang juga dosen IAI-UNU Sunan Giri itu menyebut, sebenarnya ada tiga komponen yang bisa kita lihat dari kasus prostitusi online. Pertama, soal calo atau mucikari, dan kedua itu WTS (Wanita Tuna Susila) atau pelacur, sedangkan ketiga adalah user atau pengguna.

Jika dilihat dari sudut pandang bisnis, maka mucikari adalah penyedia jasa, sedangkan WTS ibarat barang dagangan, sedangkan pengguna adalah pembeli. Ketiga mata rantai ini akan selalu bertautan. "Untuk menghentikan bisnis ini, ketiga mata rantai harus diputus," jelasnya.

Menurutnya, memang penyedia jasa layanan (mucikari) merupakan mata rantai paling atas, sehingga dapat dibidik dengan hukum pidana, tetapi bukankah 'korban' (WTS) juga bisa bertindak sebagai penyedia ‘jasa layanan mandiri ?’. Selain itu, tanpa kehadiran user atau pembeli (hidung belang) tidak mungkin terjadi transaksi. Seperti halnya hukum ekonomi, ada permintaan dan penawaran (demand and supply). "Maka, sudah semestinya jika pengguna juga bisa dipidanakan," terangnya sebagai efek jera.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang antropologi sosial, persoalan prostitusi sangat kompleks. Seorang wanita yang melacurkan diri didasari berbagai macam motif. Seorang bapak misalnya, menceritakan kepada Pak Yogi, bahwa putrinya 'terpaksa' melakukan hal tersebut demi untuk menutupi biaya kuliah di salah satu perguruan tinggi di Surabaya.

"Motif lain dari seorang wanita yang sudah 'nyaman' menjadi WTS karena gampang mendulang rupiah dibandingkan kerja yang lain. Gaya hidup hedonisme muda mudi juga menjadi motif mereka terjerembab prostitusi," sebutnya.

Dosen lulusan Mesir menambahkan, selain itu juga ada yang berawal dari sakit hati karena pasangan berselingkuh, kemudian terperangkap dalam lingkaran prostitusi. Ada pula yang tertipu mucikari hingga akhirnya tidak bisa keluar dari lingkaran setan tersebut dan masih banyak motif lainnya.

Oleh karena itu, untuk menangani para WTS dibutuhkan proses penyadaran yang tidak mudah sesuai dengan latar belakang masalah. Butuh kesabaran ekstra, karena dimulai dari perubahan cara berfikir hingga ditemukan solusi praktis sebagai pengganti kerja mereka.

"Para peneliti, psikolog, psikiater, agamawan dan pemerintah dapat dilibatkan dalam proses perubahan mindset hingga pendampingan dalam alih profesi," imbuhnya.

Begitu halnya bagi lelaki hidung belang atau user, persoalan seksual atau gairah terhadap wanita sejatinya adalah persoalan 'klasik' yang menurut penelitian merupakan 'watak dasar' lelaki. Hanya saja, kualitas norma agama dan sosial yang dianut berpengaruh terhadap perilaku. Itulah sebabnya, ketika ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah dan dengan jujur meminta izin berbuat zina, Rasulullah tidak marah.

"Tetapi beliau berkata, 'apakah engkau rela zina terjadi pada ibumu?, pada anak perempuanmu? pada adik perempuanmu? pada bibimu?'". Ketika laki-laki itu menjawab tidak. Rasul mengatakan bahwa semua orang juga tidak menginginkan itu terjadi pada ibu, anak, adik, dan bibi mereka. Laki laki itu pun muak dengan perbuatan zina," paparnya.

Pak Yogi yang juga motivator siswa dan mahasiswa memberikan solusi, dengan demikian untuk menangani prostitusi online, semua pihak harus terlibat didalamnya. Bagi pihak kepolisian, patroli siber perlu dimasifkan. Bagi pengambil kebijakan dalam undang-undang, sudah sepatutnya pengguna (hidung belang) juga bisa dijerat dengan pidana sebagaimana mucikari atau calo. Para WTS juga tidak selamanya harus berstatus 'korban', karena tidak sedikit pula yang bukan korban trafficking (perdagangan manusia), tetapi memang kehendak sendiri memperdagangkan diri.

"Adapun peran para agamawan dan pendidik sangat signifikan dan perlu berkolaborasi dengan para peneliti, sehingga antara realitas data dan norma agama dapat tersampaikan dengan tepat, khususnya materi-materi yang disajikan di lini media online," pungkas ustaz Yogi yang juga penceramah milenial itu.(M. Yazid/Ahmad Rozali)
Kamis 10 Januari 2019 20:29 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Ketum PBNU Sebut Munas NU akan Dibuka Presiden dan Ditutup Wapres
Ketum PBNU Sebut Munas NU akan Dibuka Presiden dan Ditutup Wapres
PBNU usai bertemu Wapres (Foto: medcom.id)
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa perhelatan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 direncanakan bakal dibuka Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Kiai Said usai menemui Wapres Jusuf Kalla, Kamis (10/1) di Istana Wapres Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Kiai Said juga mengonfirmasi bahwa pihaknya mengundang Wapres Jusuf Kalla untuk menghadiri Munas dan Konbes NU 2019 di hari penutupan.

“Dibuka oleh Presiden dan juga (penutupan) Wapres,” ujar Kiai Said kepada wartawan usai bertemu JK.

Munas dan Konbes NU ke-2 tahun 2019 ini digelar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Kegiatan tersebut akan dihelat mulai 27 Februari 2019 sampai 1 Maret 2019.

Berbagai isu strategis akan dibahas dalam kegiatan yang bakal dihadiri oleh sekitar 10.000 warga NU ini. Di antara isu tersebut ialah soal kedaulatan rakyat secara umum, hukum sampah plastik, industri 4.0, ekonomi kerakyatan, dan RUU Pesantren.

Dalam pertemuan tersebut, Kiai Said didampingi Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU H Robikin Emhas, dan Ketua Panitia Munas dan Konbes NU H Eman Suryaman. Adapun tema besar kegiatan ini ialah Memperkuat Khidmah Wathoniyah untuk Kedaulatan Rakyat. (Fathoni)
Kamis 10 Januari 2019 20:0 WIB
Lembaga Penelitian Soroti Peran Guru dan Radikalisme
Lembaga Penelitian Soroti Peran Guru dan Radikalisme
Jakarta, NU Online
Center for The Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baru saja mengemukakan hasil penelitian terbarunya yang bertajuk Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia.

Direktur CISForm UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Muhammad Wildan mengatakan, motivasi penelitian ini melanjutkan hasil penelitian yang dilakukan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2017 dan 2018, yang melihat adanya keterikatan antara peran guru dan tumbuh suburnya intoleransi dan radikalisme di kalangan generasi muda, khususnya pelajar.

“Riset ini lebih mengafirmasi apa yang sudah didalami oleh PPIM UIN Jakarta terhadap riset-riset sebelumnya. Namun kami melakukannya jauh lebih spesifik tentang sistem produksi calon guru agama di Indonesia,” kata Wildan di Hotel Aryaduta Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

Menutnya, penelitian ini menelaah lebih jauh sistem pendidikan yang menghasilkan guru-guru tersebut, yakni tentang mekanisme pendidikan dan pengajaran guru-guru agama di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik di negeri maupun swasta di Indonesia.

Nantinya, sambung Wildan, hasil penelitian ini disampaikan kepada Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait, kemudian dibukukan.

“Itu semua nanti kita harapkan menjadi kontribusi positif untuk arah ke depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, hasil riset menunjukkan bahwa sebanyak 41,6 % mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam berpandangan pemerintah Indonesia thaghut (tidak Islam), sejumlah 36,5% mahasiswa Prodi PAI berpandangan bahwa Islam hanya dapat tegak dengan sistem khilafah, 27,4% mahasiswa memiliki pandangan boleh menggunakan kekerasan dalam membela agama. Adapun di level dosen Prodi PAI: sebanyak 14,2% dosen PAI setuju bahwa Islam harus ditegakkan dengan negara Islam dan 16,5% setuju menggunakan kekerasan dalam agama.

Penelitian yang diselenggarakan pada Agustus hingga Oktober 2018 ini mengambil sampel di 19 PTKI di 8 wilayah. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan beberapa pertimbangan, yakni kota besar yang mempunyai PTKI besar yang sudah banyak meluluskan banyak guru PAI, kota yang berdekatan dengan daerah yang rentan radikalisme, dan institusi yang terpilih berdekatan dengan institusi swasta lainnya. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG