IMG-LOGO
Daerah

LBH Ansor Jateng Apresiasi Polisi Cepat Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual

Kamis 10 Januari 2019 17:30 WIB
Bagikan:
LBH Ansor Jateng Apresiasi Polisi Cepat Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual
Direktur LBH Ansor Denny Septiviant
Semarang, NU Online 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah mengapresiasi gerak cepat Polres Kebumen yang melakukan penangkapan terhadap "Kanjeng Sultan" HSN atau Kiai Syawal di Desa Tepakyang Adimulyo Kebumen.

Terkait dengan masalah penyimpangan ajaran agamanya, LBH Ansor Jateng berharap kepolisian segera berkoordinasi dengan MUI dan PCNU Kabupaten Kebumen.

Direktur LBH Ansor Denny Septiviant mengatakan Pemprov Jateng melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk melakukan pendampingan bagi korban terutama pemulihan trauma psikologis.

"Kami juga berharap agar masyarakat dan media tidak ikut-ikutan menyebarkan identitas dan ciri-ciri para korban dan keluarganya demi agar proses traumatik korban tidak bertambah berat," katanya

Menurut Denny, guna perubahan kebijakan yang lebih luas, munculnya kasus ini diharap menjadi momentum kembali semua pihak mendorong segera disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh pemerintah dan DPR RI.

Ia menambahkan penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak cukup dengan menyatakan keprihatinan kepada korban, melainkan harus ada satu langkah nyata dan segera untuk memberikan perlindungan hukum bagi para korban.

"Kami memandang, salah satu penyebab lambatnya pengesahan RUU PKS adalah isu kekerasan seksual lebih banyak dilihat dari kerangka agama dan moralitas. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian dimunculkan, padahal tidak termuat di dalam RUU tersebut," sebutnya

Pihaknya menilai kekhawatiran anggota DPR yang dibangun sendiri digunakan untuk tidak segera membahas RUU PKS ini. Misalnya, RUU ini dianggap akan merusak perkawinan, bahkan mengatur sampai di ranah kekerasan dalam perkawinan, katanya.

Padahal, lanjut dia, RUU PKS tidak mengatur hal itu lantaran sudah ada dalam UU Penghapusan KDRT. Dengan demikian, RUU PKS hanya mengatur hal-hal yang belum ada di undang-undang lainnya.

Dikatakan Denny, RUU PKS dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Dia menilai, kekhawatiran-kekhawatiran yang dibangun oleh sebagian anggota DPR-lah justru membuat proses pengesahan berjalan amat lamban.

"Harusnya DPR bisa membuka ruang yang lebih luas untuk mendiskusikan RUU ini di internal mereka sehingga tidak perlu memperlihatkan kekhawatiran kepada masyarakat. Jadi jangan membangun ketakutan terus tapi tidak berusaha membicarakannya dengan badan legislatif yang sudah melalui proses pembahasan," tegasnya

Denny menjabarkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan kekerasan terhadap perempuan terus naik setiap tahun. Pada 2017 tercatat sebanyak 348.446 kasus, melonjak jauh dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 259.150 kasus.

Data Pemprov Jawa Tengah lanjutnya, juga menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak saat ini sudah termasuk darurat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah mengungkap tingkat kekerasan terhadap anak tahun ini masih tinggi. Bahkan pada periode Januari 2018 sampai pertengahan Juli, mayoritas kasus pelecehan seksual masih sering terjadi.

"Pada 2017 telah mencapai 1.337 kasus, pada tahun 2018 hingga Juli terdapat 424 kasus," sambungnya.

Melihat kondisi itu menurut Denny, Jateng termasuk masih dalam fase darurat kekerasan seksual.Sehingga, harus ada crash program dari pihak Pemprov Jateng mengatasi persoalan ini, LBH ansor Jawa Tengah mendukung setiap upaya pemerintah mengurangi angka kekerasan seksual ini. (Red: Abdullah Alawi)

Tags:
Bagikan:
Kamis 10 Januari 2019 19:31 WIB
NU Harus Memperkuat Diri dalam Kebangsaan dan Aswaja
NU Harus Memperkuat Diri dalam Kebangsaan dan Aswaja
Serang, NU Online
Dalam paham Ahlusunnah wal Jamaah, rukun agama menjadi pedoman untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rukun agama tersebut yakni iman, islam, dan ihsan. Konsep itu menunjukan bahwa meskipun Indonesia menggunakan sistem demokrasi, namun posisi agamalah yang menimbangnya. 

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Serang, Banten, KH Matin Syarkowi saat berbincang dengan NU Online di kediamannya di Pondok Pesantren Al-Fhataniyah, Tengkele, Kota Serang, Rabu (9/12) sore. 

Ia menjelaskan, bagi Nahdlatul Ulama tidak ada yang harus dipersoalkan lagi sistem kenegaraan yang dianut Indonesia. Terpenting, ujar dia, masyarakat mendapat jaminan ketenangan dalam melakukan amalan-amalan yang diperintahkan agama Islam yakni ibadah. 

"NU itu harga mati dengan Pancasila dan ini pandangan agama; bagaimana negara ditimbang dari agama," ujarnya. 

Di usia yang hampir mencapai 100 tahun, Nahdlatul Ulama, kata Kiai Matin, harus memperkuat ruh NU yaitu nilai nilai Ahlusunnah wal-Jamaah yang telah dibangun oleh para pendiri dan Kiai NU. 

Selanjutnya, harapan dia sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, harus terus memperkuat posisinya sebagai organisasi sosial, organisasi ekonomi kemasyarakatan, ekonomi politik kebangsaan dengan melakukan rekonstruksi manajemen organisasi.

"Satu abad NU buat saya, itu usia yang sangat tua dan semakin matang. Yang jelas, apa harapannya, pertama menjaga ruh NU. Ruh ini yang harus diperkuat oleh kita dalam konteks kebangsaan dan keaswajaan," tuturnya. (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)

Kamis 10 Januari 2019 13:8 WIB
Pemilu Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Terapkan e-Voting
Pemilu Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Terapkan e-Voting
Probolinggo, NU Online
Pemungutan suara untuk memilih presiden, gubernur dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Kabupaten Probolinggo, Rabu (9/1) sudah berbasis elektronik alias e-voting.

Untuk menggunakan hak pilihnya, setiap mahasiswa cukup membawa identitas mahasiswa berupa kartu tanda mahasiswa (KTM) atau Kartu Rencana Semester (KRS) atau keterangan aktif kuliah ke tempat pemungutan suara (TPS). TPS disiapkan di setiap fakultas.

Meliputi Fakultas Agama Islam (FAI), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Kesehatan (FK) dan Fakultas Sosial-Humaniora (Soshum).

Di TPS, mahasiswa check in identitas mahasiswa. Kemudian memilih pasangan calon presiden, gubernur maupun DPM di perangkat komputer/laptop yang sudah disiapkan komisi pemilihan umum (KPU) mahasiswa UNUJA Paiton.

Ketua KPU UNUJA Probolinggo Izzat Abdi mengatakan penerapan e-voting membuat pemungutan suara dalam pemilu lebih efisien. Selain prosesnya lebih cepat, e-voting juga lebih ekonomis dibandingkan dengan pemilu berbasis kertas.

"Pada pemilu berbasis kertas, kami masih harus mencetak tiga surat suara sekaligus, yaitu surat suara pemilihan presiden, surat suara pemilihan gubernur dan surat suara pemilihan DPM sekaligus," katanya.

Izzat Abdi menyatakan, perangkat e-voting pemilu mahasiswa ini disiapkan oleh Pangkalan Data dan Sistem Informasi (PDSI) UNUJA Probolinggo. "Dengan e-voting, pukul 17.00 WIB hasil pemilu sudah bisa diketahui. Meskipun pengumumannya baru dilakukan dua hari kemudian," jelasnya.

Wakil Rektor III UNUJA Noer Fadli Hidayat mengatakan, pemilu mahasiswa dilakukan sebagai wadah pendidikan demokrasi mahasiswa.

"Kami sangat mengapresiasi penerapan e-voting karena selain efisien, juga lebih akurat dan bersih," katanya. (Syamsul Akbar/Abdullah Alawi)

Kamis 10 Januari 2019 8:0 WIB
Penggunaaan Pengeras Suara Jadi Bahasan Bahtsul Masail NU Jatim
Penggunaaan Pengeras Suara Jadi Bahasan Bahtsul Masail NU Jatim
Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Jawa Timur akan menyelenggarakan pertemuan rutin.  Kegiatan akan diselenggarakan di Pondok Pesantren al-Falah, Madiun pada Sabtu hingga Ahad (12-13/1).

Salah satu masalah yang akan menjadi perbincangan adalah terkait pembatasan pengeras suara di masjid dan mushalla yang menjadi polemik. “Ya, terkait masalah ini akan dibahas di komisi c yakni komisi qanuniyah atau perundangan,” kata KH Ahmad Asyhar Shofyan, Kamis (10/1).

Menurut Ketua PW LBM NU Jatim ini, mengingatkan bahwa tahun 1978 pemerintah sudah mengeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang tertuang pada Nomor Kep/D/101/1978 tentang penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan mushalla. 

“Dalam surat yang ditandatangani Kafrawi, Dirjen Bimas Islam saat itu, terdapat sejumlah aturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, atau mushalla,” jelasnya.

Secara rinci Kiai Asyhar menjelaskan bahwa aturan tersebut mengatur sejumlah hal. Yakni penggunaan pengeras suara dilakukan yang orang terampil dan bukan yang mencoba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan antipati atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid, langgar, atau mushalla. 

“Di aturan itu disebutkan bahwa pengguna pengeras suara yakni muadzin, imam salat, pembaca al-Qur’an, dan sejenisnya hendaknya memiliki suara fasih, merdu, enak tidak cempreng, sumbang, atau terlalu kecil,” jelasnya. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu masjid dan bahkan jauh daripada menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar selain menjengkelkan, lanjutnya.

“Dari masalah yang masuk tersebut, pertanyaan yang mengemuka adalah adakah batasan aturan secara fiqhi dalam mengeraskan suara adzan dan semisalnya.  baik  dalam lingkungan yang homogen ataupun heterogen,” kata Ustadz Ahmad Muntaha.

Juga dalam konsep Islam, bolehkah pemerintah mengintervensi aturan teknis ibadah masyarakatnya semisal adzan, shalat Jumat, shalat ied dan sebagainya. “Bila boleh, bagaimana batasannya,” ungkap Sekretaris PW LBM NU Jatim tersebut.

Di ujung bahtsul masail  tersebut nantinya, Ustadz Muntaha mengemukakan bahwa juga akan dibahas seputar kesunnahan meninggikan suara. “Termasuk bagaimana bila suara tersebut menjangkau ke tempat jauh menjadi gugur dengan aturan pemerintah untuk membatasi volumenya,” tandasnya.

Bahtsul masail tersebut akan juga membahas sejumlah persoalan yang berasal dari usulan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Baik yang berhubungan dengan persoalan maudluiyah maupun waqiiyah. (Ibnu Nawawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG