IMG-LOGO
Fragmen

Gus Dur dan Ustadz Betawi yang Nyentrik

Jumat 11 Januari 2019 1:30 WIB
Bagikan:
Gus Dur dan Ustadz Betawi yang Nyentrik
(Foto: @pinterest)
Banyak segi perihal kehidupan masyarakat Muslim tidak luput dari amatan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Aspek pendidikan Islam dan corak penyampaian pesan agama di tengah masyarakat Jakarta yang sedang bergerak tidak termasuk pengecualian dalam hal ini.

Pengamatan itu dituangkan oleh Gus Dur melalui artikel berjudul Ustadz yang Hidup dalam Dua Dunia. Pada artikel yang dimuat di Majalah Tempo pada tahun 1981 M Gus Dur mengangkat sikap hidup dan strategi Ustadz Razak Khaidir dalam membangun kemandirian masyarakat Betawi.

Artikel yang berjudul Ustadz yang Hidup dalam Dua Dunia merupakan salah satu dari 26 kolom Gus Dur yang mengangkat “kejeniusan” para kiai. Artikel ini dapat ditemukan dalam Buku Kiai Nyentrik Membela Pemerintah terbitan LKiS pada 1997 M. Cetakan kesepuluh buku ini jatuh pada 2010 M.

Gus Dur mengawali artkelnya dengan apresiasi atas Ustadz Razak Khaidir dari Tegalparang Mampang, Jakarta Selatan. Bagi Gus Dur, pandangan dan pilihan hidup Ustadz Razak yang sanggup mengharmonisasi dua dunia sekaligus tanpa naif dan munafik cukup unik.

Dua dunia keseharian Ustadz Razak Khaidir itu adalah hidup mewah "materialis" di satu sisi dan hidup agamis yang serba berisi moral di sisi lain. 

“Hidup dalam dua dunia umumnya memiliki konotasi yang tidak baik; ada yang disembunyikan dari dunia yang satu terhadap dunia yang lain. Bagaikan beristri lebih dari satu: kepada istri tua tidak mau mengaku datang dari rumah istri kedua, begitu juga sebaliknya,” (Gus Dur, 2010: 73).

Namun demikian, konotasi yang tidak baik , kata “pendekar” dari Ciganjur ini, tidak dapat dipukul rata pada semua kasus. Konotasi itu bukan kaidah umum yang mesti benar pada semua bentuk praktik partikular kehidupan. Ustadz Razak Khaidir telah membuktikannya.

Ustadz Razak Khaidir mencoba keluar dari dua pandangan ekstrem sekaligus. Ia menghindari cara pandang materialis absolut yang menempatkan materi sebagai ukuran segalanya sehingga melupakan akhirat dan mengejar segala yang berbentuk duniawi dan gemerapan dengan menabrak nila-nilai agama, norma sosial, dan kemanusiaan di satu pihak. Tetapi ia juga menjauhi cara pandang asketisisme naif yang memilih kehidupan ukhrawi dengan sama sekali mengabaikan semua kebutuhan dan kesempurnaan duniawi.

“Menarik sekali untuk dikaji lebih jauh pandangan seperti ini: membedakan hidup di dunia dari hidup di akhirat, tapi meletakkan keduanya dalam jalur dan kadar yang sama. ‘Ada persambungan di antara keduanya,’ kata sang ustadz. Kesinambungan, kata favoritnya. Kontinuitas, kata kamus antropologi. Alhasil ‘manunggalnya’ dunia dan akhirat,” (Gus Dur, 2010: 77).

Ustadz Razak Khaidir saat mengaji di Ciganjur menyampaikan, dunia tidak lain adalah persiapan bagi kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat sangat bergantung pada kualitas hidup di dunia. Kalau bodoh, melarat dan terbelakang, tidak banyak yang dapat diperbuat di dunia untuk kehidupan akhirat.

“Kalau tidak kuat ekonominya, tidak mungkin kuat menunaikan ibadah haji. Padahal ibadah haji adalah persiapan lebih sempurna lagi untuk kepentingan kehidupan akhirat itu. Kehidupan bahagia di akhirat berkaitan erat dengan kebahagiaan hidup di dunia pula, karena kebahagiaan dunia adalah bagian dari kehidupan akhirat,” (Gus Dur, 2010: 76-77).

Ustadz Razak Khaidir sebagai orang beragama memiliki logikanya sendiri dalam menghadapi dunia modern Jakarta sebagai kota metropolitan di mana materi menjadi ukuran hidup. Baginya, perbaikan mutu hidup di dunia sebagai sarana untuk beramal merupakan jalan hidup seorang Muslim kota untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak.


Ustadz Razak sendiri memilih hidup kecukupan di dunia daripada hidup “bodoh, melarat, dan terbelakang.” Jalan hidupnya cukup baik. Rumah cukup besar. Mobilnya Corona keluaran mutakhir, dan setelan khas “trade mark”-nya yaitu jas putih dan sorban putih untuk mengisi pengajian di samping aktivitasnya sebagai dosen IKIP (UNJ sekarang ini).

“Kini sudah keren idupnye, kalau meminjam istilah orang Betawi,” (Gus Dur, 2010: 75).

Ia menapaki perjalanan pendidikan standar anak Betawi saat itu, yaitu mengaji Al-Qur’an di langgar kecil, sekolah agama, kemudian berakhir dengan menngaji di tanah Arab. Ia awalnya bermukim di Makkah selama bertahun-tahun lalu melanjutkan pendidikan di Mesir hingga tiba di Tanah Air pada 1967 M.

Ustadz Razak Khaidir memiliki pandangan berbeda dari ustadz kebanyakan yang masih saja mempersoalkan masalah konvensional yaitu persoalan judi, resistensi atas rambut gondrong, dan ngotot mempertahankan status quo suasana moral lama.

“Maka ustadz yang juga guru kite ini justru membawakan pesan-pesan yang memandang jauh ke depan. Ia mempersoalkan beberapa masalah yang sebenarnya cukup mendasar dan disampaikannya dengan gaya orang Betawi pula–gaya santri yang khas dan penuh ilustrasi kejadian sehari-hari yang diselingi dengan rangkaian ‘dalil’ berupa ayat Al-Qur’an, hadits nabi, dan hikmah dari para ulama terdahulu,” (Gus Dur, 2010: 75).

Bagi Gus Dur, pandangan Ustadz Razak ini merupakan sebuah gagasan terobosan di zamannya sekaligus sikap hidup yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan kalangan masyarakat tradisionalis yang berada di dalam pusaran arus modernisasi–pembangunan, dan geliat metropolitan Jakarta.

Hidup beragama di tengah suasana modern perkotaan serba sulit. Masyarakat mesti dihadapkan pada empat pilihan. Arus modernisasi, pada alam pikiran Ustadz Razak Khaidir, jelas tidak dapat dibendung, terlebih lagi percepatan yang dilakukan di Jakarta sebagai kota metropolitan.

Sikap resisten menjadi percuma karena arus yang begitu kuat. Tetapi sikap mengalah pasrah sebagai penonton pasif adalah pilihan terburuk. Pilihan untuk terseret arus dalam gemerlapan dan saling berkejaran demi materi semata yang artinya mengabaikan nilai agama, norma sosial, dan kemanusiaan tidak mungkin bagi masyarakat Betawi karena agama menjadi taruhannya. Sikap strategisnya adalah negosiasi terhadap keduniaan dan modernitas.

“Bukankah cukup baik untuk hidup di dunia seperti yang dilakukan Ustadz Razak ini, bukan? Mengapa kita masih berkeras juga untuk terlalu memisahkan keduanya? Mengapa harus dipertentangkan, padahal saling melengkapi? Mengapa takut dituduh Calvinis, kalau semuanya bersumber dari ajaran agama sendiri (Islam)?” (Gus Dur, 2010: 77).

Calvin atau Yohanes Calvin adalah seorang teolog Kristen terkemuka asal Prancis di era Reformasi Protestan. Ia hidup dalam rentang 1509 M-1564 M. Calvin adalah peletak dasar Calivinisme yang berpengaruh atas perkembangan kapitalisme di Eropa pada abad ke-17 M. Calvin memaknai kerja keras manusia dan memberikan arti bagi materi yang profan sebagai bentuk “ibadah” kepada tuhan.

Adapun hal yang membuat Ustadz Razak Khaidir tampak menarik bagi Gus Dur adalah cara penyampaian terobosan gagasannya yang senyap (silent) tanpa bikin ribut-ribut. Penyampaiannya dilakukan dengan cara yang elegan yang tidak membuat geger dan marah para kiai sepuh.

Apalagi umat Islam zaman sekarang yang gampang marah. Dengan cara demikian, ustadz Betawi yang nyentrik ini dapat menghindari polemik yang kontraproduktif. Asal pesan substansinya sampai tanpa perlu ribut-ribut.

“Pendapat (Ustadz Razak) sendiri hanya dikemukakan sebagai tambahan atas pendapat ulama kuno–sama sekali tidak menyanggah atau menyangkal. Tidak heranlah jika sedikit sekali terjadi penolakan atau kehebohan di sekitar pernyataannya,” (Gus Dur, 2010: 75).

Sebagai contoh, kata Gus Dur, adalah perkara haji. Kecukupan ekonomi sebagai syarat berangkat haji–oleh Ustadz Razak–dikaitkan dengan hikayat Syekh Ibnul Mubarak yang memimpin rombongan “travel” haji dari negerinya.

Di tengah jalan rombongan ini bertemu dengan seorang perempuan melarat yang menyuapi daging bangkai ke mulut anaknya karena terpaksa. Ibnul Mubarak kemudian menyerahkan semua perbekalan rombongan “travel” hajinya kepada perempuan melarat tersebut dan mereka memutuskan kembali pulang kampung.

“’Tidak wajib haji,’ katanya, ‘selagi masih ada yang melarat.’ Ucapan ahli hadits itu dikiaskan oleh ustadz kita ini pada lebih wajibnya memelihara lembaga pendidikan (yang akan menghilangkan kemelaratan) daripada kewajiban berhaji dua kali dan seterusnya,” (Gus Dur, 2010: 76).


Alhafiz Kurniawan
Tags:
Bagikan:
Selasa 8 Januari 2019 17:15 WIB
Saat KH Saifuddin Zuhri Menolak Pemberian Pangkat Militer
Saat KH Saifuddin Zuhri Menolak Pemberian Pangkat Militer
KH Saifuddin Zuhri (Dok. Perpustakaan PBNU)
Membaca sejarah pergerakan nasional Indonesia secara umum, khususnya yang terkait perjuangan pesantren, santri, para kiai, dan Nahdlatul Ulama, KH Saifuddin Zuhri (1919-1986) merupakan sosok yang dapat menjadi rujukan otoritatif. Bukan hanya dari catatan-catatan apik dirinya soal perjalanan sejarah Indonesia dan pesantren, tetapi karena Kiai Saifuddin Zuhri juga ikut berjuang secara fisik.

Rekam sejarah pergerakan nasional dicatat dan ditulis dengan baik oleh Kiai Saifuddin Zuhri. Lintasan sejarah tersebut dapat dibaca dari karyanya Guruku Orang-orang dari Pesantren, buku memoar tebalnya berjudul Berangkat dari Pesantren, serta karya-karya lainnya. Dari historiografi atau tulisan sejarah Kiai Saifuddin Zuhri, sejarah tidak hanya berisi narasi-narasi pokok (core), tetapi juga catatan-catatan pinggiran yang penting diketahui sebagai faktor penentu terjadinya narasi core sejarah tersebut.

Pria kelahiran Sokaraja, Banyumas pada 1 Okrober 1919 itu merupakan sosok yang terbilang lengkap. Ia seorang ulama, perjuang kemerdekaan, wartawan, politikus, dan birokrat. Semua perannya itu ia lakukan demi bangsa dan negara. Di dalam tubuh NU, ia bersama KH Wahid Hasyim mengembangkan jaringan NU di berbagai daerah.

Dalam catatan Munawir Aziz (Pahlawan Santri: Tulang Punggung Pergerakan Nasional, 2016), Kiai Saifuddin Zuhri sebagai pejuang kemerdekaan melawan kolonial pernah menjadi target operasi intelijen Belanda. Dia dianggap buron sejak 21 Desember 1948. Bersama anak dan istrinya yang sedang hamil tua, ia menyusuri tebing curam dan licin selama beberapa bulan dengan melewati lebih dari 22 desa sebagai tempat perlindungan dari kejaran tentara Belanda.

Perjuangan militer ia lakukan ketika mengomando Laskar Hizbullah (laskar militer santri) yang kerap berbarengan dengan pasukan pimpinan Jenderal Soedirman. Seperti para gurunya di pesantren yang tak kalah besarnya dalam perjuangan memerdekakan bangsa, Kiai Saifuddin Zuhri tidak mau terbuai dengan tawaran jabatan militer oleh pemerintah.

Dalam buku karyanya Berangkat dari Pesantren (LKiS, 2013), Kiai Saifuddin Zuhri pernah didatangi utusan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin untuk menawarkan jabatan militer. Dari utusan tersebut, Kiai Saifuddin Zuhri diberitahu bahwa dirinya telah diangkat menjadi opsir Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Letnan Kolonel (Letkol). Namun, ia memilih untuk tidak menerima tawaran tersebut. Berikut pernyataannya:

“Suatu hari datang kepadaku utusan Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin. Kedatangannya memberitahukan kepadaku bahwa aku telah diangkat menjadi opsir TNI dengan pangkat letnan kolonel. Ia datang dengan membawa tanda pangkat sekalian bendera kecil yang lazim dipasang di mulut mobil. Aku pikir, ini suatu cara yang meninabobokan saja. Dan lagi, buat apa bendera kecil tanda kepangkatanku, padahal aku tidak mempunyai mobil. Siapa yang memikirkan mobil di zaman penuh perjuangan itu? Aku katakan kepada utusan itu bahwa kedatangannya aku hormati, tetapi aku tidak bisa menerima kepangkatanku sebagai letnan kolonel. Lebih baik, aku tetap di dalam Hizbullah, menyertai rakyat mempertahankan Republik yang amat kucintai ini, dari ancaman musuh. Kita jangan amat percaya kepada Belanda, dengan persetujuan Renville-nya. Itu Cuma politik melucuti kekuatan Republik saja. Tanda pangkat aku kembalikan. Tetapi ia menolak, biarlah di tanganku saja, katanya. Begitu dia pulang, tanda pangkat aku buang ke sungai. Pikirku, di zaman begini, siapa yang mementingkan pangkat? Perjuangan masih panjang dan situasi belum menentu.”

Kiai Saifuddin Zuhri merupakan satu dari ribuan santri dan kiai dari kalangan pesantren yang berjuang keras untuk kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa memikirkan jabatan dan pangkat atau perkara dunia lainnya. Hal ini menunjukkan sikap wara’ dan tawadhu’ terhadap perkara duniawi atas perjuangan mewujudkan kemaslahatan orang banyak yang diajarkan oleh para gurunya di pesantren. (Fathoni)
Selasa 8 Januari 2019 1:45 WIB
Hubungan Baik Gus Dur dan Kiai Betawi
Hubungan Baik Gus Dur dan Kiai Betawi
(Foto: Gus Dur bersama KH Abdurrahman Nawi, Habib Husein bin Ali Al-Aththas, dan Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf)
Gus Dur atau KH Abdurrahman bin KH Abdul Wahid memiliki kedekatan tersendiri dengan para kiai di Jakarta. Dari cerita 26 kiai yang diperkenalkan Gus Dur melalui kolom-kolomnya di pelbagai media dalam rentang 1979 M-1996 M, tiga di antaranya adalah kiai-kiai Betawi.

Kedekatan khusus Gus Dur bukan karena dilatarbelakangi oleh sekadar sesama tokoh NU, tetapi karena mereka adalah pemuka agama Islam yang dibesarkan dalam lingkungan tradisionalisme Islam. Selain Kiai Abdurrazaq Makmun dan Kiai Abduurazak Haidir yang jelas tokoh NU, Gus Dur juga menulis KH Abdullah Syafi’i yang berafiliasi politik ke Masyumi.

Gejala ini sejalan dengan analisis M Sobary dalam pengantar buku KHM Syafi’i Hadzami: Sumur yang Tak Pernah Kering karya Ali Yahya, yang menyebut pandangan yang terlanjur mapan perihal pembagian kelompok tradisionalis dan kelompok modernis yang segera menempatkan Islam Betawi sebagai bagian dari kelompok tradisionalis.

“Analisis itu dengan sendirinya juga cepat menempatkan kaum tradisionalis ke dalam kubu NU, padahal warna-warni tradisionalis itu lebih luas lagi. Banyak kalangan yang bisa dikategorikan sebagai tradisionalis meskipun tak ada hubungan dengan NU; termasuk ketika NU berdiri sebagai partai politik,” (Ali Yahya, 2012: 10).

Adapun 26 kolom yang mengangkat "rasionalitas” kiai ini kemudian dikumpulkan oleh LKiS pada 1997 M dengan Judul Kiai Nyentrik Membela Pemerintah. Cetakan kesepuluh buku ini jatuh pada 2010 M. Buku saku ini diberi pengantar oleh M Sobary yang juga pernah melakukan riset antropologis terhadap masyarakat Betawi pinggiran di bilangan Ciater Serpong pada 1986 M yang dibukukan dalam Fenomena Dukun dalam Budaya Kita terbitan Pustaka Firdaus.

Gus Dur memang memiliki kedekatan khusus. Namun demikian Gus Dur berjarak dengan mereka sehingga memungkinkannya menangkap bagaimana kecerdasan dan kebijaksanaan tiga kiai Betawi itu dalam mengatasi masalah sosial metropolitan yang tentu cukup unik dan kompleks di antara masalah umat yang dihadapi para kiai di belahan dunia lainnya.

Dalam artikel Kiai Razaq yang Terbakar yang dimuat Tempo pada 1980 M, Gus Dur menceritakan KH Abdurrazaq Makmun (Kiai Razaq) dari Mampang Prapatan yang menjadi basis NU pada tahun 1950an.

Kiai Razaq adalah seorang ahli dalam bidang fiqih yang kealimannya diakui oleh Rais Aam PBNU 1971-1980 KH Bisri Syansuri “sebagai salah satu dari sedikit ulama Betawi yang mengerti hukum agama secara mendalam,” (Gus Dur, 2010: 29). Namun keahlian Kiai Razaq di bidang fiqih hanya tampak dalam forum terbatas bahtsul masail pada Muktamar dan Munas NU.

Sikap para kiai NU zaman dulu seperti Kiai Razaq mesti berbeda dengan tren kebanyakan ustadz sekarang ini. Apalagi dengan keahlian fiqih luar biasa, kebanyakan dengan pemahaman “sedikit” fiqih, hafal beberapa ayat dan hadits sudah banyak mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan modernitas.

Adapun Kiai Razaq di luar forum musyawarah NU itu hanya menyampaikan tema tunggal selama 10 tahun terakhir (1970-1980 M), yaitu anjuran untuk mempelajari ilmu agama yang disebut “mencari ilmu” dengan sedikit ayat Al-Quran dan hadits.

Menurut Gus Dur, Kiai Razaq memiliki rasionalitasnya sendiri untuk membawa umat Islam di Jakarta dalam menghadapi modernitas. Kiai Razaq memandang ilmu agama sebagai kekuatan umat dalam menyeleksi tradisi di tengah pergolakan dunia modern yang sangat tampak di Jakarta.

Kiai Razaq tidak resisten terhadap modernitas karena modernitas akan menjadi jinak ketika masih ada pemuka agama dengan pengetahuan Islam secara mendalam.

“Pantaslah kalau ia tidak begitu melihat ancaman proses modernisasi. Selama masih ada ulama yang berpengetahuan agama secara mendalam yang akan memimpin umat melakukan proses penyaringan atas jalannya modernisasi itu sendiri, kita tidak perlu histeris atau panik,” (Gus Dur, 2010: 30).

Di luar dugaan umat dikejutkan oleh pergantian tema tunggal ceramah sepuluh tahun terakhir Kiai Razaq dari “Mencari ilmu” ke transmigrasi. “Transmigrasi? Dari kiai tradisional ini? Dari mana ia peroleh gagasan itu? Apakah yang mendorongnya berbicara semangat tentang transmigrasi?” (Gus Dur, 2010: 30).

Gus Dur menilai gagasan transmigrasi tidak terpisah dari tema tunggal ceramah sepuluh tahun terakhir Kiai Razaq. Gagasan transmigrasi itu lahir dari renungan alam batin Kiai Razaq yang melihat transmigrasi sebagai penunjang kewajiban “Mencari ilmu”. Kiai Razaq gerah. Ia memutuskan untuk kampanye transmigrasi.

Transmigrasi menjadi wajib karena “mencari ilmu” juga wajib sesuai nalar kaidah fiqih. Bagi Kiai Razaq, transmigrasi adalah jalan alternatif untuk melakukan perbaikan sosial ekonomi umat Islam di Jakarta untuk menunjang kemunculan kelak ulama yang berpengetahuan mendalam.

“’Ane udah bentuk suatu yayasan untuk membantu pemerintah dalam soal transmigrasi,’ ujarnya dalam gaya khas Betawi pada sebuah penataran muballigh bulan puasa yang lalu. ‘Sayang nggak inget namenye. Maklum, panjang banget namenye,’” (Gus Dur, 2010: 32).

Gus Dur menangkap dengan baik gagasan visioner Kiai Razaq yang 20 tahun kemudian dapat dibuktikan kebenarannya. Kecuali itu, Gus Dur menyempatkan diri untuk mengutip gagasan substansial transmigrasi Kiai Razaq ketimbang nama programnya yang “panjang banget.”

Gus Dur menggambarkan tertawa para hadirin pelatihan karena pernyataan terakhir Kiai Razaq karena lupa dengan nama yayasan yang dibuatnya sendiri.

Ente semua jangan ketawa dulu. Pikir mateng-mateng pesan ane ini. Diskusiin biar lame. Tanggung deh ente semue nanti bakal kebakar dari gue sekarang… Dua puluh taon lagi tanggung deh ente semua bakal bilang Kiai Razaq orangnye jempol. Sekarang sih belum ketahuan!” (Gus Dur, 2010: 32-33).

KH Abdurrazaq Makmun adalah "golongan" Tegalparang, Mampang-Kuningan, Jakarta Selatan. Ia adalah cucu Guru Mughni Kuningan yang sempat mengenyam pendidikan "mukim" di Mekkah. Ia pernah menjadi Rais Syuriyah PBNU dan menjadi salah satu perwakilan kiai Jakarta yang menghadiri musyawarah NU ketika Hadlratussyekh Hasyim Asyari masih hidup.

Kediamannya menjadi pusat gerakan NU di Jakarta era Orde Lama yang biasa disinggahi KH Abdul Wahid Hasyim (ayah Gus Dur) dan KH Abdul Wahab Hasbullah ketika mereka di Jakarta.


Alhafiz Kurniawan
Sabtu 5 Januari 2019 15:15 WIB
Pandangan KH Wahab Chasbullah soal Hukum Potong Tangan
Pandangan KH Wahab Chasbullah soal Hukum Potong Tangan
Dalam lintas sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan, pemerintahan Indonesia pernah mengalami berbagai perubahan bentuk. Pada 1945-1949 menggunakan sistem presidensial, 1949-1950 berbentuk parlemen semu, 1950-1959 berbentuk parlementer, kemudian dari 1959 hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan sistem presidensial.

Pada rentang 1956-1959 perwujudan pemerintahan parlementer yaitu dengan membentuk Majelis Konstituante. Pada masa ini terjadi perdebatan alot antara tiga faksi (kubu) terkait dengan unsur yang ingin dijadikan sebagai dasar negara.

Pertama ialah Faksi Pancasila yang sama sekali piagama Jakarta dalam dasar negara. Kedua Faksi Islam (NU termasuk di kubu ini) yang menginginkan piagam Jakarta tidak dihilangkan secara serta merta, dan kubu ekonomi sosialis demokrasi yang menginginkan dasara negara sosialis.

Bahkan di tubuh faksi Islam secara formal menginginkan Islam menjadi dasar negara. Meskipun NU ada di kubu ini, organisasi para kiai tersebut tidak ingin Islam secara partikular dijadikan dasar negara. Hal itu justru menyempitkan nilai-nilai ajaran Islam, karena posisi agama di atas dasar negara. Maka dari itu, sudah selayaknya Islam menjiwai dasar negara.

Keinginan kubu sekuler yang ada di faksi Pancasila (PNI, PKI, Republik Proklamasi, PSI, Parkindo, dan lain-lain) hanya menginginkan Pancasila tanpa dijiwai oleh nilai-nilai Islam dalam Piagam Jakarta, inilah yang ditolak NU. Sedangkan NU sendiri tidak menolak Pancasila dan UUD 1945 jika tetap dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam yang termaktub dalam Piagam Jakarta.

Dewan Konstituante telah melakukan sidang pleno tiga kali pada tahun 1957 dari tujuh sidang pleno dalam rentang 1956-1959. Pada sidang pleno 3 Desember 1957, KH Abdul Wahab Chasbullah dari NU memberikan pidato yang berjudul Pancasila dan Demokrasi dalam Sistem Islam. (Lihat Abdul Mun’im DZ, KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara, 2014)

Dalam pidatonya itu, Kiai Wahab panjang lebar memberikan pemahaman terkait elaborasi nilai-nilai Islam dengan Pancasila dan demokrasi yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Negara berdasar ketuhanan memang telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Namun bagi NU, ketuhanan yang diwujudkan oleh umat Islam dengan menjalankan syariat juga patut diakomodasi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Tetapi, perlu ditegaskan bukan berarti NU mendorong formalisasi syariat ke dalam sistem negara, namun praktik-praktik hukum Islam juga penting diakomodasi ke dalam Undang-undang. Perkara Undang-undang ini berarti harus melalui musyawarah mufakat di Parlemen yang keputusannya diserahkan sepenuhnya berdasarkan pemahaman dan kesepakatan bersama.

Hal ini berarti tidak semua hukum yang diatur dalam syariat bisa serta merta dipraktikkan dalam kehidupan bernegara, seperti hukum potong tangan. Karena harus melalui kesepakatan di parlemen dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharat-nya.

Dalam pidatonya, Kiai Wahab Chasbullah mengatakan: “...bahwa hukum potong tangan atau sesamanya yang selalu dibuat momok oleh penjajahan, dibuat memedi supaya umat Islam takut pada Islam, ini saya jelaskan sedikit bahwa hukum potong tangan itu tidak lantas potong-potong saja, tetapi lebih dahulu dipertimbangkan, dipotong tidaknya dilihat dari sudut baik-buruknya, sedangkan yang menentukan baik-buruknya ialah Parlemennya.

Karena itu, sekali pun sekarang sudah dimufakati seorang pencuri dicemplungkan dalam sumur dan Parlemennya juga memutuskan begitu, ya dicemplungkan saja. Jadi, potong tangan itu bilamana belum menjadi putusan dengan mempertimbangkan baik-buruknya, tidak akan dilakukan, jadi tidak usah khawatir.” (Abdul Mun’im DZ, KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara, 2014: 29)

Islam secara substansi dalam Undang-undang negara hingga saat ini merupakan hasil pemikiran para kiai pesantren yang tergabung di dalam NU. NU tidak sepakat menerapkan secara formal Piagam Jakarta ke dalam dasar negara di sidang pleno Majelis Konstituante, seperti yang dikehendaki kelompok Islam lain seperti Masyumi, PSII, Perti, dan lain-lain. Maka jalan tengahnya adalah Piagam Jakarta menjadi jiwa dan semangat UUD 1945.

Jalan tengah yang diberikan oleh NU disambut baik oleh Presiden Soekarno yang atas usul Jenderal Abdul Haris Nasution bahwa negara harus kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. Sebab itu, harus dilakukan Dekrit Presiden secara konstitusional. Resistensi terhadap kelompok Islam tidak terjadi ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 karena dasar negara telah dijiwai oleh Piagam Jakarta atas jalan tengah yang diberikan oleh NU.

Dalam hal ini, NU berhasil memberikan pemahaman Islam secara substansial dalam sistem berbangsa dan bernegara, bukan Islam partikular yang menginginkan formalisasi Islam ke dalam sistem bernegara. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG