IMG-LOGO
Nasional

GP Ansor Dorong Pemerintah Revisi UU untuk Tindak ASN Radikal dan Pro Khilafah

Sabtu 12 Januari 2019 9:15 WIB
Bagikan:
GP Ansor Dorong Pemerintah Revisi UU untuk Tindak ASN Radikal dan Pro Khilafah
GP Ansor bertemu Jokowi. (Foto: istimewa)
Jakarta, NU Online
Ditemukan sejumlah fakta bahwa tidak sedikit oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji negara tetapi mendukung pendirian daulah Islamiyah atau khilafah menjadi perhatian serius Gerakan Pemuda Ansor saat menemui Presiden Joko Widodo, Jumat (11/1) di Istana Negara Jakarta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor H Yaqut Cholil Qoumas didampingi beberapa pengurus dan Ketua PW GP Ansor seluruh Indonesia menegaskan persoalan tersebut langsung kepada Presiden Jokowi yang juga didampingi Mensesneg Praktikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

GP Ansor mendorong dan meminta Presiden Jokowi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara. Revisi diperlukan agar ASN yang menganut paham radikal dan pro khilafah bisa langsung dipecat.

"Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara merevisi UU ASN agar memberi ruang gerak yang cukup bagi pemerintah untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah," kata Gus Yaqut kepada wartawan usai bertemu Presiden Jokowi. 

Pasalanya menurut Gus Yaqut, UU ASN yang ada saat ini tak memungkinkan bagi pemerintah untuk menindak tegas para ASN yang radikal dan pro khilafah. Padahal, menurut GP Ansor, ASN yang radikal dan pro khilafah ini banyak ditemukan di berbagai instansi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara.

"Sudah banyak kelompok pengusung khilafah yang ingin negara lain selain Indonesia masuk ke sana (institusi pemerintahan). Pejabat teras di BUMN juga banyak. Kami sampaikan ke presiden dan kami minta ketegasan presiden untuk menindak orang-orang itu," tegasnya.

Gus Yaqut tidak menjelaskan lebih lanjut kelompok-kelompok dan pejabat-pejabat yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah agar bangsa dan negara ini terlindungi dari kelompok-kelompok radikal dan pro khilafah. Terlebih mereka adalah pegawai di pemerintahan.

Gus Yaqut menerangkan, Presiden Jokowi menyambut baik usul GP Ansor untuk merevisi UU ASN ini. Bahkan Presiden berjanji akan segera merealisasikannya.

"Ya, Presiden menjanjikan nanti akan segera direvisi. Karena ini sangat krusial ya. Mereka makan dari negara, tetapi mereka merongrong negara," pungkasnya. (Red: Fathoni)
Bagikan:
Sabtu 12 Januari 2019 22:30 WIB
Ali Masykur Musa: Kader ISNU Siap Kelola Dana APBN
Ali Masykur Musa: Kader ISNU Siap Kelola Dana APBN
Blitar, NU Online
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) H Ali Masykur Musa mengingatkan ada sejumlah hal yang harus menjadi prioritas perhatian pengurus di daerah. Penegasan disampaikan saat melantik Pengurus Cabang ISNU Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

“Di antaranya adalah meningkatkan  pemahaman tentang Aswaja,” katanya, Sabtu (12/1). Karena itu, menurutnya orang NU itu harus STMJ atau shalawat, tahlilan, manakiban dan jiarah.

Yang kedua menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, prioritas kedua adalah menjamiyahkan jamaah. Sebab orang NU selama ini hanya menjadi obyek, dipermainkan politik praktis, dan kepentingan partisan.

"Maka peningkatan pemahaman tentang manajemen organisasi atau jamiyah an-Nahdliyah sangat perlu ditingkatkan," ujarnya.

Lalu yang ketiga, lajut pria kelahiran Tulungagung itu adalah peningkatan kemandirian ekonomi. “Agar dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara kita yang sudah di atas 2000 triliun ada kader NU yang siap mengelola potensi besar tersebut,” ungkapnya.

Sumber Daya Manusia NU dalam hal ini ISNU diharapkan mampu mengelola potensi ekonomi dalam skala besar itu. “Tentu dengan SDM intelektual yang dimiliki, ISNU sangat siap," ujar Ali.

Ali Masykur hadir dalam rangka pelantikan PC ISNU Kabupaten Blitar masa khidmat 2018 hingga 2022. Pada saat yang sama juga dilantik 22 Pengurus Anak Cabang ISNU se-Kabupaten Blitar yang dilakukan Ketua Pimpinan Wilayah ISNU Jatim HM Mas'ud Said didampingi sekretaris, M Daud.

Ikut memberikan sambutan yakni Bupati Blitar Riyanto. Hadir pula Kapolres Kota Blitar  dan Waka Polres Blitar. Rais Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama KH Ardani Ahmad dan Ketua PC NU KH Masdain Rifai serta tamu undangan lain. (Imam Kusnin Ahmad/Ibnu Nawawi)

Sabtu 12 Januari 2019 18:0 WIB
TWEET TASAWUF
KH Luqman Hakim Ungkap Enam Kualifikasi Dzikir Menurut Ibnu Arabi
KH Luqman Hakim Ungkap Enam Kualifikasi Dzikir Menurut Ibnu Arabi
Jakarta, NU Online
Pakar Tasawuf KH M. Luqman Hakim mengungkapkan enam kualifikasi dzikir menurut sufi masyhur Ibnu Arabi. Dalam kualifikasi tersebut, Ibnu Arabi yang dinukil Kiai Luqman memaparkan tingkatan dzikir yang dilakukan oleh seorang hamba.

Berikut enam kualifikasi dzikir menurut Ibnu Arabi yang dikutip NU Online, Sabtu (12/1) dari twitter KH Luqman Hakim:

1. Dzikir Nafsu dengan Lisan dan merenungkan nikmat-Nya.

2. Dzikir Qalbu dengan melihat Sifat-sifatNya.

3. Dzikir Sirr dengan Munajat.

4. Dzikir Ruh dengan Musyahadah.

5. Dzikir Sunyi Jiwa dengan rindu.

6. Dzikrullah dengan fana’ di ‘dalam’-Nya.

“Dzikir jangan dinikmati dan jangan untuk mencari nikmat. Tapi nikmatilah kebersamaan-Nya padamu,” jelas Kiai Luqman saat ditanya bagaimana cara menikmati dzikir hingga pikiran juga larut di dalamnya. (Fathoni)
Sabtu 12 Januari 2019 16:0 WIB
Menristekdikti: Pilih Pemimpin dengan Rekam Jejak Terbaik
Menristekdikti: Pilih Pemimpin dengan Rekam Jejak Terbaik
Mohammad Nasir (Foto: Ist.)

Jombang, NU Online

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Republik Indonesia Mohammad Nasir memberikan solusi bagi generasi muda yang ingin memilih pemimpin kedepan.

Menurutnya sebelum memilih pemimpin, generasi muda harus melihat rekam jejak pemimpin tersebut. Agar pilihan tersebut tidak salah alamat atau membuat kerusakan lebih besar lagi.

"Saya berharap para mahasiswa yaitu generasi milenial dalam menghadapi tahun politik untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Pilih lah pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Itu penting. Kalau pemimpin itu semuanya punya track record baik maka pilih yang paling punya rekam jejak terbaik," katanya setelah mengisi orasi ilmiah di STKIP PGRI Jombang, Jumat (11/1).

Alumni Pondok Pesantren Al-Islah Kediri ini mengingatkan mahasiswa dan generasi muda termasuk akademisi untuk tidak golput. Ajakan Nasir ini secara khusus ia sampaikan kepada pemilih pemula agar menyalurkan hak pilihnya di pemilu 17 April 2019 mendatang.

"Maka mahasiswa saya persilakan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Saya sarankan tidak perlu golput. Kalau golput yang rugi kita sendiri. Ooleh karena itu kita harus berpartisipasi dalam demokrasi," jelas Nasir

Penasehat Ikatan Sarjana NU Jawa Tengah ini juga menambahkan, memilih pemimpin harus revolusioner dan paham kondisi zaman. Layaknya mengelola kampus saat ini. Pimpinan kampus harus paham kebutuhan masyarakat dan tantangan kedepan.

"Seperti mengelola perguruan tinggi saat ini harus berubah, tidak bisa lagi kuno kayak dulu. Hal ini untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Maka saya berharap mahasiswa cari pemimpin yang baik. Pilih lah pemimpin yang bisa membangun Indonesia maju ke depan lebih baik," tandas Nasir. (Syarif Abdurrahman/Muhammad Faizin)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG