IMG-LOGO
Opini

Menelusuri Batas Usia 16 Tahun sebagai Usia Minimal Menikah

Sabtu 12 Januari 2019 9:30 WIB
Bagikan:
Menelusuri Batas Usia 16 Tahun sebagai Usia Minimal Menikah
Ilustrasi (pixabay)
Oleh Muhammad Syamsudin

Dewan Keamanan PBB dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia), Pasal 2 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini, dengan tanpa adanya pembedaan apa pun dari sisi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan, bangsa atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, tidak boleh dilakukan pembedaan atas dasar status politik, status yurisdiksi atau status internasional negara atau wilayah tempat seseorang termasuk di dalamnya, apakah wilayah itu merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan sendiri atau bahkan di bawah pembatasan kedaulatan lain, apa pun itu wujudnya.” Lewat deklarasi ini PBB menentang adanya tindakan diskriminatif terhadap semua individu di belahan mana pun bumi dipijak olehnya. Secara tidak langsung, butir deklarasi ini menjadi sebuah prinsip bagi tindakan non-diskriminatif. 

Prinsip non-diskriminasi merupakan sebuah konsep utama dalam hak asasi manusia yang wajib dimuat dalam setiap instrumen umum hak asasi manusia. Dari kesekian tindakan diskriminatif ini, ada dua prinsip utama yang sangat ditekankan di dalam deklarasi itu, dan wajib dilaksanakan oleh negara anggota, yaitu: 

1. Setiap negara anggota wajib melakukan pelarangan diskriminasi rasial, dan termasuk politik apartheid (Afrika)
2. Setiap negara wajib melakukan pelarangan terhadap segala diskriminasi terhadap perempuan. 

Pengarusutamaan kedua prinsip ini selalu disinggung dan menjadi materi pokok setiap pertemuan dan perjanjian-perjanjian internasional dan wajib dipatuhi oleh negara anggota. 

Pada tahun 1980, tepatnya 29 Juli 1980, Indonesia telah turut serta menandatangani konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Lewat penandatanganan ini, secara otomatis Indonesia dianggap sebagai telah turut berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi tersebut sebagaimana tertuang dalam amanat UUD 1945 yang menetapkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan. Sebagai bentuk persetujuan terhadap upaya perlindungan dan penegakan supremasi kaum perempuan, maka pada tahun 1984, Pemerintah RI mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1984 sebagai bentuk ratifikasi terhadap CEDAW ini. 

Akibat dari adanya ratifikasi CEDAW lewat UU Nomor 7 Tahun 1984, maka secara tidak langsung usia batas perkawinan di Indonesia yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi wajib mengikuti arahan dari UU Nomor 7 Tahun 1984. Dan berdasar UU ini pula telah ditetapkan bahwa batas usia minimal menikah adalah di atas definisi frasa “anak”. Namun, usia yang ditetapkan di UU No. 7 Tahun 1984 ini masih jauh di bawah yang digariskan oleh CEDAW yang menetapkan bahwa batas usia anak adalah usia di bawah 21 tahun. 

Pada tahun 1996, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah Optional Protocol CEDAW, yang secara implisit ibarat teguran kepada setiap negara anggota yang menandatangani konvensi, tidak ketinggalan Indonesia mendapat teguran itu. Tahun 1998, lewat Menteri Pemberdayaan Perempuan, Indonesia tidak memiliki pilihan untuk menandatangani isi dari Protokol Opsional CEDAW seiring embargo yang diterapkan oleh dunia Internasional ke Indonesia. 

Konsekuensi dari menandatangani protokol opsional ini adalah kemudian lahir UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang ini ditetapkan definisi bahwa yang dimaksud sebagai anak adalah anak di bawah usia 16 tahun. Karena masih saja mendapat tekanan dari dunia internasional, maka pada tahun 2014 lahir Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang berisi tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 yang mencantumkan definisi anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. 

Dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2014, maka secara tidak langsung batas minimal usia pernikahan adalah menjadi usia 17 tahun masuk ke 18 tahun. Dengan demikian usia 17 tahun, masih disebut sebagai anak berdasar undang-undang ini. Itulah sebabnya, pada tahun 2015 pernah dilakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi soko guru usia perkawinan minimal 16 tahun, namun pengajuan uji materi ini ditolak oleh MK sehingga masih berlaku bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 16 tahun, dan masih di bawah ketentuan CEDAW yang menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 21 tahun.

Implikasi Hukum UU No. 35 Tahun 2014

Misalnya ada sebuah kasus anak perempuan hendak dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 15 tahun. Karena merasa belum siap, si anak melarikan diri dari rumah. Secara fiqih, hak dan wewenang wali mujbir anak tersebut sebenarnya adalah ayah dan kakek. Namun, mengingat usia anak masih di bawah 16 tahun, maka tindakan anak yang melarikan diri dari rumah akan menjadi delik bagi Komnas Perlindungan Anak untuk masuk dan melakukan advokasi. Delik yang menjadi dasar pijakannya adalah telah terjadi pemaksaan yang melanggar HAM oleh orang tua terhadap anaknya.  

Saudara ingat pernah ingat dengan kasus salah satu artis Arumi Bachsin yang sekarang menjadi istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak? Dulu pernah lari dari rumah dan mendapat perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak karena kasus itu. Saudara pembaca masih ingat dengan kasusnya Syekh Puji yang memperistri anak yang masih berusia sekolah Madrasah Tsanawiyah? Mengapa kemudian beritanya heboh? Tidak lain adalah karena si mempelai perempuan masih berada di bawah usia 16 tahun. Meskipun si anak tidak melarikan diri dari rumah suaminya, namun karena faktor usianya, Komnas Perlindungan Anak akan datang dengan sendirinya untuk mencari keterangan apakah telah terjadi pemaksaan atau tidak terhadap anak tersebut. Wallâhu a’lam bish shawab.


Penulis adalah Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Tags:
Bagikan:
Jumat 11 Januari 2019 18:0 WIB
CEDAW dan Implikasinya terhadap UU Perkawinan di Indonesia
CEDAW dan Implikasinya terhadap UU Perkawinan di Indonesia
Ilustrasi (getty images)
Oleh Muhammad Syamsudin

Berbicara tentang hukum perkawinan di Indonesia, tidak bisa meninggalkan sejarah bagaimana hukum perkawinan tersebut diundangkan. Dan jika berbicara tentang hukum perkawinan dalam kapasitas sebagai negara, maka tidak bisa meninggalkan sejarah mengapa di dalam pasal sebuah undang-undang lahir bunyi tertentu pembatasan usia. Dan semua itu akar masalahnya adalah di CEDAW. Apa itu CEDAW?

CEDAW (Convetion on The Ellimination of All Forms of Descrimination Againts Women) merupakan sebuah konvensi internasional yang berisikan perjanjian pengurangan segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). CEDAW dibentuk sejak tahun 1946 oleh sidang Komisi PBB tentang Status Perempuan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. 

Pada tanggal 3 September 1981, CEDAW mulai diberlakukan ke semua negara dalam bentuk hasil perjanjian internasional (konvensi). Karena Indonesia adalah termasuk salah satu negara peserta PBB, maka pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi CEDAW dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dan disahkan pada tanggal 24 Juli 1984. Di dalam undang-undang ini, Indonesia melalui Pasal 29 ayat 1 tidak mengadopsi CEDAW sehingga dunia internasional menganggap Indonesia telah menolak penyelesaian kasus arbitrase yang menyangkut dunia internasional lewat Pengadilan Arbitrase Internasional.

Apa imbasnya terhadap negara? Ada banyak sekali tentunya. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh tentang masalah dampak internasional CEDAW terhadap Indonesia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui gambaran isi dari CEDAW ini. 

Penting diketahui bahwa di dalam Pasal 5 CEDAW terdapat nota yang berisi kewajiban atas setiap negara yang menjadi anggota PBB. Isi dari nota tersebut adalah wajib bagi setiap negara untuk menghilangkan sikap dan perilaku diskriminatif, khususnya dalam keluarga, mencakup kepemimpinan keluarga, konsep keluarga, hadhanah (pengasuhan anak) dan diskriminasi dalam budaya dan sosial yang dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). 

Ditilik dari sejarah, CEDAW ini lahir sebagai respons terhadap gerakan feminisme internasional yang marak di Barat saat itu yang membawakan tema kesetaraan gender. Karena lahir dalam bentuk konvensi internasional, tentu CEDAW memiliki arti penting dan peran strategis ke semua negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Arti penting dan peran strategis ini dapat berakibat ke negara yang tidak mengindahkan CEDAW, maka akan dikenai sanksi oleh dunia internasional lewat PBB. 

Bagaimana gambaran umum peran strategis tersebut, berikut ini penulis kutipkan beberapa di antaranya dari sebuah buku karya Quratul Ainiyah, yang berjudul Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Madzhab Shafii. 

Di antara peran strategis CEDAW terhadap gerakan feminisme di suatu negara terhadap negara dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Menekan pemerintah agar lebih sensitif dalam hukum dan kebijakan yang menyangkut gender

2. Menagih responsibilitas pemerintah atas komitmen yang turut mereka sepakati dalam CEDAW

3. Menjadi landasan yang sah dalam penetapan aturan-aturan baru, mencakup semua jenis peraturan yang berlaku di negara tersebut

4. Sebagai kerangka dasar perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap kaum perempuan melebihi apa yang diperbolehkan dalam budaya atau sistem hukum mereka sendiri.

5. Sebagai legitimasi atas sahnya kampanye yang menentang segala bentuk pelanggaran dengan atas nama budaya maupun agama terhadap hak asasi kaum perempuan 

6. Sebagai jembatan bagi aktifitas perempuan untuk menuju ke komunitas hak asasi manusia yang lebih luas dan global terkait dengan upaya memberikan advokasi dan perlindungan hukum

7. Sebagai pedoman umum lintas negara dan bangsa demi perkembangan strategi dan pertukaran pengalaman dengan memakai bahasa dan pemahaman yang sama tentang konvensi nasional

8. Menawarkan jalur advokasi ke badan-badan hukum internasional dan prosedur mengajukan petisi

9. Sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum yang berkaitan dengan hak asasi kaum perempuan

Terkait dengan pengaruh CEDAW terhadap hukum keluarga di Indonesia, di dalam CEDAW Pasal 16 terdapat penjelasan hak laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Isi dari pasal ini menyebutkan kewajiban yang bersifat mengikat terhadap semua negara untuk menghapus bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas nama kesetaraan gender. Jaminan hukum berlaku atas beberapa pokok obyek hukum, antara lain:

1. Hak yang sama dalam memasuki usia perkawinan

2. Hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memasuki jenjang pernikahan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya

3. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan

4. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status pernikahannya, sehingga anak merupakan yang paling diutamakan.

5. Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab terhadap jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka serta memperoleh penerangan pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini

6. Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga sejenis di mana konsep-konsep ini ada di dalam perundang-undangan nasional dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan

7. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai suami-isteri termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan

8. Hak yang sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilihan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian uang

Walhasil, pengaruh disahkannya CEDAW terhadap hukum keluarga dan perkawinan di Indonesia adalah, undang-undang atau peraturan apapun yang berkaitan dengan persoalan negara, tidak boleh mengabaikan isi konvensi internasional CEDAW ini. Dengan demikian, setiap penyusunan peraturan, tidak boleh keluar dari wacana strategis yang sudah disepakati secara internasional. Kenekadan untuk tidak mengadopsi CEDAW di dalam peraturan dan perundangan, dapat berakibat sanksi bagi negara. Wallahu a’lam bish shawab.


Penulis adalah Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Jumat 11 Januari 2019 9:0 WIB
Psikologi Sosial pada Kasus Prostitusi Online
Psikologi Sosial pada Kasus Prostitusi Online

Oleh Dwi Putri

Indonesia geger dengan kasus prostitusi daring yang terjadi pada dua artis tanah air yang berinisial VA dan AS. Namun begitu, yang paling menjadi soroton publik di media sosial adalah VA. Hal ini dikarenakan tarif yang ia dapatkan sekali kencan bernilai cukup fantastis.

Dalam kasus ini, VA dan AS masih ditetapkan status sebagai saksi. Hukum belum bisa menjerat keduanya karena memang tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Pihak yang berwajib hanya bisa menetapkan mucikari saja dengan pasal 2 ayat 1 tentang undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang alias human trafficking.

Kasus VA dan AS mencuat bukan berbicara persoalan hukum, tetapi karena ketabuan masyarakat dalam melihat fenomena demikian. Dikenal sebagai negara yang menganut paham budaya yang melarang keras hubungan intim antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan, tentu khalayak ramai mengecam tindakan tersebut. Hal ini diperkuat dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum perundang-undangan di Indonesia, sehingga wajar saja jika banyak yang mencemooh status VA, AS, dan R hanya sebatas saksi kasus. Padahal seperti yang penulis sebutkan di atas, belum ada hukum baku yang bisa menjerat VA, AS, dan R.

Jika sudah ada pembahasan tentang kasus VA dan AS dari sudut pandang hukum dan feminis, maka di sini kita akan sedikit membahas dari sudut pandang psikologi sosial yang mana kita akan dihantarkan pada topik pembahasan persoalan gaya hidup individu atau kelompok.

Dalam psikologi, ada yang disebut dengan teori gaya hidup. Dilansir dari dosenpsikologi.com menurut Plummer, gaya hidup merupakan cara hidup individu yang diidentifikasikan dengan bagaimana orang tersebut menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya (ketertarikan) dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia di sekitar mereka. Ini artinya, gaya hidup mengandung prinsip kebebasan. Kebebasan individu atau kelompok dalam mengatur bagaimana cara mereka berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Namun, lagi-lagi kita dibenturkan dengan nilai dan norma yang mengatur ukuran kebebasan tersebut. Kebebasan yang diatur di masyarakat Indonesia dimaknai sebagai sesuatu yang harus bersifat objektif yang memang harus sungguh-sungguh mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ia lakukan. Aktualisasi dari kebebasan seseorang juga didasarkan pada kenyataan perkembangan sesuai situasi dan kondisi.

Penulis mengutip dari Kajian Fenomena Ayam Kampus Perspektif Psikologi Humanistik, diposting oleh amril-fpsi yang menyebutkan tentang fenomena ayam kampus[1]. Dalam tulisan tersebut dijelaskan tentang faktor-faktor mahasiswi yang menjajakan dirinya pada pria hidung belang. Salah satu di antaranya adalah karena tuntutan ekonomi yang memaksakan mereka melakukan hal demikian.

Namun tak ayal, ternyata mahasiswi sejenis ini tidak bisa dipungkiri ada yang berasal dari keluarga mampu. Karena daerah perkotaan yang cepat dengan informasi gaya dan trendy, sehingga menuntut mereka untuk selalu tampil terbaru sesuai dengan arus mode. Semua hal ini awalnya adalah karena persoalan gaya hidup seseorang. Termasuk VA yang memang dikenal sebagai publik figur, tentu hal semacam untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri yang tidak ditanggung oleh orang tua sangat dibutuhkan. Istilahnya pemasukan tambahan. Sehingga muncul aspirers yang menjadikan individu berfokus terhadap menikmati gaya hidup tinggi dengan membelanjakan sejumlah uang di atas rata-rata.

Banyak hal yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan gaya hidup tersebut. Salah satunya adalah dengan menjajakan diri sebagai subjek prostitusi daring. Tentu apa yang mereka lakukan adalah suatu kesadaran mutlak. Ketika mereka memilih jalan sebagai penjaja seks, maka sudah menjadi hak penuh mereka melakukan hal tersebut. Karena ketika sadar akan apa yang ia lakukan, persoalan tanggung jawab dan konsekuensi sudah mereka kantongi dalam-dalam demi mewujudkan gaya hidup seperti yang mereka inginkan.

Hal tersebut sah-sah saja sebenarnya, tidak ada yang berhak mengatur bagaimana fungsi selangkangan seseorang. Akan tetapi, sebagai bentuk upaya perbandingan antara manfaat dan mudharat hal ini masih patut untuk kita perbincangkan. Tidak ada yang melarang prostitusi daring, seks bebas, dan sejenisnya. Namun melihat fenomena apa saja dampak negatifnya, hal-hal semacam ini ada baiknya kita hindari demi kesehatan tubuh dan kesehatan mental kita sendiri. Gaya hidup adalah hak masing-masing setiap individu, ia bebas mengekspresikan dirinya sendiri. Faktor eksistensi misalnya, agar dilihat sebagai orang yang selalu cepat menerima informasi lifestyle.

Jika berurusan dengan kebermanfaatan dalam menjaga tubuh, kita tidak hanya berbicara VA dan AS dengan vaginanya atau tidak hanya berbicara R saja dengan penisnya. Tapi lebih daripada itu, kesehatan menjaga tubuh dan diri sendiri adalah hal yang utama. Gaya hidup adalah kebebasan kita untuk memilih selama kita tidak tertekan karenanya. Ada baiknya, kita memilih mendedikasikan diri kita untuk masyarakat dan mengeksplor kemampuan agar menjadi pribadi yang positif.

 

Penulis adalah mahasiswi Psikologi UNUSIA Jakarta



[1] Sebutan untuk mahasiswi yang menjajakan dirinya pada pria hidung belang

Kamis 10 Januari 2019 21:57 WIB
Menemukan Penangkal Hoaks yang Lebih Efektif
Menemukan Penangkal Hoaks yang Lebih Efektif
Ahmad Rozali

Dua hari lalu saya terlibat dalam sebuah pertemuan kecil di Bogor. Saat obrolan berjalan santai, seorang kawan tiba-tiba mengucap “Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia”. Tentu ucapan itu membuat kami kaget. Saat ditanya mengenai sumber informasinya, teman saya ini mengaku mendapat dari seorang ustaz yang juga cukup terkenal melalui sebuah aplikasi chatting jalur pribadi. 

Saya yang berada di sana seketika mengecek kebenarannya melalui mesin pencari dengan merujuk pada beberapa kantor berita yang kredibel. Dugaanku benar; temanku termakan hoaks. Informasi yang baru saja ia sebarkan adalah informasi keliru. Sebab beberapa menit sebelumnya, sejumlah kantor berita ternama baru menayangkan kondisi Ustaz Arifin Ilham terbaru yang baru saja dibesuk koleganya.

Mengenal jenis, bentuk dan sebaran hoaks
Fenomena seperti ini tak mengagetkan. Sebab sejauh yang saya temukan, informasi kematian adalah salah satu jenis informasi yang mudah 'dihoakskan'. Informasi hoaks tentang kematian sama mudahnya merebak dengan informasi bencana, kecelakaan, orang hilang, penculikan anak dan informasi lain 'yang mempermainkan perasaan pembaca'. Pembaca yang sedang tidak awas akan tergugah untuk menyebarkan informasi tersebut, seketika. Apalagi dalam kasus ini, di saat yang bersamaan orang yang bersangkutan (Utsaz Arifin Ilham) sedang menderita sakit cukup kritis, sehingg mudah di-twist pada informasi lain (kematian). 

Menurut data resmi Masyarakat Anti Fintah Indonesia (Mafindo), konten terbanyak yang mengandung berita hoaks adalah konten politik, agama dan kesehatan. Mafindo sendiri mengkategorikan konten hoaks pada sebelas kategori yang setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan. Dalam sebuah kesempatan di televisi swasta baru-baru ini, Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur yang merupakan pentolan Mafindo mengatakan bahwa dalam sehari terdapat rata-rata tiga konten hoaks. “Tahun 2018 adalah puncak dari banyaknya konten hoaks di sosial media. Sekarang ini rata-rata konten hoaks tiga sampai empat setiap harinya,” kata Anita Wahid beberapa waktu lalu. 

Hoaks juga bisa datang dalam berbagai bentuk informasi, bisa berbentuk tulisan, gambar dan video. Platform yang digunakan juga banyak; aplikasi chatting seperti kasus di atas, media sosial (facebook, twitter, instagram dan yang lain), channel youtube, hingga website. 

Jika diperhatikan secara seksama, konten hoaks baik di website ataupun di platform chatting memiliki ciri yang bisa ditemukan secara kasat mata. Biasanya artikel hoaks di platform website tidak menyebutkan nama penulis, atau diunggah di website yang tidak memiliki susunan redaksi. 

Konten hoaks yang tersebar melalui media sosial juga memiliki ciri khas; umumnya menggunakan kata yang bombastis, terutama di penjudulan; juga menggunakan huruf kapital dengan tanda seru yang berlebihan; ciri lain, konten ini meminta agar disebar kembali dengan iming-iming pahala dan dosa. Pembaca akan tergoda untuk membagikan karena takut atas ancaman dosa dan iming-iming pahala.

Namun begitu, tidak ada cara yang lebih baik untuk membuktikan kebenaran sebuah konten dari pada membandingkan informasi yang dikandung dengan platform atau media yang memiliki kredibilitas yang baik.

UU ITE Tidak Cukup
Sebenarnya, pemerintah bukan tidak melakukan langkah pemberantasan dan penegakan hukum. Melalui Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) pemerintah sudah banyak menjerat pelaku pembuat dan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian kasus Saracen dan MCI pada tahun lalu adalah buktinya. Namun sepertinya kerja pemberantasan masih kurang dan perlu ditingkatkan dengan cara yang lebih efisien.
 
Seorang praktisi hukum di Universitas Mathlaul Anwar Banten, Suhardi Somomoeljono, mengusulkan agar pemberantasan konten hoaks ini ditingkatkan kualitasnya. Caranya adalah dengan menciptakan aturan yang lebih canggih yakni pencegahan.

Secara lebih teknis ia mengusulkan adanya satu produk yang bisa melakukan pencegahan lebih dini yakni lahinya produk hukum tertentu yang disepakati antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam kapasitas masing-masing.“JIka legislasi nasional secara spesifik dan proporsional diarahkan untuk menanggulangi hoaks, maka perbuatan-perbuatan yang mengarah pada ujaran kebencian dapat dibendung secara signifikan,” katanya. 

Suhardi benar, sebab selama ini kelemahan UU ITE dan aturan lain yang berkaitan dengan penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian masih bersifat reaksioner. Maka diperlukan sebuah penguatan aturan yang bersifat disreaksioner yang lebih bersifat preventif yang dapat mencegah hoaks dari ‘akarnya’. Sehingga produk ini berhasil dilahirkan, maka ‘perbuatan-perbuatan yang mengarah pada ujaran kebencian’ dapat dibendung sejak dini.

Jika itu dilakukan, maka Indonesia akan memiliki narasi besar tentang penanganan hoaks dan ujaran kebencian. Harapannya, di masa yang akan datang, kita tidak perlu lagi menghabiskan tenaga untuk saling mencaci di media sosial dan lebih fokus menatap masa depan. 

Penulis adalah redaktur NU Online
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG