IMG-LOGO
Nasional

Sikap Kiai Sahal Hadapi Perbedaan Pendapat dalam Fiqih

Selasa 15 Januari 2019 15:15 WIB
Bagikan:
Sikap Kiai Sahal Hadapi Perbedaan Pendapat dalam Fiqih
KH Ahmad Sahal Mahfudz
Bekasi, NU Online
Cendekiawan Muda Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla menjelaskan, KH Ahmad Sahal Mahfudh adalah sosok ulama yang menarik. Ia menyebut Kiai Sahal adalah seorang ahli fiqih dan membagi sikapnya terhadap fiqih menjadi dua hal.

“Pertama, kalau ada pendapat yang spesifik dari ulama di masa lampau yang ada di dalam kitab kuning mengenai masalah tertentu, beliau tidak akan berani berpendapat. Itu prinsipnya,” tukas pria yang pernah nyantri di Ponpes Mathali’ul Falah, Kajen, Pati asuhan Kiai Sahal ini.

Kedua, jika ada dua pendapat ulama terkait suatu persoalan, Kiai Sahal memilih salah satu pendapat yang dianggap lebih kuat.

“Tapi beliau tidak akan berani berpendapat dari dirinya sendiri untuk menghormati ulama dari masa lampau. Kedua prinsip itu sering diungkapkan Kiai Sahal di hadapan santri semasa hidupnya,” jelas putra KH Abdullah Rifa’i dari Pesantren Mansajul Ulum, Pati ini.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ulil ini, prinsip Kiai Sahal yang seperti itu merupakan adab kepada para ulama terdahulu. Walaupun mungkin saja Kiai Sahal memiliki pendapat lain tapi lebih memilih untuk tidak berani berpendapat.

“Inilah adab khas para kiai atau ulama Indonesia,” tegas Gus Ulil.

Pemaparan ini disampaikannya saat menjelaskan tentang kontekstualisasi fiqih sekaligus mengkaji buku Nuansa Fiqih Sosial karya KH Ahmad Sahal Mahfudh yang merupakan Rais Aam PBNU periode 1999-2014 ini di Ngopi Santri, Pesantren Motivasi Indonesia (PMI), Kampung Cinyosog, Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi, pada Ahad (13/1).

“Kiai Sahal itu salah satu kiai yang berada di balik gerakan kontekstualisasi fiqih, yang pada tahun 80-an disebut sebagai kontekstualisasi kitab kuning,” katanya.

Gus Ulil melanjutkan, Kiai Sahal bersama aktivis muda NU seperti KH Masdar Farid Mas’udi, menjadi salah satu mentor atau penggerak dari gagasan tersebut. Selain itu, Kiai Sahal bukan saja sekadar memberikan restu, tetapi juga terlibat.

“Beliau (Kiai Sahal) ketika itu menulis makalah, khusus mengenai pertanggungjawaban kontekstualisasi fiqih,” kata menantu KH Mustofa Bisri atau Gus Mus ini.

Ia kemudian menganjurkan kepada para santri untuk membaca bab pertama dari buku karya Kiai Sahal tersebut. Sebab, tergambar dengan jelas, lengkap, dan sistematis gagasan Kiai Sahal tentang kontekstualisasi fiqih atau kitab kuning. Gagasan itu pernah beliau sampaikan Kiai Sahal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada sekitar tahun 90-an.

“Di sana Kiai Sahal berbicara tentang maksud kontekstualisasi kitab kuning,” jelasnya.

Sebagai informasi, Ngopi Santri adalah akronim dari Ngobrol Pemikiran dan Kesadaran Literasi. Yakni wadah diskusi baru setiap Ahad sore yang diadakan sejak 26 November 2018 di selasar Pesantren Motivasi Indonesia. Ngopi Santri mengangkat tema pembahasan dan narasumber yang berbeda setiap pekannya.

Di bawah asuhan KH Nurul Huda (Enha) yang bertindak sebagai pemantik diskusi, Ngopi Santri menjadi ruang belajar bersama mengenai studi keislaman yang lebih komprehensif, dengan konsep yang sederhana, serius tapi santai. (Aru Elgete/Muhammad Faizin)
Tags:
Bagikan:
Selasa 15 Januari 2019 23:59 WIB
41,6 Persen Mahasiswa PAI Pandang Pemerintah 'Thaghut', Ada 2 Hal yang Harus Dilakukan
41,6 Persen Mahasiswa PAI Pandang Pemerintah 'Thaghut', Ada 2 Hal yang Harus Dilakukan
Foto: FB Saiful Umam
Jakarta, NU Online
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta Saiful Umam menyebut, survey yang dilakukan Center for The Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak bisa mewakili populasi nasional.

“Karena tidak dilakukan secara random (acak). Survey tersebut purposif, terhadap mahasiswa Fak Tarbiyah dari 18 PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) di 9 kota,” kata Umam saat dimintai keterangan NU Online, Selasa (15/1).

Meski demikian, lanjut Umam, temuan CISForm UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu harus menjadi perhatian pihak, terutama para pengambil kebijakan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan potensi masalah yang ada pada calon-calon guru PAI. 
Oleh karena itu, dia menganggap perlu untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terhadap semua Fakultas Tarbiyah di seluruh PTKI, baik negeri maupun swasta, terutama jurusan PAI.

“Riset ini sebetulnya sejalan dengan riset PPIM 2016 terhadap guru-guru PAI, dimana menemukan fakta bahwa lebih dari 70 persen mendukung penerapan Syariat Islam dan memberikan dukungan terhadap kelompok yang memperjuangkan penerapan syariat Islam,” papar Dosen Prodi Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta ini.


“Selain itu lebih dari 80 persen juga tidak setuju orang yang berbeda agama menjadi pemimpin di jabatan-jabatan publik. Ini juga sejalan dengan survei nasional PPIM 2017 terhadapa para pelajar dan mahasiswa dimana lebih dari 40 persen punya pandangan intoleran,” lanjutnya. 

Terkait hal itu, Umam berpendapat bahwa ada dua hal penting yang harus dilakukan. Pertama, mengkaji kembali persyaratan atau seleksi masuk untuk jurusan PAI. Ia mempertanyakan, apakah jurusan PAI terbuka untuk semua lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tanpa mempertimbangkan penguasaan ilmu agama mereka atau tertutup untuk mereka yang sudah menguasai ilmu agama.

“Dalam riset PPIM 2016, ditemukan korelasi positif bahwa mereka yang mulai belajar agama setelah menjadi mahasiswa (ketika belajar di Fakultas Tarbiyah) punya kecenderungan intoleransi lebih tinggi dibanding mereka yang belajar agama sejak kecil,” jelas Alumni Perguruan Islam Mathali’ul Falah Kajen ini. 

Kedua, perlu kajian serius terhadap kurikulum PAI yang diberlakukan saat ini. Bagi Umam, kurikulum PAI harus dikaji dengan serius mengingat banyak hal. Mulai dari sepertiga mahasiswa program PAI berlatar-belakang pendidikan SMA/SMK yang tidak memiliki pendidikan agama yang cukup, hingga komposisi mata kuliah yang terlalu banyak pada teaching method (metode mengajar) dan hanya sedikit porsi substansi ilmu agama.

“Dengan porsi yang ada sekarang, tidak akan mampu menghasilkan guru PAI yang menguasai substansi agama secara mendalam,” tegasnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil surveinya CISForm UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkap kalau 41,6 % mahasiswa Program Studi PAI berpandangan bahwa pemerintah Indonesia thaghut (sesat, jauh dari kebenaran Islam). Di samping itu, 36,5% mahasiswa Prodi PAI berpandangan bahwa Islam hanya dapat tegak dengan sistem khilafah, 27,4% mahasiswa memiliki pandangan boleh menggunakan kekerasan dalam membela agama. Adapun di level dosen Prodi PAI: sebanyak 14,2% dosen PAI setuju bahwa Islam harus ditegakkan dengan negara Islam dan 16,5% setuju menggunakan kekerasan dalam agama. (Muchlishon)
Selasa 15 Januari 2019 22:19 WIB
Gus Sholah Tegaskan Kejujuran Pangkal Keberhasilan Seseorang
Gus Sholah Tegaskan Kejujuran Pangkal Keberhasilan Seseorang
Gus Sholah (Dok. iNews)
Jombang, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid mengatakan, Islam membawa ajaran kebaikan. Salah satu indikasinya yaitu kehadiran Nabi Muhammad yang selalu berkata jujur, sederhana, dan diturunkannya Al-Qur'an sebagai kitab suci yang membawa kebenaran wahyu Allah SWT.

"Sejumlah peneliti di dunia menegaskan bahwa tidak ada pemimpin di dunia yang lebih baik daripada Rasulullah. Itu diakui oleh semua orang di dunia. Tokoh-tokoh hebat itu, mengakui kehebatan Rasulullah. Salah satunya Mahatma Gandhi dan para sejarawan juga mengakui kehebatan Rasulullah," katanya saat wisuda mahasiswa Ma'had Aly KH Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (14/1).

Dia menyebut, di dalam sebuah penelitian yang melibatkan ribuan orang di seluruh dunia. Bahwa penyebab orang-orang yang berhasil di dunia itu bukan kecerdasan atau keilmuan yang menempati urutan pertama. Tetapi yang pertama itu kejujuran dan ini ada pada Nabi Muhammad. Baru kemudian penyebab yang lain itu adalah kerja keras. 

Kejujuran Nabi Muhammad terlihat saat ia membawa dagangan Khadijah bersama Maysaroh. Sehingga saat itu perdagangannya untung besar. Dan karena kejujuran Rasulullah juga membuat Khadijah mantap menjadi istri Nabi Muhammad.

"Tadi penyebab sukses adalah kejujuran itu, nomer satu. Yang kedua itu kerja keras. Kalau rumusan dari penelitian tadi itu, kerja lebih keras daripada orang lain. Orang lain kerja keras, kita kerja lebih keras. Jadi itulah yang harusnya kita jadikan pegangan selain keilmuan tadi," tambah cucu KH Hasyim Asy'ari ini.

Gus Sholah menceritakan, Pesantren Tebuireng sejak dulu sudah menjadikan kejujuran sebagai karakter wajib santri. Kejujuran masuk dalam ajaran pokok Tebuireng. Lima ajaran Tebuireng ini yang pertama keikhlasan, yang kedua kejujuran, tanggung jawab, bekerja keras, dan dan terakhir tasamuh.

"Tugas pesantren bagaimana menyampaikan nilai-nilai yang lima itu ke dalam diri para santri. Bagaimana menanamkan kejujuran, bagaimana menanamkan tanggung jawab, bagaimana menanamkan kemauan bekerja keras dan sikap toleran, tentunya keikhlasan, iya," imbuh adik kandung Gus Dur ini.

Dia juga menyinggung permasalahan tentang pendidikan di Indonesia yang belum berhasil sejak dulu. Pendidikan sebagian masih fokus pada pembangunan fisik sekolah bukan karakter peserta didik. Kewajiban dan contoh untuk bersikap jujur jarang diterapkan di Indonesia. Sehingga wajar walaupun sudah jadi pejabat tak sungkan untuk korupsi.

"Mudah-mudahan ke depannya, semua sadar dan memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan, kita pun bisa memperbaiki mutu pendidikan kita. Bukan mutu pengajaran saja, mutu pendidikan juga. Bagaimana kita membentuk karakter anak didik kita, bagaimana kita membentuk akhlak anak didik kita," tandasnya. (Syarif Abdurrahman/Fathoni)
Selasa 15 Januari 2019 17:15 WIB
Tes Baca Quran bagi Capres-Cawapres? Ini Pendapat Akademisi dan Lakpesdam NU
Tes Baca Quran bagi Capres-Cawapres? Ini Pendapat Akademisi dan Lakpesdam NU
Foto: Ilustrasi (Ist.)
Jakarta, NU Online
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah A Bakir Ihsan menilai tidak perlu mengadakan tes baca Al-Qur'an bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Tes baca Al-Qur'an untuk kepemimpinan masyarakat yang majemuk secara agama tidak perlu," kata Bakir kepada NU Online melalui sambungan telepon, Selasa (15/1).

Menurut Bakir, ada yang lebih dibutuhkan masyarakat terhadap seorang pemimpin, yakni kapabilitas dan integritas dalam memimpin warganya.

Hal senada disampaikan Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, Kamis (3/1). Lakpesdam menilai usulan untuk menggelar uji kualifikasi membaca Al-Qur'an pada capres-cawapres merupakan usulan berlebihan.

Menurutnya, usul demikian tidak perlu diperbincangkan terlalu panjang sehingga menjadi bahan pembicaraan yang terlalu serius. Pasalnya isu seperti ini merupakan bagian dari penggunaan agama sebaga komiditas politik.

"Ini berlebihan. Tidak perlu urusan bisa baca Al-Qur'an atau tidak menjadi isu dalam Pilpres. Hal ini bertendensi politisasi agama," kata Rumadi.

Sebagaimana diketahui, Dewan Ikatan Dai Aceh (IDA) mengusulkan adanya tes baca Al-Qur'an bagi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Usulan itu disebut untuk mengakhiri polemik soal keislaman calon.

Mereka menyampaikan undangan tes tersebut kepada kedua tim pemenangan pasangan capres-cawapres, namun tak kunjung mendapat respons resmi baik dari tim pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Untuk mendapat kepastian respons dari paslon tersebut, mereka memutuskan mendatangi tim pemenangan kedua belah pihak pada Senin (14/1). (Husni Sahal/Muhammad Faizin)
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG