IMG-LOGO
Nasional

Saat Kiai Sahal dan Imam Malik Menolak Formalisasi Hukum Fiqih

Selasa 15 Januari 2019 15:45 WIB
Bagikan:
Saat Kiai Sahal dan Imam Malik Menolak Formalisasi Hukum Fiqih
Mbah Sahal Mahfudh
Jakarta, NU Online
Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 1999-2014 KH Sahal Mahfudh pernah secara terus terang tidak sepakat dengan formalisasi fiqih menjadi undang-undang atau hukum positif negara. Pernyataan itu ditulis dalam buku Nuansa Fiqih Sosial dan disampaikan pada setiap ceramah di berbagai kesempatan.

Demikian diungkapkan Cendekiawan Muda NU Ulil Abshar Abdalla dalam kesempatan diskusi dengan tema Kontekstualisasi Fiqih dari Era Klasih Hingga Era Kontemporer, di Ngopi Santri Pesantren Motivasi Indonesia (PMI), Kampung Cinyosog, Desa Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi, Ahad (13/1).

Kiai Sahal berpendapat bahwa fiqih adalah terjemahan konkret dari syari’at. Kemudian fiqih menjadi landasan kehidupan orang Islam sehari-hari, bukan undang-undang yang dipaksakan negara.

“Karena ketika fiqih menjadi undang-undang yang dipaksakan negara, fiqih tidak akan menjadi nilai yang secara sukarela dihidupi dan dilaksanakan oleh masyarakat,” terang mantan Ketua Lakpesdam PBNU ini.

Sebab saat fiqih diformalisasi yang kemudian dipaksakan negara, lanjut Gus Ulil, justru akan menimbulkan masalah. Seseorang bakal mengikuti ajaran fiqih bukan karena keikhlasan yang timbul dari dalam dirinya. Akan tetapi karena paksaan polisi negara.

“Sesuatu yang akan timbul nantinya seperti di Saudi. Orang salat karena takut diawasi polisi negara," jelas menantu KH Mustofa Bisri.

Padahal, lanjut Gus Ulil, fiqih adalah soal seorang yang mau belajar dan melaksanakan salat karena memang ada keinginan. Bukan karena ada polisi yang akan menggebuk kalau-kalau tidak salat.

Lantas, apakah menentang formalisasi syari’at itu ada contohnya di dalam sejarah Islam? Gus Ulil menjawab, ada. “Bahwa ada satu momen dalam sejarah Islam awal ketika Imam Malik menolak usulan dari Khalifah Abbasiyah, Abu Ja’far Al-Mansur untuk menjadikan Kitab Muwaththa’ sebagai undang-undang negara,” jelas pria yang menempuh program doktoral di Universitas Boston, Massachusetts, Amerika Serikat ini.

“Artinya, Imam Malik ini punya otoritas besar untuk mengoleksi hadits karena beliau hidup di Madinah bersama para sahabat dan tabi’in yang pernah menyaksikan Kanjeng Nabi. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Muwaththa’ lebih sahih dari hadits Bukhori-Muslim,” kata Gus Ulil.

Kitab Muwaththa’ ini luar biasa, ditulis dengan proses panjang, yakni selama 14 tahun. Karenanya Khalifah Abbasiyah ingin karya Imam Malik itu menjadi undang-undang atau hukum positif negara. Namun, Imam Malik menolak.

“Ini kan kitab karanganku, saya tidak tahu ini benar atau tidak. Ini kan hasil usahaku. Memang ini kumpulan hadits nabi, tapi tetap saja ini usahaku. Belum tentu ini kalau dipaksakan menjadi hukum negara, semua orang setuju,” kata Gus Ulil menerjemahkan ungkapan Imam Malik yang menolak kitabnya dijadikan landasan hukum negara.

Sejak dulu, kecenderungan para fuqoha itu tidak suka fiqih diformalisasikan menjadi hukum positif negara. Fiqih itu bukan dipaksakan negara. Fiqih adalah nilai yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat, didakwahkan melalui pengajian kepada para santri dan murid.

Jadi, menurut Gus Ulil, kalau ingin membuat masyarakat bersyari’at secara sungguh-sungguh bukan melalui undang-undang. Akan tetapi bangunlah pondok pesantren sebanyak-banyaknya mendakwahkan fiqih kepada orang, agar hidup sesuai fiqih secara sukarela.

“Makanya Kiai Sahal dalam buku Nuansa Fiqih Sosial menolak formalisasi fiqih menjadi hukum negara dan ingin menjadikan fiqih sebagai etika sosial,” pungkas pria yang pernah nyantri di Pondok Pesantren Mathali’ul Falah, Kajen, Pati, Jawa Tengah di bawah asuhan Kiai Sahal ini. (Aru Elgete/Ahmad Rozali)
Bagikan:
Selasa 15 Januari 2019 23:59 WIB
41,6 Persen Mahasiswa PAI Pandang Pemerintah 'Thaghut', Ada 2 Hal yang Harus Dilakukan
41,6 Persen Mahasiswa PAI Pandang Pemerintah 'Thaghut', Ada 2 Hal yang Harus Dilakukan
Foto: FB Saiful Umam
Jakarta, NU Online
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta Saiful Umam menyebut, survey yang dilakukan Center for The Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak bisa mewakili populasi nasional.

“Karena tidak dilakukan secara random (acak). Survey tersebut purposif, terhadap mahasiswa Fak Tarbiyah dari 18 PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) di 9 kota,” kata Umam saat dimintai keterangan NU Online, Selasa (15/1).

Meski demikian, lanjut Umam, temuan CISForm UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu harus menjadi perhatian pihak, terutama para pengambil kebijakan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan potensi masalah yang ada pada calon-calon guru PAI. 
Oleh karena itu, dia menganggap perlu untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terhadap semua Fakultas Tarbiyah di seluruh PTKI, baik negeri maupun swasta, terutama jurusan PAI.

“Riset ini sebetulnya sejalan dengan riset PPIM 2016 terhadap guru-guru PAI, dimana menemukan fakta bahwa lebih dari 70 persen mendukung penerapan Syariat Islam dan memberikan dukungan terhadap kelompok yang memperjuangkan penerapan syariat Islam,” papar Dosen Prodi Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta ini.


“Selain itu lebih dari 80 persen juga tidak setuju orang yang berbeda agama menjadi pemimpin di jabatan-jabatan publik. Ini juga sejalan dengan survei nasional PPIM 2017 terhadapa para pelajar dan mahasiswa dimana lebih dari 40 persen punya pandangan intoleran,” lanjutnya. 

Terkait hal itu, Umam berpendapat bahwa ada dua hal penting yang harus dilakukan. Pertama, mengkaji kembali persyaratan atau seleksi masuk untuk jurusan PAI. Ia mempertanyakan, apakah jurusan PAI terbuka untuk semua lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tanpa mempertimbangkan penguasaan ilmu agama mereka atau tertutup untuk mereka yang sudah menguasai ilmu agama.

“Dalam riset PPIM 2016, ditemukan korelasi positif bahwa mereka yang mulai belajar agama setelah menjadi mahasiswa (ketika belajar di Fakultas Tarbiyah) punya kecenderungan intoleransi lebih tinggi dibanding mereka yang belajar agama sejak kecil,” jelas Alumni Perguruan Islam Mathali’ul Falah Kajen ini. 

Kedua, perlu kajian serius terhadap kurikulum PAI yang diberlakukan saat ini. Bagi Umam, kurikulum PAI harus dikaji dengan serius mengingat banyak hal. Mulai dari sepertiga mahasiswa program PAI berlatar-belakang pendidikan SMA/SMK yang tidak memiliki pendidikan agama yang cukup, hingga komposisi mata kuliah yang terlalu banyak pada teaching method (metode mengajar) dan hanya sedikit porsi substansi ilmu agama.

“Dengan porsi yang ada sekarang, tidak akan mampu menghasilkan guru PAI yang menguasai substansi agama secara mendalam,” tegasnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil surveinya CISForm UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkap kalau 41,6 % mahasiswa Program Studi PAI berpandangan bahwa pemerintah Indonesia thaghut (sesat, jauh dari kebenaran Islam). Di samping itu, 36,5% mahasiswa Prodi PAI berpandangan bahwa Islam hanya dapat tegak dengan sistem khilafah, 27,4% mahasiswa memiliki pandangan boleh menggunakan kekerasan dalam membela agama. Adapun di level dosen Prodi PAI: sebanyak 14,2% dosen PAI setuju bahwa Islam harus ditegakkan dengan negara Islam dan 16,5% setuju menggunakan kekerasan dalam agama. (Muchlishon)
Selasa 15 Januari 2019 22:19 WIB
Gus Sholah Tegaskan Kejujuran Pangkal Keberhasilan Seseorang
Gus Sholah Tegaskan Kejujuran Pangkal Keberhasilan Seseorang
Gus Sholah (Dok. iNews)
Jombang, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid mengatakan, Islam membawa ajaran kebaikan. Salah satu indikasinya yaitu kehadiran Nabi Muhammad yang selalu berkata jujur, sederhana, dan diturunkannya Al-Qur'an sebagai kitab suci yang membawa kebenaran wahyu Allah SWT.

"Sejumlah peneliti di dunia menegaskan bahwa tidak ada pemimpin di dunia yang lebih baik daripada Rasulullah. Itu diakui oleh semua orang di dunia. Tokoh-tokoh hebat itu, mengakui kehebatan Rasulullah. Salah satunya Mahatma Gandhi dan para sejarawan juga mengakui kehebatan Rasulullah," katanya saat wisuda mahasiswa Ma'had Aly KH Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (14/1).

Dia menyebut, di dalam sebuah penelitian yang melibatkan ribuan orang di seluruh dunia. Bahwa penyebab orang-orang yang berhasil di dunia itu bukan kecerdasan atau keilmuan yang menempati urutan pertama. Tetapi yang pertama itu kejujuran dan ini ada pada Nabi Muhammad. Baru kemudian penyebab yang lain itu adalah kerja keras. 

Kejujuran Nabi Muhammad terlihat saat ia membawa dagangan Khadijah bersama Maysaroh. Sehingga saat itu perdagangannya untung besar. Dan karena kejujuran Rasulullah juga membuat Khadijah mantap menjadi istri Nabi Muhammad.

"Tadi penyebab sukses adalah kejujuran itu, nomer satu. Yang kedua itu kerja keras. Kalau rumusan dari penelitian tadi itu, kerja lebih keras daripada orang lain. Orang lain kerja keras, kita kerja lebih keras. Jadi itulah yang harusnya kita jadikan pegangan selain keilmuan tadi," tambah cucu KH Hasyim Asy'ari ini.

Gus Sholah menceritakan, Pesantren Tebuireng sejak dulu sudah menjadikan kejujuran sebagai karakter wajib santri. Kejujuran masuk dalam ajaran pokok Tebuireng. Lima ajaran Tebuireng ini yang pertama keikhlasan, yang kedua kejujuran, tanggung jawab, bekerja keras, dan dan terakhir tasamuh.

"Tugas pesantren bagaimana menyampaikan nilai-nilai yang lima itu ke dalam diri para santri. Bagaimana menanamkan kejujuran, bagaimana menanamkan tanggung jawab, bagaimana menanamkan kemauan bekerja keras dan sikap toleran, tentunya keikhlasan, iya," imbuh adik kandung Gus Dur ini.

Dia juga menyinggung permasalahan tentang pendidikan di Indonesia yang belum berhasil sejak dulu. Pendidikan sebagian masih fokus pada pembangunan fisik sekolah bukan karakter peserta didik. Kewajiban dan contoh untuk bersikap jujur jarang diterapkan di Indonesia. Sehingga wajar walaupun sudah jadi pejabat tak sungkan untuk korupsi.

"Mudah-mudahan ke depannya, semua sadar dan memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan, kita pun bisa memperbaiki mutu pendidikan kita. Bukan mutu pengajaran saja, mutu pendidikan juga. Bagaimana kita membentuk karakter anak didik kita, bagaimana kita membentuk akhlak anak didik kita," tandasnya. (Syarif Abdurrahman/Fathoni)
Selasa 15 Januari 2019 17:15 WIB
Tes Baca Quran bagi Capres-Cawapres? Ini Pendapat Akademisi dan Lakpesdam NU
Tes Baca Quran bagi Capres-Cawapres? Ini Pendapat Akademisi dan Lakpesdam NU
Foto: Ilustrasi (Ist.)
Jakarta, NU Online
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah A Bakir Ihsan menilai tidak perlu mengadakan tes baca Al-Qur'an bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Tes baca Al-Qur'an untuk kepemimpinan masyarakat yang majemuk secara agama tidak perlu," kata Bakir kepada NU Online melalui sambungan telepon, Selasa (15/1).

Menurut Bakir, ada yang lebih dibutuhkan masyarakat terhadap seorang pemimpin, yakni kapabilitas dan integritas dalam memimpin warganya.

Hal senada disampaikan Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, Kamis (3/1). Lakpesdam menilai usulan untuk menggelar uji kualifikasi membaca Al-Qur'an pada capres-cawapres merupakan usulan berlebihan.

Menurutnya, usul demikian tidak perlu diperbincangkan terlalu panjang sehingga menjadi bahan pembicaraan yang terlalu serius. Pasalnya isu seperti ini merupakan bagian dari penggunaan agama sebaga komiditas politik.

"Ini berlebihan. Tidak perlu urusan bisa baca Al-Qur'an atau tidak menjadi isu dalam Pilpres. Hal ini bertendensi politisasi agama," kata Rumadi.

Sebagaimana diketahui, Dewan Ikatan Dai Aceh (IDA) mengusulkan adanya tes baca Al-Qur'an bagi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Usulan itu disebut untuk mengakhiri polemik soal keislaman calon.

Mereka menyampaikan undangan tes tersebut kepada kedua tim pemenangan pasangan capres-cawapres, namun tak kunjung mendapat respons resmi baik dari tim pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Untuk mendapat kepastian respons dari paslon tersebut, mereka memutuskan mendatangi tim pemenangan kedua belah pihak pada Senin (14/1). (Husni Sahal/Muhammad Faizin)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG