IMG-LOGO
Opini

Mengapa Kalender 1895 Sama Persis dengan 2019?

Rabu 16 Januari 2019 11:33 WIB
Bagikan:
Mengapa Kalender 1895 Sama Persis dengan 2019?
Oleh Muh. Ma’rufin Sudibyo

Hari–hari ini ramai beredar dalam jagat maya tentang lembaran kalender 1895, yang sama persis dengan 2019. Yakni dalam hal hari untuk setiap tanggal didalamnya. Misalnya, 1 Januari 2019 dan 1 Januari 1895 ternyata sama-sama bertepatan dengan hari Selasa. Kesamaan ini memantik pertanyaan, bagaimana semua itu bisa terjadi?

Terdapat beraneka ragam kalender yang semuanya mengacu pada pergerakan benda–benda langit. Ada yang hanya mengacu ke Matahari, yang dikenal sebagai kalender Matahari (solar). Ada pula yang hanya mengacu ke Bulan, membuatnya dinamakan kalender Bulan (lunar). Sebaliknya ada pula yang mengacu pada Matahari dan Bulan sekaligus, yang disebut kalender lunisolar. Bahkan ada juga yang mengacu pada Matahari dan Zahara (Venus), misalnya kalender suku Maya.

Kalender Masehi merupakan kalender terpopuler pada masakini. Meski berakar sebagai kalender religi (yakni kalender Nasrani), namun dalam kurun satu seperempat abad terakhir terdapat upaya-upaya menjadikannya kalender sekuler. Di Eropa terdapat titimangsa CE (Common Era), yang ditransliterasikan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai TU (Tarikh Umum) menggantikan istilah M (Masehi).

Ini adalah substitusi bagi kosakata titimangsa AD (Anno Domini) yang dianggap kurang pas mengingat Nabi Isa AS lahir sebelum tahun 1. Titimangsa CE adalah tahun 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebaliknya terdapat pula titimangsa BCE (Before Common Era), atau dalam Bahasa Indonesia menjadi STU (Sebelum Tarikh Umum) menggantikan SM (Sebelum Masehi).

Kalender Tarikh Umum merupakan sistem penanggalan Matahari dengan acuan pada gerak semu tahunan Matahari. Yakni dimana Matahari seolah-olah beringsut dari satu rasi ke rasi bintang berikutnya dalam lingkaran ekliptika sebagai akibat peredaran Bumi mengelilingi Matahari.

Tepatnya mengacu pada periode tropis Matahari, yaitu selang waktu yang dibutuhkan Matahari untuk bergerak semu dari sebuah titik Haml (vernal equinox) ke titik Haml yang sama berikutnya. Titik Haml adalah salah satu titik potong lingkaran ekliptika dan khatulistiwa langit. Ia mendapatkan namanya karena dahulu terletak di rasi al-Haml (Aries), meski pada masakini telah beringsut hingga berkedudukan di rasi al-Hut (Pisces) sebagai akibat gerak presesi sumbu rotasi Bumi. 

Periode tropis Matahari bernilai rata-rata 365 hari 5 jam 48 menit 45 detik, atau dalam bentuk desimal adalah 365,24219 hari. Maka setahun Tarikh Umum terdiri atas tahun basitah (berumur 365 hari) dan tahun kabisat (berumur 366 hari) yang disusun berdasarkan hisab 'urfi (tubular).

Karena siklus kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali (kecuali bagi tahun abad) dan siklus mingguan terjadi setiap 7 hari sekali, maka kelipatan persekutuan terkecil antara 7 dan 4 adalah 28. Sehingga suatu kalender Tarikh Umum akan sama persis dengan kalender 28 tahun sebelumnya. Kecuali jika melintasi tahun abad. Ini menjadikan hari dan tanggal di tahun 2019 adalah sama persis dengan di tahun 1991, 1963, 1935 dan 1907.

Situasi berbeda terjadi manakala kita berhadapan dengan pergantian abad. Dapat dilihat bahwa hari dan tanggal di tahun 1907 ternyata tidak sama dengan 28 tahun sebelumnya (tahun 1879). Melainkan sama persis dengan tahun 1895. Dengan kata lain selisihnya hanyalah 12 tahun, bukannya 28 tahun. Meski demikian selisih 12 ini sejatinya masih mengacu ke bilangan 7 dan 4. Yakni berasal dari penjumlahan 7 dan 4 ditambahkan dengan 1. 

Ada aturan khusus bagi pergantian abad dimana tahun abadnya bukanlah tahun kabisat. Dalam kalender Tarikh Umum, tahun kabisat adalah bilangan tahun yang habis dibagi 4 kecuali tahun abad. Tahun abad adalah tahun-tahun yang menandai awal sebuah abad, misalnya tahun 1600, 1700, 1800 dan seterusnya. Dalam tahun abad berlaku aturan khusus, dimana ia akan menjadi tahun kabisat hanya bilamana habis dibagi 400. Karena itu tahun 1700, 1800 dan 1900 hanyalah tahun basitah. Sebaliknya tahun 2000 merupakan tahun kabisat.

Bilamana tahun abad bukanlah tahun kabisat, maka terdapat aturan khusus yang berlaku hingga 28 tahun berikutnya.Apabila tahun-tahun tersebut terletak di antara rentang tahun abad tersebut hingga 11 tahun berikutnya, maka selisihnya adalah 12. Sebaliknya apabila tahun-tahunnya terletak di antara 11 hingga 28 tahun terhitung dari tahun abad yang bukan kabisat, maka selisihnya menjadi 40 (yang berasal dari 28 ditambahkan dengan 12). Aturan khusus ini tidak berlaku bilamana tahun abad merupakan tahun kabisat. 

Mari kita lihat abad ke-20. Ia diawali dengan tahun 1900 yang adalah tahun abad bukan tahun kabisat. Dengan aturan khusus di atas, maka tahun 1901 hingga 1911 memiliki hari dan tanggal yang persis sama dengan 11 tahun sebelumnya, yakni tahun 1889 hingga tahun 1900.

Dengan aturan khusus yang sama, maka tahun 1912 hingga tahun 1928 memiliki hari dan tanggal yang persis sama dengan 40 tahun sebelumnya, yakni tahun 1872 hingga tahun 1888. Sebaliknya tahun 2000 yang mengawali abad ke-21 adalah tahun kabisat. Maka pola selisih 28 tahun tetap berlaku tanpa aturan khusus. Inilah yang membuat tahun 2001 hingga 2027 memiliki hari dan tanggal yang sama dengan tahun 1973 hingga 1999. Pola keteraturan semacam ini bermanfaat untuk membentuk apa yang kita kenal sebagai Kalender Abadi.


Penulis adalah Pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Tags:
Bagikan:
Selasa 15 Januari 2019 10:0 WIB
Aswaja dan Ke-NU-an, Menuju Muatan Lokal Nasional
Aswaja dan Ke-NU-an, Menuju Muatan Lokal Nasional
Oleh: Wahyu Irvana

Mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an sudah dikenal sejak lama. Dalam kurikulum nasional sekarang ini, mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an dimasukkan dalam ranah muatan lokal (Mulok). Meskipun Mulok merupakan keputusan masing-masing lembaga pendidikan, namun sudah saatnya semua lembaga pendidikan nahdliyyin menjadikan Aswaja dan Ke-NU-an sebagai muatan lokal utama, mata pelajaran wajib. Ada banyak alasan penting untuk menjadikan Aswaja dan Ke-NU-an sebagai mata pelajaran wajib bagi lembaga pendidikan formal milik Nahdliyin.

Pertama, Aswaja dan Ke-NU-an didesain sesuai dengan kurikulum nasional, memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus dan sebagainya. Dalam hal ini Aswaja dan Ke-NU-an tidak akan berseberangan dengan kurikulum pemerintah, dan tentu sebagaimana diketahui bersama, bahwa lembaga pendidikan formal harus taat pada rambu-rambu yang diberikan pemerintah, hal ini berbeda jika yang dibahas adalah madrasah diniyah atau pondok pesantren, sehingga mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an pun tidak begitu cocok jika diajarkan di pesantren.

Kedua, Aswaja dan Ke-NU-an didesain sedemikian rupa untuk memuat materi dasar secara lengkap, mulai dasar-dasar Aswaja, dasar-dasar Ke-NU-an, tradisi amaliyah NU hingga pola pikir NU yang perlu diketahui oleh siswa selaku generasi penerus NU. Dalam mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an termuat materi tentang Ahlussunnah Wal Jama’ah, tentang NU, tentang sejarah NU, tentang amaliyah NU dan harakah NU. Muatan yang lengkap seperti ini penting, sehingga bukan hanya mengetahui tentang dalil Aswaja saja, tetapi juga tentang NU dan perjuangannya. Untuk pengayaan, lembaga pendidikan dapat menambah buku-buku tentang Aswaja maupun tentang NU atau dengan kegiatan pendukung lainnya.

Ketiga, Aswaja dan Ke-NU-an memiliki tolok ukur jelas yang sesuai dengan aturan lembaga pendidikan formal. Di bawah naungan LP Ma’arif NU, materi Aswaja dan Ke-NU-an dapat dipastikan terjamin kualitas baik secara ideologi maupun sistematika.

Keempat, Aswaja dan Ke-NU-an merupakan jati diri dan pengakuan atas kebanggaan sebagai lembaga pendidikan NU. Dengan memberikan alokasi yang cukup untuk Aswaja dan Ke-NU-an, lembaga pendidikan dapat dikatakan ikut membantu perjuangan para pendiri dan masyayikh NU dengan mempersiapkan generasi penerus yang bukan hanya paham Aswaja, tetapi juga paham NU.

Kelima, Aswaja dan Ke-NU-an tidak ketinggalan memiliki sistem evaluasi dan penilaian yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, evaluasi dan penilaian adalah keharusan. Mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an memiliki materi acuan yang kokoh, sistem penilaian standar kurikulum pemerintah, bahkan juga ujian akhir yang disebut UAMNU (sekarang mulai berbasis komputer).

Hal-hal di atas hanya beberapa contoh pentingnya memprioritaskan mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an bagi lembaga pendidikan formal milik nahdliyyin. Sekali lagi perlu dipahami, bahwa paparan ini untuk lembaga pendidikan formal, bukan madrasah diniyah atau pondok pesantren. Mungkin masih banyak lembaga pendidikan formal yang belum mau untuk mengalokasikan jam pembelajaran Aswaja dan Ke-NU-an, alasannya bahwa di lembaga pendidikan mereka sudah dilaksanakan praktik amaliyah NU.Namun, perlu diketahui bahwa praktik tersebut hanya menyentuh ranah psikomotor, sebelum menuju ranah psikomotor, harusnya diberikan pengetahuan (kognitif) yang kokoh, tentunya dari materi Aswaja dan Ke-NU-an. Ada juga yang berpendapat bahwa keengganan tersebut disebabkan sudah diberikan pengajian kitab tentang Aswaja. Hal tersebut sama sekali tidak keliru, bahkan hal yang baik, namun bicara lembaga pendidikan formal, kelima aspek yang dipaparkan di atas tidak akan mengena.

Akhirnya, sudah saatnya lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal milik nahdliyyin untuk menunjukkan sikap yang tegas, kompak dan bahu membahu membesarkan NU sesuai ranah masing-masing. NU sudah memfasilitasi pendidikan formal warganya dengan LP Ma’arif NU, persatuan gurunya dengan PERGUNU dan pengembangan siswanya dengan  IPNU-IPPNU. Lembaga pendidikan perlu berpikir dan membangun paradigma perlahan bahwa bersatu dan bersama untuk membesarkan NU itu akan terasa lebih tumbuh ghiroh dan ringan, daripada tercerai berai dan sendiri-sendiri. NU sebagai jam’iyyah harus kokoh, teguh dan konsisten, dan salah satunya kita bisa mulai dari lembaga pendidikan, yaitu bersama-sama memajukan Aswaja dan Ke-NU-an.

 Penulis adalah Ketua MGMP Aswaja dan Ke-NU-an LP Ma’arif NU Nganjuk serta Wakil Direktur Aswaja NU Center PCNU Nganjuk

















Selasa 15 Januari 2019 6:50 WIB
KMNU dan Tantangan Industri 4.0
KMNU dan Tantangan Industri 4.0
Oleh Murdianto An Nawie

Tulisan ini merupakan Catatan Menyambut MUNAS V KMNU di Surabaya. Globalisasi yang hampir tidak lain adalah proses hilangnya batas-batas geografis akibat perkembangan tekhnologi informasi, transportasi dan komunikasi. Namun tidak bias dikatakan bahwa globalisasi adalah kebutuhan alamiah (natural) manusia, atau sebentuk keniscayaan.

Globalisasi bagaimana punhanya akan menguntungkan mereka yang menguasai tiga pilar diatas. Dan dapat dipastikan akibat proses ini adalah proses marginalisasi (peminggiran) individu, komunitas masyarakat atau bahkan suatu bangsa akibat mereka tidak menguasai pilar inti globalisasi.

Kini Globalisasi telah mencapai fase mutakhir yang disebut dengan revolusi 4.0. Selain marginalisasi, muncul ekses negatif globalisasi seperti maraknya radikalisme yang melintas batas negara, masalah kerusakan lingkungan hidup yang sampai pada tahap paling mencemaskan dan persoalan lainnya.

Dalam situasi demikian, warga Nahdlatul Ulama mendapatkan tantangan besar. Revolusi 4.0 membutuhkan sumberdaya manusia yang unggul yang dapat mengolah sumberdaya alam yang terbatas. Sementara sebagian besar NU warganya berlatar pendidikan pesantren.

Secara sosial berasal dari masyarakat pedesaan yang masih lekat dengan nilai dan kearifan lokal, secara ekonomi banyak bergantung dari sumberdaya pertanian, kelautan dan sumber daya alam yang bersifat given, tentu revolusi 4.0 bukanlah semata-mata peluang, namun juga ancaman marginalisasi. Oleh karena itu keberadaan kelas menengah pada warga NU menjadi tempat warga NU melabuhkan harapan akan masa depan warga NU maupun jamiyyah Nahdlatul Ulama. 

Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) adalah salah satu organisasi kekeluargaan (Forum Silaturrahmi) bagi mahasiswa NU yang berdiri di beberapa Perguruan Tinggi dengan sejarah dan latar belakang yang berbeda. Namun, KMNU memilikitujuan yang sama, yakni untuk menghimpun mahasiswa NU di Perguruan Tinggi di Indonesia maupun Luar Negeri untuk bersama-sama menguatkan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

Arah perjuangan KMNU sejalan dalam arah perjuangan Nahdlatul Ulama, yaitu sosial keagamaan dengan menyinergikan kemampuan IMTAQ dan IPTEK. Beberapa hal penting yang perlu dipikirkan bersama para eksponen anak muda NU yang tergabung dalam KMNU adalah hal-hal sebagai berikut:

Pertama, KMNU harus memperkuat sistem kaderisasi dengan menata ulang konsep (kurikulum dan praktik) kaderisasi, dengan mengadaptasi perkembangan yang terjadi dalam tubuh jamiyyah Nahdlatul Ulama maupun kecenderungan perubahan yang bersifat global, nasional maupun lokal, khususnya perkembangan yang diakibatkan revolusi 4.0.

Kedua, KMNU harus memperkuat penggunaan kemampuan kader dalam penguasaan instrumen revolusi 4.0 baik jaringan internet dan big data, berbagai aplikasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap terkait dengan perkembangan situasi global maupun nasional, agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan di bidang internal organisasi (kaderisasi dan kelembagaan) dan bidang eksternal (jaringan dan respon sosial) sebagai bagian dari kerja perjuangan KMNU dan khidmahnya pada jamiyyah dan jamaah NU khususnya, bangsa Indonesia secara umum.

Ketiga, Era revolusi industri 4.0 ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menyusun strategi penyebarluasan pokok-pokok masalah (isu-isu sentral) kepada masyarakat, khususnya yang terkait dengan warga NU sebagai warga jamiyyah maupun sebagai warga bangsa. Dengankemajuanteknologidaninformasitersebut KMNU harus lebihcepat dalam merespon masalah kerakyatan yang muncul pada akar rumput untuk disampaikan pada pengambil keputusan (negara) dan pihak lain yang terkait.

KMNU harus mempertegas keberfihakannya kepada persoalan warga jamiyyah NU dan kaum mustadhafin dengan melakukan kerja-kerja pendampingan kelompok-kelompok masyarakat pinggiran, pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan di pedesaan, dan institusi yang paling menyentuh masalah yang dirasakan pada masyarakat ditingkat akar rumput.

Keempat, KMNU harus dapat merebut wacana Keislaman yang beredar di masyarakat, baik secara langsung melalui forum pengajian, seminar ilmih dan penyebarluasan gagasan yang langsung, maupun di dunia maya dan media digital. KMNU harus mampu membawa nilai dasar Keislaman ahlussunnah wal jamaah dalam merespon berbagai masalah kehidupan dengan wacana dan sikap, serta perilaku yang mengedepankan prinsip tawasuth, tasamuh, tawazun dan i’tidal. KMNU harus menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya agamawan, intelektual maupun aktivis yang membawa spirit Ahlussunnah wal Jama'ah dalam seluruh bidang kehidupan.

Beberapa agenda diatas dirasa penting untuk memastikan bahwa KMNU akan terus eksis dan dapat ‘berbareng bergerak’ dengan berbagai unsur dalam jamiyyah maupun jamaah Nahldatul Ulama, utamanya dalam menyambut semangat nahdlah ats-tsaniyah (kebangkitan kedua) NU, di usianya yang menjelang satu Abad. Wallahu a’lam bishawab.


Penulis adalah Sekretaris PCNU Ponorogo, dosen tetap Program Pascasarjana INSURI Ponorogo
Sabtu 12 Januari 2019 9:30 WIB
Menelusuri Batas Usia 16 Tahun sebagai Usia Minimal Menikah
Menelusuri Batas Usia 16 Tahun sebagai Usia Minimal Menikah
Ilustrasi (pixabay)
Oleh Muhammad Syamsudin

Dewan Keamanan PBB dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia), Pasal 2 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini, dengan tanpa adanya pembedaan apa pun dari sisi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan, bangsa atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, tidak boleh dilakukan pembedaan atas dasar status politik, status yurisdiksi atau status internasional negara atau wilayah tempat seseorang termasuk di dalamnya, apakah wilayah itu merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan sendiri atau bahkan di bawah pembatasan kedaulatan lain, apa pun itu wujudnya.” Lewat deklarasi ini PBB menentang adanya tindakan diskriminatif terhadap semua individu di belahan mana pun bumi dipijak olehnya. Secara tidak langsung, butir deklarasi ini menjadi sebuah prinsip bagi tindakan non-diskriminatif. 

Prinsip non-diskriminasi merupakan sebuah konsep utama dalam hak asasi manusia yang wajib dimuat dalam setiap instrumen umum hak asasi manusia. Dari kesekian tindakan diskriminatif ini, ada dua prinsip utama yang sangat ditekankan di dalam deklarasi itu, dan wajib dilaksanakan oleh negara anggota, yaitu: 

1. Setiap negara anggota wajib melakukan pelarangan diskriminasi rasial, dan termasuk politik apartheid (Afrika)
2. Setiap negara wajib melakukan pelarangan terhadap segala diskriminasi terhadap perempuan. 

Pengarusutamaan kedua prinsip ini selalu disinggung dan menjadi materi pokok setiap pertemuan dan perjanjian-perjanjian internasional dan wajib dipatuhi oleh negara anggota. 

Pada tahun 1980, tepatnya 29 Juli 1980, Indonesia telah turut serta menandatangani konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Lewat penandatanganan ini, secara otomatis Indonesia dianggap sebagai telah turut berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi tersebut sebagaimana tertuang dalam amanat UUD 1945 yang menetapkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan. Sebagai bentuk persetujuan terhadap upaya perlindungan dan penegakan supremasi kaum perempuan, maka pada tahun 1984, Pemerintah RI mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1984 sebagai bentuk ratifikasi terhadap CEDAW ini. 

Akibat dari adanya ratifikasi CEDAW lewat UU Nomor 7 Tahun 1984, maka secara tidak langsung usia batas perkawinan di Indonesia yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi wajib mengikuti arahan dari UU Nomor 7 Tahun 1984. Dan berdasar UU ini pula telah ditetapkan bahwa batas usia minimal menikah adalah di atas definisi frasa “anak”. Namun, usia yang ditetapkan di UU No. 7 Tahun 1984 ini masih jauh di bawah yang digariskan oleh CEDAW yang menetapkan bahwa batas usia anak adalah usia di bawah 21 tahun. 

Pada tahun 1996, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah Optional Protocol CEDAW, yang secara implisit ibarat teguran kepada setiap negara anggota yang menandatangani konvensi, tidak ketinggalan Indonesia mendapat teguran itu. Tahun 1998, lewat Menteri Pemberdayaan Perempuan, Indonesia tidak memiliki pilihan untuk menandatangani isi dari Protokol Opsional CEDAW seiring embargo yang diterapkan oleh dunia Internasional ke Indonesia. 

Konsekuensi dari menandatangani protokol opsional ini adalah kemudian lahir UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang ini ditetapkan definisi bahwa yang dimaksud sebagai anak adalah anak di bawah usia 16 tahun. Karena masih saja mendapat tekanan dari dunia internasional, maka pada tahun 2014 lahir Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang berisi tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 yang mencantumkan definisi anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. 

Dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2014, maka secara tidak langsung batas minimal usia pernikahan adalah menjadi usia 17 tahun masuk ke 18 tahun. Dengan demikian usia 17 tahun, masih disebut sebagai anak berdasar undang-undang ini. Itulah sebabnya, pada tahun 2015 pernah dilakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi soko guru usia perkawinan minimal 16 tahun, namun pengajuan uji materi ini ditolak oleh MK sehingga masih berlaku bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 16 tahun, dan masih di bawah ketentuan CEDAW yang menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 21 tahun.

Implikasi Hukum UU No. 35 Tahun 2014

Misalnya ada sebuah kasus anak perempuan hendak dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 15 tahun. Karena merasa belum siap, si anak melarikan diri dari rumah. Secara fiqih, hak dan wewenang wali mujbir anak tersebut sebenarnya adalah ayah dan kakek. Namun, mengingat usia anak masih di bawah 16 tahun, maka tindakan anak yang melarikan diri dari rumah akan menjadi delik bagi Komnas Perlindungan Anak untuk masuk dan melakukan advokasi. Delik yang menjadi dasar pijakannya adalah telah terjadi pemaksaan yang melanggar HAM oleh orang tua terhadap anaknya.  

Saudara ingat pernah ingat dengan kasus salah satu artis Arumi Bachsin yang sekarang menjadi istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak? Dulu pernah lari dari rumah dan mendapat perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak karena kasus itu. Saudara pembaca masih ingat dengan kasusnya Syekh Puji yang memperistri anak yang masih berusia sekolah Madrasah Tsanawiyah? Mengapa kemudian beritanya heboh? Tidak lain adalah karena si mempelai perempuan masih berada di bawah usia 16 tahun. Meskipun si anak tidak melarikan diri dari rumah suaminya, namun karena faktor usianya, Komnas Perlindungan Anak akan datang dengan sendirinya untuk mencari keterangan apakah telah terjadi pemaksaan atau tidak terhadap anak tersebut. Wallâhu a’lam bish shawab.


Penulis adalah Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG