IMG-LOGO
Nasional

Studi Perdamaian Jadi Mata Kuliah Wajib di Pattani Thailand

Rabu 16 Januari 2019 20:0 WIB
Bagikan:
Studi Perdamaian Jadi Mata Kuliah Wajib di Pattani Thailand
Universitas Fatoni Pattani (Dok. FTU)
Jakarta, NU Online
Perdamaian menjadi mata kuliah tersendiri di perguruan tinggi di Thailand. Secara otomatis, mahasiswa tidak akan lulus dari kampus sebelum menyelesaikan mata kuliah itu, Studi Perdamaian, dengan baik.

"Pelajar yang tidak mengambil mata kuliah tersebut tidak akan lulus," kata Kriya Langputeh, Pengajar Studi Perdamaian di Universitas Fatoni, Pattani, Thailand saat ditemui NU Online dalam acara Seminar International di JW Marriott, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/1).

Mata kuliah tersebut, kata Langputeh, memuat berbagai kajian tentang rekonsiliasi, cara-cara perdamaian, dan pencegahan ekstrimisme.

Sementara itu, substansi pengajaran itu juga diterapkan di sekolah dasar dan menengah dengan kegiatan dialog dan berkemping bersama antarkeyakinan. Hal itu guna meningkatkan interaksi dan saling memahami satu sama lain.

"Itulah cara yang bagus untuk buat harmonisme di tengah masyarakat," kata Wakil Sekjen Religion for Peace-lnterreligious Council in Thailand itu.

Di negara yang mayoritas berpenduduk Budha itu, Langputeh juga menyatakan bahwa pemerintah membolehkan pelajaran agama Islam di sekolah dengan syarat tidak mengganggu ketentraman negara dan masyarakat umum.

"Pemerintah memberi kelonggaran Islam untuk membuat sistem pendidikannya sendiri sejak Taman Pendidikan Kanak-kanak (Tadika). Setelah itu pelajar harus mengambil primary school atau sekolah wajib enam tahun," jelasnya.

Setelah menyelesaikan studinya di sekolah wajib itu, lanjut Langputeh, pelajar boleh melanjutkan di sekolah menengah, baik negeri ataupun swasta. Muslim di sana, katanya, banyak yang memilih swasta mengingat di sekolah itulah para pelajar dapat juga belajar Islam.

"Banyak orang Islam yang memilih sekolah swasta. Pendidikan Islam ada disana. Sekolah swasta itu juga menggunakan kurikulum integrasi," terangnya.

Duta damai Pusat Internasional King Abdullah bin Abdul Aziz untuk Dialog Interkultural dan Interreligius, Wina, Austria itu juga menyebutkan pilihan lain bagi mereka yang ingin mendalami ajaran Islam tentu dengan belajar di pondok pesantren. Di negeri Gajah Putih itu, katanya, juga terdapat pondok pesantren yang khusus mengajarkan pengetahuan agama Islam sebagaimana di Indonesia. (Syakir NF/Fathoni)
Bagikan:
Rabu 16 Januari 2019 21:0 WIB
PBNU Ingatkan Pemprov DKI Tidak Persulit Warganya Menikah
PBNU Ingatkan Pemprov DKI Tidak Persulit Warganya Menikah
Foto: Ilustrasi (Ist.)

Jakarta, NU Online
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Mujib Qulyubi mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak mempersulit pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sebab pernikahan dapat membangun peradaban.

Demikian dikatakan Kiai Mujib di Gedung PBNU, Rabu (16/1), mengomentari Peraturan Gubernur (Pergub)  DKI yang mewajibkan warganya memiliki sertifikat layak nikah sebagai syarat melangsungkan pernikahan. Aturan ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

"Dengan pernikahan melahirkan anak, dengan pernikahan melahirkan keturunan, maka dengan pernikahan membangun peradaban," kata Kiai Mujib.

Kiai Mujib juga menyebut bahwa pernikahan merupakan syariat Islam pertama. Hal itu dapat diketahui melalui kisah Nabi Adam AS yang dilarang menyentuh Siti Hawa oleh Malaikat Jibril sebelum memberikan maharnya, yakni membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 20 kali.

Menurutnya, syari'at Islam melarang terhadap pernikahan sesama jenis, baik perempuan dengan perempuan, maupun pria dengan pria karena menghalangi terjadinya peradaban manusia.

"Kalau tidak tumbuh anak, tidak tumbuh keturunan, maka tidak akan tumbuh peradaban," ucapnya.

Ia mengatakan, Keluarga Berencana (KB) yang menjadi program pemerintah dengan dua anak bersifat tidak mutlak, yakni jika orang tua secara ekonomi tidak mampu, seperti memberikan makan dan biaya pendidikan terhadap banyak anak, maka lebih baik memakai KB. Sebaliknya, orang tua dipersilakan mempunyai banyak anak jika mampu memberikan makan dan biaya pendidikan.

Penikahan juga disebut sebagai mistaqan ghalidhan atau ikatan yang kuat. Menurutnya, Allah hanya tiga kali meletakkan kata mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kuat), yakni perjanjian pernikahan, perjanjian bani Israil yang maksiat kepada Allah dan akan diselamatkan, dan perjanjian para Nabi dan Rasul ketika mendapat amanat kenabian dan kerasulan.

"Itulah maka saya bilang pernikahan itu pintu peradaban manusia, maka harus dijunjung betul," ujarnya. (Husni Sahal/M. Faizin)


Rabu 16 Januari 2019 19:30 WIB
Lulusan PBSB Ilmu Falak Warnai Pengumuman CPNS Dosen
Lulusan PBSB Ilmu Falak Warnai Pengumuman CPNS Dosen
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ahmad Zayadi
Jakarta, NU Online
Lewat portal kemenag.go.id dan telegram, Kementerian Agama (Kemenag) resmi mengumumkan hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenag tahun 2018, Selasa (15/1) malam. Dari sederet pendaftar yang dinyatakan lulus, sedikitnya terdapat 10 alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) jurusan ilmu falak Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang lulus sebagai CPNS dosen untuk formasi ilmu falak.

Ketika ditemui di ruang kerjanya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ahmad Zayadi turut berbahagia. “karena Kemenag selaku pemberi beasiswa PBSB selalu intens melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap mereka,” katanya, Rabu (16/1).

Zayadi mengingatkan, agar alumni PBSB senantiasa selalu mengamalkan ilmunya bagi kepentingan kemanusiaan. “Khususnya bakti mereka bagi pesantren dan keutuhan NKRI sebagai bentuk komitmen dalam menjamin peningkatan kualitas kehidupan bangsa,” jelasnya.

“Para alumni PBSB diharapkan mendalami bidang keilmuan yang ditekuni, terlebih mendalami ilmu keislaman dan nilai kepesantrenan sebagai instrumen akademik dan metodologis untuk mampu mentransformasikan agama sehingga lebih kontekstual,” ungkapnya.

Meski kini telah menjadi dosen, namun jiwa santri harus tetap melekat. “Menjadi dosen yang tawadhu, hormat terhadap orangtua dan civitas akademika, serta tetap haus akan keilmuan agama atau tafaqquh fiddin," ujar Zayadi.

Kepada alumni PBSB yang telah dinyatakan lulus CPNS dosen, Zayadi mengucapkan selamat mengemban amanah di tempat tugas baru. “Semoga ilmu yang didapat selama di pesantren dan perguruan tinggi dapat mewarnai iklim akademik kampus, serta berkomitmen menjadi agen untuk mendesiminasi dan memperkuat moderasi beragama dalam kehidupan kampus dan masyarakat luas,” tutupnya.

Berikut kesepuluh alumni PBSB UIN Walisongo Semarang:
1. Hasna Tuddar Putri, dosen ilmu falak asisten ahli IAIN Malikussaleh Lhokseumawe
2. M Rifa Jamaludin Nasir, dosen ilmu falak asisten ahli IAIN Salatiga
3. M Arbisora Angkat, dosen ilmu falak asisten ahli STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
4. M Syarief Hidayatullah, dosen ilmu falak IAIN Palu
5. M Nurkhanif, dosen astronomi UIN Walisongo Semarang
6. M Zainal Mawahib, dosen metodologi penelitian sains UIN Walisongo Semarang
7. Riza Afrian Mustaqim, dosen ilmu falak asisten ahli UIN Ar Raniry Banda Aceh
8. M Ihtirozun Ni'am, dosen geodesi UIN Walisongo Semarang
9. Elly Uzlifatul Jannah, dosen ilmu falak asisten ahli UIN Sunan Ampel Surabaya
10. Moelki Fahmi Ardliansyah, dosen ilmu falak IAIN Metro. (Hery/Ibnu Nawawi)

Rabu 16 Januari 2019 19:15 WIB
Soal Sertifikat Layak Kawin, PBNU Tegaskan Kemudahan Nikah dalam Islam
Soal Sertifikat Layak Kawin, PBNU Tegaskan Kemudahan Nikah dalam Islam
Katib Syuriyah PBNU KH Mujib Qulyubi
Jakarta, NU Online
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Mujib Qulyubi menyoroti pentingnya pemerintah mengadakan sosialisasi secara merata kepada para pemuda usia menikah tentang konsep kesederhanaan atau kemudahan pernikahan dalam Islam.

Hal itu ia tegaskan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih satu ekor kambing."

"Dari sisi konseling (penyuluhan), perlu disosialisasikan dengan baik bahwa semangat pernikahan dalam Islam adalah sederhana," kata Kiai Mujib mengomentarai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (16/1).

Kiai yang pernah menjadi penghulu di Kantor Urusan Agama di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat ini mengemukakan bahwa kini, tidak sedikit cara berpikir para pemuda usia menikah yang lebih memprioritaskan tentang walimahnya daripada berpikir soal tanggung jawab dalam berumah tangga.

"Mainstream anak-anak kita, paradigma berpikir itu yang dipersiapkan rata-rata resepsinya: nyari gedung, makanannya, hiburannya, bentuk undangannya, yang diundang berapa orang. Jarang sekali anak-anak kita yang berpikir panjang bahwa tanggung jawab setelah menikah (tanggung jawab dalam berumah tangga) itu jauh lebih berat," katanya.

Kiai Mujib tidak memungkiri bahwa mengadakan walimah pernikahan itu penting, namun sambungnya, jangan sampai respepsi pernikahan diadakan secara berlebihan dan mengabaikan kewajiban dalam rumah tangga seperti memberikan nafkah yang layak.

"Ini perlu diberikan pemahaman karena anak-anak kita masih sangat rentan pemahamannya tentang pernikahan secara komprehensif. Ini Salah satu persoalan pada anak-anak yang umur menikah," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, warga DKI Jakarta wajib memiliki Sertifikat Layak Kawin sebagai syarat melangsungkan pernikahan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG