IMG-LOGO
Nasional

Pendidikan Mitigasi Bencana Perlu Diadopsi dalam Kurikulum Pendidikan

Jumat 18 Januari 2019 0:42 WIB
Bagikan:
Pendidikan Mitigasi Bencana Perlu Diadopsi dalam Kurikulum Pendidikan
Relawan bersama TNI saat Bencana Palu Sulteng
Jakarta, NU Online
Pendidikan mitigasi bencana tsunami sangat tepat masuk dalam kurikulum pendidikan lingkungan hidup, karena bencana tersebut erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan.

"Sangat tepat jika pendidikan mitigasi bencana tsunami itu dimasukkan dalam pendidikan lingkungan hidup. Ini sinergi, tidak bisa dipisahkan," kata Peneliti Utama Pusat Litbang Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hendra Gunawan seperti dikutip Antara di Bogor, Kamis (17/1).

Hendra mengatakan, bencana alam ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Bencana bisa disebabkan oleh alam dan bisa juga disebabkan oleh manusia. Umumnya bencana tsunami terjadi mengakibatkan banyak jatuh korban karena kerusakan lingkungan. Seperti tsunami terjadi, karena mangrovenya tidak ada.

"Contoh di Palu dan Carita, Banten, sudah tidak ada mangrove, sehingga korbannya jadi lebih banyak," katanya.

Menurut Hendra, ada umpan balik (feed back) yang terus berputar antara bencana dengan kerusakan lingkungan. Sehingga tepat jika mitigasi bencana bagian dari lingkungan hidup.

Hendra mengatakan, beragam bencana melanda Indonesia sepanjang 2018, terakhir Tsunami di Selat Sunda yang menerjang Banten, dan Lampung memunculkan sejumlah isu. Diantaranya, perlunya sistem peringatan dini, mitigasi bencana, dan edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan kesiapsiagaan bencana.

"Mulai dari presiden, menteri mengarahkan pendidikan mitigasi bencana harus masuk kurikulum. Termasuk Gubernur Jawa Barat juga mengarahkan demikian," katanya.

Dan sampai saat ini, lanjutnya, pendidikan mitigasi bencana masih dalam wacana. Belum diketahui mitigasi bencana dalam bentuk apa, yang jelas bukan sebagai pelajaran tersendiri, tetapi bagian dari pelajaran atau disisipkan.

Menurut dia, ketiga pemerintah masih berwacana pendidikan mitigasi bencana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sudah lebih dulu menerapkan pendidikan mitigasi bencana melalui Sekolah Magrove yang dimulai sejak tahun 2008.

"Sejak 2017 pendidikan mitigasi bencana masuk dalam kurikulum sekolah di Indramayu, sudah dilengkapi pula dengan buku panduannya," kata Hendra.

Buku pendidikan lingkungan hidup mitigasi bencana tematik mangrove disusun oleh tim yang melibatkan KLHK, LIPI, dan Pemkab Indramayu, serta Pertamina. (Red: Ahmad Rozali)
Bagikan:
Jumat 18 Januari 2019 23:45 WIB
PBNU Dukung Upaya Singkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
PBNU Dukung Upaya Singkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
Robikin Emhas
Jakarta, NU Online 
Presiden Joko Widodo dalam debat capres dan cawapres pada Kamis (17/1) malam mengatakan bahwa akan membuat pusat legislasi nasional yang langsung dikontrol presiden. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan H Robikin Emhas mendukung rencana tersebut jika dapat melahirkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron.

"Jika Pusat Legislasi Nasional dimaksudkan untuk memastikan agar seluruh peraturan perundang-undangan yang dilahirkan sejalan dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, dan dapat mencegah lahirnya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tidak sinkron, tumpang-tindih dan saling bertentangan satu dengan lainnya, kita dukung," kata Robikin kepada NU Online pada Jumat (18/1). 

Selain hal itu, Robikin juga melihat bahwa saat ini Indonesia sudah over regulasi atau obesitas regulasi. Tahun 2017 saja, misalnya, disinyalir terdapat 62.000 peraturan perundangan-undangan. Hal itu, lanjutnya, belum termasuk 32.000 undang-undang organik (peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang) yang dibatalkan Kemendagri. "Jumlah yang sangat banyak untuk suatu negara kesatuan," ucapnya. 

Terlebih, perundang-undangan itu tidak lahir dari koordinasi antarkementerian dan lembaga karena ego sektoral yang masih sangat menonjol. Tak jarang karena hal itu, ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak harmonis, tidak sinkron, tumpang-tindih dan saling bertentangan.

"Dampaknya, birokrasi menjadi panjang dan rumit, terjadi ketidakpastian hukum, serta mengganggu iklim investasi," terang Robikin.

Meskipun sudah ada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), ia khawatir tidak memberi dampak maksimal. "Merevitalisasi peran dan fungsi BPHN itu diantara pilihannya. Namun dikhawatirkan tidak memberi dampak maksimal," pungkasnya. (Syakir NF/Ahmad Rozali)
Jumat 18 Januari 2019 23:10 WIB
PBNU Maklumi Rencana Presiden Jokowi Bebaskan Ba'asyir
PBNU Maklumi Rencana Presiden Jokowi Bebaskan Ba'asyir
Baasyir dikunjungi Yusril Ihza Mahendra (ant)
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan H Robikin Emhas menilai rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dapat dimaklumi atas dasar kemanusiaan.

"Atas dasar pertimbangan kemanusiaan rencana pembahasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dapat dimaklumi," kata Robikin pada Jumat (18/1). 

Hal itu mengingat belakangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dikabarkan sering sakit. Selain itu, usianya juga sudah terbilang 'sepuh', yakni sudah mencapai 81 tahun. Ia juga sudah menjalani hukuman sembilan tahun lebih dari masa hukuman 15 tahun yang dijatuhkan pengadilan.

Meskipun demikian, Robikin berharap agar prosedur dan ketentuan hukum harus tetap dipenuhi. Hal ini sebagai bagian dari menjaga wibawa Indonesia sebagai negara hukum.

"Harapan saya, kalau rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dilakukan, seluruh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku tetap dipenuhi. Satu dan lain hal agar marwah dan wibawa NKRI sebagai negara hukum tetap terjaga," pungkasnya. 

Presiden Joko Widodo berencana membebaskan Abu Bakar Ba’asyir dari tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Menurut laporan Antara, sebagaimana disampaikan Yusril Ihza Mahendra, Abu Bakar akan bebas pada minggu depan. Ia berjanji hanya akan istiraha bersama keluarganya, tidak akan berceramah ke mana-mana. (Syakir NF/Ahmad Rozali)
Jumat 18 Januari 2019 23:5 WIB
Ini Alasan Adu Domba dengan Hoaks di Indonesia Tidak Berhasil 100%
Ini Alasan Adu Domba dengan Hoaks di Indonesia Tidak Berhasil 100%
Foto: Muh. Yasir Alimi (kiri) mempresentasikan bukunya yang dihadiri Humas Polri, Pusat Penerangan TNI, psikolog sosial dan praktisi komunikasi publik
Jakarta, NU Online
Strategi yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mengadu domba masyarakat Indonesia dengan memproduksi dan menyebarkan hoaks tidak sepenuhnya berhasil di Indonesia. Ada beberapa hal yang menyebabkan peredaran berita palsu yang berorientasi memecah belah ini tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar seperti di Timur Tengah.

Demikian dalam diskusi Buku Mediatisasi Agama, Post-Truth dan Ketahanan Nasional karya Moh. Yasir Alimi di Jakarta, Jum'at (18/1). Diskusi buku yang diadakan oleh Majelis Dzikir Hizbul Wathon (MDHW) ini dihadiri oleh Humas Mabes Polri dan Pusat Penerangan TNI.

Sekjen MDHW Hery Haryanto Azumi mengatakan, di Indonesia ada banyak ormas Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah yang berhasil menetralisir berbagai isu yang mengancam disintegrasi bangsa. Kehadiran ormas moderat ini menjadi sangat penting karena di era "post-truth" isu yang penting untuk dikelola di Indonesia adalah isu-isu agama, bukan isu-isu sains atau yang lain.

"Di indonesia ada ormas islam moderat seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain yang menyebabkan hoaks mengenai agama tidak sepenuhnya berhasil diterapkan di Indonesia. Kita tidak bisa dipecah-belah. Kita sudah terbiasa hidup dalam keberagamaan," katanya.

Dikatakan, Arab Spring di Timur Tengah adalah gerakan perlawanan oleh rakyat yang kemudian diarahkan oleh kekuatan tertentu untuk melawan negara. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan hoaks melalui media informasi. Hasilnya, beberapa negara seperti Tunisia, Libya, dan Suriah porak-poranda.

Meski strategi seperti itu tidak sepenuhnya berhasil diterapkan di Indonesia, semua bentuk hoaks yang mengadu domba untuk menghancurkan pondasi keberagamaan harus dihentikan.

"Kita optimis bisa membangun dari dalam sesuai apa yang kita miliki. Kita memiliki sejarah masa lalu untuk membentuk masa depan. Tidak ada keraguan bahwa kita tidak harus meniru Arab, Amerika, atau Cina. Kita sendiri bisa membentuk masa depan kita sendiri; Indonesia yang berangkat dari diri sendiri," pungkasnya. (Anam/Alhafiz K)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG