IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Negara Harus Kuatkan Pemahaman Masyarakat tentang Pancasila

Rabu 23 Januari 2019 7:15 WIB
Bagikan:
Negara Harus Kuatkan Pemahaman Masyarakat tentang Pancasila
Jakarta, NU Online
Kepala Sekolah Pancasila Forum Nasional Bhineka Tunggal Ika, Syaiful Arif mengemukakan bahwa salah satu perdebatan utama dalam gerakan salafi ialah tentang ideologi negara, terutama Pancasila. Pasalnya, menurut Arif, gerakan salafi secara terang-terangan mengafirkan Pancasila karena dianggap bukan ideologi Islam, sehingga harus diubah.

"Jadi mereka memang dengan terang-terangan mengkafir-kafirkan Pancasila karena Pancasila ini ideologi nasional yang harus diubah dengan ideologi Islam," kata Arif pada acara Overview dan Outlook Penanganan Terorisme di Indonesia di Universitas Indonesia Jakarta Pusat, Selasa (22/1).

Dalam perkembangannya, pemahaman masyarakat tentang Pancasila sebagai ideologi negara mulai mencemaskan. Arif mengemukakan survei yang dirilis Alvara Research Center pada 2017. Hasilnya, sebanyak 15 persen dari responden menghendaki Islam sebagai ideologi negara dan 80 persen masih menginginkan Pancasila.

"Ini hal yang patut menjadi keprihatinan kita bersama karena memang islamisme telah bergeser dari gerakan-gerakan radikal menjadi sentimen keumatan yang berkembang di wilayah masyarakat secara umum," jelasnya.

Ia berpendapat, jumlah 15 persen yang menghendaki Islam sebagai dasar negara karena hingga kini, negara belum mampu menguatkan Pancasila sebagai ideologi  negara terhadap masyarakat. Hal itu berbeda dengan orang-orang yang tergabung dalam gerakan salafi yang mengimani bahwa Islam harus menjadi ideologi negara.

Negara sampai sejauh ini, dalam pandangannya, belum mampu untuk menunjukkan kenapa harus misalnya beriman kepada Pancasila. Mengapa ketika mengamalkan dan menerima Pancasila sebagai dasar negara, itu sama saja dengan kita mengimani dan mengamalkan Islam. 

“Nah ini adalah salah satu problem dari perlunya penguatan wawasan kebangsaan dan deradikalisasi," tandasnya. (Husni Sahal/Ibnu Nawawi)

Bagikan:
Rabu 23 Januari 2019 23:30 WIB
Rais Aam Ingatkan NU Lamongan Tingkatkan Ekonomi Umat
Rais Aam Ingatkan NU Lamongan Tingkatkan Ekonomi Umat
Lamongan, NU Online
Beranjak siang hujan tiba-tiba mengguyur Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Namun derasnya hujan tidak menyurutkan langkah warga NU mendatangi pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lamongan masa khidmat 2018-2023. Acara yang digelar Rabu (23/1) tersebut diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Mustagitsin.

Acara dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar, katib yang diwakili KH Mujib Qulyubi, dan jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang diwakili KH Syafrudin Syarif. Bahkan mustasyar PBNU, KH Ma'ruf Amin juga turut hadir dan memberikan sambutan pada perhelatan meriah tersebut.

“Pemberdayaan ekonomi umat, terutama yang fokus pada pendidikan, kesehatan dan perekonomian menjadi perhatian pada kepengurusan saat ini,” kata Supandi Awaludin selaku Ketua PCNU Lamongan dalam sambutannya. Pekerjaan ini merupakan amanah umat yang harus diimplementasikan dengan program kerja.

“Kami meminta doa agar ke depan tidak hanya bisa menyusun program, tapi mampu menindaklanjuti untuk lima tahun ke depan dengan aksi-aksi nyata,” imbuhnya 

Bupati Lamongan, Fadeli dalam sambutannya menguatkan pernyataan tersebut. Bahwa pihaknya sudah menjalin kerja sama yang baik di bidang pendidikan dan kesehatan dengan PCNU setempat. 

“Ke depan akan kami tingkatkan lagi, terutama dalam hal peningkatan ekonomi keumatan,” terangnya. 

Setelah proses pelantikan, Ketua PCNU Lamongan melantik pengurus lembaga dan badan khusus yang disaksikan ratusan kiai dan ribuan warga NU di atas panggung. 

Selain pelantikan pengurus lembaga, pada kesempatan itu juga dikukuhkan pengurus Idarah Syu’biyah Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah An-Nahdliyah (Jatman).

KH Miftachul Akhyar merasa takjub karena acara pelantikan begitu meriah yang dihadiri ribuan tamu undangan. Menurutnya, baru kali ini ia menyaksikan kemeriahan warga Lamongan dalam kegiatan NU. 

“PCNU Lamongan harus mampu melahirkan program-program yang dapat menguatkan masyarakat, baik pikiran, inovasi, program, dan finansialnya,” katanya saat pemberian amanah. Para pengurus agar lebih cerdas dan melawan segala bentuk hoaks, lanjutnya. 

“Untuk program pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik. Semoga program ekonomi bisa menjadi prioritas,” tambahnya.

Sedangkan KH Ma'ruf Amin mengingatkan seluruh kader NU harus melakukan penguatan umat. Hal itu harus dibangun supaya nahdliyin bisa berkompetisi membangun kekuatan ekonomi. 

“Kalau umat kuat, maka bangsa ini juga menjadi kuat. Ini menjadi tugas kita sebagai kader NU. Mudah-mudahan pengurus bisa melaksanakan, sehingga menjadikan Indonesia lebih sejahtera,’’ pungkasnya. 

Dalam rangkaian kegiatan pelantikan ini, juga berhasil dilaksanakan penandatanganan prasasti pembangunan gedung SLB Ma’arif NU, serta pembangunan mushalla NU setempat. (Eka/Ibnu Nawawi)

Rabu 23 Januari 2019 21:30 WIB
Beda Gus Dur dan Ben Anderson dalam Memandang Indonesia
Beda Gus Dur dan Ben Anderson dalam Memandang Indonesia
Diskusi Buku Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka

Jakarta, NU Online
Setelah selama 27 tahun dilarang masuk, Ben Anderson kembali ke Indonesia dan menyampaikan bahwa Indonesia mestinya ditempatkan sebagai sebuah proyek bersama untuk masa depan, bukan warisan nenek moyang masa lalu.
 
"Indonesia adalah proyek bersama untuk masa depan," kata Riwanto Tirtosudarno, pensiunan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), mengutip pernyataan Ben Anderson, saat diskusi buku Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka di Griya Gus Dur, Jalan Taman Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta, Rabu (23/1).
 
Riwanto melihat Gus Dur tidak punya pemikiran yang sama. Bahkan, lanjutnya, Gus Dur tidak sekadar memikirkan Indonesia, tetapi sudah lebih jauh dari itu, yakni terlibat langsung dalam proyek pembangunan Indonesia
 
"Sejak awal terlibat dalam proyek, besar atau kecil, untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama tanpa melihat latar belakang etnis dan agamanya," katanya.
 
Keterlibatan Gus Dur dalam pembangunan itu sampai pada posisinya sebagai orang nomor satu di negerinya. Sebagai pemimpin yang muncul di tengah ketegangan masyarakat, ia harus mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan tuntutan merdeka Aceh dan Papua, provinsi paling barat dan paling timur Indonesia.
 
Sejak dulu, ia sensitif dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Kesensitifan itu ia olah dalam pemikirannya dan dituangkan ke dalam tulisannya di berbagai media.
 
"Banyak menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai media; koran, jurnal ilmiah, makalah seminar," katanya.
 
Gus Dur, jelas Riwanto, berangkat dari dunia pesantren. Dari situ, ia mampu membaca karya-karya yang berpengaruh di kancah internasional. Lebih dari itu, ia juga bisa menyampaikan hasil bacaannya itu ke bahasa yang dimengerti oleh masyarakat.
 
"Mampu menerjemahkan pikiran-pikiran yang berkelas dunia ke publiknya yang merupakan masyarakat awam," katanya.

Diskusi itu juga menghadirkan narasumber lain, yakni Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur era Gus Dur Manuel Kaisiepo dan penulis buku Ahmad Suaedy.

Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai kalangan, dari pensiunan pilot, desainer, dokter yang pernah bertugas di Papua, dan mahasiswa (Syakir NF/Muhammad Faizin)

Rabu 23 Januari 2019 20:50 WIB
Gus Dur Kombinasikan Mandela dan Ghandi Hadapi Konflik Papua dan Aceh
Gus Dur Kombinasikan Mandela dan Ghandi Hadapi Konflik Papua dan Aceh

Jakarta, NU Online

Saat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai presiden, Indonesia tengah dilanda konflik dan gerakan separatisme di sejumlah wilayah, seperti yang dimotori Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Keduanya tidak hanya bergerak di dalam negeri, namun juga menggalang dukungan di luar negeri.

Menghadapi kondisi tersebut, Gus Dur melakukan pendekatan yang menggabungkan dua cara rekonsiliasi ala Nelson Mandela di Afrika Selatan dan Mahatma Gandi di India. "Gus Dur membangun model rekonsiliasi dan resolusi konflik ala Mandela dan model non-violence-nya Gandhi," kata Manuel Kaisiepo, mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur era Presiden Gus Dur, Rabu (23/1).

Pernyatan itu disampaikan dalam diskusi buku ‘Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka’, di Griya Gus Dur, Jalan Taman Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta. Diskusi itu juga dihadiri oleh guru besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Riswanto Tirtosudarmo dan penulis buku Ahmad Suaedy.

Menurut Manuel Kaisiepo, langkah berani Gus Dur yang meminta maaf pada masyarakat Papua atas permasalahan yang terjadi di masa sebelumnya terinspirasi dari langkah Nelson Mandela yang dengan tegas memaafkan rezim apartheid yang memenjarakan Mandela.

Ia juga mengatakan bahwa Gus Dur juga mengambil intisari dari langkah politik Mahatma Ghandi yang menghadapi konflik dengan tidak menggunakan pendekatan kekerasan. Gus Dur bahkan melawan pemberontakan di Papua dan Aceh itu dengan pendekatan personal. "Tidak semua kekerasan dilawan dengan kekerasan," kata tokoh Papua itu.

Langkah politik yang demikian lanjut Manuel tidak hanya berhasil memulihkan harkat dan martabat masyarakat Aceh dan Papua, namun juga mampu membangun psikopolitik mereka. "Gus Dur berhasil membangun kepercayaan kembali masyarakat Papua," tegasnya. (Syakir NF/ Ahmad Rozali) 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG