IMG-LOGO
Nasional
MUNAS-KONBES NU 2019

Rumah KitaB Dorong Problem Perkawinan Anak Dibahas di Munas NU

Rabu 23 Januari 2019 9:30 WIB
Bagikan:
Rumah KitaB Dorong Problem Perkawinan Anak Dibahas di Munas NU
Kiai Said bersama Tim Rumah KitaB
Jakarta, NU Online
Tim Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya Jakarta, Senin lalu. Tujuan dari kedatangan ini adalah untuk melakukan audiensi dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Audiensi ini merupakan upaya Rumah KitaB untuk bersinergi dengan PBNU sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh besar di kalangan umat Muslim di Indonesia untuk bergerak bersama secara aktif melakukan pencegahan perkawinan anak.

Kegiatan audiensi ini merupakan tindak lanjut program pencegahan perkawinan anak yang dilakukan Rumah KitaB sejak tahun 2017 hingga 2019 di tiga provinsi; DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2). 

Kegiatan audiensi ini bertujuan menjagakeberlanjutanprogram agar usaha pencegahan perkawinan anak dapat terus dilakukan secara aktif melalui peran tokoh nasional.  

Tim Rumah KitaB yang hadir di PBNU antara lain Jamal (Staf Kajian), Hilmi (Manager Kajian), Nura (Manajer Operasional), Dilla (Manajer Program), Roland (Manajer Publikasi), dan Seto (Manajer Media dan Desain). Kiai Said menerima kedatangan Tim Rumah KitaB pada pukul 19.00 WIB, di ruang kerjanya di lantai 3, Gedung PBNU.

Dalam Rumah KitaB memaparkan berbagai hasil penelitian Rumah KitaB terkait faktor, aktor, dan dampak buruk perkawinan anak. Di samping itu, timRumahKitaBjugamenyampaikan pentingnya kehadiran NU untuk secara aktif ikut serta dalam upaya pencegahan perkawinan anak. 

Tim Rumah KitaB meminta Kiai Said untuk menghubungkan Rumah KitaB dengan Lembaga Bahtsul Masail PBNU agar mengangkat tema pencegahan perkawinan anak sebagai salah satu agenda bahtsul masail di Munas dan Konbes NU Februari 2019 mendatang.

Kiai said memahami dan sepakat bahwa perkawinan anak merupakan praktik yang membahayakan dan menimbulkan madharat (dampak negatif) terhadap perempuan dan anak-anak.

Kiai Said menyadari bahwa negara tidak bisa bergerak sendiri untuk mengatasi persoalan ini. Karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat berbasis keagamaan dan non-keagamaan.

Kiai Said menawarkan Rumah Kita Bersama untuk mengadakan FGD dengan Lembaga Bahtsul Masail, Ma’arif, dan Lembaga Perguruan Tinggi NU, untuk membangun kesepahaman bersama pentingnya pencegahan perkawinan anak, dan mengikutsertakan peran aktif ketiga lembaga NU tersebut dalam upaya pencegahan perkawinan anak. 

Di akhir pertemuan, Kiai Said menyerukan kepada segenap ulama, tokoh agama, dan komunitas Muslim di Indonesia, untuk secara aktif melakukan pencegahan perkawinan anak.

“Pencegahan perkawinan anak merupakan hal yang sangat penting dilakukan, tujuannya menghindari kemadharatan (dampak negatif) terhadap perempuan dan anak-anak. Perkawinan anak tidak dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah,” ujar Kiai Said.

Pencegahan perkawinan anak, imbuhnya, sangat mendesak agar mengurangi perceraian, menghadirkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga yang produktif, keluarga yang dinamis, dan bermartabat, karena keluarga adalah madrasah pertama.

Kiai Said mengutip syair Ahmad Syauqi; seorang penyair asal Mesir yang sangat terkenal di masa modern, “al-ummu madrasatun idzậ a’dadtahậ, a’dadta sya’ban thayyiba al-a’rậqi“.

Kiai Said menjelaskan kalimat ini, ia mengatakan, “Ibu itu madrasah pertama, kalau ibu atau rumah tangga itu ideal maka akan melahirkan bangsa yang baik. Karena bangsa yang baik lahir dari ibu yang baik pula”.

Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak sangat penting dilakukan oleh warga NU dan umat Muslim di seluruh Indonesia untuk membantu anak-anak perempuan mencapai masa depannya yang gemilang dan terbebas dari perkawinan anak.

Perihal Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak di bawah usia 18 tahun. Praktik perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perkawinan anak merampas hak-hak anak, terutama anak perempuan, untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hak-hak lainnya. 

Indonesia menempati urutan kedua praktik perkawinan anak tertinggi di kawasan Asia Tenggara, dan menempati urutan ketujuh tertinggi di dunia. Berdasarkan data UNICEF, 1 dan 9 anak di Indonesia korban perkawinan anak.
 
Berdasarkan hasil penelitian Rumah KitaB tahun 2014-2016, salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik perkawinan anak yaitu, kelembagaan formal dan nonformal. Kelembagaan formal terdiri dari aparatur pemerintahan dan para pihak yang memiliki otoritas resmi dari negara.

Sementara para pihak di kelembagaan nonformal terdiri dari para tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya yang memegang peranan penting di masyarakat.
 
Keberadaan lembaga nonformal memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi pemahamaan masyarakat untuk melakukan perkawinan anak. Oleh karena itu, perlu adanya jalinan kerjasama dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menghentikan praktik perkawinan anak.

Salah satu upaya yang dapatdilakukanadalahdengan mengundang peran serta ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, untuk bekerjasama dalam menyosialisasikan pencegahan praktik perkawinan anak. (Red: Fathoni)
Bagikan:
Rabu 23 Januari 2019 23:30 WIB
Rais Aam Ingatkan NU Lamongan Tingkatkan Ekonomi Umat
Rais Aam Ingatkan NU Lamongan Tingkatkan Ekonomi Umat
Lamongan, NU Online
Beranjak siang hujan tiba-tiba mengguyur Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Namun derasnya hujan tidak menyurutkan langkah warga NU mendatangi pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lamongan masa khidmat 2018-2023. Acara yang digelar Rabu (23/1) tersebut diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Mustagitsin.

Acara dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar, katib yang diwakili KH Mujib Qulyubi, dan jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang diwakili KH Syafrudin Syarif. Bahkan mustasyar PBNU, KH Ma'ruf Amin juga turut hadir dan memberikan sambutan pada perhelatan meriah tersebut.

“Pemberdayaan ekonomi umat, terutama yang fokus pada pendidikan, kesehatan dan perekonomian menjadi perhatian pada kepengurusan saat ini,” kata Supandi Awaludin selaku Ketua PCNU Lamongan dalam sambutannya. Pekerjaan ini merupakan amanah umat yang harus diimplementasikan dengan program kerja.

“Kami meminta doa agar ke depan tidak hanya bisa menyusun program, tapi mampu menindaklanjuti untuk lima tahun ke depan dengan aksi-aksi nyata,” imbuhnya 

Bupati Lamongan, Fadeli dalam sambutannya menguatkan pernyataan tersebut. Bahwa pihaknya sudah menjalin kerja sama yang baik di bidang pendidikan dan kesehatan dengan PCNU setempat. 

“Ke depan akan kami tingkatkan lagi, terutama dalam hal peningkatan ekonomi keumatan,” terangnya. 

Setelah proses pelantikan, Ketua PCNU Lamongan melantik pengurus lembaga dan badan khusus yang disaksikan ratusan kiai dan ribuan warga NU di atas panggung. 

Selain pelantikan pengurus lembaga, pada kesempatan itu juga dikukuhkan pengurus Idarah Syu’biyah Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah An-Nahdliyah (Jatman).

KH Miftachul Akhyar merasa takjub karena acara pelantikan begitu meriah yang dihadiri ribuan tamu undangan. Menurutnya, baru kali ini ia menyaksikan kemeriahan warga Lamongan dalam kegiatan NU. 

“PCNU Lamongan harus mampu melahirkan program-program yang dapat menguatkan masyarakat, baik pikiran, inovasi, program, dan finansialnya,” katanya saat pemberian amanah. Para pengurus agar lebih cerdas dan melawan segala bentuk hoaks, lanjutnya. 

“Untuk program pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik. Semoga program ekonomi bisa menjadi prioritas,” tambahnya.

Sedangkan KH Ma'ruf Amin mengingatkan seluruh kader NU harus melakukan penguatan umat. Hal itu harus dibangun supaya nahdliyin bisa berkompetisi membangun kekuatan ekonomi. 

“Kalau umat kuat, maka bangsa ini juga menjadi kuat. Ini menjadi tugas kita sebagai kader NU. Mudah-mudahan pengurus bisa melaksanakan, sehingga menjadikan Indonesia lebih sejahtera,’’ pungkasnya. 

Dalam rangkaian kegiatan pelantikan ini, juga berhasil dilaksanakan penandatanganan prasasti pembangunan gedung SLB Ma’arif NU, serta pembangunan mushalla NU setempat. (Eka/Ibnu Nawawi)

Rabu 23 Januari 2019 21:30 WIB
Beda Gus Dur dan Ben Anderson dalam Memandang Indonesia
Beda Gus Dur dan Ben Anderson dalam Memandang Indonesia
Diskusi Buku Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka

Jakarta, NU Online
Setelah selama 27 tahun dilarang masuk, Ben Anderson kembali ke Indonesia dan menyampaikan bahwa Indonesia mestinya ditempatkan sebagai sebuah proyek bersama untuk masa depan, bukan warisan nenek moyang masa lalu.
 
"Indonesia adalah proyek bersama untuk masa depan," kata Riwanto Tirtosudarno, pensiunan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), mengutip pernyataan Ben Anderson, saat diskusi buku Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka di Griya Gus Dur, Jalan Taman Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta, Rabu (23/1).
 
Riwanto melihat Gus Dur tidak punya pemikiran yang sama. Bahkan, lanjutnya, Gus Dur tidak sekadar memikirkan Indonesia, tetapi sudah lebih jauh dari itu, yakni terlibat langsung dalam proyek pembangunan Indonesia
 
"Sejak awal terlibat dalam proyek, besar atau kecil, untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama tanpa melihat latar belakang etnis dan agamanya," katanya.
 
Keterlibatan Gus Dur dalam pembangunan itu sampai pada posisinya sebagai orang nomor satu di negerinya. Sebagai pemimpin yang muncul di tengah ketegangan masyarakat, ia harus mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan tuntutan merdeka Aceh dan Papua, provinsi paling barat dan paling timur Indonesia.
 
Sejak dulu, ia sensitif dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Kesensitifan itu ia olah dalam pemikirannya dan dituangkan ke dalam tulisannya di berbagai media.
 
"Banyak menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai media; koran, jurnal ilmiah, makalah seminar," katanya.
 
Gus Dur, jelas Riwanto, berangkat dari dunia pesantren. Dari situ, ia mampu membaca karya-karya yang berpengaruh di kancah internasional. Lebih dari itu, ia juga bisa menyampaikan hasil bacaannya itu ke bahasa yang dimengerti oleh masyarakat.
 
"Mampu menerjemahkan pikiran-pikiran yang berkelas dunia ke publiknya yang merupakan masyarakat awam," katanya.

Diskusi itu juga menghadirkan narasumber lain, yakni Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur era Gus Dur Manuel Kaisiepo dan penulis buku Ahmad Suaedy.

Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai kalangan, dari pensiunan pilot, desainer, dokter yang pernah bertugas di Papua, dan mahasiswa (Syakir NF/Muhammad Faizin)

Rabu 23 Januari 2019 20:50 WIB
Gus Dur Kombinasikan Mandela dan Ghandi Hadapi Konflik Papua dan Aceh
Gus Dur Kombinasikan Mandela dan Ghandi Hadapi Konflik Papua dan Aceh

Jakarta, NU Online

Saat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai presiden, Indonesia tengah dilanda konflik dan gerakan separatisme di sejumlah wilayah, seperti yang dimotori Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Keduanya tidak hanya bergerak di dalam negeri, namun juga menggalang dukungan di luar negeri.

Menghadapi kondisi tersebut, Gus Dur melakukan pendekatan yang menggabungkan dua cara rekonsiliasi ala Nelson Mandela di Afrika Selatan dan Mahatma Gandi di India. "Gus Dur membangun model rekonsiliasi dan resolusi konflik ala Mandela dan model non-violence-nya Gandhi," kata Manuel Kaisiepo, mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur era Presiden Gus Dur, Rabu (23/1).

Pernyatan itu disampaikan dalam diskusi buku ‘Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka’, di Griya Gus Dur, Jalan Taman Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta. Diskusi itu juga dihadiri oleh guru besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Riswanto Tirtosudarmo dan penulis buku Ahmad Suaedy.

Menurut Manuel Kaisiepo, langkah berani Gus Dur yang meminta maaf pada masyarakat Papua atas permasalahan yang terjadi di masa sebelumnya terinspirasi dari langkah Nelson Mandela yang dengan tegas memaafkan rezim apartheid yang memenjarakan Mandela.

Ia juga mengatakan bahwa Gus Dur juga mengambil intisari dari langkah politik Mahatma Ghandi yang menghadapi konflik dengan tidak menggunakan pendekatan kekerasan. Gus Dur bahkan melawan pemberontakan di Papua dan Aceh itu dengan pendekatan personal. "Tidak semua kekerasan dilawan dengan kekerasan," kata tokoh Papua itu.

Langkah politik yang demikian lanjut Manuel tidak hanya berhasil memulihkan harkat dan martabat masyarakat Aceh dan Papua, namun juga mampu membangun psikopolitik mereka. "Gus Dur berhasil membangun kepercayaan kembali masyarakat Papua," tegasnya. (Syakir NF/ Ahmad Rozali) 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG