IMG-LOGO
Fragmen
HARLAH KE-73 MUSLIMAT NU

Muslimat NU dan Kekerasan Pemilu 1971 (1)

Kamis 24 Januari 2019 16:0 WIB
Bagikan:
Muslimat NU dan Kekerasan Pemilu 1971 (1)
Sabtu-Ahad akhir pekan ini (26-27 Januari 2019) sekira 100.000 anggota Muslimat NU akan memadati Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Beberapa pengurus cabang berikut anggotanya dari Subang dan Pringsewu di Lampung telah menyatakan siap hadir.

Mereka akan memperingati Harlahnya yang ke-73 tahun. Tampaknya kumpul-kumpul begini dalam jumlah massa besar hampir mustahil terjadi di era Orde Baru. Jangan main-main. Apalagi kumpul-kumpul menjelang Pemilu pada April 2019 mendatang. Boro-boro kumpul, mereka bahkan menjadi korban kekerasan mental dan fisik menjelang Pemilu 1971.

Pemilu 1971 merupakan pemilihan umum pertama di era Orde Baru. Pemilu ini melibatkan 10 kontestan yang satu darinya menyebut diri golongan, bukan partai, yaitu Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didukung oleh ABRI, pegawai negeri, profesi guru, aparat birokrasi dari atas hingga tingkat desa. Sembilan lainnya adalah Partai NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Katolik, Perti, IPKI, dan Murba.

Pemilu 1971 dilaksanakan secara serentak pada 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia.

Sejak Pemilu 5 Juli 1971 itu juga, masyarakat kita mengenal istilah Luber, yaitu asas pemilu yang dijalankan secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Pengertian asas “bebas”, salah satu dari Luber, menyebutkan bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapa pun dan dengan cara apa pun. Tetapi, kata Usep Romli HM dalam artikelnya Teror Orba di Pemilu 1971 yang diturunkan NU Online pada 31 Maret 2014, prinsip tersebut sekadar jargon belaka. Karena pada praktiknya, asas tersebut tidak berjalan di lapangan.

“Di setiap TPS, para aparat sipil dan militer, siap siaga mengintimidasi warga agar jangan memilih parpol. Hasilnya, tentu dapat diduga. Golkar meraih suara hampir 60%. Memperoleh 260 kursi DPR-RI dari 450 kursi yang diperebutkan. Jumlah kursi DPR sebenarnya 500. Tapi 100 kursi disisihkan untuk anggota DPR yang diangkat oleh presiden. Dengan alokasi 25 kursi untuk ABRI (TNI), 75 kursi untuk kaum profesional non-partai, yang hakikatnya masih Golkar juga. Partai NU memperoleh 58 kursi. Lebih baik daripada hasil pemilu 1955 (45 kursi). Yang memprihatinkan, PNI (Partai Nasional Indonesia). Hanya mendapat 20 kursi. Padahal pada tahun 1955, menjadi pemenang (95 kursi),” tulis Usep Romli.

Berikut ini urutan perolehan suara pada Pemilu 1971
1. Sekber Golkar 62,8% suara (236 kursi DPR)
2. Partai Nahdlatul Ulama (NU) dengan 18,6% suara (58 kursi).
3. Parmusi dengan 5,3% suara (24 kursi).
4. PNI dengan 6,9% (20 kursi).
5. PSII dengan 2,3% suara (10 kursi).
6. Parkindo dengan 1,3% suara (7 kursi).
7. Partai Katolik dengan 1,1% suara (3 kursi).
8. Perti dengan 0,6% suara (2 kursi).
9. IPKI dengan 0,6% suara (0 kursi).
10.Murba dengan 0,08% suara (0 kursi).

Meskipun perolehan suara PNI lebih besar dari Parmusi, jumlah kursi yang didapat PNI lebih kecil dari Parmusi. Hal ini terjadi karena sistem penghitungan suara didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1969 di mana semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Dengan logika demikian, rasio perolehan kursi PNI dan Parmusi dapat berterima.

“Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma,” dalam catatan kpu.go.id dengan judul Pemilu 1971 yang dimuat pada 21 Februari 2008.

Sebelum pemilu berlangsung pada 5 Juli, Sekber Golkar–alat politik rezim Orde Baru–yang didukung ABRI dan birokrat pemerintah melakukan tekanan dan intimidasi guna memaksa pendukung kontestan dari partai lain untuk mengalihkan dukungan suara ke pihaknya. Mereka dengan segala cara kekerasan mencoba mempreteli kekuatan politik PNI dan Partai NU sebagai partai besar pada pemilu sebelumnya, 1955, setelah Partai Masyumi dibubarkan pada 1960 dan menyusul PKI pada 1966.

Walhasil, Pemilu 1971 merupakan wujud demokrasi semu, kata Ilham Khoiri dalam artikelnya Pemilu 1971, Demokrasi Semu di Kompas.com pada 11 Januari 2014. Ia mengutip sejarahwan Anhar Gonggong yang mengatakan bahwa Sekber Golkar sejak awal dipersiapkan oleh pemerintah untuk menang. Pemilihan nama “Sekber Golkar” sendiri sudah mengecoh yang seakan bukan kontestan pemilu. Padahal ia jelas-jelas adalah orpol. Golkar adalah tulis Usep “peserta yang tak ingin disebut partai politik.”

“Mulai tumbuh gagasan Dwifungsi ABRI sebagai kekuatan militer sekaligus politik praktis penyokong Orde Baru. Struktur panitia pemilu diduduki para pejabat pemerintahan, terutama dari Departemen Dalam Negeri. Saat hari pencoblosan, tempat pemungutan suara (TPS) dijaga ketat polisi dan tentara. Saat itulah, mulai dikenal istilah ”serangan fajar”, yaitu pemberian uang kepada warga pada pagi hari sebelum datang ke TPS agar mencoblos partai pemerintah. Dengan semua manuver itu, walhasil Golkar pun menang telak,” tulis Ilham Khoiri. (bersambung…) (Alhafiz K)
Tags:
Bagikan:
Senin 14 Januari 2019 7:0 WIB
Pandangan KH Wahab Chasbullah soal Perbudakan
Pandangan KH Wahab Chasbullah soal Perbudakan
KH Wahab Chasbullah (Dok. Perpustakaan PBNU)
Sejumlah pandangan terkait hukum Islam disampaikan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) dalam sidang Dewan Konstituante pada 1957. Pada rentang tahun 1956-1959, memang terjadi perdebatan hangat dalam rapat Majelis Konstituante untuk menentukan dasar negara. Pada masa ini terjadi perdebatan alot antara tiga faksi (kubu) terkait dengan unsur yang ingin dijadikan sebagai dasar negara.

Pertama ialah Faksi Pancasila yang sama sekali Piagam Jakarta dalam dasar negara. Kedua Faksi Islam (NU termasuk di kubu ini) yang menginginkan piagam Jakarta tidak dihilangkan secara serta merta, dan ketiga kubu ekonomi sosialis demokrasi yang menginginkan dasara negara sosialis.

Bahkan di tubuh faksi Islam secara formal menginginkan Islam menjadi dasar negara. Meskipun NU ada di kubu ini, organisasi para kiai tersebut tidak ingin Islam secara partikular dijadikan dasar negara. Hal itu justru menyempitkan nilai-nilai ajaran Islam, karena posisi agama di atas dasar negara. Maka dari itu, sudah selayaknya Islam menjiwai dasar negara.

Keinginan kubu sekuler yang ada di faksi Pancasila (PNI, PKI, Republik Proklamasi, PSI, Parkindo, dan lain-lain) hanya menginginkan Pancasila tanpa dijiwai oleh nilai-nilai Islam dalam Piagam Jakarta, inilah yang ditolak NU. Sedangkan NU sendiri tidak menolak Pancasila dan UUD 1945 jika tetap dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam yang termaktub dalam Piagam Jakarta.

Selain soal hukum potong tangan, Kiai Wahab Chasbullah juga memaparkan terkait masalah perbudakan: Soal perbudakan ini bukan made in Islam. Untuk kerajaan Yunani dan seluruh dunia, di seluruh negara, pasar penuh ramai dengan perbudakan, di mana saja sekalipun di Moskow. Hanya di Moskow diberantas dalam abad yang terakhir ini.

Waktu di Moskow ada kerajaan Iskandar II baru diberantas dalam terori praktik tetap, tapi ganti nama. Mengenai soal perbudakan ini, sebetulnya siapa orang yang suka menjadi budak? Yang dijadikan budak sebenarnya ialah boyongan (tawanan), boyongan orang perang, mana yang kalah diboyong, orang yang diboyong itu dijadikan budak.

Sekarang nama boyong itu hamba tidak ada, tetapi di mana ada sikap orang memboyong, maka terhadap boyongannya tetap menganggap budak yang tidak mempunyai hak sebagai orang yang merdeka.

Perbudakan ini juga merajalela di tanah Arab. Setelah Rasulullah dilahirkan di Arab dan melihat keadaan itu, Rasul hingga umur 40 tahun diberi Wahyu menjadi Nabi. Wahyu pertama untuk iman, kedua untuk memberitahukan kepada kawan, ketiga untuk memberantas perbudakan.

Seketika itu Nabi Muhammad memerdekakan budaknya yang bernama Haris bin Halifah sehingga sesudah merdeka menjadi sekretaris pribadi Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang membeli budak dengan susah payah, berturut-turut memerdekakan budak-budaknya.

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa perbudakan bukan made in Islam. Islam sangat menganjurkan kepada pemerintah supaya perbudakan dibasmi dari dunia ini. 

Karena itu, kita bisa menentukan bilamana negara kita berdasar Islam, sudah menetapkan Undang-Undang. Andaikata Undang-undang menjelaskan tentang pembasmian perbudakan, sudah pasti orang yang menghilangkan perbudakan akan mendapat pahala sebesar-besarnya dari Allah, karena ia telah melaksanakan anjuran dan perintah Allah dan sudah pasti dengan itu akan menjadi Baldatun thayyibatun warabbun ghaffur. Karena melaksanakan anjuran Allah dan perintah Allah mesti jadi begitu. (Abdul Mun’im DZ, KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara, 2014: 29-31)

Baldatun thayyibatun warabbun ghaffur, yaitu bangsa yang subur dan makmur, adil dan aman yang diridhoi Tuhannya merupakan titik tekan Kiai Wahab Chasbullah dalam pidato itu pada Sidang Pleno Majelis Konstituante 3 Desember 1957. Tujuan agung pendirian negara tersebut tidak bisa dicapai ketika hanya menjadikan Islam secara formal sebagai dasar negara. Islam harus menjadi jiwa.

NU tidak sepakat menerapkan secara formal Piagam Jakarta ke dalam dasar negara di sidang pleno Majelis Konstituante, seperti yang dikehendaki kelompok Islam lain seperti Masyumi, PSII, Perti, dan lain-lain. Maka jalan tengahnya adalah Piagam Jakarta menjadi jiwa dan semangat UUD 1945.

Jalan tengah yang diberikan oleh NU disambut baik oleh Presiden Soekarno yang atas usul Jenderal Abdul Haris Nasution negara harus kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. Sebab itu, harus dilakukan Dekrit Presiden secara konstitusional. Resisten terhadap kelompok Islam tidak terjadi ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 karena dasar negara telah dijiwai oleh Piagam Jakarta.

Dalam hal ini, NU berhasil memberikan pemahaman Islam secara substansial dalam sistem berbangsa dan bernegara, bukan Islam partikular yang menginginkan formalisasi Islam ke dalam sistem bernegara. (Fathoni)
Jumat 11 Januari 2019 1:30 WIB
Gus Dur dan Ustadz Betawi yang Nyentrik
Gus Dur dan Ustadz Betawi yang Nyentrik
(Foto: @pinterest)
Banyak segi perihal kehidupan masyarakat Muslim tidak luput dari amatan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Aspek pendidikan Islam dan corak penyampaian pesan agama di tengah masyarakat Jakarta yang sedang bergerak tidak termasuk pengecualian dalam hal ini.

Pengamatan itu dituangkan oleh Gus Dur melalui artikel berjudul Ustadz yang Hidup dalam Dua Dunia. Pada artikel yang dimuat di Majalah Tempo pada tahun 1981 M Gus Dur mengangkat sikap hidup dan strategi Ustadz Razak Khaidir dalam membangun kemandirian masyarakat Betawi.

Artikel yang berjudul Ustadz yang Hidup dalam Dua Dunia merupakan salah satu dari 26 kolom Gus Dur yang mengangkat “kejeniusan” para kiai. Artikel ini dapat ditemukan dalam Buku Kiai Nyentrik Membela Pemerintah terbitan LKiS pada 1997 M. Cetakan kesepuluh buku ini jatuh pada 2010 M.

Gus Dur mengawali artkelnya dengan apresiasi atas Ustadz Razak Khaidir dari Tegalparang Mampang, Jakarta Selatan. Bagi Gus Dur, pandangan dan pilihan hidup Ustadz Razak yang sanggup mengharmonisasi dua dunia sekaligus tanpa naif dan munafik cukup unik.

Dua dunia keseharian Ustadz Razak Khaidir itu adalah hidup mewah "materialis" di satu sisi dan hidup agamis yang serba berisi moral di sisi lain. 

“Hidup dalam dua dunia umumnya memiliki konotasi yang tidak baik; ada yang disembunyikan dari dunia yang satu terhadap dunia yang lain. Bagaikan beristri lebih dari satu: kepada istri tua tidak mau mengaku datang dari rumah istri kedua, begitu juga sebaliknya,” (Gus Dur, 2010: 73).

Namun demikian, konotasi yang tidak baik , kata “pendekar” dari Ciganjur ini, tidak dapat dipukul rata pada semua kasus. Konotasi itu bukan kaidah umum yang mesti benar pada semua bentuk praktik partikular kehidupan. Ustadz Razak Khaidir telah membuktikannya.

Ustadz Razak Khaidir mencoba keluar dari dua pandangan ekstrem sekaligus. Ia menghindari cara pandang materialis absolut yang menempatkan materi sebagai ukuran segalanya sehingga melupakan akhirat dan mengejar segala yang berbentuk duniawi dan gemerapan dengan menabrak nila-nilai agama, norma sosial, dan kemanusiaan di satu pihak. Tetapi ia juga menjauhi cara pandang asketisisme naif yang memilih kehidupan ukhrawi dengan sama sekali mengabaikan semua kebutuhan dan kesempurnaan duniawi.

“Menarik sekali untuk dikaji lebih jauh pandangan seperti ini: membedakan hidup di dunia dari hidup di akhirat, tapi meletakkan keduanya dalam jalur dan kadar yang sama. ‘Ada persambungan di antara keduanya,’ kata sang ustadz. Kesinambungan, kata favoritnya. Kontinuitas, kata kamus antropologi. Alhasil ‘manunggalnya’ dunia dan akhirat,” (Gus Dur, 2010: 77).

Ustadz Razak Khaidir saat mengaji di Ciganjur menyampaikan, dunia tidak lain adalah persiapan bagi kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat sangat bergantung pada kualitas hidup di dunia. Kalau bodoh, melarat dan terbelakang, tidak banyak yang dapat diperbuat di dunia untuk kehidupan akhirat.

“Kalau tidak kuat ekonominya, tidak mungkin kuat menunaikan ibadah haji. Padahal ibadah haji adalah persiapan lebih sempurna lagi untuk kepentingan kehidupan akhirat itu. Kehidupan bahagia di akhirat berkaitan erat dengan kebahagiaan hidup di dunia pula, karena kebahagiaan dunia adalah bagian dari kehidupan akhirat,” (Gus Dur, 2010: 76-77).

Ustadz Razak Khaidir sebagai orang beragama memiliki logikanya sendiri dalam menghadapi dunia modern Jakarta sebagai kota metropolitan di mana materi menjadi ukuran hidup. Baginya, perbaikan mutu hidup di dunia sebagai sarana untuk beramal merupakan jalan hidup seorang Muslim kota untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak.


Ustadz Razak sendiri memilih hidup kecukupan di dunia daripada hidup “bodoh, melarat, dan terbelakang.” Jalan hidupnya cukup baik. Rumah cukup besar. Mobilnya Corona keluaran mutakhir, dan setelan khas “trade mark”-nya yaitu jas putih dan sorban putih untuk mengisi pengajian di samping aktivitasnya sebagai dosen IKIP (UNJ sekarang ini).

“Kini sudah keren idupnye, kalau meminjam istilah orang Betawi,” (Gus Dur, 2010: 75).

Ia menapaki perjalanan pendidikan standar anak Betawi saat itu, yaitu mengaji Al-Qur’an di langgar kecil, sekolah agama, kemudian berakhir dengan menngaji di tanah Arab. Ia awalnya bermukim di Makkah selama bertahun-tahun lalu melanjutkan pendidikan di Mesir hingga tiba di Tanah Air pada 1967 M.

Ustadz Razak Khaidir memiliki pandangan berbeda dari ustadz kebanyakan yang masih saja mempersoalkan masalah konvensional yaitu persoalan judi, resistensi atas rambut gondrong, dan ngotot mempertahankan status quo suasana moral lama.

“Maka ustadz yang juga guru kite ini justru membawakan pesan-pesan yang memandang jauh ke depan. Ia mempersoalkan beberapa masalah yang sebenarnya cukup mendasar dan disampaikannya dengan gaya orang Betawi pula–gaya santri yang khas dan penuh ilustrasi kejadian sehari-hari yang diselingi dengan rangkaian ‘dalil’ berupa ayat Al-Qur’an, hadits nabi, dan hikmah dari para ulama terdahulu,” (Gus Dur, 2010: 75).

Bagi Gus Dur, pandangan Ustadz Razak ini merupakan sebuah gagasan terobosan di zamannya sekaligus sikap hidup yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan kalangan masyarakat tradisionalis yang berada di dalam pusaran arus modernisasi–pembangunan, dan geliat metropolitan Jakarta.

Hidup beragama di tengah suasana modern perkotaan serba sulit. Masyarakat mesti dihadapkan pada empat pilihan. Arus modernisasi, pada alam pikiran Ustadz Razak Khaidir, jelas tidak dapat dibendung, terlebih lagi percepatan yang dilakukan di Jakarta sebagai kota metropolitan.

Sikap resisten menjadi percuma karena arus yang begitu kuat. Tetapi sikap mengalah pasrah sebagai penonton pasif adalah pilihan terburuk. Pilihan untuk terseret arus dalam gemerlapan dan saling berkejaran demi materi semata yang artinya mengabaikan nilai agama, norma sosial, dan kemanusiaan tidak mungkin bagi masyarakat Betawi karena agama menjadi taruhannya. Sikap strategisnya adalah negosiasi terhadap keduniaan dan modernitas.

“Bukankah cukup baik untuk hidup di dunia seperti yang dilakukan Ustadz Razak ini, bukan? Mengapa kita masih berkeras juga untuk terlalu memisahkan keduanya? Mengapa harus dipertentangkan, padahal saling melengkapi? Mengapa takut dituduh Calvinis, kalau semuanya bersumber dari ajaran agama sendiri (Islam)?” (Gus Dur, 2010: 77).

Calvin atau Yohanes Calvin adalah seorang teolog Kristen terkemuka asal Prancis di era Reformasi Protestan. Ia hidup dalam rentang 1509 M-1564 M. Calvin adalah peletak dasar Calivinisme yang berpengaruh atas perkembangan kapitalisme di Eropa pada abad ke-17 M. Calvin memaknai kerja keras manusia dan memberikan arti bagi materi yang profan sebagai bentuk “ibadah” kepada tuhan.

Adapun hal yang membuat Ustadz Razak Khaidir tampak menarik bagi Gus Dur adalah cara penyampaian terobosan gagasannya yang senyap (silent) tanpa bikin ribut-ribut. Penyampaiannya dilakukan dengan cara yang elegan yang tidak membuat geger dan marah para kiai sepuh.

Apalagi umat Islam zaman sekarang yang gampang marah. Dengan cara demikian, ustadz Betawi yang nyentrik ini dapat menghindari polemik yang kontraproduktif. Asal pesan substansinya sampai tanpa perlu ribut-ribut.

“Pendapat (Ustadz Razak) sendiri hanya dikemukakan sebagai tambahan atas pendapat ulama kuno–sama sekali tidak menyanggah atau menyangkal. Tidak heranlah jika sedikit sekali terjadi penolakan atau kehebohan di sekitar pernyataannya,” (Gus Dur, 2010: 75).

Sebagai contoh, kata Gus Dur, adalah perkara haji. Kecukupan ekonomi sebagai syarat berangkat haji–oleh Ustadz Razak–dikaitkan dengan hikayat Syekh Ibnul Mubarak yang memimpin rombongan “travel” haji dari negerinya.

Di tengah jalan rombongan ini bertemu dengan seorang perempuan melarat yang menyuapi daging bangkai ke mulut anaknya karena terpaksa. Ibnul Mubarak kemudian menyerahkan semua perbekalan rombongan “travel” hajinya kepada perempuan melarat tersebut dan mereka memutuskan kembali pulang kampung.

“’Tidak wajib haji,’ katanya, ‘selagi masih ada yang melarat.’ Ucapan ahli hadits itu dikiaskan oleh ustadz kita ini pada lebih wajibnya memelihara lembaga pendidikan (yang akan menghilangkan kemelaratan) daripada kewajiban berhaji dua kali dan seterusnya,” (Gus Dur, 2010: 76).


Alhafiz Kurniawan
Selasa 8 Januari 2019 17:15 WIB
Saat KH Saifuddin Zuhri Menolak Pemberian Pangkat Militer
Saat KH Saifuddin Zuhri Menolak Pemberian Pangkat Militer
KH Saifuddin Zuhri (Dok. Perpustakaan PBNU)
Membaca sejarah pergerakan nasional Indonesia secara umum, khususnya yang terkait perjuangan pesantren, santri, para kiai, dan Nahdlatul Ulama, KH Saifuddin Zuhri (1919-1986) merupakan sosok yang dapat menjadi rujukan otoritatif. Bukan hanya dari catatan-catatan apik dirinya soal perjalanan sejarah Indonesia dan pesantren, tetapi karena Kiai Saifuddin Zuhri juga ikut berjuang secara fisik.

Rekam sejarah pergerakan nasional dicatat dan ditulis dengan baik oleh Kiai Saifuddin Zuhri. Lintasan sejarah tersebut dapat dibaca dari karyanya Guruku Orang-orang dari Pesantren, buku memoar tebalnya berjudul Berangkat dari Pesantren, serta karya-karya lainnya. Dari historiografi atau tulisan sejarah Kiai Saifuddin Zuhri, sejarah tidak hanya berisi narasi-narasi pokok (core), tetapi juga catatan-catatan pinggiran yang penting diketahui sebagai faktor penentu terjadinya narasi core sejarah tersebut.

Pria kelahiran Sokaraja, Banyumas pada 1 Okrober 1919 itu merupakan sosok yang terbilang lengkap. Ia seorang ulama, perjuang kemerdekaan, wartawan, politikus, dan birokrat. Semua perannya itu ia lakukan demi bangsa dan negara. Di dalam tubuh NU, ia bersama KH Wahid Hasyim mengembangkan jaringan NU di berbagai daerah.

Dalam catatan Munawir Aziz (Pahlawan Santri: Tulang Punggung Pergerakan Nasional, 2016), Kiai Saifuddin Zuhri sebagai pejuang kemerdekaan melawan kolonial pernah menjadi target operasi intelijen Belanda. Dia dianggap buron sejak 21 Desember 1948. Bersama anak dan istrinya yang sedang hamil tua, ia menyusuri tebing curam dan licin selama beberapa bulan dengan melewati lebih dari 22 desa sebagai tempat perlindungan dari kejaran tentara Belanda.

Perjuangan militer ia lakukan ketika mengomando Laskar Hizbullah (laskar militer santri) yang kerap berbarengan dengan pasukan pimpinan Jenderal Soedirman. Seperti para gurunya di pesantren yang tak kalah besarnya dalam perjuangan memerdekakan bangsa, Kiai Saifuddin Zuhri tidak mau terbuai dengan tawaran jabatan militer oleh pemerintah.

Dalam buku karyanya Berangkat dari Pesantren (LKiS, 2013), Kiai Saifuddin Zuhri pernah didatangi utusan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin untuk menawarkan jabatan militer. Dari utusan tersebut, Kiai Saifuddin Zuhri diberitahu bahwa dirinya telah diangkat menjadi opsir Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Letnan Kolonel (Letkol). Namun, ia memilih untuk tidak menerima tawaran tersebut. Berikut pernyataannya:

“Suatu hari datang kepadaku utusan Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin. Kedatangannya memberitahukan kepadaku bahwa aku telah diangkat menjadi opsir TNI dengan pangkat letnan kolonel. Ia datang dengan membawa tanda pangkat sekalian bendera kecil yang lazim dipasang di mulut mobil. Aku pikir, ini suatu cara yang meninabobokan saja. Dan lagi, buat apa bendera kecil tanda kepangkatanku, padahal aku tidak mempunyai mobil. Siapa yang memikirkan mobil di zaman penuh perjuangan itu? Aku katakan kepada utusan itu bahwa kedatangannya aku hormati, tetapi aku tidak bisa menerima kepangkatanku sebagai letnan kolonel. Lebih baik, aku tetap di dalam Hizbullah, menyertai rakyat mempertahankan Republik yang amat kucintai ini, dari ancaman musuh. Kita jangan amat percaya kepada Belanda, dengan persetujuan Renville-nya. Itu Cuma politik melucuti kekuatan Republik saja. Tanda pangkat aku kembalikan. Tetapi ia menolak, biarlah di tanganku saja, katanya. Begitu dia pulang, tanda pangkat aku buang ke sungai. Pikirku, di zaman begini, siapa yang mementingkan pangkat? Perjuangan masih panjang dan situasi belum menentu.”

Kiai Saifuddin Zuhri merupakan satu dari ribuan santri dan kiai dari kalangan pesantren yang berjuang keras untuk kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa memikirkan jabatan dan pangkat atau perkara dunia lainnya. Hal ini menunjukkan sikap wara’ dan tawadhu’ terhadap perkara duniawi atas perjuangan mewujudkan kemaslahatan orang banyak yang diajarkan oleh para gurunya di pesantren. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG