Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Perdana Menteri Palestina Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Palestina Mengundurkan Diri
Foto: Dita Alangkara/AP
Foto: Dita Alangkara/AP
Yerusalem, NU Online
Perdana Menteri (PM) Palestina Rami al-Hamdallah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Rami mengajukan surat resmi pengunduran diri kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (29/1). Meski demikian, Rami menegaskan bahwa ia akan tetap melanjutkan tugasnya hingga pemerintahan baru terbentuk.

Dikutip dari laman Reuters, Selasa (29/1), pengunduran diri Rami tersebut berbarengan dengan upaya rekonsiliasi antara kelompok Fatah dan Hamas. Sebagaimana diketahui, Fatah merupakan parpol yang menguasai Palestina. Sementara Hamas adalah kelompok yang menguasai wilayah Gaza.

Dilaporkan juga bahwa pengunduran diri Rami ini setelah ada rumor yang menyebut kalau Presiden Mahmoud Abbas direkomendasikan membentuk pemerintah baru pada pertemuan dua hari lalu. Diketahui, Fatah tengah berupaya membentuk pemerintahan baru dengan anggota dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Sayangnya, Hamas tidak termasuk bagian dari PLO.

Seorang pejabat Hamas menilai, langkah itu merupakan upaya untuk meminggirkan dan mengeluarkan kelompok Hamas dari politik Palestina. Belum ada komentar resmi dari Presiden Mahmoud Abbas mengenai pengunduran Rami tersebut.

Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmoud Abbas menunjuk Rami al-Hamdallah untuk menjadi Perdana Menteri pada 2013 lalu. Sejak saat itu, dia mulai memimpin upaya rekonsiliasi antara Fatah yang berbasis di Tepi Barat dengan Hamas yang merebut kekuasaan di Gaza pada 2007.

Dua tahun lalu kedua kelompok tersebut menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi bersama. Kesepakatan itu menjadi ‘penggerak’ Otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmoud Abbas  untuk melanjutkan pemerintahan di Gaza dan mengendalikan beberapa titik wilayah di persimpangan kantong pantai ke Mesir dan Israel.

Namun perselisihan terkait pembagian kekuasaan dan ketidaksepakatan tentang kebijakan terhadap Israel telah menghambat implementasi kesepakatan tersebut. (Red: Muchlishon)
BNI Mobile