IMG-LOGO
Nasional

Lindungi Pelaku Usaha Kecil dengan RUU Anti-Monopoli

Jumat 1 Februari 2019 10:0 WIB
Bagikan:
Lindungi Pelaku Usaha Kecil dengan RUU Anti-Monopoli
Hj Erma Siti Mukaromah
Jakarta, NU Online
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Hj Erma Siti Mukaromah mengemukakan bahwa fraksinya dan komisi VI berkomitmen mengupayakan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Demikian dikemukakan Erma pada Focus Group Discussion (FGD) tentang Problematika Tataniaga di Indonesia: Telaah RUU Larangan Monopoli di Gedung PBNU, Jakarta pusat, Kamis (31/1).

“Baik saya pribadi maupun fraksi PKB dan komisi VI DPR RI mempunyai kesepakatan agar terjadi amandemen atau revisi undang-undang ini (karena kami) betul-betul mempunyai satu target utama, yakni nilai maksimal untuk maslahat, terutama (untuk) pelaku usaha,” kata Erma.

Sebab menurut Erma, jika undang-undang tersebut berhasil direvisi, semua pelaku usaha, khususnya pelaku usaha menengah dan kecil dapat terlindungi dari monopoli pelaku usaha besar.

“Kita harapannya membatasi abuse of power (penyalahgunaan kekuatan) dari pelaku usaha besar yang akhir-akhir ini betul-betul luar biasa membuat para pelaku usaha kecil itu susah untuk berkembang. Pelaku usaha-usaha kecil realitasnya dari nahdliyin, orang-orang kita sendiri,” ucapnya.

Ia mencontohkan dampak dari monopoli pengusaha besar terhadap pelaku usaha kecil, yakni pelaku usaha ayam di Kabupaten Banyumas yang pada awalnya, melalui usaha tersebut dapat membeli rumah dan barang lainnya, namun kini rumah dan harta bendanya dijual untuk menambah modal usahanya.

“Dari yang awalnya membeli rumah, mereka berbalik harus menjual rumah untuk nambah modal usahanya karena proses perlakuan usahanya, kartelisasi, monopoli dagang yang begitu masifnya membuat mereka tidak bisa bergerak secara luas,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dampak dari monopoli usaha melalui kartel, seperti minimarket, juga menimpa pasar-pasar tradisional yang menjadi perputaran ekonomi warga NU.

“Ini kan bagian dari hal yang mematikan pasar. Termasuk bahwa kenapa pasar-pasar tradisional kita mati, tapi muncul menjamurnya begitu banyak minimarket dan sebagainya. Itu kan menjadi bagian dari hal yang luar biasa yang ini betul-betul mematikan orang kita (nahdliyin),” ucapnya. (Husni Sahal/Muhammad Faizin)
Bagikan:
Jumat 1 Februari 2019 23:15 WIB
HARLAH KE-93 NU
NU Didorong Bentuk Lembaga Pernaskahan
NU Didorong Bentuk Lembaga Pernaskahan
Ilustrasi naskah kuno (Dok. Viva)
Jakarta, NU Online
Di hari lahir yang ke-93, NU sudah memiliki modal kapital yang cukup untuk mengungkap khazanah intelektual masa lampau, yakni naskah kuno. Setidaknya, ada dua modal kapital itu.

“Banyak sarjana konsen di filologi, sosial kapital luar biasa bagi NU dan pesantren karena naskah-naskah ada di sana. Kedua, selain sarjana, banyak orang pesantren dan di lingkungan pesantren juga konsen pada naskah,” kata Mahrus El-Mawa, filolog, saat ditemui NU Online di sela-sela Konsolidasi Organisasi Jelang Satu Abad NU di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

Para saja pernaskahan itu juga tak sedikit yang melanjutkan studinya di berbagai perguruan tinggi terbaik dalam bidang pernaskahannya. Potensi yang ada itu, lanjutnya, tinggal dikumpulkan dalam satu wadah khusus.

Jika mau, katanya, NU bisa membuat lembaga khusus yang fokus pada dunia pernaskahan pesantren. Hal itu, menurutnya, sangat baik untuk masa depan Islam Nusantara.

“Kalau NU mau, di LTN atau apa, harus ada semacam Masyarakat Pernaskahannya khusus untuk di pesantren,” ungkap Kasi Publikasi Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama itu.

Sebab, lanjutnya, ada sekian puluh ribu naskah yang belum disentuh, khususnya di wilayah kepulauan. Tanpa manuskrip, menurutnya, sulit menemukan Islam Nusantara sejak dulu sudah ada di sana.

“Kalau tidak ada manuskrip akan sangat susah menemukan bahwa Islam Nusatara itu sejak dulu ada. Itu nyaris minim publikasi,” lanjut Mahrus.

Islam di Indonesia bagian timur juga sangat besar. Raja Ampat, misalnya, di Papua. Di Ambon, lanjutnya mencontohkan, terdapat masjid tua yang seangkatan dengan Wali Songo. Di daerah itu juga ada sebuah kampung yang penduduknya seratus persen muslim.

“Naskah ini pintu masuk untuk menyampaikan pesan primer tentang Islam yang ada di Indonesia,” tegas pria asal Cirebon itu.

Sebagai sumber otoritatif, naskah tidak bisa dimanfaatkan dengan asal-asalan, tetapi harus dengan riset. Tidak berhenti di situ juga, hasil riset itu harus dipublikasikan. (Syakir NF/Fathoni)
Jumat 1 Februari 2019 23:0 WIB
TWEET GUS ALI
Ciri Orang yang Suka Mencari-cari Kesalahan Orang Lain
Ciri Orang yang Suka Mencari-cari Kesalahan Orang Lain
KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali)
Jakarta, NU Online
Islam mengajarkan pada umatnya untuk memaafkan kesalahan orang dan pandai menyembunyikan aib atau kesalahan saudaranya sendiri. Namun, alih-alih menyembunyikan kesalahan sesama saudara, manusia kerap kali justru mencari-cari kesalahan orang lain.

Terkait perilaku tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat Sidoarjo KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) menegaskan bahwa orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain justru merupakan manusia yang banyak kesalahannya.

“Jika kita ingin mengetahui orang yang paling banyak kesalahannya, maka lihatlah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain,” tutur Gus Ali dikutip NU Online, Jumat (1/2) lewat twitternya.

Menurutnya, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain cenderung menilai jelek orang lain dengan kacamata keburukan yang justru keburukan tersebut sesungguhnya ada pada dirinya sendiri.

“Ia suka menilai jelek orang lain dengan kacamata keburukan, sebenarnya keburukan itu ada pada dirinya sendiri,” ujarnya.

“Kebiasaanmu mencari-cari kesalahan orang lain itu karena banyak kesalahan dalam dirimu sendiri,” tegas Gus Ali. (Fathoni)
Jumat 1 Februari 2019 21:40 WIB
Pengamat Politik: Kiai Berpolitik untuk Tujuan Dakwah
Pengamat Politik: Kiai Berpolitik untuk Tujuan Dakwah
Semarang, NU Online
Pengamat politik Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Imam Yahya menyampaikan hasil penelitiannya bahwa tujuan para kiai pesantren berpolitik adalah untuk berdakwah. Menurut Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah periode 2013-2018 itu, kesimpulan penelitiannya berbeda dengan para peneliti lain.

"Jika peneliti lain melihat para kiai berpolitik karena untuk mengejar kekuasaan, yang saya temukan tidak seperti itu, tapi tujuannya untuk berdakwah," katanya dalam "Diskusi & Publikasi Penelitian Pendekatan Fikih dalam Politik" di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, Kamis (31/1).

Kiai pesantren yang dimaksud dalam penelitian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo itu adalah para kiai yang mengasuh pondok pesantren di satu sisi dan menjadi pengurus partai di sisi lain seperti KH Maimoen Zubair (Rembang), KH Haris Shodaqoh (Semarang) yang aktif di PPP, KH Hadlor Ihsan (Semarang), KH Dimyati Rois (Kendal), KH Subhan Makmun (Brebes), KH Yusuf Chudlori (Magelang) yang masing-masing menjadi tokoh sentral di PKB, dan KH Achmad Chalwani (Purworejo) yang aktif di Golkar dan kiai-kiai lainnya.

Para kiai tersebut menurut Imam Yahya, berpolitik menggunakan pendekatan fiqih siyasah, yakni berpolitik karena tanggung jawab sebagai tokoh agama dalam mengatur urusan dunia dan menjaga agama.

"Para kiai aktif di partai politik karena sadar secara fiqih bahwa berpolitik sangat penting dalam menentukan nasib umat dan Islam ke depan. Para kiai dalam berpolitik berlandasakan pada kaidah An-nas ala dini mulukihim (manusia akan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran para pemimpinnya)," paparnya.

Karena landasannya terhadap ilmu agama atau fiqih, para kiai berpolitik bukan sekedar mengejar kekuasaan semata atau harta benda, melainkan ide dasarnya adalah dakwah kontekstual, yakni dakwah pada ranah politik praktis.

Satu Tujuan

Peneliti lain yang terlibat dalam penelitian dengan tema Pendekatan Fikih dalam Politik (Posisi Kiai Pesantren dalam Dinamika Partai Politik di Jawa Tengah) Sahidin menjelaskan bahwa para kiai pengasuh pondok pesantren meski partai yang dipimpinnya berbeda-beda, namun tujuan yang hendak digapai sama, yaitu untuk berdakwah yang dalam literatur fikih siyasah diistilahkan dengan siyatud dunya wa harasatud din (mengatur urusan dunia dan menjaga agama, red).

"Sebagaimana fiqih secara umum yang kita mengenal ada empat madzhab, dalam fiqih siyasah para kiai pesantren pun berbeda-beda pilihan partai politiknya, misalnya Mbah Maimun di PPP, Mbah Dim di PKB, Kiai Chalwani di Golkar, Kiai Romli Mubarok di PDIP dan yang lainnya, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk berdakwah itu," jelasnya.

Wakil Ketua LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah periode 2013-2018 itu menceritakan hasil wawancaranya dengan KH. Achmad Chalwani Purworejo bahwa Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo itu pernah punya rencana pindah partai dari Golkar ke PKB dengan alasan para kiai lain banyak yang ikut ke partai berlambang bola dunia, namun setelah konsultasi dengan mertuanya, KH Ahmad Abdul Haq Watucongol, tidak diperbolehkan.

"Pilihan di Golkar pun tidak mudah untuk diterima di masyarakat, karena kalau kiai tidak masuk di PKB di olok-oloknya luar biasa.  Saya pernah mengalami shock saat muda. Namun setelah konsultasi dengan Abah mertua, Mbah Dalhar (KH Ahmad Abdul Haq Watucongol), beliau justru memberi semangat untuk tetap mengabdi di Golkar. 'Nanti akan tahu manfaatnya sendiri,' katanya. Dan saya merasakan manfaatnya itu hingga hari ini," jelas Kiai Chalwani sebagaimana ditirukan Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo itu.

Hadir sebagai pembedah hasil penelitian Dosen Sosiologi Agama Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang Tedi Kholiludin, Dosen FISIP UIN Walisongo Misbah Elizabet Zulfa, para dosen di lingkungan UIN Walisongo, Wakil Ketua PPP Jawa Tengah Ngainir Ricadl dan kader-kader NU yang aktif di berbagai partai politk lainnya. (Khoirul Anwar/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG