IMG-LOGO
Nasional

Ketika KH Hasyim Muzadi Diminta Gurunya Tinggalkan Jabatan Anggota DPR

Senin 4 Februari 2019 8:30 WIB
Bagikan:
Ketika KH Hasyim Muzadi Diminta Gurunya Tinggalkan Jabatan Anggota DPR
KH Hasyim Muzadi
Tangerang Selatan, NU Online
Kiai Hasyim Muzadi adalah sosok yang dikenal patuh kepada guru. Sederet jabatan yang pernah ia pegang baik di pemerintah maupun di NU tak pernah membuatnya pongah dan melupakan guru-guru yang pernah mengajarinya.

Bentuk ketaatannya terhadap guru pernah ia lakukan ketika menjabat sebagai anggota DPR. Suatu saat, Mbah Dul (Abu Fadhol) Senori meminta Kiai Hasyim untuk meninggalkan jabatan tersebut. Mbah Dul sendiri merupakan guru yang telah membimbing Kiai Hasyim sebelum namanya melejit seperti yang kita kenal.

“Karena sam’an wa thaatan (dengar dan patuh) kepada guru, jabatan tersebut beliau tinggalkan yang pada waktu itu sedang jaya-jayanya,” papar penulis buku Pusaka Kebangsaan: Sinergitas Islam dan Kebangsaan, Sofiuddin, dalam diskusi Islam Nusantara Center, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (2/2).

Setelah meninggalkan jabatan tersebut, lanjutnya, Kiai Hasyim menjadi pengangguran, tidak punya apa-apa, bahkan untuk keseharian pun tidak ada yang bisa dimakan. Kemudian ia menanyakan kembali kepada gurunya perihal tersebut.

“Sudah kamu nanti juga ada yang mencukupi, kamu tinggal saja di situ,” tutur santri Kiai Hasyim mengutip ucapan dari Mbah Dul.

Mbah Dul kemudian menunjukkan sebidang tanah untuk digunakan mengajar yang hasilnya dapat digunakan untuk menafkahi anak istrinya. Dari lahan tersebut Kiai Hasyim membangun sebuah mushala kecil yang hanya menampung 3-4 orang saja.

“Sangat kecil, tapi dengan kreatifitas beliau, ia berfikir keras bagaimana mushala kecil itu dapat menampung orang-orang yang ingin mengaji,” tambahnya.

Karena banyak orang yang mengaji, pada tahap berikutnya sang guru memerintahkan lagi untuk membangun bangunan yang lebih besar di samping mushala tersebut.

“Bangunan tersebut yang kini disebut sebagai Pesantren Al Hikam Malang,” terangnya.

Penempatan pesantren oleh sang guru adalah atas pertimbangan karena dekat dengan kampus-kampus besar, seperti Universitas Brawijaya, UIN Malang, UMM dan perguruan tinggi lainnya.

“Seperi halnya Al Hikam Depok, itu juga atas pertimbangan karena dekat dengan Universitas Indonesia,” katanya.

Sofiuddin juga menceritakan bahwa Kiai Hasyim juga berkeinginan membangun Al Hikam 3 yang tempatnya dekat dengan ITB. Namun, belum sempat terwujudkan, Allah telah memanggilnya terlebih dahulu.

“Tapi perjuangan beliau diteruskan oleh salah satu santrinya yang berhail membangun Al Hikam 3 di Papua,” paparnya. (Nuri Farikhatin/Muhammad Faizin)
Bagikan:
Senin 4 Februari 2019 22:15 WIB
Menaker Minta BLK Buka Program Pelatihan Malam
Menaker Minta BLK Buka Program Pelatihan Malam
Ternate, NU Online
Untuk mempercepat peningkatan kompetensi SDM, pemerintah telah memperkuat akses dan mutu pelatihan di BLK. Ke depan, diharapkan BLK mengadakan pelatihan pada hari Sabtu-Minggu dan malam hari agar masyarakat yang memiliki berbagai aktivitas sehari-hari tetap dapat ikut pelatihan di BLK.

Hal tersebut dijelaskan Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri dalam pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Penandatanganan MoU Kerja Sama Dengan Industri Tahun 2019 di BLK Ternate, Maluku Utara, Jumat  (1/2) petang.

Hanif menjelaskan, beberapa BLK sendiri saat ini sudah membuka program kelas sabtu-minggu dan program kelas malam. Salah satunya adalah BBPLK Bekasi. "(BBPLK) Bekasi sudah buka, tinggal yang di sini disiapkan saja," kata Hanif.

Ia berharap, BLK lain di berbagai daerah juga mengambil langkah yang serupa. Sehingga, masyarakat yang memiliki aktifitas seperti bekerja atau sekolah di hari kerja tetap dapat meningkatkan keterampilan. Begitupun dengan masyarakat yang beraktivitas di siang hari, agar tetap dapat mengakses pelatihan di BLK pada malam harinya.

"Sehingga kalau dia memulai bekerja sebagai apa saja, dia bisa memiliki karir dan tidak terjebak pada satu pekerjaan sampai puluhan tahun," kata Hanif.

Dalam 4 tahun terakhir Kemnaker telah melakukan berbagai terobosan agar pelatihan di BLK mudah diakses. Langkah ini diwujudkan dengan dihapusnya syarat minimal latar belakang pendidikan dan batas maksimal usia. Dengan langkah ini, diharapkan angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan SD-SMP (58 persen) memiliki akses untuk meningkatkan kompetensi.

"Nggak peduli usianya berapa, nggak peduli pendidikannya apa, pokoknya kalau butuh keterampilan silakan datang ke BLK, anda bisa mendapatkan pelatihan secara gratis," terangnya.

Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono menambahkan, pelatihan BLK Ternate tahun ini terdiri 147 paket atau kuota 2.352 orang. Dimana sebanyak 1.216 orang akan dilatih secara institusional di BLK dan sisanya di berbagai wilayah Maluku Utara melalui MTU (Mobile Training Unit).

Menurutnya, prosentase lulusan BLK Ternate yang terserap dunia industri mencapai 80 persen. Ia pun berharap agar pemda dan dunia industri memberi dukungan lebih dalam investasi SDM di Maluku Utara. "Agar kedepan, penyerapan tenaga kerja lulusan BLK Ternate semakin meningkat," paparnya. (Red: Kendi Setiawan)
Senin 4 Februari 2019 21:45 WIB
Pelajar NU Universitas Negeri Malang Diharap Jadi Tameng Radikalisme
Pelajar NU Universitas Negeri Malang Diharap Jadi Tameng Radikalisme
Malang, NU Online 
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Universitas Negeri Malang menggelar pengajian umum di Desa Wadung, Pakisaji, Kabupaten Malang, Ahad (3/2).

Ketua Panitia, Aab mengatakan acara ini digelar untuk memperingati Harlah PKPT IPNU IPPNU yang ketiga dan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan acara  ini diharapakan para Anggota PKPT IPNU IPPNU UM bisa dekat dan belajar dengan masyarakat karena kita nanti akan kembali  juga di Masyarakat setelah lulus dari kampus.

"Kami memohon doa kepada masyarakat agar Rekan Rekanita PKPT IPNU IPPNU Universitas Negeri Malang semakin istiqomah dalam mengamalkan amaliah Nahdliyin, serta semakin jaya ke depannya karena PKPT IPNU IPPNU merupakan  salah satu tameng untuk menangkal gerakan radikalisme di kampus," paparnya.

Acara ini mengundang Rais Syuriyah PCNU Kota Malang KH Chamzawi. Ia berharap PKPT IPNU IPPNU menjadi tameng mahasiswa NU untuk terus berada pada jalur Ahlussunah wal Jamaah Annahdliyah, sehingga ketika pulang ke kampung halaman mereka aktif membangun masyarakat dan masih tetap mau menjalankan amalan tradisi Aswaja Annahdliyah.

"Bukan malah  mengkafir-kafirkan masyarakatnya," tegasnya.

Ia juga menegaskan NU menghargai tradisi dengan mengubah tradisi yang kurang baik menjadi lebih baik lagi dengan sentuhan islami, bukan malah menghilangkan begitu saja. Tradisi-tradisi yang luhur merupakan mutiara bangsa kita.

Kiai Chamzawi juga berpesan agar selalu menjaga keimanan kita. Dengan dasar keimanan yang kuat maka seseorang akan bisa mengendalikan dirinya di mana pun berada. 

"Seorang yang kuat imannya ia tak akan mudah goyah. Pencuri yang terbiasa melakukan kejahatan, bisa dipastikan ada yang tidak beres dengan keimannnya. Oleh karena itu kuatkanlah keimanan kita dengan senantiasa menjaga shalat," tuturnya.

Tak lupa pula ia mewanti-wanti agar selalu patuh terhadap orang tua dan senantiasa berbakti, karena ridha Allah adalah ridha orang tua kita. 

Kegiatan dibuka dengan pembacaan shalawat Nabi oleh tim banjari Syubanul Wathon. Acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba tingkat TPQ se-Desa Wadung yang telah digelar di pagi harinya. Adapun lomba yang digelar yaitu lomba pildacil, lomba cerdas cermat, dan lomba mewarnai kategori TK dan SD yang diikuti oleh santri TPQ se-Desa Wadung, Pakisaji, Kabupaten Malang. (Alfi Cahya Firdauzi/Kendi Setiawan)

Senin 4 Februari 2019 17:55 WIB
Disahkan, Biaya Haji Tahun 2019 Sebesar Rp 35,2 Juta
Disahkan, Biaya Haji Tahun 2019 Sebesar Rp 35,2 Juta
Jakarta, NU Online
Kementerian Agama dan Komisis VIII DPR RI mengesahkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 M/1440 H pada hari ini, Senin (4/2). Pengesahan BPIH 2019 ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher di Gedung DPRI RI, Senayan, Jakarta. 

Sesuai hasil kesepakatan bersama, BPIH 2019 sama dengan BPIH 2018 atau tidak ada kenaikan, yaitu sebesar Rp 35.235.602 atau setara dengan US$2.481 (kurs 1 US$: Rp14.200). 

“Kami bersepakat total BPIH tahun ini rata-rata sebesar Rp35.235.602, atau setara US$2.481. Besaran rata-rata biaya haji tahun ini sama dengan rerata BPIH tahun 1439 H/2018 M,” tutur Lukman, dikutip Viva.co.id, Senin (4/2).

Menurut Lukman, penyetaraan BPIH dengan mata uang asing sangat relevan karena sebagian besar operasional penyelenggaraan ibadah haji dibayarkan dengan menggunakan dolar Amerika Serikat atau riyal Arab Saudi.

Lukman mengapresiasi DPR RI yang telah bekerja keras dan cepat dalam mengesahkan BPIH tahun 2019. Menurutnya, BPIH Indonesia adalah yang termurah jika dibandingkan dengan biaya haji di negara-negara Asean lainnya.

“Kami ingin menyampaikan ke masyarakat luas bahwa kita bersyukur DPR sesuai aspirasi masyarakat, tentu bersama pemerintah, berupaya menentukan biaya haji serasional mungkin. Ini sesungguhnya biaya haji termurah di kawasan ASEAN," jelas Lukman, dikutip detikcom.

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII F-Golkar, Ace Hasan Syadzily menjelaskan, pada dasarnya biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji adalah Rp 69.744.435. Namun jamaah hanya perlu membayar Rp 35.235.602. Adapun sisanya 'diambilkan' dari pemanfaatan hasil pengembangan dana haji. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG