IMG-LOGO
Opini

NU yang Tetap Populis walau Lahir di Kota Metropolis

Selasa 5 Februari 2019 16:0 WIB
Bagikan:
NU yang Tetap Populis walau Lahir di Kota Metropolis
Oleh Fathoni Ahmad

Penilaian organisasi tradisional dan modern menjadi dikotomi tersendiri terhadap perkumpulan umat Islam di Indonesia dalam sebuah wadah. Sebut saja Nahdlatul Ulama (NU) dianggap identik dengan kaum tradisionalis, sedangkan Muhammadiyah dianggap sebagai wadah kaum modernis.

Sebutan tradisional identik dengan hal-hal klasik dan orang-orang desa. Barangkali sebutan tersebut muncul karena organisasi para kiai pesantren ini yang paling getol merawat tradisi yang berkembang di tengah masyarakat desa. Namun, ada hal yang kerap kali dilupakan oleh para akademisi dan peneliti bahwa NU menjunjung tinggi al-akhdzu (mengambil, upaya pembaruan), bukan hanya melakukan usaha al-muhfadzah (pelestarian).

Dua term tersebut bersifat aktif, tidak pasif. Artinya, nilai-nilai dari perkembangan budaya semodern apapun akan diterima oleh NU selama budaya tersebut baik dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Sebaliknya, NU akan sekuat tenaga menjaga tradisi lama yang baik meskipun perubahan zaman terus menggempur dengan perkembangan yang begitu cepat.

Dalam konteks tersebut, barangkali hanya NU yang mampu memodernisasi tradisionalitas sekaligus mentradisionalisasi modernitas. Dengan kata lain, NU melampui tradisionalisasi dan modernisasi itu sendiri. Hal ini terlihat ketika NU beberapa kali terlibat perlawanan dengan penjajah, baik secara kultural, fisik, maupun mental.

Tradisi keilmuan pesantren yang didasarkan pada kitab-kitab ulama klasik (turats) membuat para kiai mampu mengadaptasi diri terhadap lingkungan sekitar, termasuk ketika umat Islam menghadapi tantangan global dan penjajahan di lingkup nasional. Upaya diplomasi saat para kiai harus berhadapan dengan Raja Saud di Arab Saudi soal pembongkaran makam Nabi dan pemberangusan praktik bermadzhab di tanah Hijaz (Makkah-Madinah) menunjukkan kepiawaian kiai pesantren dalam menghadapi tantangan global.

Diplomasi tersebut berlanjut ketika bangsa Indonesia harus dibebaskan dari belenggu penjajahan. Langkah dan upaya para kiai tidak berangkat dari ruang kosong, tetapi berdasarkan pijakan ilmu dan karakter populis yang tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi masyarakat secara luas. Karakter populis, membumi, dan terus berdampingan dengan masyarakat grass root merupakan hal yang berbeda ketika melihat bahwa kenyataannya NU lahir di Surabaya, kota metropolis, kota dengan perkembangan ekonomi yang melebihi kota-kota besar di dunia.

Catatan Sejarawan Abdul Mun’im DZ (2011) dalam Piagam Perjuangan Kebangsaan, sekitar tahun 1900-1940, Surabaya merupakan kota dagang dan industri yang sangat besar melebihi Batavia, lebih maju dibanding pusat industri di Kyoto (Jepang) atau pun Kalkuta dan Bombay di India. Sementara saat itu Singapura, Hong Kong, dan Tokyo masih berada di belakangnya.

Surabaya selain menjadi kota pusat perdagangan dan industri juga merupakan kota minyak yang kaya, sehingga merupakan pusat perdagangan dunia yang telah menerapkan teknologi paling canggih produk revolusi industri. Maka tidak aneh kalau para kiai pesantren di Kota Surabaya banyak terlibat dalam berbagai bisnis, baik antar-kota, antar-pulau, bahkan bisnis antar-benua.

Di Kota metropolitan Surabaya itulah NU lahir dan berkembang, bukan lahir di pedesaan. Namun, pembelaan terhadap masyarakat bawah di pedesaan dilakukan oleh NU sehingga tidak memiliki sekat, tetap memiliki sikap egaliter dan populis terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Pusat perdagangan dan industri saat itu berada di Pabean dekat Ampel, Surabaya. Walaupun NU berwatak metropolis namun tetap bersikap populis, giat membangun mesyarakat desa dan masyarakat terbelakang pada umumnya.

Pada kurun waktu tertentu sebelum NU dideklarasikan pada 31 Januari 1926, perjuangan kiai pesantren untuk kepentingan dakwah, pendidikan, sosial, dan politik kebangsaan tercurah dalam wadah Nahdlatul Wathan (gerakan kebangsaan) dan Tashwirul Afkar (gerakan akademik, pemikiran). Gerakan nasional untuk kepentingan rakyat dan bangsa tersebut selama itu pembiayaan ditanggung oleh para dermawan setempat secara sukarela.

Para kiai menyadari bahwa kebutuhan pergerakan semakin besar, maka tidak lagi cukup dengan dana yang ada, baik untuk membiayai pendidikan atau untuk aktivitas lainnya seperti kegiatan sosial dan politik. Melihat kenyataan tersebut, tidak ada cara lain untuk memperkuat gerakan Islam ini kecuali dengan membentuk lembaga dagang.

Lembaga dagang tersebut dikelola oleh para kiai pesantren. Maka didirikanlah wadah perkumpulan bernama Nahdlatut Tujjar (gerakan pedagang) pada tahun 1918 dengan mendirikan Badan Usaha Al-Inan yang diketuai langsung KH Hasyim Asy’ari dan menjabat sebagai bendahara KH Abdul Wahab Chasbullah. Selain Nahdlatul Wathan dan Tashwirul Afkar, Nahdlatut Tujjar merupakan organisasi yang menjadi embrio lahirnya Nahdlatul Ulama.

Masih menurut catatan Mun’im, pembentukan Nahdlatut Tujjar di Surabaya dengan kondisi kota yang sangat mendukung dalam melakukan upaya perdagangan dan bisnis, kegiatan para kiai mendapat sokongan penuh dari gerakan para pedagang itu. Kelompok itulah yang berhasil mengumpulkan dana untuk membiayai Komite Hijaz ketika mengirimkan delegasi untuk menyampaikan aspirasi warga NU pada Raja Saudi agar tetap dilakukan kebebasan bermadzhab di Haramain.

Selain itu, Muktamar NU pada masa-masa awal juga dibiayai oleh para suadagar tersebut. Pondasi kemandirian itu membuat NU menjadi organisasi yang non-kooperatif dengan penjajah. Para kiai tidak mau bekerja sama dengan penjajah karena NU juga berkwajiban membebaskan rakyat dari ketidakperikemanusiaan kolonial. Karena perjuangan menyebarkan Ahlussunnah wal Jamaah dan semangat kemerdekaan tidak akan mudah dilakukan jika NU tidak terbebas dari campur tangan penjajah.

Langkah kemandirian dalam melakukan perjuangan tersebut membuat NU disegani sekaligus terus dimata-matai oleh penjajah, baik ketika masa penjajahan Belanda maupun Jepang (Nippon). Bahkan, di masa-masa awal ketika bangsa Indonesia benar-benar diakui kedaulatannya, perjuangan menegakkan eksistensi bangsa dan negara terus menemui rintangan tidak mudah.

Hingga saat ini pun, gelora NU tak pernah padam dalam menghadapi kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Ini merupakan bukti bahwa organisasi yang selama ini dianggap tradisional justru mampu menghadapi tantangan di setiap zaman.

Bahkan modernisasi zaman saat ini berhasil dikembangkan oleh para generasi NU, baik di bidang perkembangan teknologi maupun bisnis digital, termasuk menciptakan media berbasis online yang pondasinya telah lama diajarkan oleh wartawan-wartawan NU generasi awal. Di bidang keagamaan dan sosial-kemasyarakatan, NU tentu terdepan. Wallahu’alam bisshawab.


Penulis adalah Pengajar Sejarah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta; Redaktur NU Online
Tags:
Bagikan:
Selasa 5 Februari 2019 18:25 WIB
Kalender Tionghoa, Kalender Arab dan Kalender Jawa
Kalender Tionghoa, Kalender Arab dan Kalender Jawa
Ilustrasi (ist)
Oleh A. Khoirul Anam

Kalender bukan hanya soal hitung-hitungan hari/tanggal/tahun serta perayaan hari liburnya, bukan pula foto-foto caleg dan janji-janji yang terpampang di halaman mukanya. Ia berkaitan dengan sejarah dan peradaban, dan urusan politik ketika kalender itu ditetapkan.

Kalender Tionghoa memakai prinsip lunisolar atau perpaduan antara perhitungan perjalanan bulan (lunar) mengelilingi bumi serta perputaran dan perjalanan bumi mengelilingi matahari (solar). Ini persis seperti sistem penanggalan Arab pra-Islam, tepatnya sebelum turun Al-Qur’an Surat at-Taubah ayat 36. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا... “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan...”.

Karena ada perbedaan 11 hari dalam setiap 12 bulan dari dua sistem yang berbeda itu (354 lunar dan 365 solar), maka untuk menyesuaikan dengan musim yang ada, ditambahkan satu bulan (bulan ke-13) selama 7 kali dalam 19 tahun. Tiongkok adalah negara yang masih mengandalkan sektor pertanian di mana pergantian musim sangat penting untuk memutuskan waktu mulai menanam dan memanen.

Maka masyarakat Tionghoa akan merayakan tahun baru Imlek pada musim semi, yaitu saat musim panen tiba. Sementara tanggal hari libur Imlek tidak akan konsisten dalam kalender Indonesia (Barat) yang berdasarkan sistem solar (syamsiyah).

Di Arab, penambahan bulan ke-13 itu sempat memunculkan kekacauan. Tahun kapan (tahun ini atau tahun depan) ditambahkan satu bulan itu tidak disepakati oleh dua kubu yang sedang berperang. Sementara ada empat bulan yang disepakati untuk tidak boleh berperang. Maka turun ayat ke 36 Surat at-Taubah di atas, surat perang yang ketika membacanya tak dianjurkan membaca basmalah tepatnya kata “ar-rahman” bahwa Allah merahmati semua manusia.

Namun penetapan 12 bulan saja yang berdasarkan sistem lunar di Arab itu tidak diikuti dengan pergantian nama-nama bulan, bahkan sampai masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khottob yang menetapkan Hijrah Nabi ke Madinah sebagai tahun ke-1. Tetap ada nama bulan Rabiul Awal (musim gugur pertama), Jumadil awal (musim dingin pertama), Rajab (es mulai mencair), dan seterusnya. Penamaan itu akhirya hanya sekedar nama.

Hikmahnya, bulan puasa Ramadhan di Arab atau belahan bumi Utara juga di tidak selalu jatuh di permulaan musim panas seperti semula. Pada waktunya Ramadhan akan tiba di musim dingin (jumud/jumadil awal/akhir). Demikian juga di belahan bumi selatan yang jauh dari garis khatulistiwa.

Di Jawa, Kesultanan Mataram memadukan sistem penanggalan Islam (lunar) dengan sistem Penanggalan Hindu, dan penanggalan Julian (Barat) sekaligus. Ada dua dua siklus hari: siklus mingguan yang terdiri dari tujuh hari (Ahad sampai Sabtu) dan siklus pekan pancawara yang terdiri dari lima hari pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Sultan Agung mengganti penanggalan Saka yang berbasis perputaran matahari dengan sistem kalender lunar.

Angka tahun Saka tetap dipakai dan diteruskan, tidak menggunakan perhitungan dari tahun Hijriyah (saat itu 1035 H). Orang Jawa memang suka dengan kesinambungan dan perpaduan, tahun 1547 Saka diteruskan menjadi tahun 1547 Jawa.

Tapi penanggalan bulan dianggap tidak sesuai dengan pranoto mongso, atau tidak bisa djadikan patokan para petani untuk bertanam. Maka pada masa Sri Paduka Mangkunegara IV, bulan-bulan musim atau bulan-bulan matahari diunggah kembali sebagai pranoto mongso atau penanda musim, tepatnya pada tahun 1855 M.

Sistem kalender atau penanggalan diperoleh dengan mengamati dan menghitung peredaran benda-benda langit yang tampak dari atas bumi. Tetapi ia harus berkaitan urusan mahluk hidup di bumi: tanah (pertanian), laut, dan sekarang mestinya meningkat ke urusan bawah tanah dan bawah laut serta udara. Kalender berkaitan dengan prediksi dan perencanaan-perencanaan, atau kata orang, ramalan.


Penulis adalah Dosen UNUSIA Jakarta; Wakil Pemimpin Redaksi NU Online
Selasa 5 Februari 2019 10:50 WIB
Pribumisasi Islam Kaum Tionghoa di Nusantara
Pribumisasi Islam Kaum Tionghoa di Nusantara
Masjid Cheng Ho di Pasuruan (detikTravel)
Oleh Nuri Farikhatin

Kekhawatiran akan keberadaan kelompok minoritas Tionghoa di Indonesi masih saja muncul hingga kini. Sikap warisan kolonial yang  berlanjut pada rezim orde baru dengan politik pecah belahnya, kini digaungkan kembali oleh masyarakat dengan bentuk semangat anti-aseng. Padahal jika ditarik ke belakang secara historis hubungan masyarakat Nusantara dengan orang-orang Tionghoa terbentuk dengan penuh harmonis, baik dalam hal budaya, perdagangan, hingga dalam proses islamisasi.

Di negaranya, Cina telah mengenal Islam pada masa-masa paling awal, yakni pada abad ke-7 M. Kanton, Zhang-zhou, Quanzhou merupakan wilayah dengan permukiman muslim terbanyak. Peninggalan Islam yang menjadi bukti keberadaan Islam di wilayah tersebut adalah Masjid Kwang Tah Se dan Chee Lin Se yang merupakan dua masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Dari Muslim Kanton inilah yang kemudian melakukan pengembaraan di wilayah Asia Tenggara hingga ke Nusantara.

Dalam naskah-naskah Jawa kuno juga menyebutkan bahwa Islamisasi yang terjadi di Nusantara tak lepas dari campur tangan orang-orang Cina. Meski kisah-kisahnya tak jarang diselimuti dengan mitos, namun suasanan yang digambarkan adalah suasana kosmopolitan di pelabuhan-pelabuhan pesisir yang pada akhirnya mampu meruntuhkan kekuatan agraris Majapahit di pedalaman.  Berakhirnya Kerajaan Majapahit inilah yang nantinya tergantikan dengan Kerajaan Islam pertama di Jawadengan nama Kesultanan Demak.

Menariknya, sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa Raden Patah, penguasa pertama kerajaan Demak itu adalah seorang Muslim Cina dengan nama Jin Bun. Beberapa versi menyebutkan asal usul Raden Patah berkaitan dengan Cina-Mongol yang bernama Cek Ko Po sedangkan versi lain mengaitkannya dengan raja Majapahit Brawijaya yang melakukan perkawinan dengan seorang Putri Cina. Pernyataan tersebut dengan sendirinya menyimpulkan bahwa Kerajaan Demak merupakan rezim Cina.

Selain Demak khusunya pada awal abad ke-15, diaspora Muslim Cina banyak tersebar di wilayah pelabuhan Gresik, Tuban, dan Surabaya, hingga awal abad ke-16, keberadaannya hampir merata di sepanjang pesisir utara Jawa. Mengapa mereka tersebar di wilayah pesisir? sebab di wilayah-wilayah tersebutklah perniagaan ramai dilakukan dan Cina dalam hal ini merupakan bangsa besar yang memiliki pengaruh dominan dalam kegiatan perdagangan di Asia Tenggara.

Beberapa tokoh Cina Islam yang memainkan peran besar dalam melakukan islamisasi adalah Laksaman Cheng Ho,  tokoh besar yang dikenal dengan pengembaraannya ke berbagai belahan dunia. Disebutkan bahwa ekspedisi bahariwan besar itu bukan sekedar bermuatan politik dan ekonomi saja, tetapi juga menyimpan hidden agenda berupa Islamisasi.

Dimungkinkan beberapa pengikutnya enggan kembali dengan beberapa alasan yang salah satunya adalah menyebarkan syi’ar Islam. Selain itu ada juga Nyo Lay Wa seorang penguasa transisi Majapahit sejak runtuhnya pada tahun 1478, Gwi-Wan, kepercayaan Sultan Hadlirin  yang menjadi peletak pertama seni ukir di Jepara. Kemudian ada Kiai Telingsing (Tan Ling Sing) seorang Cina Islam yang menjadi partner dakwah Sunan Kudus.

Di berbagai daerah juga muncul berbagai tokoh yang berkaitan dengan sejarah Islamisasi. Seperti Gang Eng Cu yang merupakan adipati Tuban, Swang Liong (Aria Damar) sang penguasa Muslim Cina di Palembang, di Cirebon sendiri terkenal dengan tokoh Tan Eng Hoat yang bergelar Maulana Ifdhil Hanafi, Tan Sam Cai, Kung Sam Pak, dan di Salatiga dengan tokohnya yang bernama Lie Beng Ing.

Menurut KH Abdurrahman Wahid, Orang-orang Cina memang mempunyai peran yang cukup besar dalam proses islamisasi khusunya di Jawa. Mereka datang ke Jawa membawa ajaran Islam Hanafi yang rasionalistik selain paham rasional atau akal dalam bentuk tasawuf falsafi. Peran Cina ini juga terlihat dengan adanya Masjid Sampotoalang di semarang dan ditemukannya kuburan bernama Syaikh Abdul Qadir Al Shini di situs Trowulan—bekas ibu kota Majapahit. Kata ‘al-Shini’ menunjukkan bahwa ia seorang Muslim Cina.

Barangkali jejak-jejak tersebut mampu mengafirmasi teori kedatangan Islam di Nusantara adalah dari daratan Cina. Meski tidak sesuai dengan madzhab yang dianut namun pada suatu fase tertentu, Cina Islam ini memainkan perannya dalam Islamisasi di Asia Tenggara, termasuk di dalamnya adalah Nusantara.


Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Senin 4 Februari 2019 12:45 WIB
CATATAN HARLAH MUSLIMAT NU (6-HABIS)
Militansi dan Dedikasi Tiada Henti
Militansi dan Dedikasi Tiada Henti
Harlah ke-73 Muslimat NU di GBK
Oleh Zastrouw Al-Ngatawi

Miltansi adalah keteguhan dan keuletan dalam berjuang dengan menghadapi berbagai kesulitan, tantangan dan cobaan. Militansi bisa menumbuhkan dedikasi yaitu pengabdian yang tulus dengan keyakinan penuh sehingga rela berkorban apa saja demi mencapai cita-cita mulia secara bersama-sama.

Sikap militan yang penuh dedikasi ini tampak nyata dalam acara Harlah ke-73 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 27 Januari 2019 lalu. Hal ini terlihat dari ketegukan ibu-ibu bahkan nenek-nenek sepuh yang datang ke Jakarta, menempuh perjalanan panjang dari pelosok desa. Ada di antara mereka yang baru kali ini ke Jakarta dan ini merupakan perjalanan terjauh sepanjang hidup mereka. Ada yang seumur hidup belum pernah keluar dari daerah, paling jauh perjalanan mereka hanya ke pusat ibu kota Kabupaten, itupun frekuensinya tak lebih hitungan jari tangan.

Dalam pengamatan penulis, persiapan acara ini memang sangat mepet. Hanya ada waktu efektif kurang dari empat minggu untuk konsolidasi, kordinasi dan sosialisasi ke seluruh wilayah se Indonesia. Pendeknya waktu persiapan ternyata bukan menjadi hambatan bagi para pengurus dan anggota Muslimat NU. Berbagai keterbatasan yang ada justru menjadi bara api yang membakar semangat yang menggerakkan militansi dan dedikasi hingga melahirkan energi yang dahsyat. Energi ini menjebol berbagai hambatan dan kesulitan yang ada.

Yang mengharukan, para jamaah ini mempersiapkan sendiri bekal berangkat ke Jakarta. Penulis sempat berbincang dan bertanya pada beberapa ibu mengenai sumber perbekalan. Mereka menyatakan ada yang mengambil uang tabungan, meminta kepada anak, mengumpulkan upah kerja selama beberapa hari, bahkan ada yang menjual sebagian ternak piaraan untuk bekal ke Jakarta. Untuk menghemat, mereka membawa bekal makanan di perjalanan yang dimasak dari rumah.

Miltansi dan dedikasi ini tidak hanya ditunjukkan oleh para jamaah tetapi juga para Pengurus Muslimat NU di seluruh tingkatan. Para pengurus Wilayah dan Cabang bergerilnya menggerakkan pengurus Anak Cabang, Ranting sampai Anak Ranting untuk pengerahan massa dan menyiapkan transportasi.

Pengurus pusat, dibawah arahan dan kordinasi Ketum, Khofifah Indar Parawansa dan Mbak Yenny Abdurrahman Wahid, sebagai sebagai Ketua Panitia, melakukan kordinasi tehnis dan adminstratif dengan pihak lain (pemerintah, aparat kemanan, pimpinan instansi dan lembaga serta pihak lain yang terkait). Koordinasi ini dilakukan secara intens siang malam.

Yang mengagumkan, kegiatan ini benar-benar terkelola dengan management dan adminsitrasi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan terdatanya jumlah peserta secara baik dan valid hampir seluruh jamaah dari daerah. Pendataan ini tidak hanya jumlah dan nomor bus dari masing-masing daerah, bahkan lokasi parkir bus semua terdata dengan baik. Jumlah jamaah yang tencatat panitia ada 102.455 orang dengan menggunakan 2.020 unit bus. Jumlah ini di luar tamu undangan dan massa yang datang secara spontan dengan membawa kendaraan sendiri.

Validitas data ini penting untuk menghindari terjadinya klaim bombastis yang tidak masuk akal karena tanpa data dan fakta yang jelas. Di sini Muslimat NU memberikan pendidikan pada publik agar tidak mudah percaya pada kalim bombastis tanpa fakta. Selain itu juga menjadi peringatan pada elit agar tidak mudah membuat klaim bomastis tanpa fakta pendukung yang valid yang bisa dilihat buktinya secara nyata.

Sikap main klaim dengan mengabaikan akal sehat itu merupakan pembodohan massal. Sekedar perbandingan, jika hanya seratus ribu lebih massa saja dibutuhkan jumlah bus dan tempat parkir yang sedemikian luas, bagaimana jika jumlah massa dikalim sampai jutaan. Berapa jumlah bus yang mengangkut massa dan dimana parkirnya?

Event harlah Muslimat NU di GBK ini juga menjadi momentum bangkitnya militansi dan dedikasi seluruh pengurus dan warga NU baik kepada jam'iyyah maupun bengsa dan negara. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan seluruh neven NU; mulai badan otomom sampai lajnah dan lembaga. Di lapangan bisa dilihat bagaimana Banser bekerja tak kenal lelah membantu, membimbing dan mengamankan para jamaah. Para santri pesantren terlibat aktif menjadi pasukan kebersihan, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU dan lainnya bergerak bahu membahu mensukseskan acara.

Tidak hanya pada level internal NU, event ini juga bisa membangkitkan militansi dan dedikasi seluruh komponen bangsa (pemerintah, aparat, pengusaha, komunitas dan kaum profesional) kepada bangsa dan negaranya. Di lapangan bisa dilihat para aparat dan petugas bersiap sejak H-1, bahkan saat dini hari mereka tetap bertugas membantu jamaah dan mempersiapkan kebutuhan acara meski di tengah guyuran hujan.

Apa yang terjadi menunjukkan bahwa dedikasi dan loyalitas warga NU kepada organisasi, para kiai dan NKRI belum padam terkikis zaman. Militansi dan dedikasi ini juga tumbuh di kalangan masyarakat. Militansi dan dedikasi ini menyimpan potensi energi yang dahsyat yang bisa diaktulisasikan dan digerakkan.

Energi yang sangat besar ini akan berbahaya jika hanya dipergunakan untuk kepentingan politis sempit dan sesaat. Penggunaan energi militansi dan dedikasi yang tidak pada tempatnya bisa mengancam eksistensi bangsa dan negara serta bisa memadamkan energi militansi dan dedikasi.

Sebaliknya jika energi ini digunakan untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama demi terwujudkanya kemaslahatan umat secara lebih luas, maka akan bedampak pada terjadinya penguatan bangsa dan negara. Sepanjang perjalanan NU, para pengurus yang dimbimbing oleg para ulama selalu menggunakan energi ini secara tepat untuk kepetingan agama, bangsa dan negara.

Tugas menggunakan energi ini secara tepat dan akurat untuk kepentingan yang besar dan mulia merupakan tantangan pengrus NU saat ini. Saya yakin Pengurus NU saat ini akan menggunakan energi militansi dan dedikasi warga sesuai tugas kesejarahan yang pernah terjadi, karena inilah cara terbaik menjaga agar militansi dan dedikasi warga NU tidak berhenti. (Tamat)


Penulis adalah pegiat budaya, dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG