IMG-LOGO
Opini

Sosok Mahbub Djunaidi dalam Perspektif Max Weber

Kamis 7 Februari 2019 9:0 WIB
Bagikan:
Sosok Mahbub Djunaidi dalam Perspektif Max Weber
Oleh Ali Makhrus

Tepat pada tanggal 31 Januari 2019 kemarin, Mahbub Djunaidi Center (MDC) mengadakan acara syukuran dengan melibatkan kader-kader PMII. Acara tersebut diselenggarakan di Prabu Coffe, Cibiru, Bandung. Penulis menyempatkan hadir menyaksikan kegiatan yang terselenggara dengan sangat fleksibel dan penuh makna tersebut. Di luar dugaan, para Bikers yang tergabung dalam Outsider Nation turut meramaikan satu tahun Mahbubian pula.

Anda dapat memperkirakan bagaimana acara seorang tokoh besar bagi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Nahdlatul Ulama (NU) khususnya, dan bahkan Indonesia, dapat begitu dekat dengan kawan-kawan Bikers, masyarakat jalanan ini. Sahabat Isfandiari, anak Mahbub sendiri, yang juga merupakan penggagas komunitas Bikers tersebut, beserta bung Soemarsono Sastrodirjo lah yang memprakarsai terselenggaranya diskusi apik itu.

Situasi-sosial malam itu membuat penulis memikirkan dan menduga-duga, apakah iya, Mahbub dulu sosok yang sangat menyukai gaya para Bikers sebagi kelompok kecil dalam masyarakat, yang terkesan bebas, tanpa kepentingan, lincah, menikmati hidup namun tetap on the right track, sopan dan menjunjung tinggi etika dalam berkendaradi jalan seperti yang terpancarkan pada acara kemarin?

Apakah kecintaan pada Bikers tersebut dimiliki oleh Mahbub, lalu ditularkan kepada anaknya? Mungkin bukan pada Bikernya, namun pada filosofis karakter yang dimiliki Bikers? Teori psikologi perkembangan sudah bisa memperkirakan delik residu dari hobi Mahbub ini. Tulisan ini akan memusatkan pada aspek lain yang tidak kalah pentingnya dari sosok Penerobos Kaidah Bahasa ini.

Dalam hal ini, penulis hendak mengaitkan asusmsi tersebutpada konfigurasi sosiologis Max Weber (1864-1920), tokoh sosiolog dalam tradisi rasionalis Jerman, yang pemikirannya dipengaruhi pula oleh Immanuel Kant, meskipun sesekali juga Marxian, terutama pada teori aksi sosial (the social action theory).

Ada dua kunci mudah untuk memahami sosiologi Weber dalam aspek teoritis. Kunci sosilogi yang pertama ialah apa yang disebut dengan thestructuralormacro theory atau perspective.  Kunci berikutnya ialah social action, interpretive atau macro theory. Implikasi dari kedua ide besar tentang masyarakat ini akan menampilkan pandangan tentang posisi struktur dan individu dalam proses perubahan sosial yang terjadi.

Weber, sebagai bapak aksi sosial ini, banyak menyelidiki smaller group (kelompok-kelompok kecil) dalam masyarkat. Bagi Weber, individu adalah subjek bagi perubahan sosial negara baik dalam segi ekonomi, politik dan lain-lain. Dengan kata lain, aksi sosial menjelaskan bahwa struktur masyarakat (society) adalah produk dari aktivitas manusia (human beings).

Ada beberapa peryataan menarik yang digandrungi banyak orang dari sosok Mahbub, terutama soal humor. Ketua PP PMII pertama ini (sekarang PB), akrab sekali dengan penggunaan diksi-diksi permisalan yang khas digunakan kelompok kecil dalam struktur sosial. Seperti, “Futurolog itu semacam “dukun”, namun keluaran sekolah”. Lagi, “Tanamkanlah ke kepala anakmu bahwa hak asasi itu sama pentingya dengan “sepiring nasi”. Satu lagi pengakuan Mahbub sendiri, “Selaku penulis saya ini generalis, bukan spesialis. Saya menulis ihwal apa saja yang lewat di depan mata. Persis tukang loak yang menjual apa saja yang bisa dipikul”.

Sampel perumpamaan dari Mahbub di atas sebagai penjelas tentang posisi sosiologi Mahbub dalam memandang individu atau kelompok kecil dalam struktur sosial. Dia mencoba menusukkan alam pikir manusia pinggiran sepenuhnya sebagaihuman beings. Seperti pemilihan diksi dukun, sepiring nasi, tukang loak ke dalam tautan konstalasi struktur sosial. Bagi penulis, pilihan diksi-diksi tersebut merupakan penanda bahwa Mahbub memberikan pengakuan kepada kelompok kecil yang eksis dalam masyarakat. Misal pengaitan para konsultan desa alias komunitas dukun dengan para juru tebak masa kini yang disebut futurolog.

Kemudian, kelompok masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sepiring nasi dihubungkan dengan kesulitan mereka dalam memahamkan tentang HAM. Serta perumpamaan profesi tukang loak (pengepul barang-barang bekas) dari masyarakat yang dikaitkan dengan diri Mahbub sendiri yang dia disebutsebagai seorang generalis. Dengan kata lain, kelompok sekecil apapun jangan dianggap remeh. Tanpa peduli latar belakangnya, merekaadalah manusia yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan perubahan sosial.

Hal ini sejalan dengan apa yang Weber namai dengan aktuelles verstehen (memahami sosial dengan mengamati aksi dari individu) dan eklarendes verstehen (memahami penjelasan atau makna dari aksiindividu). Weber seperti dalam bukunya yang terkenal, “the Metodology of Social Science” (1949), mengatakan bahwa bureaucratic organisations are the dominant institutions in society, but bureaucracies consist of individuals carrying out rational social actions designed to achieve the goals of bureaucracies yang maknanya organisasi birokrasi adalah institusi dominan di masyarakat, tapi tetap saja birokrasi (institusi) terdiri dari individu yang melakukan tindakan atau aksi sosial rasional yang dirancang untuk mencapai tujuan.

Weber juga menegaskan bahwa all human action by meaning yang penulis artikan dengan semua manusia beraksi dengan makna tertentu. Ada tiga tipe makna menurut Weber, affective or emotional action, tindakan afektif atau emosi dari individu pada waktu tertentu; traditional action, tindakan tradisional yang didasarkan pada kebiasaan yang sudah ada, atau orang bertindak dengan cara tertentu karena kebiasaan atau mereka selalu melakukan rutinitas atau hal-hal seperti itu; dan ketiga rational action, sebuah tindakan yang lahir dari kesadaran yang jelas akan sesuatu tujuan. Gagasan ini dapat dipahami, bahwa senada dengan Weber, manusia modern belum sepenuhnya rasional, semua masih dalam proses menuju rasionalisasi (modern societies are undergoing the process of rationalization).

Tipe makna lontaran Weber tersebut memberikan pembelaan kepada berbagai kelompok sosial dari manapun asal-usul profesinya, hobi, status, agama dan identitaslainnya. Dengan tidak melupakan, bahwa mereka pun juga manusia yang bertindak dengan dorongan makna.

Dilihat dari kacamata Weber tersebut, tindakan-tindakan Mahbub cenderung pada point ketiga, yakni rational action. Mahbub terkenal sebagai sosok yang rasional dan tidak mau tunduk pada siapapun. Buktinya, Mahbub menolak saat hendak dijadikan anggota DPR, dia lebih suka menjadi penulis yang cenderung bebas. Berkaitan dengan Mahbub yang enggan menjadi bagian dari barisan-barisan teknokrat dan birokrat dapat diduga sebagai bentuk dukunganya terhadapeksistensi kelompok-kelompok dalam mayarakat yangberaneka ragam.

Dia mendorong kelahiran berbagai aksi sosial untuk mewujudkan berbagai perubahan sosial. Sebagaimana, dapat kita saksikan dalam lintasan sejarah bangsa kita, kemerdekaan direbut berkat aksi kelompok-kelompok yang tersusun dari individu dari berbagai barisan: Santri, Kiai, Petani, Pelaut, Pedagang, Seniman, Budayawan, Cendekiawan, Pelajar, Preman, Bikers, Para Dukun, Orang Miskin, Orang Kaya, Tukang Loak, Tukang Becak, dan semua yang tidak bisa disebut satu persatu.

Terakhir, selamat hari Ulang Tahun ke-1 buat Mahbub Djuanidi Center (MDC). Inisiatif MDC patut diapresiasi oleh pasukan ideologis PMII. Tidak hanya merawat, melainkan juga mengembangkan gagasan-gagasan beliau yang masih tercecer dan belum tersistematisasikan. Tidak cukup hanya membanggakan sahabat KH Mahbub Djunaidi, seorang Pendekar Pena, Kolomnis, Esais, dan lain-lain, melainkan mendesak sekali elaborasi buah pikir dengan bentuk tulisan-tulisan dengan ragam perspektif dan paradigma terbarukan. Amin, Lahulal-Fātihah…!


Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidyatullah Jakarta
Tags:
Bagikan:
Kamis 7 Februari 2019 10:50 WIB
Titik Kesalahan Kemendikbud ketika Menyebut NU Radikal
Titik Kesalahan Kemendikbud ketika Menyebut NU Radikal
Buku ajar Kemendikbud (Foto: Antara)
Kalau kita membuka KBBI daring (online), kata radikal memang mempunyai beberapa makna. Malahan maknanya lebih banyak yang positif. Antara lain, bersifat mendasar atau menuntut perubahan yang keras. Kita juga sering mengatakan "perubahan yang radikal" dan tidak ada masalah dengan kalimat itu.

Namun ketika menjadi "radikalisme" maknanya hampir selalu negatif: perubahan yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ekstrem.

Memang perubahan kata dari kata dasarnya tidak selalu mempunyai makna yang sepadan. "Kata" selalu terkait dengan maksud penggunaannya pada suatu waktu. Lalu, karena digunakan oleh banyak orang maka kata lebih sering multimakna, kecuali ketika dipakai sebagai teks perundang-undangan.

Kesalahan buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menyebut Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas radikal sebenarnya adalah karena mereka memaknai radikal secara berbeda dengan makna yag digunakan sekarang.

Perlu diingat buku itu ditujukan kepada anak-anak sekolah, bukan para peneliti sejarah atau sejarawan. Para pengkaji sejarah tahu bahwa dalam memahami sejarah kita tidak bisa anakronis, menilai peristiwa tempo dulu dengan kondisi dan tata nilai yang berkembang sekarang. Tapi buku yang dimaksud ini ditulis untuk anak-anak sekolah yang lebih bersifat doktriner, pemahaman dan penanaman karakter.

Ada dua hal kira-kira yang menyebabkan kesalahan itu. Pertama, Kemendikbud (saat ini dipimpin Mendikbud Muhadjir Effendy, red) tidak menerbitkan buku yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan sekarang. Kurikulum berubah, proyek penerbitan buku jalan terus tapi isinya tidak pernah dikoreksi sesuai proyeksi perubahan sekarang.

Kedua, ini yang sangat berbahaya, Kemendikbud ingin mengacaukan narasi yang sedang dibangun oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya kelompok ekstrem yang mengganggu negara. Dengan memasukkan NU bersama PNI dan bahkan juga PKI sebagai kelompok radikal, Kemendikbud telah "bermain politik" dan berada di barisan kelompok radikal yang sedang berhadapan dengan pemerintah itu.

Padahal saat ini kita sedang mengembangkan narasi moderasi (terutama dalam beragama) agar kejadian-kejadian konflik dan kekacauan yang terjadi di Timur Tengah tidak menjalar ke Indonesia. 


A. Khoirul Anam, Wakil Pemimpin Redaksi NU Online
Selasa 5 Februari 2019 18:25 WIB
Kalender Tionghoa, Kalender Arab dan Kalender Jawa
Kalender Tionghoa, Kalender Arab dan Kalender Jawa
Ilustrasi (ist)
Oleh A. Khoirul Anam

Kalender bukan hanya soal hitung-hitungan hari/tanggal/tahun serta perayaan hari liburnya, bukan pula foto-foto caleg dan janji-janji yang terpampang di halaman mukanya. Ia berkaitan dengan sejarah dan peradaban, dan urusan politik ketika kalender itu ditetapkan.

Kalender Tionghoa memakai prinsip lunisolar atau perpaduan antara perhitungan perjalanan bulan (lunar) mengelilingi bumi serta perputaran dan perjalanan bumi mengelilingi matahari (solar). Ini persis seperti sistem penanggalan Arab pra-Islam, tepatnya sebelum turun Al-Qur’an Surat at-Taubah ayat 36. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا... “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan...”.

Karena ada perbedaan 11 hari dalam setiap 12 bulan dari dua sistem yang berbeda itu (354 lunar dan 365 solar), maka untuk menyesuaikan dengan musim yang ada, ditambahkan satu bulan (bulan ke-13) selama 7 kali dalam 19 tahun. Tiongkok adalah negara yang masih mengandalkan sektor pertanian di mana pergantian musim sangat penting untuk memutuskan waktu mulai menanam dan memanen.

Maka masyarakat Tionghoa akan merayakan tahun baru Imlek pada musim semi, yaitu saat musim panen tiba. Sementara tanggal hari libur Imlek tidak akan konsisten dalam kalender Indonesia (Barat) yang berdasarkan sistem solar (syamsiyah).

Di Arab, penambahan bulan ke-13 itu sempat memunculkan kekacauan. Tahun kapan (tahun ini atau tahun depan) ditambahkan satu bulan itu tidak disepakati oleh dua kubu yang sedang berperang. Sementara ada empat bulan yang disepakati untuk tidak boleh berperang. Maka turun ayat ke 36 Surat at-Taubah di atas, surat perang yang ketika membacanya tak dianjurkan membaca basmalah tepatnya kata “ar-rahman” bahwa Allah merahmati semua manusia.

Namun penetapan 12 bulan saja yang berdasarkan sistem lunar di Arab itu tidak diikuti dengan pergantian nama-nama bulan, bahkan sampai masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khottob yang menetapkan Hijrah Nabi ke Madinah sebagai tahun ke-1. Tetap ada nama bulan Rabiul Awal (musim gugur pertama), Jumadil awal (musim dingin pertama), Rajab (es mulai mencair), dan seterusnya. Penamaan itu akhirya hanya sekedar nama.

Hikmahnya, bulan puasa Ramadhan di Arab atau belahan bumi Utara juga di tidak selalu jatuh di permulaan musim panas seperti semula. Pada waktunya Ramadhan akan tiba di musim dingin (jumud/jumadil awal/akhir). Demikian juga di belahan bumi selatan yang jauh dari garis khatulistiwa.

Di Jawa, Kesultanan Mataram memadukan sistem penanggalan Islam (lunar) dengan sistem Penanggalan Hindu, dan penanggalan Julian (Barat) sekaligus. Ada dua dua siklus hari: siklus mingguan yang terdiri dari tujuh hari (Ahad sampai Sabtu) dan siklus pekan pancawara yang terdiri dari lima hari pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Sultan Agung mengganti penanggalan Saka yang berbasis perputaran matahari dengan sistem kalender lunar.

Angka tahun Saka tetap dipakai dan diteruskan, tidak menggunakan perhitungan dari tahun Hijriyah (saat itu 1035 H). Orang Jawa memang suka dengan kesinambungan dan perpaduan, tahun 1547 Saka diteruskan menjadi tahun 1547 Jawa.

Tapi penanggalan bulan dianggap tidak sesuai dengan pranoto mongso, atau tidak bisa djadikan patokan para petani untuk bertanam. Maka pada masa Sri Paduka Mangkunegara IV, bulan-bulan musim atau bulan-bulan matahari diunggah kembali sebagai pranoto mongso atau penanda musim, tepatnya pada tahun 1855 M.

Sistem kalender atau penanggalan diperoleh dengan mengamati dan menghitung peredaran benda-benda langit yang tampak dari atas bumi. Tetapi ia harus berkaitan urusan mahluk hidup di bumi: tanah (pertanian), laut, dan sekarang mestinya meningkat ke urusan bawah tanah dan bawah laut serta udara. Kalender berkaitan dengan prediksi dan perencanaan-perencanaan, atau kata orang, ramalan.


Penulis adalah Dosen UNUSIA Jakarta; Wakil Pemimpin Redaksi NU Online
Selasa 5 Februari 2019 16:0 WIB
NU yang Tetap Populis walau Lahir di Kota Metropolis
NU yang Tetap Populis walau Lahir di Kota Metropolis
Oleh Fathoni Ahmad

Penilaian organisasi tradisional dan modern menjadi dikotomi tersendiri terhadap perkumpulan umat Islam di Indonesia dalam sebuah wadah. Sebut saja Nahdlatul Ulama (NU) dianggap identik dengan kaum tradisionalis, sedangkan Muhammadiyah dianggap sebagai wadah kaum modernis.

Sebutan tradisional identik dengan hal-hal klasik dan orang-orang desa. Barangkali sebutan tersebut muncul karena organisasi para kiai pesantren ini yang paling getol merawat tradisi yang berkembang di tengah masyarakat desa. Namun, ada hal yang kerap kali dilupakan oleh para akademisi dan peneliti bahwa NU menjunjung tinggi al-akhdzu (mengambil, upaya pembaruan), bukan hanya melakukan usaha al-muhfadzah (pelestarian).

Dua term tersebut bersifat aktif, tidak pasif. Artinya, nilai-nilai dari perkembangan budaya semodern apapun akan diterima oleh NU selama budaya tersebut baik dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Sebaliknya, NU akan sekuat tenaga menjaga tradisi lama yang baik meskipun perubahan zaman terus menggempur dengan perkembangan yang begitu cepat.

Dalam konteks tersebut, barangkali hanya NU yang mampu memodernisasi tradisionalitas sekaligus mentradisionalisasi modernitas. Dengan kata lain, NU melampui tradisionalisasi dan modernisasi itu sendiri. Hal ini terlihat ketika NU beberapa kali terlibat perlawanan dengan penjajah, baik secara kultural, fisik, maupun mental.

Tradisi keilmuan pesantren yang didasarkan pada kitab-kitab ulama klasik (turats) membuat para kiai mampu mengadaptasi diri terhadap lingkungan sekitar, termasuk ketika umat Islam menghadapi tantangan global dan penjajahan di lingkup nasional. Upaya diplomasi saat para kiai harus berhadapan dengan Raja Saud di Arab Saudi soal pembongkaran makam Nabi dan pemberangusan praktik bermadzhab di tanah Hijaz (Makkah-Madinah) menunjukkan kepiawaian kiai pesantren dalam menghadapi tantangan global.

Diplomasi tersebut berlanjut ketika bangsa Indonesia harus dibebaskan dari belenggu penjajahan. Langkah dan upaya para kiai tidak berangkat dari ruang kosong, tetapi berdasarkan pijakan ilmu dan karakter populis yang tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi masyarakat secara luas. Karakter populis, membumi, dan terus berdampingan dengan masyarakat grass root merupakan hal yang berbeda ketika melihat bahwa kenyataannya NU lahir di Surabaya, kota metropolis, kota dengan perkembangan ekonomi yang melebihi kota-kota besar di dunia.

Catatan Sejarawan Abdul Mun’im DZ (2011) dalam Piagam Perjuangan Kebangsaan, sekitar tahun 1900-1940, Surabaya merupakan kota dagang dan industri yang sangat besar melebihi Batavia, lebih maju dibanding pusat industri di Kyoto (Jepang) atau pun Kalkuta dan Bombay di India. Sementara saat itu Singapura, Hong Kong, dan Tokyo masih berada di belakangnya.

Surabaya selain menjadi kota pusat perdagangan dan industri juga merupakan kota minyak yang kaya, sehingga merupakan pusat perdagangan dunia yang telah menerapkan teknologi paling canggih produk revolusi industri. Maka tidak aneh kalau para kiai pesantren di Kota Surabaya banyak terlibat dalam berbagai bisnis, baik antar-kota, antar-pulau, bahkan bisnis antar-benua.

Di Kota metropolitan Surabaya itulah NU lahir dan berkembang, bukan lahir di pedesaan. Namun, pembelaan terhadap masyarakat bawah di pedesaan dilakukan oleh NU sehingga tidak memiliki sekat, tetap memiliki sikap egaliter dan populis terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Pusat perdagangan dan industri saat itu berada di Pabean dekat Ampel, Surabaya. Walaupun NU berwatak metropolis namun tetap bersikap populis, giat membangun mesyarakat desa dan masyarakat terbelakang pada umumnya.

Pada kurun waktu tertentu sebelum NU dideklarasikan pada 31 Januari 1926, perjuangan kiai pesantren untuk kepentingan dakwah, pendidikan, sosial, dan politik kebangsaan tercurah dalam wadah Nahdlatul Wathan (gerakan kebangsaan) dan Tashwirul Afkar (gerakan akademik, pemikiran). Gerakan nasional untuk kepentingan rakyat dan bangsa tersebut selama itu pembiayaan ditanggung oleh para dermawan setempat secara sukarela.

Para kiai menyadari bahwa kebutuhan pergerakan semakin besar, maka tidak lagi cukup dengan dana yang ada, baik untuk membiayai pendidikan atau untuk aktivitas lainnya seperti kegiatan sosial dan politik. Melihat kenyataan tersebut, tidak ada cara lain untuk memperkuat gerakan Islam ini kecuali dengan membentuk lembaga dagang.

Lembaga dagang tersebut dikelola oleh para kiai pesantren. Maka didirikanlah wadah perkumpulan bernama Nahdlatut Tujjar (gerakan pedagang) pada tahun 1918 dengan mendirikan Badan Usaha Al-Inan yang diketuai langsung KH Hasyim Asy’ari dan menjabat sebagai bendahara KH Abdul Wahab Chasbullah. Selain Nahdlatul Wathan dan Tashwirul Afkar, Nahdlatut Tujjar merupakan organisasi yang menjadi embrio lahirnya Nahdlatul Ulama.

Masih menurut catatan Mun’im, pembentukan Nahdlatut Tujjar di Surabaya dengan kondisi kota yang sangat mendukung dalam melakukan upaya perdagangan dan bisnis, kegiatan para kiai mendapat sokongan penuh dari gerakan para pedagang itu. Kelompok itulah yang berhasil mengumpulkan dana untuk membiayai Komite Hijaz ketika mengirimkan delegasi untuk menyampaikan aspirasi warga NU pada Raja Saudi agar tetap dilakukan kebebasan bermadzhab di Haramain.

Selain itu, Muktamar NU pada masa-masa awal juga dibiayai oleh para suadagar tersebut. Pondasi kemandirian itu membuat NU menjadi organisasi yang non-kooperatif dengan penjajah. Para kiai tidak mau bekerja sama dengan penjajah karena NU juga berkwajiban membebaskan rakyat dari ketidakperikemanusiaan kolonial. Karena perjuangan menyebarkan Ahlussunnah wal Jamaah dan semangat kemerdekaan tidak akan mudah dilakukan jika NU tidak terbebas dari campur tangan penjajah.

Langkah kemandirian dalam melakukan perjuangan tersebut membuat NU disegani sekaligus terus dimata-matai oleh penjajah, baik ketika masa penjajahan Belanda maupun Jepang (Nippon). Bahkan, di masa-masa awal ketika bangsa Indonesia benar-benar diakui kedaulatannya, perjuangan menegakkan eksistensi bangsa dan negara terus menemui rintangan tidak mudah.

Hingga saat ini pun, gelora NU tak pernah padam dalam menghadapi kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Ini merupakan bukti bahwa organisasi yang selama ini dianggap tradisional justru mampu menghadapi tantangan di setiap zaman.

Bahkan modernisasi zaman saat ini berhasil dikembangkan oleh para generasi NU, baik di bidang perkembangan teknologi maupun bisnis digital, termasuk menciptakan media berbasis online yang pondasinya telah lama diajarkan oleh wartawan-wartawan NU generasi awal. Di bidang keagamaan dan sosial-kemasyarakatan, NU tentu terdepan. Wallahu’alam bisshawab.


Penulis adalah Pengajar Sejarah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta; Redaktur NU Online
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG