IMG-LOGO
Nasional

Publikasikan Hasil Riset, Balitbang Diklat Kemenag Kembali Gandeng NU Online

Kamis 7 Februari 2019 20:30 WIB
Bagikan:
Publikasikan Hasil Riset, Balitbang Diklat Kemenag Kembali Gandeng NU Online
Pertemuan Balitbang Diklat Kemenag dengan Sejumlah Media Cetak dan Online
Jakarta, NU Online
Hasil-hasil riset Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sudah seharusnya diketahui masyarakat. Oleh karena itu, Sekretariat Badan Litbang dan Diklat menggandeng sejumlah media cetak dan daring (online) untuk bekerjasama dalam publikasi hasil-hasil riset tersebut.  

Demikian dikatakan Sekretaris Badan (Sesban) Litbang dan Diklat Kemenag, M Ishom Yusqi, di hadapan perwakilan beberapa media cetak dan daring (online), Rabu (6/2).

"Di kami ini unit eselon 1 Kemenag ada penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan. Di sini sebenarnya ada banyak hal yang bisa diberitakan. Mungkin bisa jadi daya tarik para jurnalis untuk memberitakannya. Misalnya, di Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan atau Pusat 1 yang menangani masalah-masalah kehidupan keagamaan," ujar Sesban.

Di Litbang, lanjut Ishom, ada sejumlah indeks hasil penelitian yang perlu diketahui masyarakat. Misalnya, indeks kerukunan, indeks layanan haji, dan lain sebagainya.

"Untuk di Pusat 2 itu terkait pendidikan agama dan keagamaan. Isunya terkait pendidikan tinggi keagamaan meliputi PTKIN (UIN, IAIN, dan STAIN) yang berjumlah kurang lebih 58 kampus. Kemudian di Hindu ada 7. Di Kristen juga ada 7. Di Budha ada 3. Jadi, dari masing-masing agama ada perguruan tingginya kecuali Konghucu," terangnya.

Pria kelahiran Surabaya ini berharap, kerjasama di bidang publikasi dan diseminasi ini berjalan lancar. Kerjasama tersebut bisa dilakukan mulai Maret 2019.

"Bahan-bahan yang bisa dipublikasikan nanti bisa diminta ke Bu Sri," ujar Ishom diikuti anggukan Sri Hendriani, Kasubag Kerjasama dan Diseminasi Sekretariat Balitbang Diklat.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Pemimpin Redaksi NU Online A Mukafi Niam, Redaktur Pelaksana Mahbib Khoiron, Bendahara Rizky Wijayanti, dan media lain seperti tribun News, Solo Pos, dan TVRI.

Mukafi Niam yang dipersilakan memperkenalkan diri sekaligus memaparkan program mengatakan, NU Online telah bekerja sama dengan Balitbang Diklat selama tiga tahun terakhir. Sebagai media daring keislaman ranking tertinggi versi alexa.com, NU Online terus konsen di bidang keislaman.

"Kami selama ini jadi rujukan informasi keislaman. Brand kami untuk dunia keislaman yang mengusung tema Islam Moderat ya NU Online. Kami memiliki kontributor daerah di hampir semua PCNU di tingkat kabupaten/kota," pungkas Niam. (Musthofa Asrori)
Bagikan:
Kamis 7 Februari 2019 23:45 WIB
Di Bandung Ribuan Pekerja Perempuan Ikuti Tes IVA Gratis
Di Bandung Ribuan Pekerja Perempuan Ikuti Tes IVA Gratis
Bandung, NU Online
Sebanyak 3000 pekerja perempuan PT Kahatex Rancaekek Bandung mengikuti tes IVA gratis yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja mulai 6 Februari hingga 22 Februari 2019.

Tes IVA atau pemeriksaan leher rahim (serviks) merupakan sebuah langkah deteksi dini untuk mengetahui ada tidaknya kanker serviks.

Dalam  kegiatan yang dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Mufidah Jusuf Kalla ini  dilakukan juga sosialisasi kesehatan tentang penanggulangan tuberkolosis dan pencegahan stunting.

"Deteksi dini dimaksudkan untuk meminimalisir penderita kanker serviks. Juga mempermudah mengobatinya kepada penderita yang diketahui sejak stadium awal" kata anggota OASE, Marifah Hanif Dhakiri pada Kamis (7/2).
 
Marifah melanjutkan, kegiatan ini diharapkan dapat membantu para pekerja perempuan untuk meningkatkan status kesehatannya sehingga produktivitas kerja meningkat.

"Produktivitas merupakan salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Rendahnya status kesehatan tenaga kerja dapat berdampak pada menurunnya produktivitas kerja sehingga mengakibatkan terjadinya tingkat upah rendah," tutur Marifah.

Sejak 2015 hingga Juli 2018 tercatat sebanyak 15.225 pekerja perempuan telah mengikuti tes IVA yang dihelat oleh Kemnaker dan OASE.

"Kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya pencegahan kanker serviks secara komprehensif dan berkesinambungan," ungkap Marifah.

Kanker serviks adalah jenis kanker yang memiliki peringkat prevalensi kedua setelah kanker payudara yang banyak ditemukan di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan Tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata setiap jam jumlah penderita kanker serviks bertambah 2,5 orang dan meninggal 1,1 orang. 

"Angka ini diperkirakan akan terus meningkat dalam kurun waktu 10 tahun mendatang jika tidak dilakukan tindakan upaya-upaya pencegahan," kata istri M Hanif Dhakiri tersebut.

Pihaknya juga mengatakan akan melakukan sosialisasi tentang gaya hidup sehat. "Dimulai dari cuci tangan yang benar dengan menggunakan sabun serta  imbauan mengurangi penggunaan kantong plastik," kata Marifah. (Red: Kendi Setiawan)
Kamis 7 Februari 2019 19:35 WIB
Rekening Virtual Molor, Komnas Haji dan Umrah Sorot Kinerja BKPH
Rekening Virtual Molor, Komnas Haji dan Umrah Sorot Kinerja BKPH
(Foto: @news.at2)
Jakarta, NU Online
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan situasi mendesak peluncuran rekening virtual jamaah haji tunggu oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga berwenang yang mengelola dana jamaah haji. Rekening virtual memudahkan jamaah haji tunggu di samping terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji.

Mustolih menambahkan bahwa rekening virtual jamaah haji tunggu merupakan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Haji Keuangan Haji (UUPKH). Hal ini merupakan hak yang sangat mendasar sebab merupakan mandat dari UUPKH sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 huruf c.

“Terlebih BPKH melalui beberapa pimpinannya sejak tahun lalu juga telah menjanjikan pemberlakuan rekening virtual akan mulai efektif selambat-lambatnya pada Januari 2019,” kata Mustolih kepada NU Online di Jakarta, Kamis (7/2) siang.

Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah ini mengatakan bahwa sampai saat ini janji tersebut belum terealisasi. Kelambatan ini patut disayangkan dan perlu dipertanyakan ada apa dengan BPKH.

“Profesionalisme kinerja BPKH akan menjadi pertaruhan karena menyangkut tata kelola dana umat yang jumlahnya ratusan triliun rupiah dan terus akan bertambah. Terlebih seluruh jajaran BPKH dari pimpinan tertinggi sampai staf terbawah, fasilitas dan kebutuhan operasional dibiayai oleh anggaran yang berasal dari dana calon jamaah,” kata Mustolih.

Menurutnya, adanya rekening virtual memudahkan jamaah haji dalam memantau perkembangan dan pergerakan dana saldo awal yang telah disetor ke BPKH baik secara berkala maupun real time.

Dengan demikian, kata Mustolih, jamaah dapat mengetahui secara detail nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan dan imbal hasil (return) yang diterima calon jamaah akan bisa diketahui.

“Hal mana semua mengarah pada satu tujuan besar pengelolaan keuangan haji harus kembali dan dapat memberikan manfaat atau maslahat sebesar-besarnya bagi jamaah,” kata Mustolih.

Ia juga menambahkan bahwa rekening virtual/maya dan cara mengoperasikannya juga tidak boleh rumit atau berbiaya tinggi sehingga menjadi beban baru bagi jamaah karena tidak sedikit calon jamaah kurang familiar dengan teknologi dan berusia lanjut.

“BPKH harus membuatnya dengan sistem yang sederhana dan seefisien mungkin dan dapat diakses dengan teknologi informasi yang mudah dijangkau,” kata Mustolih. (Alhafiz K)
Kamis 7 Februari 2019 17:0 WIB
Demi Amanat, BPKH Diminta Realisasikan Rekening Virtual Jamaah Haji
Demi Amanat, BPKH Diminta Realisasikan Rekening Virtual Jamaah Haji
(Foto: @saudigazette)
Jakarta, NU Online
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menjaga kepercayaan publik terkait pengelolaan dana jamaah haji. Untuk itu, pihak BPKH perlu membuat segera rekening virtual jamaah haji tunggu yang juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Haji Keuangan Haji (UUPKH).

Menurut Mustolih, selama ini publik khususnya calon jamaah haji yang sudah mendaftar belum mendapatkan informasi yang memadai tentang keberadaan uang setoran awal (saldo awal) pendaftaran yang jumlahnya sebesar Rp 25 juta per orang.

Saat ini jamaah haji tunggu telah berjumlah kurang lebih 4 juta orang. Sementara akumulasi dana saat ini telah mencapai sebesar Rp 114 triliun.

Ia mempertanyakan ke mana dana haji tersebut disimpan dan diinvestasikan, bagaimana skema investasinya, berapa imbal hasilnya maupun nilai manfaatnya, berapa besar yang disubsidi kepada jamaah haji yang berangkat lebih dahulu melalui skema dana optimalisasi tidak jelas, karena hanya diketahui oleh kalangan terbatas.

“Dengan minimnya informasi semacam itu, tentu saja hal ini merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik,” kata Mustolih kepada NU Online, Kamis (7/2) siang.

UUPKH telah memberikan mandat kepada BPKH sebagai pengelola keuangan haji dari hulu sampai ilir sehingga tidak boleh lagi ada ruang abu-abu dan lorong-lorong gelap.

“Semua itu harus terbuka dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang semestinya dikelola secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel,” kata Mustolih.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut dapat tercapai dengan segera merealisasikan rekening virtual atau rekening maya (virtual account) bagi jamaah haji tunggu. Hal ini merupakan hak yang sangat mendasar sebab merupakan mandat dari UUPKH sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 huruf c. (Alhafiz K)
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG