IMG-LOGO
Opini

Optimisme Seabad NU

Ahad 10 Februari 2019 9:0 WIB
Bagikan:
Optimisme Seabad NU
Peringatan Harlah ke-93 NU di JCC.
Oleh: HM Syarbani Haira

Peringatan Hari Lahir NU—sering disingkat dengan Harlah NU dan tak ada penggunaan kamus milad (yang ada maulid atau maulud) dalam tradisi NU—tahun 2019 ini sangat meriah. Diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), dihadiri PWNU dan PCNU se-Indonesia. Hadir pula sejumlah undangan pejabat negara, duta besar, dan politisi lintas partai.

Sebelumnya, Muslimat NU menyelenggarakan kegiatan yang mirip di Gelora Bung Karno (GBK). Rombongan ibu-ibu berdatangan dari mana-mana di seluruh Indonesia, termasuk dari Kalimantan Selatan. Kaum ibu-ibu ini lebih hebat, karena datang dengan biaya mandiri. Barakallah buat mereka semuanya.

Jika kedua event tersebut dicermati lebih dalam, apa sesungguhnya yang akan terjadi tahun 2026 yang akan datang? Karena tahun itu, NU akan memperingati hari lahirnya dengan usia satu abad, dilihat dari tahun Masehi. Ya, kita tinggal menunggu waktu momen 'Satu Abad NU' tahun 2026 yang akan datang.

Ada banyak prediksi tentang Satu Abad NU tersebut. Mereka yang terbiasa berpikir optimistik, meyakini satu abad NU, NU akan memasuki puncak kejayaannya. Tetapi sebaliknya, mereka yang terbiasa berpikir pesimistik, menilai NU akan jebol oleh arus globalisasi dan menurunnya semangat ber-NU. Terlebih oleh merebaknya gerakan kaum transnasional dan paham-paham keagamaan lain yang tak sepaham dengan NU.

Dua model berpikir itu menjadi terasa jika kita amati arus bawah dan elitnya warga NU hari ini. Fenomena Pilpres 2019 ini boleh jadi menjadi logika rasional tentang kelompok yang pesimistik ini. 

Lihat saja anak-anak santri kelompok tertentu hari ini sudah ada yang berani melecehkan ulama NU, hanya karena berbeda pilihan politiknya. Namun demikian, saya pribadi termasuk orang yang tetap optimistik. Dalam banyak kesempatan saya selalu menyatakan optimisme NU ini. Saya meyakini, Satu Abad NU tahun 2026 mendatang sangat memungkinkan mencapai puncak kejayaannya. Saat NU berusia satu abad tersebut, insyaallah kejayaan NU akan semakin menjadi kenyataan.

Menurut hemat saya, di era tersebut NU selain tetap fokus di bidang dakwah, syiar keagamaan Islam Ahlussunnah, sesuai misi awalnya berdiri, juga akan masuk ke wilayah lainnya seperti bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya.

Pada era tersebut ulama-ulama NU yang menguasai kitab kuning tentu akan semakin banyak, dan karenanya mereka akan menjadi rujukan bagi masyarakat luas di bidang agama Islam Ahlussunnah. Kenapa bisa demikian? Karena pesantren-pesantren NU semakin berkembang pesat dan mengikuti dinamika zaman.

Sedangkan kelompok lainnya hanya akan mengandalkan ilmu-ilmu sekuler, yang jika harus membaca Al-Qur'an cuma bisa menggunakan tafsir dan terjemahnya. Demikian juga jika harus membaca hadits cuma bangga dengan menyebut nomornya, yang tak lupa menyebut pentashihnya, ulama kebanggaan mereka seperti al-Bani dan lainnya. 

Pada saat Satu Abad NU tahun 2026 itu para ilmuan NU banyak bergelar Profesor Doktor, pertumbuhannya juga akan semakin membludak. Anak-anak muda NU yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi terkemuka dalam dan luar negeri akan terus meningkat. Mereka bisa saja mendapatkan fellowship seperti Program LPDP dalam dan luar negeri, Program Budi, dan lain sebagainya.

Program 5.000 doktor yang dicanangkan oleh Kementerian Agama dalam lima tahun terakhir tentu juga akan lebih menguntungkan warga NU. Kerja sama yang dibangun oleh LPTNU dengan pemerintah Jepang, Korea, Tiongkok, Taiwan dan yang lainnya sangat luar biasa manfaatnya bagi NU.

Berdirinya sejumlah PTNU di seluruh Indonesia pun, serta merta juga akan menghasilkan generasi terdidik yang berkomitmen untuk NU. Fenomena ini pernah diamati dengan baik oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin saat hadir dalam peresmian Gedung UMB dan kemudian ceramah di Masjid Al Jihad tahun 2018 lalu.

Jika memang demikian, dan jika nanti berhasil, itulah anomalinya NU. Walau pernah teraniaya di zaman Orde Baru di bawah rezim Soeharto, Satu Abad NU sungguh luar biasa, dan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Insyaallah...

Hari ini saja, seperti bisa kita cermati baik-baik, generasi terdidik NU sudah ada yang jadi menteri, Dubes, rektor, gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, Kakanwil, dan sebagainya. Generasi penerus NU juga bisa duduk di eselon I dan II, sesuatu 'hil yang mustahal 'di era Orde Baru tempoe doeloe bisa terjadi.

Sejalan dengan itu, kita songsong Satu Abad NU 2026 mendatang dengan semangat optimisme. Semua elemen NU bisa bergerak, dan Universitas NU pun semakin berkembang. 

Kita juga berharap semoga warga NU diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Swt, bisa mengabdi buat agama, bangsa dan negara ini secara tulus dan istiqomah. 

Penulis adalah Ketua PWNU Kalsel 2007-2017 dan Badan Pengelola UNU Kalsel.
Tags:
Bagikan:
Ahad 10 Februari 2019 16:30 WIB
Pemetaan Gerakan Feminisme Global (III)
Pemetaan Gerakan Feminisme Global (III)
Oleh Muhammad Syamsudin

Era pasca-Rasulullah SAW dan al-Khulafâ al-Râsyidîn, perlakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai perempuan agak sedikit mengalami penurunan, seiring munculnya banyak aliran dalam Islam. Ruang gerak perempuan menjadi sempit, utamanya dalam kehidupan seksualnya, psikologi dan emosionalnya. Kondisi ini terus bertahan sampai kisaran abad k-18 M. Baru kemudian di akhir abad ke-18, kaum perempuan mulai bisa menerima pendidikan baca-tulis dalam konteks lembaga pendidikan. Di era ini, lembaga pendidikan yang menampung mereka adalah kuttâb, yaitu semacam lembaga pendidikan yang diselenggarakan di masjid dan biasanya hanya diisi oleh anak laki-laki saja untuk belajar membaca dan menulis Al-Qur’an. 

Awal abad ke-19, terjadi perubahan sosial yang cukup fundamental di kawasan Timur Tengah. Munculnya konsep negara-bangsa (nation state), eksploitasi kekayaan alam oleh Barat, serta penguasaan pemerintahan kolonial terhadap kawasan tersebut, baik secara formal maupun informal, telah mempengaruhi orientasi perubahan pada pola pikir di bidang ekonomi dan politik. Bidang ekonomi memiliki pengaruh perubahan yang sangat besar terhadap peran laki dan perempuan. Dampak dari pembahasan bidang ekonomi tersebut, maka wacana poligami saat itu mulai digugat, khususnya di kawasan Timur Tengah. 

Di Mesir, muncul tokoh perempuan yang pernah mengenyam pendidikan di Perancis, misalnya Rifa’ah al-Tahthawi, ia termasuk salah satu dari penggagas ide mewacanakan kembali poligami dilihat dari sudut ekonomi. Tahun 1872, ia menuliskan sebuah kitab yang diberinya judul al-Mursyîd al-Amîn li al-Banât wa al-Banîn. Di dalam kitab ini ia menjelaskan bahwa memperbaiki keadaan perempuan merupakan sebuah hal yang bersifat fundamental. Perempuan ibarat ciptaan Allah yang paling indah, teman bagi laki-laki yang juga berperan membantunya dalam mengurus pemerintahan dan pemeliharaan anak-anaknya. Ia juga menyampaikan dalam kitab itu sebagai berikut:

وجعل لمن قيضه لمغانات المهن الدنيوية والحرف المعاشية كالزراعة والبناء قلوبا قوية وأمزجة غليظة لأن أكثر عمله ببدنه لابعقله وكما أن المحال أن تصلح حاسة السمع للرؤية وحاسة البصر للسمع فمن المحال أيضا أن يكون من خلق للمهنة يصلح للحكمة ومع ذلك فقد جعل الله جل جلاله كل جنس من الفريقين نوعين رفيعا ووضيعا فالرفيع من يتحرى الحذق في صناعته ويقبل على عمله طالبا لمرضات ربه بقدر وسعه وطاقته ويؤدي الأمانة فيما خلق له بقدر جهده واستطاعته قال ابن عطاء الله مشيرا إلى هذا المعنى: من علامة إقامة الحق لك في الشيء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج انتهى

Artinya: “Dan telah dijadikan untuk orang yang terbelenggu kepada keindahan-keindahan duniawi, kesibukan-kesibukan bidang pekerjaan seperti bercocok tanam dan membangun dengan hati, sebuah hati yang keras, akal yang terpenjara, beratnya beban hidup, akibat dari seluruh amalnya berorientasi pada fisik dan bukan pada akal. Sebagaimana halnya, muhal mempertajam pendengaran tapi dengan alat penglihatan, atau sebaliknya, mempertajam penglihatan namun dengan alat pendengaran, maka muhal juga jika diciptakan ujian namun dengan hikmah. Oleh karena itulah, maka Allah جل جلاله menjadikan tiap-tiap jenis dari dua hal yang berbeda sebagai keluhuran dan kesederhanaan. Termasuk contoh dari sifat luhur adalah makluk diciptakan untuk mencapai kesuksesan dalam bidang produksi, sukses dalam beramal, semata karena mencari ridla Tuhannya menurut kadar kemampuan yang dimilikinya, sama-sama berupaya menunaikan amanat yang diembannya dengan sungguh-sungguh dan segenap kemampuan. Syeikh Ibnu Athâ al-Lâh memberi isyarah terhadap hal ini sebagaimana qaulnya: “Termasuk bagian dari pertanda tegaknya hak (kebenaran) bagimu adalah dalam suatu hal, adalah Ia meneguhkanmu didalam hal tersebut, sampai terbitnya hasil.” [Rifâah al-Tahtawi, al-Mursyîd al-Amîn li al-Banât wa al-Banîn, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Mishr, 2012 M: 16]

Artinya bahwa wanita menurut konsep Rifâ’ah al-Tahtawi di sini adalah ia juga makhluk yang punya orientasi mencapai keluhuran, kesederhanaan, semata karena mengabdi kepada Allah SWT. Pendidikan baginya akan menambah kualitasnya sebagai hamba Allah SWT yang beradab dan kompetn dalam pengetahuan serta layak berbicara dan mengemukakan pendapat yang dimilikinya. Perempuan diciptakan oleh Allah SWT tidak hanya dijadikan sebagai perhiasan rumah dan sarana menghasilkan keturunan saja. Ia diciptakan untuk mendampingi laki-laki dalam membangun masyarakat dengan tanpa harus keluar dari hukum-hukum syariat yang ditetapkan. 

Di dalam kitab tersebut, Rifâ’ah juga menyampaikan sehingga memperjelas sosoknya dalam feminisme yang dibangunnya, yaitu penentangannya terhadap konsep emansipasi perempuan di Barat. Meski ia sendiri adalah seorang alumni Barat. Dalam teks di atas, malah dirinya condong pada teori kesufian yang disampaikan oleh Syeikh Ibn Athâ-i al-Lâh al-Iskandâry. Emansipasi perempuan dalam Islam menurutnya harus tetap dalam bingkai ajaran ketundukan terhadap nash. Hanya saja, ia seolah menyarankan agar diulangnya interpretasi nash yang cenderung melemahkan posisi kaum hawa yang dipandangnya sebagai menyalahi konsep ia diciptakan oleh Allah SWT. Sebagai penghargaan atas kiprah dan pemikirannya, banyak lembaga pendidikan yang menampung perempuan di Mesir, termasuk Al-Azhâr University.

Sebenarnya masih ada tokoh lain, yang menyerukan hal yang hampir mirip dengan pemikiran feminisme dalam Islam. Misalnya adalah Qâsim Amin lewat karyanya yang fenomenal, yaitu tahrîr al-mar-ah. Untuk tokoh terakhir ini banyak mempersoalkan jilbab bagi perempuan, kebutuhan membatasi hak suami dalam thalaq dan kritiknya terhadap poligami. Kesimpulan yang diambilnya bahwa perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin agama. 

Tahun 1911, muncul tokoh baru Hafni Nashif. Sebuah statemen yang masyhur darinya dan terkenal saat itu bahkan sampai ke Riyadl, adalah: “Ilmu dan agama adalah untuk dua jenis manusia dan bukan untuk salah satu dari keduanya.” Sebenarnya pernyataannya ini juga tidak jauh beda dengan pemikirannya Rifâ’ah Amîn, bahwasanya perempuan adalah sama-sama makhluk Allah SWT. Ia tidak hanya ditugaskan pada seputar urusan dapur-kasur-sumur saja. Ia juga berhak mengenyam pendidikan dan berhak memperdalam persoalan agama. 

Sepeninggal Mâlika Hafni Nashîf, muncul Huda Sya’rawi. Ia memotivasi perempuan-perempuan mesir agar ikut serta dalam gerakan-gerakan nasional dengan segala kemampuannya di berbagai bidang yang ia kuasai. Berikutnya Munîrah Tsâbit Musa yan memusatkan perhatiannya pada persamaan hak antara perempuan dan laki-laki untuk duduk dalam bidang politik. Perempuan menurutnya juga punya hak vote (memilih) atau dipilih agar bisa duduk di parlemen. Munîrah Tsâbit Musa ini memiliki sebuah buku karya, yaitu al-Huqûq al-Siyâsiyah li al-Mar-ah dan pernah ia kirimkan secara langsung ke parlemen Mesir, yaitu kurang lebih tahun 1924. 

Paruh abad ke-20 kemudian muncul banyak tokoh perempuan lain di Mesir yang terknal hingga sekarang, dan sepertinya juga diadopsi oleh banyak aktifis perempuan muslim saat ini. Di antara tokoh yang terkenal adalah Nawal al-Sa’dawi, Inji Aflatun, keduanya dari Mesir. Fatimah Mernissi dari Maroko. Riffat Hassan dari Pakistan, Assia Djebar dari Al-Jazair, Furugh Farrukhzad dari Iran, Huda Na’mani, Ghadah Samman dan Hanan al-Syaikh dari Lebanon, Fauziah Abul Kholid dari Saudi Arabia, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia, Wardah Hafizh, Nurul Agustina dan Siti Ruhaini Zuhayatin dari Indonesia dan tidak ketinggalan seorang feminis Muslim laki-laki dari India yaitu Asghar Ali Engineer. 

Di antara tokoh-tokoh ini yang paling mempersoalkan historioritas ajaran Islam adalah Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan, dan Amina Wadud. Maksud dari historioritas ini adalah bahwa hendaknya Al-Qur’an tidak layak untuk ditafsirkan dari sisi asbab al-nuzûl. Jika ditilik dari asbab al-nuzul, maka berikutnya yang terjadi adalah memandang inferior kaum perempuan dibanding kaum laki-laki. Laki-laki dan perempuan menurut mereka adalah setara dalam pandang Allah SWT. Oleh karena dasar pemikiran inilah, maka tidak heran bila kemudian muncul teori Imam sholat perempuan dari Amina Wadud. Bahkan Riffat Hassan mengajukan wacana agar dilakukan bedah pemikiran ulang produk-produk fikih dan hukum Islam sejak masa salaf. 

Berdasarkan uraian ini kita dapat menyimpulkan bahwa pemikiran tentang posisi dan kedudukan kaum perempuan dalam Islam, dari zaman ke zaman, telah mengalami pergeseran. Masing-masing dari mereka memiliki basis pemikiran sendiri-sendiri. Berdasar keberbedaan basis inilah, kita selayaknya bersikap dalam memilah dan memilih mana yang patut dijadikan pedoman dan mana yang harus ditinggalkan. Namun tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengadili satu per satu dari tokoh-tokoh tersebut. Sidang pembacalah yang harus melakukan seleksi wacana pemikiran mereka. Wallahu a’lam bish shawab


Penulis adalah Pimpinan Forum Kajian Fikih Kewanitaan, PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean

Ahad 10 Februari 2019 8:15 WIB
Berselancar di Oase Pemikiran
Berselancar di Oase Pemikiran
Oleh Zastrouw Al-Ngatawi

Siang itu saya mengikuti majelis kecil yang dihadiri oleh orang-orang besar. Ada Mentri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Romo Magnis Suseno, Prof John Titaley, Prof Komarudin Hidayat, Ulil Abshar Abdalla, Usman Hamid, Haidar Bagir, Asvinawati, Savic Ali, Ari Kriting, dan beberapa tokoh lainnya. Forum yang dimotori Alissa Wahid ini memang unik karena berhasil mempertautkan beragam manusia dari latar belakang sosial dan profesi. Mulai intelektual, pejabat, aktivis, budayawan, seniman, artis sampai pengamen seperti saya. Mulai generasi senior sampai generasi millenial.

Siang itu kami berbicara mengenai penodaan dan pelecehan agama. Yang makin marak di negeri ini.
Saat memberikan kata pengantar mas Lukman menyampaikan adanya kekosongan norma hukum terkait dengan persoalan penodaan dan penistaan agama, misalnya soal definisi agama, pengertian penistaan, siapa yang berhak mementukan suatu tindakan itu dianggap penistaan atau penodaan, siapa yang berhak menentukan batasan pokok ajaran agama dan sebagainya. Semua ini membuat tiadanya kepatian hukum yang rentan terhadap munculnya konflik.

Setelah itu paparan dari Asvinawati (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang menyampaikan pengalaman dan data-data empirik selama memberikan dampingan dan advokasi terhadap kasus penistaan agama. Ada beberapa hal menarik dari paparan Asvinawati dan komentar dari audiens. Di antaranya, pertama, secara yuridis ada berbagai problem kasus penodaan dan penistaan agama baik pada aspek norma hukum, struktur atau subjek hukum dan budaya hukum.

Kedua, penindakan kasus penodaan agama lebih banyak tidak memenuhi unsur-unsur yuridis karena banyak dakwaan yang dalam persidangan tidak terbukti, terpatahkan argumennya, bukti yang tudak valid dan sejenisnya tapi terdakwa tetap dihukum hanya karena tekanan publik. Belum lagi soal saksi yang enggan menjadi saksi di pengadilan karena takut pada tekanan dan intimidasi. Pendeknya, banyak norma hukum yang tidak memadai untuk menjerat mereka yang dituduh melakukan penodaan dan penistaan agama.

Ketiga, banyak aparat yang lebih mengedepankan aspek ketenteraman dan keterbitan daripada aspek yuridis formal. Artinya meski secara normatif hukum tidak memadai tapi terpaksa ditindak demi menjaga ketertiban. Dalam kondisi demikian biasanya aparat cenderung bersikap tidak tegas dan kelompok yang lemah biasanya menjadi korban dan dipaksa mengalah.

Pembicaraan semakin menarik ketika memasukkan perspektif sosiologis-kultural. Keberagaman kondisi sosial dan konstruksi budaya dengan segenap norma yang ada di masyarakat menimbulkan kerumitan ketika hukum positif formal diterapkan. Di sini terjadi benturan antara hukum positif dengan norma dan budaya yang berlaku di masyarakat, karena banyak aspek kultural etik yang tidak ter-cover oleh hukum positif. Dalam konteks ini perlu ada upaya pendekatan kultural etik dalam menangani kasus penodaan agama untuk melengkapi pendekatan yuridis formal. Selain itu perlu juga menyerap nilai kearifan lokal dalam formasi hukum positif.

Yang lebih seru ketika bicara soal definisi agama, pemegang otoritas dalam menentukan standar penistaan sampai pada peran negara dalam menjaga dan melindungi agama lokal di Indinesia. Persoalan menjadi lebih rumit ketika hal ini dihadapkan dengan sikap fanatisme sempit dan pola pikir formalis tekstual para pemeluk agama yang tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan dan mengabaikan hukum positif.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus Qadri yang membunuh Gubernur Punjab, Salem Taseer karena dianggap menentang UU penodaan agama. Peristiwa di Pakistan ini bukan tidak mungkin terjadi di begeri ini meski dengan skala dan modus yang berbeda. Berbagai kasus ini mencerminkan bagaimana sensitifnya UU penodaan agama sehingga terlalu riskan untuk dicabut dan dihilangkan.

Yang lebih memungkinkan adalah melakukan revisi terhadap undang-undang yang terkait dengan penodaan agama khususnya UU PNPS tahun 1965 pasal 1 dan KUHP pasal 165 a yang dianggap sudah tidak memadai dan problematis. Ini merupakan upaya menciptakan kepastian hukum yang bisa dijadikan pegangan bersama dalam menyikapi dan menjawab kekosongan norma hukum terkait dengan masalah penodaan agama. Selain itu hal ini juga merupakan realisasi putusan MK yang menganggap perlunya revisi UU Penodaan agama agar tidak terjadi kerancuan tafsir.

Selain persoalan hukum, yang penting dilakukan adalah mengembalikan aspek akhlak dalam kehidupan beragama. Karena saat ini aspek akhlak ini hampir hilang tergerus oleh kuatnya arus syariah yang simbolik formal. Hilangnya akhlak membuat sikap keberagamaan menjadi kering dan keras. Hal lain yang penting dicatat adalah aparat harus tegas pada kelompok yang sering main pressure dan negara harus kuat agar bisa melindungi kelompok minoritas yang justru sering mendapat penistaan.

Di akhir diskusi semua peserta bersepakat mengenai rumitnya persoalan yang dihadapi bangsa ini yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengedepankan satu aspek saja. Perlu ada sinergi dan integrasi dari berbagai aspek untuk menjawab persoalan yang rumit dan kompleks ini. Untuk itu diperlukan kerendahan hati dan kearifan tinggi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Di forum ini semua dapat bicara bebas, tanpa caci maki dan provokasi. Tak ada batas dan sekat. Semua ikhlas mendengar dan berbicara, saling menghargai dan menghormati. Mengikuti pembicaraan siang itu, saya seperti berselancar dan menyelam di oase dengan airnya jang jernih dan sejuk.

Di sini saya tidak hanya bisa minum airnya yang jernih, tetapi juga bisa mencuci berbagai kotoran dan residu "air" politik yang keruh yang setiap hari datang membanjiri pikiran. Hiruk pikuk politik terasa senyap di forum ini, berganti harmoni yang penuh kasih dengan nada-nada cinta yang indah. Semoga forum ini terus bisa bertahan. Tabik.


Penulis adalah pegiat budaya, Dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Sabtu 9 Februari 2019 20:0 WIB
Ikhtiar untuk Korban Kekerasan Seksual
Ikhtiar untuk Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi: idntimes
Oleh: Ema Mukarramah

Adakah ajaran agama di dunia yang memperbolehkan seseorang melakukan kekerasan seksual kepada orang lain? Tidak perlu membuka semua kitab suci untuk mengatakan tidak. Pada prinsipnya, agama datang ke dunia mengajakan kebaikan dan menyuruh umatnya menjauhi perbuatan tercela dan dilarang.

Demikian pula agama Islam. Tidak perlu menunggu khatam Al-Qur'an untuk mengatakan bahwa Islam memerintahkan umatnya berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Islam, sebagai agama rahmatan lil álamin, bahkan datang untuk mengangkat harkat dan martabat semua manusia  dan melindungi manusia yang direndahkan dan dizalimi oleh kelompok manusia lainnya.

Korban yang Terzalimi

Korban kekerasan seksual adalah orang yang teraniaya, ia dizalimi oleh pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Perbuatan kekerasan seksual terhadap korban menghancurkan hidup dan masa depan korban. Korban dapat mengalami trauma, depresi berkepanjangan, penderitaan psikis yang berat, ketakutan jika bertemu pelaku, dan berbagai gangguan lainnya yang akan membahayakan kesehatan mentalnya. Itu adalah dampak yang dialami korban secara psikis. Belum lagi dampak fisik, berupa luka, memar, sesak nafas, nyeri saat buang air, alat kemaluan bernanah, pendarahan dari alat kelamin, hingga terhinggap penyakit kelamin.  

Korban juga dapat mengalami dampak seksual, seperti ketakutan untuk berhubungan seksual dengan pasangan, atau memilih menghindari ikatan perkawinan agar tidak perlu berhubungan seksual, atau  berbalik menjadi pelaku yang menjadikan orang lain sebagai korbannya. 

Apabila korban berusia sekolah, tidak jarang korban justru dikucilkan dari sekolah, dikeluarkan, atau diminta berhenti sekolah. Apa akibatnya ketika korban tidak lagi mengakses pendidikan? Ya, tentu saja kemiskinan dan lingkaran kemiskinan yang pada akhirnya membuat bangsa ini kehilangan kesempatan menambah kuantitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era teknologi yang makin pesat ini.  Apabila kekerasan seksual itu mengakibatkan kehamilan, korban malah distigma karena punya anak di luar kawin, padahal akses untuk aborsi aman bagi korban juga tidak dengan mudah ia dapatkan. Ada pula korban yang bunuh diri atau akhirnya meninggal dunia karena tidak tahan dengan derita yang harus ditanggungnya. 

Selain itu, masyarakat juga masih cenderung menyalahkan korban, namun sebaliknya tidak menjatuhkan stigma kepada pelaku. Rasa malu dan aib lebih banyak ditimpakan kepada korban daripada pelaku. Padahal, pelaku itulah yang kehilangan keimanannya karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Deretan dampak yang dialami korban kekerasan seksual bukan cerita fiktif. Ingat, jangan menunggu diri anda menjadi korban untuk mengetahui betapa menderitanya korban kekerasan seksual! Bagi yang pernah mendengar cerita dari pendamping korban atau korban itu sendiri, dampak kekerasan seksual sungguh tak terlukiskan, ditambah lagi kesulitan korban yang harus menanggung dan mengatasinya seorang diri. Apalagi mereka yang berada di pelosok yang jauh dari jangkauan para pendamping korban dan lembaga pengada layanan yang sukarela mendedikasikan dirinya untuk mendampingi korban. 

Dari uraian di atas, tidaklah keliru apabila disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual adalah orang yang teraniaya, ia  membutuhkan pertolongan karena ia tergolong dalam kelompok orang yang lemah dan dilemahkan (mustadháfin) akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Sampai di sini, jika ada yang tidak setuju, tidak perlu berdebat di sini, silahkan datang langsung ke lembaga penyedia layanan di daerah masing-masing dan jadilah pendamping korban walaupun hanya dalam sehari saja.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Di sinilah kemudian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hadir. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur norma yang mewajibkan negara menyediakan pemulihan bagi korban kekerasan seksual agar korban mampu kembali bangkit dan berdaya mengambil keputusan dan melanjutkan kehidupan. Pemulihan bagi korban harus dilakukan tanpa terkecuali, baik korban perempuan atau laki-laki. 

Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur norma yang mempidanakan 9 jenis kekerasan
seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Selama ini, pendamping korban atau lembaga pengada layanan bekerja memulihkan korban secara swadaya dan dukungan yang kurang maksimal. Melalui kehadiran RUU ini, negara harus memfasilitasi penyelenggaraan pemulihan korban sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara mewujudkan hak atas rasa aman dan hak setiap orang untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pemulihan kepada korban laki-laki, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, melalui RUU ini juga akan dilakukan untuk memutus kecenderungan korban bertransformasi menjadi pelaku. 

Islam hadir untuk memberikan pertolongan kepada orang yang teraniaya.  Jaminan dalam Al-Qur'an (Annisa: 148) yang menjamin doa orang yang teraniaya akan didengar Allah SWT adalah isyarat kepada umat manusia untuk tidak membiarkan terjadinya kezaliman menimpa sesama manusia lainnya. Orang yang teraniaya adalah orang yang membutuhkan pertolongan, apabila Allah SWT saja sudah menjamin akan menolongnya dengan mengabulkan doa yang ia panjatkan, tentu tidak pantas apabila sesama manusia mendiamkan saja tanpa memberikan pertolongan untuk meringankan penderitaan korban.

Pemulihan korban kekerasan seksual dan pengaturan 9 jenis kekerasan seksual yang menjadi materi muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, selaras dengan spirit Islam untuk menghadirkan pertolongan kepada orang yang teraniaya, yaitu korban kekerasan seksual. Kecuali kalau ada yang ingin mengatakan bahwa Islam akan berpihak kepada pelaku kekerasan seksual dan mengabaikan korban, silahkan untuk tidak setuju dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Penulis adalah lulusan Pesantren Darut Tafsir, Bogor, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG