IMG-LOGO
Jelang Muktamar Ke-34 NU
MUNAS KONBES NU 2019

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Lahir dari Banyaknya Korban

Senin 11 Februari 2019 20:45 WIB
Bagikan:
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Lahir dari Banyaknya Korban
Jakarta, NU Online

Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Riri Khariroh mengemukakan pentingnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.

Menurut Riri, kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dengan jenis-jenisnya yang beragam, seperti intimidasi, eksploitasi seksual, dan pemaksaan pelacuran. 

“Kekerasan seksual di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan jenisnya semakin bervariasi. Terakhir, pengaduan-pengaduan yang ada berbasis siber,” kata Riri seusai mengisi Focus Group Discussion (FGD) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (11/2).

Namun, sambungnya, hingga saat ini perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih belum maksimal dan tidak adanya payung hukum yang melindungi beberapa jenis kekerasan seksual.

“Itu (payung hukum yang ada) hanya perkosaan, itu pun dalam makna yang sangat sempit, terus kemudian pencabulan, tapi jenis-jenis kekerasan seksual yang lain tidak ada,” ucapnya.

Sehingga, menurutnya, ketiadaan payung hukum tersebut berdampak pada sejumlah kekerasan seksual yang terjadi tidak dapat dijerat secara hukum.

Kehadiran RUU ini sendiri disebutnya berbasis pada suara korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan, katanya, menerima banyak laporan dari korban kekerasan seksual, yang kemudian didokumentasikan oleh pihaknya dan lembaga-lembaga lain terkait pelayanan perempuan yang menjadi korban. 

“Jadi sebenarnya, RUU ini betul-betul berbasis kepada pengalaman dari korban. Ini adalah suara korban, yang kemudian diramu untuk menjadi RUU,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya, hingga kini Undang-Undang yang ada lebih fokus terhadap pelaku dan mengabaikan nasib korban. Atas dasar itu, RUU ini juga memberikan fokus tentang pemulihan korban.

“(UU yang ada) abai terhadap hak-hak korban, apalagi kekerasan seksual. Misalnya, ya udah pelaku perkosaan dipenjara. Tapi nasib korban seperti apa? Banyak korban perkosaan yang sekolah dikeluarkan dari sekolah karena dianggap menimbulkan aib. Kalau hidup di desa diusir dari desa. Itu terjadi secara massif, banyak sekali. Nah, di RUU ini, pasal pemulihan korban ini kemudain menjadi aspek dari enam elemen kunci yang kita tekankan,” terangnya.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting dalam RUU ini, ialah tentang pencegahan. Ia mengemukakan bahwa pihaknya cukup banyak memberikan isi terhadap pasal dalam pencegahan di RUU ini.

Melalui RUU ini, pihaknya ingin agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi dan masyarakat Indonesia dapat menghargai hak-hak perempuan.

“Kita tidak ingin kekerasan seksual terus-menerus terjadi dan bagaimana ke depan, masyarakat Indonesia lebih menghargai hak-hak perempuan agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak terjadi lagi,” ucapnya. (Husni Sahal/Ahmad Rozali)
Tags:
Bagikan:
Senin 11 Februari 2019 20:30 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
Lesbumi: RUU Permusikan, Jangan Sampai Membatasi Kreativitas
Lesbumi: RUU Permusikan, Jangan Sampai Membatasi Kreativitas
Jakarta, NU Online
Pro-kontra RUU Permusikan menjadi pembahasan dalam Focus Grup Discussion Pra-Munas dan Konbes 2019 NU di Gedung PBNU Senin (11/2). 

Dalam diskusi tersebut wakil ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Ki Jumali Darmo Kondo mengatakan bahwa musik merupakan hasil kreatifitas yang tanpa batas, sehingga pembatasan merupakan upaya yang ‘merendahkan’ musik.

"Tolak (upaya merendahkan musik). Tidak jelas itu," tegas Ki Dalang Jumali di gedung PBNU.

Sebab menurutnya, shalawat saja yang dilantunkan dengan lagu koplo tetap terasa nikmat, terlepas adanya kontroversi di kalangan kiai tentang melantunkan shalawat dengan cara tertentu. "Hal yang unpredictable (tidak terprediksi) itu tidak bisa dibatasi," imbuhnya.

Meskipun demikian, Ki Jumali berpandangan bahwa perundang-undangan boleh saja mengatur urusan musik. "Tapi hanya mengatur buruh musik dan produksi musik," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan perihal sertifikasi bagi pemusik. Sebab, perlu pendalaman mengingat siapa pengujinya dan sebagainya. "Kalau dikasih sertifikasi emang mau digaji?" tanyanya.

RUU ini diusulkan oleh para anggota DPR yang berlatar belakang pemusik atau seniman. Di antaranya adalah Anang Hermansyah. Beberapa hari belakangan ini, RUU tersebut menuai polemik mengingat pasal-pasalnya dinilai oleh banyak musisi membatasi proses kreatifitas. (Syakir NF/Ahmad Rozali)
Senin 11 Februari 2019 17:10 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
Panitia Munas NU Diskusikan RUU Permusikan
Panitia Munas NU Diskusikan RUU Permusikan
Ustaz Sarmidi
Jakarta, NU Online

Panitia Nasional Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama mengadakan Forum Group Disscusion (FGD) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (11/2).

RUU Permusikan menjadi salah satu pembahasan pada Munas NU 2019 yang akan diselenggarakan di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat pada akhir Februari 2019.

Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PBNU Ustadz Sarmidi Husna mengemukakan kondisi terkini tentang polemik RUU Permusikan. Menurutnya, RUU Permusikan menimbulkan pertentangan antarmusisi. Pihak yang menyetujui RUU Permusikan beralasan bahwa aturan yang sedang dirancang ini dapat menjadi legacy atau warisan, menata musik, dan memajukan permusikan.

Sementara pihak yang menolak berkeberatan karena selain naskah akademiknya belum sempurna, juga terdapat beberapa pasal mengancam kebebasan berkreasi. Ia menyebut contoh, bagaimana pasal 5 dalam draf RUU Permusikan yang mengatur kreasi dapat diancam pidana melalui pasal 50 jika melanggar pasal 5.

"Jadi kalau ada musisi yang berkreasi melanggar pasal 5 akan dipidana dengan pasal 50. Nah, ini poin-poin yang membuat musisi yang kontra menolak RUU ini," jelasnya.

Diskusi RUU Permusikan diikuti A'wan PBNU Hj Sri Mulyati, Katib Syuriyah PBNU KH Miftah Faqih, Perwakilan Lesbumi PBNU, Perwakilan LPBH PBNU, dan Perwakilanan Lakpesdam PBNU. (Husni Sahal/Ahmad Rozali)
Senin 11 Februari 2019 16:50 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
Pembahasan RUU Permusikan Diharapkan Lebih Rinci
Pembahasan RUU Permusikan Diharapkan Lebih Rinci
Jakarta, NU Online
Rancangan Undang-Undang Permusikan direncanakan akan menjadi salah satu bahasan di Munas-Konbes NU pada akhir Februari 2019. Untuk itu, pengajar pada Ikatan Kesenian Jakarta (IKJ), Donny Satryowibowo, ia meminta rancangan ini lebih dirincikan.

"Kalau mau dibikin (RUU Permusikan), mbok ya dibikin lebih detil lagi, dengan melibatkan semua pihak," kata Donny Satryowibowo dalam acara Focus Grup Discussion pada Pra-Munas Konbes 2019 NU di Gedung PBNU lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (11/2).

Pendalaman ini diperlukan mengingat musik di Indonesia memiliki kerumitan tersendiri yang berbeda dengan musik lain. Bahkan menurutnya, beberapa daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda. "Melihat kerumitan, RUU Permusikan lebih didalami lagi dan diluaskan lagi," pungkasnya.

Menurutnya, musik merupakan pembahasan yang sangat luas sehingga tidak bisa terlalu disederhanakan. Apalagi menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memproduksi musik dengan jumlah yang banyak.

RUU Permusikan sendiri sedang ramai dibicarakan setelah didorong dan diangkat di berbagai media, dan diusulkan oleh anggota DPR RI Anang Hermansyah. (Syakir NF/Ahmad Rozali)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG