IMG-LOGO
Nasional

PBNU Terima Kunjungan BMKG

Selasa 12 Februari 2019 17:5 WIB
Bagikan:
PBNU Terima Kunjungan BMKG
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (12/2). Kunjungan pihak BMKG dalam rangka membahas kerja sama dengan PBNU tentang pemanfaatan dan pengembangan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pertemuan tersebut diikuti Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan sejumlah sejumlah pengurus harian PBNU serta pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI PBNU).

Sementara dari pihak BMKG terdapat Kepala BMKG Hj Dwikorita Karnawati, didampingi Sekretaris Utama BMKG Untung Merdijanto, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Darwahyuniati, dan Kepala Bagian Kerja Sama Anni Arumsari. 

Pada kesempatan tersebut, Kiai Said sempat menanyakan tentang gempa bumi yang disusul tsunami di Palu. Sebabnya, gambaran musibah tersebut seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an.

"Itu baru pertama kali di Indonesia, yang jalan itu?" Tanya Kiai Said.

Dwikorita pun mengaku bahwa dalam catatan sejarah, musibah yang terjadi di Palu baru pertama kali terjadi di Indonesia.

"Dalam catatan sejarah baru kali ini (terjadi)," ucap Dwikorita.

Menurut Dwikorita peristiwa itu menjadi perbincangan dunia karena gempa bumi yang terjadi disusul dengan sangat cepat oleh tsunami. 

“Seluruh dunia kaget. Seharusnya tidak terjadi tsunami.Seluruh dunia tidak menyangka itu akan terjadi tsunami,  Ternyata tsunami. Tsunami jenis itu sangat langak di dunia,” ucapnya. (Husni Sahal/Fathoni)
Bagikan:
Selasa 12 Februari 2019 20:45 WIB
Menteri Eko Tegaskan Dana Desa Tidak Bisa Digunakan untuk Gaji Guru
Menteri Eko Tegaskan Dana Desa Tidak Bisa Digunakan untuk Gaji Guru
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko P Sandjojo
Depok, NU Online
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko P Sandjojo menegaskan bahwa dana desa tidak bisa dimanfaatkan untuk pembayaran gaji guru yang ada di desa.

Hal itu disampaikan Menteri Eko saat menjawab pertanyaan tentang pengalokasian dana desa untuk membayar gaji guru SD, SMP dan SMA kepada peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud Jl Raya Ciputat Parung KM 19 Bojongsari Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Selasa (12/2/2019).

Menteri Eko menjelaskan bahwa penggunaan dana desa sejak digulirkannya pada 2015 difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa.

"Kalau yang PAUD ini sebenarmya masuk dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Tapi nantinya akan diambil alih oleh Kemendikbud. Jadi dana desa tidak boleh untuk bayar gaji guru. Kali ini dana desa kita fokuskan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. karena kalau tidak kita fokuskan, nanti dana desanya akan digunakan semua untuk bayar gaji guru," katanya.

Lebih lanjut Eko menyarankan kepada setiap desa untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasalnya, BUMDes bisa meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa.

"Banyak desa yang memiliki deviden sangat besar. Deviden dari BUMDes itu adalah bagian dari APBDes yang penggunaannya tidak diatur tapi ditentukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa yang bisa digunakan untuk apa saja termasuk memberikan beasiswa seperti di Desa Ponggok yang setiap rumah wajib mencetak satu sarjana yang dibiayai oleh desa," katanya.
Selasa 12 Februari 2019 20:0 WIB
Bukan Hanya Seni, Musik Bagi Warga NU Juga Jadi Media Dakwah
Bukan Hanya Seni, Musik Bagi Warga NU Juga Jadi Media Dakwah
Jakarta, NU Online
Musik bukan saja perihal seni, hiburan, dan pasar. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Depok melihat ada dimensi lain dari seni, yakni dakwah.

"Seni musik bukan sebatas pemahaman pasar dan hiburan tapi kita sebagai Nahdliyin ada misi dakwah yang tidak bisa kemudian kita batasi dengan berbagai macam aturan," kata Nur Arif, penasihat Lesbumi PCNU Depok, saat Focus Grup Discussion Qanuniyah RUU Permusikan Pra-Munas Konbes 2019 NU, di Gedung PBNU lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (11/2).

Baginya, musik juga merupakan media dakwah sehingga dimensi ini juga perlu diperhatikan. Hal inilah yang dilakukan pesantren dalam memanfaatkan instrumen budaya tersebut. Sebab, arus kuat transnasionalisme perlu dibendung.

"Begitu banyak arus kuat, liberalisme transnasionalisme yang kita hadapi dan ini akan banyak mengikis jati diri bangsa kita," terangnya.

Persoalan lain menurut akademisi biomedik Universitas Indonesia yang juga penggemar musik ini adalah sertifikasi. Hal ini mengingat masyarakat pesantren, termasuk ibu-ibu majelis taklim yang kerap kali memodifikasi lagu shalawat dengan iringan musik.

"Terus ini bagaimana? Apakah ini perlu disertifikasi nanti?" Katanya.

Di samping itu, RUU Permusikan juga menurutnya terkesan membirokratisasi seni kebudayaan. Sebab, seniman diatur dengan berbagai syaratnya dalam Undang-Undang.

"Sesuatu yang bersifat kreatif tidak bisa didekati dengan pendekatan yang sangat prosedural dan rasional," ujarnya.

Arif juga mengungkapkan bahwa keragaman Indonesia tidak bisa disatukan begitu saja pada aspek musik ini dengan pendekatan barat. Sebab, masing-masing punya ciri khas. Mestinya lebih tepat jika dimasukkan dalam bahasa hukum adalah teks spesialis.

"Baseline pendekatan barat ini kadang-kadang tidak connected (terhubung) dengan pendekatan yang ada di kalangan kita sendiri, terutama dalam tradisi pesantren, misalnya," ucapnya. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
Selasa 12 Februari 2019 17:30 WIB
Jajaki Kerja Sama, Ini Isi Kesepakatan BMKG dan PBNU
Jajaki Kerja Sama, Ini Isi Kesepakatan BMKG dan PBNU
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG) menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Gedung PBNU, Selasa (12/2). MoU berisi Pemanfaatan dan Pengembangan Informasi di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG).

MoU ditandatangani langung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Dwikorita mengemukakan bahwa pihaknya mengemban amanah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dari ancaman dan bahaya cuaca, iklim, gempa, dan tsunami.

Sehingga, menurutnya, pihaknya dalam upaya menyebarluaskan informasi ke masyarakat tentang berbagai ancaman tersebut memerlukan NU sebagai organisasi yang memiliki banyak pengikut.

“Tentunya kami dengan kerja sama ini dapat mempercepat penyebarluasan informasi untuk keselamatan masyarakat. Melalui jejaring NU, itu kan (NU) sangat luas dan kuat di penjuru tanah air, dan jejaring itu sangat diperlukan untuk penyebarluasan informasi keselematan,” ucapnya.

Ia mengatakan, selain penyebaran informasi tentang berbagai ancaman alam, BMKG juga perlu menyebarluaskan informasi tentang produktifitas pembangunan, seperti para petani dan para nelayan.

“Itu (petani dan nelayan) mebutuhkan informasi-informasi cuaca dan iklim. Nah, melalui NU, kami bisa menggalakkan sekolah lapang iklim kepada patra nelayan, para petani sehingga dapat meningkatkan produktifitas panennya dengan menyesuaikan, beradaptasi denga kondisi cuaca dan iklim yang ada,” jelasnya.

Ia mengaku, sekolah lapang yang telah dijalankan sejak 2011 oleh pihaknya berhasil meningkatkan produktifitas panen denga rata-rata sebesar 36 persen. Bahkan, sambungnya, ketika terjadi badai El Nino, terdapat produktifitas yang mencapai lebih dari 50 persen, dan dapat mengendalikan inflasi yang ada di daerah-daerah.

“Kami yakin dengan jaringan yang ada di NU, hal tersebut akan lebih bisa dilompatkan, digalakkan sehingga untuk keselamatan dan kesejahteraan umat,” ucapnya.

Sementara Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI PBNU) M Ali Yusuf menyambut baik kerja sama antara ini. Sebabnya, NU yang memiliki basis massa di pedesaan dapat berperan menyebarluaskan informasi dengan bahasa yang bisa dipahami masyarakat. 

“Tugas kami nantinya menterjemahkan itu dengan bahasa yang sangat lokal,  sehingga mudah dan kemudian bisa (dimengerti) oleh masyarakat untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ali.

Pada MoU tersebut, Kiai Said didampingi sejumlah pengurus harian PBNU serta sejumlah pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI PBNU). Sementara Dwikorita didampingi Sekretaris Utama BMKG Untung Merdijanto, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Darwahyuniati, dan Kepala Bagian Kerja Sama Anni Arumsari. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG