IMG-LOGO
Internasional

Pemerintah Segera Pulangkan Pekerja Migran Diah Anggraini dari Yordania

Rabu 13 Februari 2019 18:45 WIB
Bagikan:
Pemerintah Segera Pulangkan Pekerja Migran Diah Anggraini dari Yordania
Amman, NU Online
Pemerintah akan segera membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Yordania bernama Diah Anggraini (36) kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Kedungkandang, Malang, Jawa Timur.

Selama 12 tahun, Diah hilang kontak dengan keluarganya setelah berangkat ke Yordania sejak 5 Oktober 2006 melalui PT Safina Daha Jaya. Selama bekerja 12 tahun, Diah tidak memperoleh hak-haknya sebagai pekerja.

"Sambil menunggu proses penyelesaian kasusnya, saat ini Diah Anggraini berada di penampungan Griya Singgah KBRI Amman sebelum diterbangkan ke Indonesia," kata Dubes Indonesia di Yordania, Andy Rachmianto, Senin (11/2).

Dubes Andy Rachmianto menjelaskan, selama bekerja di Yordania, Diah hilang kontak dengan keluarganya karena tidak diberi akses komunikasi oleh majikannya dengan keluarganya di Indonesia.

“Selama bekerja di Yordania, Diah mengaku diperlakukan dengan tidak manusiawi dan gajinya tidak dibayarkan. Akhirnya, melarikan diri dari majikannya untuk segera pulang ke tanah air,“ kata Andy didampingi Atase Ketenagakerjaan KBRI di Amman, Yordania, Suseno Hadi.

Setelah melakukan penyelidikan dan  berkordinasi dengan berbagai pihak, kata Andy, akhirnya pemerintah berhasil menemukan Diah dan langsung melakukan kontak dengan keluarga Diah. Saat diinvestigasi di awal bulan Desember 2018, ditemukan keterangan bahwa Diah tidak diurus dokumennya sejak 2014 dan tidak ada kejelasan tentang gaji dan hak-hak ketenagakerjaannya selama 12 tahun.

Bahkan saat diwawancara, Diah tidak mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia dengan baik. Atas dasar ini, maka Tim memutuskan untuk membawa Diah tinggal di Griya Singgah KBRI Amman untuk diperjuangkan hak-haknya, termasuk gajinya yang belum dilunasi oleh majikannya.

Atase Ketenagakerjaan KBRI di Amman, Jordania, Suseno Hadi mengungkapkan, pihak KBRI telah melakukan pemanggilan terhadap majikannya. Majikannya pun bersikap  kooperatif dan berjanji akan menyelesaikan pembayaran gajinya sebesar 9.000 USD (setara  Rp 126 juta dengan kurs Rp14.000).

"Gajinya sebesar 2/3 telah dibayarkan oleh majikannya. Tinggal sisanya sepertiga lagi yang belum dibayarkan, serta denda izin tinggal yang sampai saat ini belum dibayarkan majikannya," kata Atase Suseno.

Di Griya Singgah tersebut, lanjut Suseno Hadi, Diah terus melakukan penyesuaian dan belajar Bahasa Indonesia secara intensif dan menyelesaikan pelatihan health massage yang diselenggarakan KBRI.

"Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2019, pengumuman Amnesti yang diberikan oleh pemerintah Yordania telah diberlakukan. Dipastikan tidak lama lagi Diah dapat segera kembali ke tanah air," katanya.

Saat ini, Diah berada  di Griya Singgah KBRI Amman dalam kondisi fisik yang prima, ceria, dan mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia. Bahkan, Diah begitu gembira dapat komunikasi secara langsung melalui video call dengan ibunya di tanah air.

Begitu terharunya, Diah tak lupa memberikan apresiasi kepada Dubes RI di Yordania dan seluruh pihak KBRI Amman yang telah membantu dan segera memulangkan dirinya kepada keluarga di kota Malang, Jawa Timur.

"Saya gembira sekali dan memang sudah lama hilang kontak dan tidak berkomunikasi dengan keluarga. Saya  ingin segera pulang dan bertemu dengan kedua orang tua di kampung halamannya," kata Diah. (Red: Kendi Setiawan)
Bagikan:
Rabu 13 Februari 2019 23:45 WIB
Bangladesh Usulkan Zona Aman di Myanmar untuk Pengungsi Rohingya
Bangladesh Usulkan Zona Aman di Myanmar untuk Pengungsi Rohingya
Dhaka, NU Online
Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen mengusulkan agar dibangun zona aman di negara bagian Rakhine Myanmar. Momen meminta bantuan Rusia, China, dan India untuk mewujudkan proposalnya itu. 

“Jika zona aman dibuat di bawah penjagaan China, Rusia dan India bersama dengan negara-negara ASEAN, orang-orang Rohingya akan didorong untuk kembali ke tanah mereka sendiri,” kata Momen dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Anadolu, seperti dikutip Aljazeera, Rabu (13/2).

Momen menambahkan, jaminan hak kewarganegaraan bagi pengungsi Rohingya yang kembali ke Myanmar menjadi prasyarat dalam proposalnya itu. Menurut dia, India menghargai usulannya itu. Ia berharap negara-negara lainnya akan mengikutinya.

Sejak Agustus 2017, sekitar 750 ribu warga Rohingya, kebanyakan anak-anak dan perempuan, berbondong-bondong meninggalkan Myanmar dan mengungsi di Bangladesh setelah aksi persekusi oleh tentara Myanmar. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil, pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh tentara Myanmar.

Sebetulnya Bangladesh dan Myanmar sudah menandatangani kesepakatan repatriasi (pemulangan) pengungsi Rohingya pada November 2017 lalu. Sesuai kesepakatan itu, proses pemulangan pengungsi Rrohingya akan berjalan salaam dua tahun. Namun hingga rencana tersebut belum terlaksana. Ada banyak hal yang menyebabkannya, mulai dari kekhawatiran global atas keselamatan warga Rohingnya ketika mereka sudah kembali kampung halamannya hingga belum adanya jaminan kewarganegaraan dari Myanmar.

“Ada 1,2 juta warga Rohingya yang sekarang tinggal di Bangladesh. Meski kami bukan negara kaya, kami adalah salah satu negara terpadat di dunia,” keluh Momen.

Dia juga mengusulkan agar para pengungsi Rohingya itu dikirim ke beberapa negara sahabat Myanmar sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Di samping itu, Momen mengaku kalau langkah itu dapat menekan Myanmar untuk mengambil kembali warga Rohingya. (Red: Muchlishon)
Rabu 13 Februari 2019 21:30 WIB
Enam Upaya Pemerintah Indonesia Lindungi Pekerja Migran
Enam Upaya Pemerintah Indonesia Lindungi Pekerja Migran
Direktur Binapenta dan PKK, Maruli A Hasoloan
Jakarta, NU Online
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Maruli A Hasoloan mengatakan pemerintah Indonesia sedikitnya sudah melaksanakan enam program dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
 
"Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan bagi setiap pekerja migran yang bekerja di luar negeri," kata Dirjen Maruli akhir Januari lalu.

Dikatakan Maruli pada pada akhir  2017, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
 
"Terbitnya  Undang-undang PPMI ini menjadi instrumen perlindungan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap pekerja migran," kata Maruli.
 
Maruli menambahkan guna memberikan perlindungan sebelum bekerja, saat ini Pemerintah Indonesia membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). LTSA memberikan layanan yang transparan dan cepat bagi para calon pekerja migran Indonesia.
 
"Hingga tahun 2018, telah terbentuk 32 LTSA di wilayah kabupaten atau kota yang merupakan lokasi potensi pekerja migran Indonesia," ujar Maruli.
 
Di samping itu, untuk memberikan informasi dini terkait bermigrasi yang aman bagi para calon pekerja migran Indonesia, Pemerintah telah membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang mana salah satu pilarnya adalah layanan migrasi.
 
"Desmigratif sendiri meliputi empat pilar, yaitu layanan migrasi, usaha produktif, community parenting, dan koperasi, yang mana juga memberikan pemberdayaan bagi keluarga pekerja migran Indonesia dan purna pekerja migran Indonesia sebagai bentuk perlindungan Pemerintah setelah masa kerja," tutur Maruli.
 
Dijelaskan Maruli, upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk Satuan Tugas pencegahan pekerja migran Indonesia non-prosedural di 21 embarkasi dan debarkasi. 
 
Langkah selanjutnya, pemerintah Indonesia juga telah memperketat proses pemberian izin bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), serta memperketat proses pengawasan terhadap mekanisme penempatan yang dilakukan oleh P3MI.
 
"Pemerintah Indonesia telah memberikan sanksi tegas terhadap P3MI yang tidak memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia, baik berupa skorsing maupun pencabutan izin usaha dan hingga saat ini tersisa 447 P3MI yang telah dinilai baik dalam menjalankan proses penempatan pekerja migran Indonesia," kata Maruli. 
 
Dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan selama masa bekerja bagi para pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan, yang diperkuat dengan partisipasi aktif Pemerintah dalam kerja sama regional dan multilateral.
 
"Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan dan telah terbentuk 12 dokumen kerja sama bilateral dalam bentuk Memorandum of Understanding dan Agreement," tutup Maruli. (Red: Kendi Setiawan)
Senin 11 Februari 2019 19:0 WIB
Ditanya soal Jenazah Khashoggi, Menteri Saudi: Kami Tidak Tahu
Ditanya soal Jenazah Khashoggi, Menteri Saudi: Kami Tidak Tahu
Foto: Yasin Akgul/AFP/Getty Images
Riyadh, NU Online
Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Juber mengatakan kalau pihaknya tidak mengetahui dimana jenazah Jamal Khashoggi. Khashoggi adalah jurnalis asal Saudi yang terkenal kritis dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kerajaan. Dia dibunuh pada 2 Oktober 2018 lalu ketika sedang mengurus dokumen pernihakannya di Konsulat Saudi di Istanbul Turki.

“Kami tidak tahu,” kata al-Jubeir ketika ditanya mengenai keberadaan jenazah Khashoggi dalam wawancara dengan  CBS Face The Nation, seperti dikutip AFP, Ahad (10/2).

Mantan Menteri Luar Negeri Saudi periode 2015-2018 ini menyebutkan kalau saat ini ada 11 orang yang didakwa dalam kasus pembunuhan Khashoggi, lima diantaranya dituntut hukuman mati. Namun demikian, tidak ada informasi detil tentang siapa-siapa saja orang tersebut.

Al-Jubeir menjelaskan, saat ini jaksa penuntut terus melakukan penyelidikan tentang pembunuhan Khashoggi, termasuk menanyakan soal lokasi dimana jenazah Khashoggi. Ia berharap, kebenaran akan kasus pembunuhan Khashoggi bisa segera terungkap.

Terkait dengan pemberitaan yang menyebut keterlibatan Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman dalam kasus itu, al-Jubeir menegaskan kalau hal itu tidak benar. Menurut al-Jubeir, tidak ada perintah dari Muhammad bin Salman untuk melakukan aksi keji tersebut. Ia mengemukakan kalau pihak penegak hukum akan menyelidiki kasus itu sampai tuntas. Para pembunuhnya juga akan dihukum secara transparan. 

“Putra mahkota tidak ada kaitannya. Tidak ada perintah untuk membunuh dia (Khashoggi). Seluruh negeri masih terkejut dengan insiden itu,” tambahnya. 

Kasus pembunuhan Jamal Khashoggi sudah memasuk bulan kelima, namun demikian hingga hari ini belum diketahui dimana jenazah Khashoggi. Ada tuduhan kalau jenazah Khashoggi dilarutkan dengan zat asam dan dibuang di saluran pipa di rumah Konjen Saudi untuk Istanbul. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG