IMG-LOGO
Daerah

Indonesia Bukan Negara ‘Darul Harb’


Rabu 13 Februari 2019 23:30 WIB
Bagikan:
Indonesia Bukan Negara ‘Darul Harb’
Jakarta, NU Online
Sebagian masyarakat Indonesia sampai hari ini masih beranggapan bahwa Indonesia negara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan menyebutnya sebagai darul harb, negara musuh. Muhammad Sofi Mubarok, penulis buku Kontroversi Dalil-dalil Khilafah, menjelaskan bahwa ada tiga syarat negara disebut sebagai darul harb sebagaimana yang ia kutip Abdul Qadir Audah.

“Negara tersebut tidak termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam sehingga kekuasaan dipegang orang-orang Non-Muslim, tidak menggunakan hukum Islam sebagai konstitusi, serta orang-orang Islam tidak bisa melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Sofi kepada NU Online pada Selasa (12/2).

Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu menjelaskan bahwa darul islam atau darul harb dalam konteks sekarang sudah tidak ada. Pasalnya, dikotomi darul Islam dan darul harb seperti yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih dibahas lantaran di masa lalu, wilayah kekuasaan terbagi ke dalam wilayah Islam yang dikenal dengan kekhilafahan dan wilayah Non-Islam. Sementara, lanjutnya, dalam konsep modern yang terjadi hari ini, disparitas keduanya sudah tidak ada bentuknya pasca munculnya gagasan negara kebangsaan (nation-state).

Secara politik, lanjutnya, gagasan negara kebangsaan diartikan sebagai kesetaraan semua golongan dalam mendapatkan hak-hak politik tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. “Mestinya ada istilah baru yang lebih tepat untuk mendefinisikan negara dalam konteks sekarang ini,” terang pria yang pernah mondok di Pesantren Kempek, Cirebon itu.

Lebih lanjut, pria yang pernah mondok di Pesantren Kempek ini juga menjelaskan bahwa umat Islam di Indonesia bebas melaksanakan ajaran agama. Ia menyebut banyak ahli yang duduk di stakeholder atau wilayah legislator misalnya, sudah turut berkontribusi melahirkan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun namanya tidak Islami atau kearab-araban.

Sofi mencontohkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembubaran BP Migas. Partai-partai yang memiliki platform Islam juga tidak dilarang atau dibubarkan.

“Jadi, di mana letak keabsahan Indonesia dikatakan sebagai darul harb kalau begitu?” katanya mempertanyakan.

Sofi juga menegaskan bahwa konsekuensi darul harbi dapat memerangi Non-Muslim dan pemerintah di satu sisi. Hal itu, menurutnya, tidak bisa dibenarkan mengingat banyak orang Islam juga di dalam pemerintahan sendiri. Bahkan hal tersebut bisa disebut sebagai bughat, pemberontakan. 

“Apa iya pemerintahan mau kita bubarkan dan perangi, padahal banyak diisi orang-orang Islam? Bughat itu namanya,” ucap kandidat doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Sebagai informasi, pembahasan pandangan yang menetapkan Indonesia sebagai darul harb ini akan masuk dalam bahtsul masail maudluiyah pada Musyawarah Nasional (Munas) 2019 Nahdlatul Ulama yang akan dihelat pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret mendatang di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Banjar, Jawa Barat. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Bagikan:
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG