IMG-LOGO
Jelang Muktamar Ke-34 NU
MUNAS KONBES NU 2019

Membangun Narasi Teologis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Jumat 15 Februari 2019 0:15 WIB
Bagikan:
Membangun Narasi Teologis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Jakarta, NU Online
Di antara perdebatan dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di kalangan pakar hukum Islam yang terekam dalam diskusi Pra-Munas dan Konbes NU di Gedung PBNU beberapa waktu lalu adalah perlunya membangun narasi teologis dalam mendorong penguatan RUU ini. Tujuannya tak lain menyelaraskan semangat ini dengan hukum Islam dan sekaligus menampik aggapan bahwa RUU ini bertolakbelakang dengan hukum agama.

Salah satu cara yang sempat diusulkan adalah dengan meletakkan RUU ini dalam kerangka pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat dalam konsep ‘Al-maslahat’, sebagaimana dikemukakan Hj Sri Mulyati, anggota Muslimat PBNU. 

Ia mengatakan bahwa fiqih memiliki kewajiban untuk menjawab tantangan zaman termasuk pada kekerasan dan pemaksaan seksual yang menjadi latar belakang yang melahirkan rancangan hukum positif baru ini. Semangat ini sejalan dengan semangat Al-syatibi dalam menisbatkan hukum islam pada konsep 'Al-Maslahat' sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat Syariat. 

Merujuk data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2013-2017 terjadi sebanyak 28.019 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak-anak, baik terjadi di ranah pribadi atau personal maupun komunitas (publik). Terdapat di antaranya 15.068 kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga (relasi personal) dan terdapat 12.951 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah komunitas (publik). 

Tak berhenti di situ, masalah-masalah itu melahirkan kehamilan yang tak dikehendaki dan lahirnya seorang anak. Tak jarang korban makin terpuruk dengan mengalami stress, depresi hingga gangguan jiwa dan percobaan bunuh diri.

Fenomena ini menurut Hj Sri Mulyati mesti dijawab oleh fikih dengan mempertimbangkan maqosidus syariah secara sistematis dan hati-hati. “Sehingga nanti ijtihadnya tidak keluar dari kerangka yang biasa kita gunakan untuk mengeluarkan produk hukum sebagai mana mestinya,” katanya dalam diskusi bersama NU online.

Untuk itu, kata dia, diperlukan ‘library research’ untuk menemukan tulisan-tulisan pemikir islam yang menulis tentang produk hukum atau filsafat atau yang lain yang beririsan dengan rancangan undang-undang ini termasuk membaca kembali konsep maslahat Imam Syatibi.

Dalam konsep Al-Mashlahat Imam Al-Syatibi

Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariat berkesimpulan bahwa mashlahat merupakan tujuan Tuhan menciptakan syariat (qasdu al-syar’i) dan kemaslahatan hanya akan terwujud dengan terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat bagi manusia sendiri.   

Daruriyat menitikberatkan pada kemaslahatan manusia untuk memelihara agama, jiwa, keturuanan harta dan akal. Hajiyat adalah kemaslahatan yang didapatkan manusia dari memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan. Sementara tahsiniyat adalah kemaslahatan yang didapat manusia dari mengituki kepantasan dan kelayakan dan menjauhi segala yang tercela.  

Walhasil kesembilan perbuatan yang diatur dalam RUU PKS sejatinya bertentangan dengan upaya manusia dalam menjaga maslahat yang primer yakni Dharuriyat yakni melakukan pemeliharaan atau penjagaan terhadap pemeliharaan jiwa dan keturunan. (Ahmad Rozali)
Tags:
Bagikan:
Jumat 15 Februari 2019 21:0 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Politik Agama Tidak Masalah, Politisasi Agama Tidak Dibenarkan
Politik Agama Tidak Masalah, Politisasi Agama Tidak Dibenarkan
foto: ilustrasi
Jakarta, NU Online
Agama dan politik menjalin hubungan saling mempengaruhi. Dua kata itu membentuk dua istilah yang berbeda, yakni politik agama dan politisasi agama.

Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marzuki Wahid melihat frasa pertama, politik agama, tidak bermasalah.

"Di dalam pembahasan fiqih, ada fiqih siyasah. Ini adalah politik agama, tidak ada masalah," kata Marzuki kepada NU Online pada Jumat (15/2).

Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu menjelaskan bahwa fiqih mengatur dan memberikan panduan moral, etik, dan nilai dasar terhadap kehidupan politik dan negara. Sebaliknya, lanjut Marzuki, ulama fiqih tidak membenarkan politisasi agama. Pasalnya, hal itu mempermainkan agama dan mempolitisasinya sama saja dengan mempermaikan Allah dan Rasul-Nya.

"Agama hadir bukan untuk dijadikan alat dan kendaraan politik, melainkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan bagi semua umat manusia," katanya.

Hal tersebut, menurutnya, merupakan esensi dasar agama. Karenanya, jika hal itu dapat diperjuangkan, sejatinya memperjuangkan agama. "Politik adalah cara dan strategi untuk mewujudkannya," pungkasnya.

Agama dan politik ini menjadi salah satu permasalahan yang akan dibahas pada bahtsul masail maudluiyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama 2019 Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini akan dihelat pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 mendatang di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. (Syakir NF/Muiz)
Jumat 15 Februari 2019 20:15 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Kiai Masdar: NU Jangkar Keutuhan Indonesia
Kiai Masdar: NU Jangkar Keutuhan Indonesia
Banten, NU Online
Ketua Steering Committee (SC) Munas-Konbes NU KH Masdar Farid Mas'udi menegaskan bahwa keutuhan Indonesia hingga kini karena adanya Nahdlatul Ulama.

"Nahdlatul Ulama merupakan jangkar dari keutuhan Indonesia, Insyaallah. Bukan saja karena jangkaunya, jaringanya, dan tokoh-tokohnya yang luas pengaruhnya, berwibawa, dan mendalam ilmunya, tetapi juga umatnya yang setia dari waktu ke waktu," kata Kiai Masdar pada pembukaan Bahtsul Masail Pra-Munas Konbes NU yang diselenggarakan di Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini, Teluknaga, Tangerang, Banten, Jumat (15/2).

Ia berpendapat bahwa NU merupakan organisasi Islam terbesar di dunia. Sebabnya, di negara-negara Islam yang lain tidak terdapat organisasi keislaman seperti NU dengan basis masanya yang banyak.

"Yang ada di negara-negara lain itu tokoh dengan pengaruh personalnya saja karena keilmuannya dan kearifannya seperti Syekh Al-Azhar, tapi organisasi Islam yang punya jangkauan wilayah atau struktur negara seperti indonesia itu tidak ada," jelasnya.

Tidak dikenal organisasi-organisasi Islam di negara-negara Islam yang lainnya. Kalau partai islam itu ada, tapi organisasi sosial keagamaan itu tidak ada, hanya di Indonesia.

"Inilah sebabnya kenapa Indonesia ini bisa bertahan keutuhannya setelah beberapa dekade ini dari 1954 sampai 2019 ini kurang lebih lebih setengah abad karena di Indoensia banyak umat silam simpul-simpul organisasi keumatan, keislaman khususnya," ucapnya.

Simpul-simpul yang dimaksud ialah seperti  NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Wasliyah. Menurutnya, dengan simpul-simpul ini, negara bisa mendapatkan dukungan dalam mempersatukan warga Indonesia. Sekali pun, sambungnya, Indonesia memiliki beragam bahasa, suku, agama, dan budaya.

Hal itu berbeda dengan sejumlah negara-negara Islam di Timur Tengah yang tidak seberagam Indonesia, tapi hancur. "Maka istimewa sekali indoensia ini," ucapnya. (Husni Sahal/Muiz)
Jumat 15 Februari 2019 19:45 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Paduan Suara NU Kota Banjar siap Meriahkan Munas NU
Paduan Suara NU Kota Banjar siap Meriahkan Munas NU
Paduan suara NU Kota Banjar saat latihan persiapan Munas NU
Kota Banjar, NU Online
Paduan suara yang terdiri dari puluhan anggota Fatayat, IPNU dan IPPNU Kota Banjar siap meriahkan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas dan Konbes NU) yang akan berlangsung di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo (PPMAC) Kota Banjar Jawa Barat pada 27 Februari sampai 1 Maret 2019.

Koordinator Acara Daerah Muhsorin Kml mengatakan, personel paduan suara tersebut berjumlah 41 orang dan siap meriahkan pembukaan Munas dan Konbes NU. "Paduan suara yang personilnya ada 41 siap meramaikan pembukaan Munas NU," katanya kepada NU Online disela-sela Latihan yang berlangsung di Kampus SMA Al Azhar Citangkolo Kota Banjar, Jumat (15/2).

Lanjut Sorin sapaan akrabnya, personel paduan suara tersebut sudah mengikuti pengarahan baik dalam vokal suara bahkan penjiwaannya oleh orang yang ahli di bidangnya, tentunya hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. "Olah vokal dan penjiwaan kami sesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan dari PBNU," imbuhnya.

Sorin yang juga penggiat seni di Kota Banjar memaparkan bahwa group paduan suara akan membawakan tiga lagu yakni, Indonesia Raya, Ya Lal Wathon dan Shalawat An-Nahdliyah.

"Dalam pembukaan nanti akan menyajikan lagu Indonesia Raya, Ya Lal Wathon dan di penghujung  acara pembukaan akan dikumandangkan shalawat An Nahdliyah," paparnya.

Sementara itu, Yuli Kurniasih yang merupakan anggota Fatayat NU Kota Banjar sekaligus menjadi dirigen menerangkan bahwa dirinya bersama personel paduan suara telah melakukan latihan sejak awal bulan Januari 2019.

"Sudah sebulan setengah lalu kami melakukan latihan, tepatnya seusai rapat koordinasi pertama tingkat Nasional panitia Munas di Ponpes Al-Azhar awal taun kemarin," terangnya.

Yuli menegaskan, dirinya telah mempersiapkan diri untuk mengeluarkan performa terbaik pada saat tampil nanti. Untuk itu, sebelum pelaksanaan kegiatan dirinya bersama tim akan melakukan gladi bersih. (Wahyu Akanam/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG