IMG-LOGO
Jelang Muktamar Ke-34 NU
MUNAS KONBES NU 2019

'Perdebatan' Para Kiai dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Jumat 15 Februari 2019 0:45 WIB
Bagikan:
'Perdebatan' Para Kiai dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Jakarta, NU Online

Pada prinsipnya sebagian besar, jika tidak mau mengatakan semua orang, setuju dengan semangat lahirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana yang tercantum dalam draft RUU tersebut, yakni didasarkan pada asas: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi korban; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.

Empat tujuan RUU ini juga sangat mulia dan hampir tak bisa ditolak oleh siapapun, yakni: mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan Korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Akan tetapi, RUU ini bukan tidak menghadirkan perdebatan di kalangan pakar hukum islam di kalangan Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah perlu atau tidaknya memberikan definisi yang lebih dalam tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar terhadap RUU ini, yaitu; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual dianggap perlu penajaman yang lebih detail karena akan menjadi dasar hukum pidana.

Pakar hukum Islam, KH Abdul Moqsith Ghazali yang merupakan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU mengatakan pendalaman ini perlu diperkaya dengan definisi atau produk hukum dalam Islam yang mengatur perilaku mukallaf, yakni hukum fiqih.

“Kalau secara garis besar (RUU P-KS) sudah oke. Jadi tantangannya bukan pada undang-undangnya secara general, tapi lebih pada definisi bab-per-bab yang harus dikritisi dan diberi masukan. Sebab memungkinkan adanya benturan antara semangat RUU dengan sejumlah kaidah fiqih. Ini yang perlu dijembatani oleh Bahtsul Masail dalam diskusi Pra-Munas dan Munas nanti,” kata Kiai Moqsith pada NU Online. 

Pendefinisian yang dimaksud di dalam RUU P-KS sebaiknya diberikan dengan spesifik sehingga ‘tidak menjadi ‘bola liar’ yang dapat meninggalkan ruang ambigu yang tidak spesifik. “Misalnya sejauh apa ukuran ‘pemaksaan’ atau ‘kekerasan’ yang diatur dalam RUU ini,” ujarnya. 

Pandangan ini sedikit berbeda dangan apa yang diutarakan oleh KH Husein Muhammad Cirebon. Kiai yang mengawal RUU ini sejak penyusunan draftnya mengatakan bahwa RUU ini tidak perlu dibuat dengan terlalu detail hingga kasus-per-kasus. 

“Memang masih akan banyak kekurangan, tapi yang penting gagasan umumnya sudah masuk dalam RUU ini. Kalau terlalu dibikin detail, nanti terlalu banyak undang-undangnya. Memang umumnya UU bersifat umum,” ujarnya. 

Menurut kiai asal Cirebon ini, hal yang belum dijelaskan dalam undang-undang akan dijelaskan dalam penjelasan. RUU ini sendiri hanya mencakup hal yang substansial. 

Melawan hoaks

Namun perbedaan pandangan dalam hal furu’ antara para kiai ini merupakan hal biasa dalam tradisi keluarga besar Nahdlatul Ulama yang terjadi tanpa mengurangi kesepakatan para ulama tentang pentingnya mencapai kondisi yang lebih mashlahat untuk masyarakat dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. 

Justru yang disayangkan adalah adanya serangan hoaks yang dibuat sebagian kalangan tertentu yang menyudutkan RUU ini sebagai RUU yang akan melegalkan praktik perzinaan dan pelegalan aborsi. ‘Serangan’ ini secara spontan dibantah oleh Kiai Husein dan Kiai Moqsith sebagai ‘kabar palsu’. 

“Masyaallah itu kabar tidak benar. Salah itu. Tidak benar kalau RUU ini akan melegalkan zina,” tegasnya. 

Senada dengan Kiai Husein, Riri Khariroh, anggota Komnas Perempuan menjelaskan bahwa RUU ini tidak mengatur zina karena zina telah diatur oleh KUHP. “Perzinaan sudah diatur sendiri dalam KUHP. Dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak akan membatalkan pasal perzinaan tersebut. Yang beredar di masyarakat itu adalah kabar palsu atau hoaks,” katanya.  

Pesan-pesan yang menyudutkan RUU P-KS ini secara sistematis dibuat dan disebarkan dan sampai pada kalangan masyarakat dan bahkan kalangan kiai NU. Dampaknya sebagian kiai mempercayai kabar tersebut dan menolak RUU ini dengan alasana menolak pelegalan zina dan free-seks yang berasal dari berita hoaks. 

RUU P-KS ini mendapat perhatian yang serius dari kalangan ulama NU. Pembahasan RUU ini dilakukan secara bertahap mulai dari diskusi Pra-Munas hingga Munas yang akan digelar pada akhir Februari mendatang. (Ahmad Rozali)
Tags:
Bagikan:
Jumat 15 Februari 2019 21:0 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Politik Agama Tidak Masalah, Politisasi Agama Tidak Dibenarkan
Politik Agama Tidak Masalah, Politisasi Agama Tidak Dibenarkan
foto: ilustrasi
Jakarta, NU Online
Agama dan politik menjalin hubungan saling mempengaruhi. Dua kata itu membentuk dua istilah yang berbeda, yakni politik agama dan politisasi agama.

Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marzuki Wahid melihat frasa pertama, politik agama, tidak bermasalah.

"Di dalam pembahasan fiqih, ada fiqih siyasah. Ini adalah politik agama, tidak ada masalah," kata Marzuki kepada NU Online pada Jumat (15/2).

Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu menjelaskan bahwa fiqih mengatur dan memberikan panduan moral, etik, dan nilai dasar terhadap kehidupan politik dan negara. Sebaliknya, lanjut Marzuki, ulama fiqih tidak membenarkan politisasi agama. Pasalnya, hal itu mempermainkan agama dan mempolitisasinya sama saja dengan mempermaikan Allah dan Rasul-Nya.

"Agama hadir bukan untuk dijadikan alat dan kendaraan politik, melainkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan bagi semua umat manusia," katanya.

Hal tersebut, menurutnya, merupakan esensi dasar agama. Karenanya, jika hal itu dapat diperjuangkan, sejatinya memperjuangkan agama. "Politik adalah cara dan strategi untuk mewujudkannya," pungkasnya.

Agama dan politik ini menjadi salah satu permasalahan yang akan dibahas pada bahtsul masail maudluiyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama 2019 Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini akan dihelat pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 mendatang di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. (Syakir NF/Muiz)
Jumat 15 Februari 2019 20:15 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Kiai Masdar: NU Jangkar Keutuhan Indonesia
Kiai Masdar: NU Jangkar Keutuhan Indonesia
Banten, NU Online
Ketua Steering Committee (SC) Munas-Konbes NU KH Masdar Farid Mas'udi menegaskan bahwa keutuhan Indonesia hingga kini karena adanya Nahdlatul Ulama.

"Nahdlatul Ulama merupakan jangkar dari keutuhan Indonesia, Insyaallah. Bukan saja karena jangkaunya, jaringanya, dan tokoh-tokohnya yang luas pengaruhnya, berwibawa, dan mendalam ilmunya, tetapi juga umatnya yang setia dari waktu ke waktu," kata Kiai Masdar pada pembukaan Bahtsul Masail Pra-Munas Konbes NU yang diselenggarakan di Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini, Teluknaga, Tangerang, Banten, Jumat (15/2).

Ia berpendapat bahwa NU merupakan organisasi Islam terbesar di dunia. Sebabnya, di negara-negara Islam yang lain tidak terdapat organisasi keislaman seperti NU dengan basis masanya yang banyak.

"Yang ada di negara-negara lain itu tokoh dengan pengaruh personalnya saja karena keilmuannya dan kearifannya seperti Syekh Al-Azhar, tapi organisasi Islam yang punya jangkauan wilayah atau struktur negara seperti indonesia itu tidak ada," jelasnya.

Tidak dikenal organisasi-organisasi Islam di negara-negara Islam yang lainnya. Kalau partai islam itu ada, tapi organisasi sosial keagamaan itu tidak ada, hanya di Indonesia.

"Inilah sebabnya kenapa Indonesia ini bisa bertahan keutuhannya setelah beberapa dekade ini dari 1954 sampai 2019 ini kurang lebih lebih setengah abad karena di Indoensia banyak umat silam simpul-simpul organisasi keumatan, keislaman khususnya," ucapnya.

Simpul-simpul yang dimaksud ialah seperti  NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Wasliyah. Menurutnya, dengan simpul-simpul ini, negara bisa mendapatkan dukungan dalam mempersatukan warga Indonesia. Sekali pun, sambungnya, Indonesia memiliki beragam bahasa, suku, agama, dan budaya.

Hal itu berbeda dengan sejumlah negara-negara Islam di Timur Tengah yang tidak seberagam Indonesia, tapi hancur. "Maka istimewa sekali indoensia ini," ucapnya. (Husni Sahal/Muiz)
Jumat 15 Februari 2019 19:45 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Paduan Suara NU Kota Banjar siap Meriahkan Munas NU
Paduan Suara NU Kota Banjar siap Meriahkan Munas NU
Paduan suara NU Kota Banjar saat latihan persiapan Munas NU
Kota Banjar, NU Online
Paduan suara yang terdiri dari puluhan anggota Fatayat, IPNU dan IPPNU Kota Banjar siap meriahkan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas dan Konbes NU) yang akan berlangsung di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo (PPMAC) Kota Banjar Jawa Barat pada 27 Februari sampai 1 Maret 2019.

Koordinator Acara Daerah Muhsorin Kml mengatakan, personel paduan suara tersebut berjumlah 41 orang dan siap meriahkan pembukaan Munas dan Konbes NU. "Paduan suara yang personilnya ada 41 siap meramaikan pembukaan Munas NU," katanya kepada NU Online disela-sela Latihan yang berlangsung di Kampus SMA Al Azhar Citangkolo Kota Banjar, Jumat (15/2).

Lanjut Sorin sapaan akrabnya, personel paduan suara tersebut sudah mengikuti pengarahan baik dalam vokal suara bahkan penjiwaannya oleh orang yang ahli di bidangnya, tentunya hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. "Olah vokal dan penjiwaan kami sesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan dari PBNU," imbuhnya.

Sorin yang juga penggiat seni di Kota Banjar memaparkan bahwa group paduan suara akan membawakan tiga lagu yakni, Indonesia Raya, Ya Lal Wathon dan Shalawat An-Nahdliyah.

"Dalam pembukaan nanti akan menyajikan lagu Indonesia Raya, Ya Lal Wathon dan di penghujung  acara pembukaan akan dikumandangkan shalawat An Nahdliyah," paparnya.

Sementara itu, Yuli Kurniasih yang merupakan anggota Fatayat NU Kota Banjar sekaligus menjadi dirigen menerangkan bahwa dirinya bersama personel paduan suara telah melakukan latihan sejak awal bulan Januari 2019.

"Sudah sebulan setengah lalu kami melakukan latihan, tepatnya seusai rapat koordinasi pertama tingkat Nasional panitia Munas di Ponpes Al-Azhar awal taun kemarin," terangnya.

Yuli menegaskan, dirinya telah mempersiapkan diri untuk mengeluarkan performa terbaik pada saat tampil nanti. Untuk itu, sebelum pelaksanaan kegiatan dirinya bersama tim akan melakukan gladi bersih. (Wahyu Akanam/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG