IMG-LOGO
Nasional

Hingga Tahap 8 Vokasi Industri Diikuti 2074 SMK dan 745 Perusahaan

Jumat 15 Februari 2019 1:30 WIB
Bagikan:
Hingga Tahap 8 Vokasi Industri Diikuti 2074 SMK dan 745 Perusahaan
Jakarta, NU Online
Kementerian Perindustrian telah meluncurkan hingga delapan tahap untuk program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Sejak digulirkan pada tahun 2017, program ini telah mampu menggandeng sebanyak 2.074 SMK dan 745 perusahaan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Pada tahap kedelapan ini, yang meliputi wilayah Jawa Timur, kami melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan. Sampai saat ini, ada 3.708 perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani, karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), pekan lalu.

Kegiatan diresmikan secara langsung oleh Menperin bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pada kesempatan ini, dilakukan pula hibah mesin dan peralatan untuk mendukung praktik di SMK, dari 20 perusahaan kepada 113 SMK.

Airlangga memberikan apresiasi terhadap antusiasme SMK dan perusahaan yang sudah mengikuti program yang diinisiasi oleh Kemenperin. "Dua tahun lalu, kami mengawali program link and match vokasi industri dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi peluncuran yang pertama karena kami menilai Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang sangat concern terhadap pengembangan SMK dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri tertinggi," jelasnya.

Untuk itu, agar memberikan dampak yang lebih masif, Kemenperin kembali meluncurkan program pendidikan vokasi industri di Jawa Timur dengan melibatkan perusahaan-perusahaan dan SMK yang belum terfasilitasi pada tahap pertama. "Selanjutnya, kami akan meluncurkan lagi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah," imbuhnya.

Menurut Menperin, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan nasional pada tahun ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. "Oleh karenanya, meningkatkan SDM yang kompeten, perlu dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih giat," tuturnya. 

Salah satunya menjalankan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Upaya ini memerlukan sinergi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik SMK sebagai penyedia lulusan, industri sebagai pengguna, serta pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan pembuat kebijakan. 

Maka itu, Kemenperin bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kelompok kerja yang akan mengawal pelaksanaan revitalisasi SMK di bidang industri. Sepanjang tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan.

"Kami berharap, perusahaan indusri dan SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, agar melaksanakan program-program pembinaan dan pengembangan SMK yang telah digariskan. Selanjutnya, pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini," tegas Airlangga.

Selain program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dan industri, Kemenperin juga menjalakan program lainnya dalam menyiapkan SDM industri yang kompeten, di antaranya melalui pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik di kawasan Industri dan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI). 

Kemudian, pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja), pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi), serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.

Peluang penyandang disabilitas

Pada kesempatan yang sama, Menperin menyampaikan, peluang kerja di industri bukan hanya untuk masyarakat yang memiliki kelengkapan atau kesempurnaan fisik, tetapi juga dapat diisi oleh para penyandang disabilitas. Pada tanggal 31 Januari lalu, Kemenperin bersama Kementerian Sosial telah membuka diklat sistem 3 in 1 bagi 268 penyandang disabilitas di bidang industri garmen dan alas kaki yang seluruhnya akan ditempatkan bekerja di 11 perusahaan.

"Kami menyambut baik dalam peluncuran program vokasi ini, pembukaan diklat sistem 3 in 1 kali ini juga diikuti oleh 50 orang penyandang disabilitas yang akan ditempatkan bekerja di PT Pradipta Perkasa Makmur," ungkapnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyandang disabilitas di industri tidak kalah dibanding masyarakat umum, sehingga semakin banyak perusahaan yang memberikan kesempatan kerja.

Untuk itu, Kemenperin mendorong perusahaan industri lainnya dapat membuka peluang kerja bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan bidang pekerjaan yang bisa dilakukan. Kemenperin akan memfasilitasi pelatihan untuk pembekalan kompetensinya.

Dalam laporannya, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih menyebutkan, pembukaan diklat sistem 3 in 1 kali ini diikuti sebanyak 280 orang. Mereka terdiri dari diklat alas kaki oleh BPIPI Sidoarjo sebanyak 100 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT PEI HAI Jombang dan PT SCP Jombang, masing-masing sebanyak 50 orang.

Diklat operator mesin industri garmen oleh BDI Surabaya sebanyak 80 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Sukoharjo, serta Diklat elektronika oleh BDI Surabaya sebanyak 50 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT YEMI Pasuruan.

Selanjutnya, diklat Operator Mesin Injeksi Alas Kaki khusus penyandang disabilitas oleh BDI Yogyakarta sebanyak 50 orang (terdiri dari 28 orang disabilitas sensorik rungu wicara, 8 orang disabilitas fisik dan 14 orang disabilitas intelektual) yang akan ditempatkan bekerja pada PT. Pradipta Perkasa Makmur, Jombang.

SDM Industri 4.0

Menperin pun mengemukakan, peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional agar lebih kompetitif di kancah global. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

Apalagi, lanjut Airlangga, Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun ke depan, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. "Mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan atau agen perubahan, sehingga jangan sampai menjadi pengangguran yang justru akan membawa dampak sosial yang besar," tegasnya.

Guna mengantisipasi hal tersebut yang terkait dengan persaingan global dan memanfaatkan bonus demografi, Kemenperin sedang berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0. 

"Pemerintah telah menetapkan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah penguatan kualitas SDM melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program talent mobility untuk profesional," terangnya.

Dari pelaksanaan program pedidikan vokasi link and match SMK dengan industri, telah tersusun 34 program studi yang sesuai kebutuhan industri saat ini, di antaranya teknik kendaraan ringan, teknik mesin, instalasi listrik, teknik pengelasan, kimia industri, kimia analisis, otomasi industri, konstruksi kapal baja, teknik alat berat, pengecoran logam, perbaikan bodi otomotif, dan kelistrikan kapal.

Selanjutnya, teknik pembuatan benang, pembuatan kain, penyempurnaan tekstil, produksi pakaian jadi atau garmen, teknik furnitur, gambar mesin, fabrikasi logam, kontrol proses, elektronika komunikasi, manajemen pergudangan, dan pelayanan produksi.

Kemenperin juga sedang memfasilitasi pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta dan pusat pelatihan bidang teknologi informasi (big data center and analytic) di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar. "Kami juga membangun pilot project mini plant industry 4.0 pada tiga Politeknik Kemenperin, yaitu Politeknik STTT Bandung, Politeknik ATI Makassar, dan Politeknik ATK Yogyakarta," ujarnya.

Di tengah kondisi perlambatan ekonomi di tingkat global, Kemenperin optimistis memasang target pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada tahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman (9,86%), permesinan (7%), tekstil dan pakaian jadi (5,61%), serta kulit barang dari kulit dan alas kaki (5,40%). (Red: Kendi Setiawan)
Bagikan:
Jumat 15 Februari 2019 20:50 WIB
Dana Desa Bisa Digunakan untuk Rehabilitasi Infrastruktur Pascabencana
Dana Desa Bisa Digunakan untuk Rehabilitasi Infrastruktur Pascabencana
Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi.
Jakarta, NU Online
Program dana desa bisa digunakan untuk merehabilitasi infrastruktur desa yang rusak akibat bencana, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi.

"Prioritas penggunaan dana desa juga bisa digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana," kata dia di Jakarta, Jumat (15/2).

Anwar Sanusi usai penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Sosial tentang pengurangan risiko bencana, mengatakan bahwa infrastruktur yang dapat diperbaiki dengan Dana Desa adalah infrastruktur tingkat desa.

Dia mencontohkan bahwa saat terjadi bencana alam di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Desa digunakan untuk perbaikan infrastruktur di Lombok Timur.

"Misalnya jalan-jalan desa yang awalnya sudah dibangun tapi tidak bisa difungsikan karena bencana maka Dana Desa bisa digunakan untuk itu," kata dia.

Hal itu, kata dia, terutama untuk infrastruktur tingkat desa yang rusak, bukan infrastruktur besar.

"Dana desa bisa digunakan karena memang alokasi dana desa itu untuk membangun infrastruktur desa," ujar dia.

Contoh lain, kata dia, kerjasama penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Di desa-desa dengan potensi kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi, kata dia, dana desa bisa digunakan untuk penanggulangan kebakaran hutan. (Red-Zunus)
Jumat 15 Februari 2019 20:15 WIB
Menaker Minta UMKM Manfaatkan Medsos untuk Bisnis
Menaker Minta UMKM Manfaatkan Medsos untuk Bisnis
Menaker Hanif Dhakiri bersama pelaku UMKM.
Bekasi, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta pelaku usaha ritel dan Uaha Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan platform media sosial secara optimal untuk berbisnis dan memperluas jejaring kerja.

"Jangan gunakan media sosial untuk bergosip dan menyebarkan hoax. Lebih baik gunakan untuk kepentingan bisnis dan mengembangkan usaha," kata Menaker Hanif saat menemui ratusan pengusaha Paguyuban Ritel Tradisional di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/2).

Hanif mengatakan, kunci pertumbuhan ekonomi indonesia salah satunya melalui UMKM. Dengan UMKM yang kuat dan mandiri akan menimbulkan penguatan ekonomi nasional yang konsisten.

Hanif meminta pelaku ritel dan harus semangat dan percaya diri menghadapi tantangan-tantangan era industri 4.0. Caranya adalah dengan membuat berbagai inovasi dan kolaborasi dengan asosiasi sektoralnya masing-masing. 

Lebih dari itu, Hanif juga meminta para pelaku UMKM untuk menerapkan strategi khusus dalam menghadapi berkembangnya platform belanja online. 

"Salah satunya melalui kolaborasi dengan kelompok lain dengan ide ataupun terobosan yang berbeda dan unik," kata Hanif.

Selain itu, kata Menaker, para pelaku ritel bisa memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin untuk memperluas pasar, dan mengupgrade kemampuan pemasaran guna bisa terus bisa bersaing di pasar. 

Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan strategi pemasaran melalui jaringan online seperti media sosial, blog, website dan lain sebagainya.

"Di masa depan media sosial merupakan pasport bagi kehidupan kita. Penilaian dari orang akan melihat melalui medsos yg kita miliki," kata Hanif.

Ciptakan Lapangan Kerja 

Di kesempatan yang sama Menaker Hanif menambahkan, pemerintah telah menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 10,5 juta dalam waktu 4 tahun. Akibatnya angka pegangguran pun menurun. 

"Pengangguran kita saat ini ada di angka 5,3 persen. Ini merupakan angka pengangguran terendah sepanjang sejarah reformasi," kata Hanif

Menurutnya, terciptanya lapangan kerja karena didukung investasi dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, investasi penting karena bisa menjadi penggerak perekonomian indonesia.

Meski begitu, Indonesia memiliki tantangan terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM.

"Pemerintah terus mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan dengan terus menggenjot melalui pelatihan vokasi secara masif," ujar Hanif.

Sebagai informasi, pada tahun ini Kemnaker akan memfasilitasi pelatihan kerja 228.000 orang. Mereka akan dilatih diberbagai kejuruan yang difasilitasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia.

Para peserta dapat mengikuti latihan itu secara gratis dengan persyaratan yang mudah tanpa batasan umur dan jenjang pendidikan. (Red: Kendi Setiawan)

Jumat 15 Februari 2019 20:0 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Beda Politisasi Agama dan Politik Agama
Beda Politisasi Agama dan Politik Agama
Sekretaris Lakpesdam PBNU, Marzuki Wahid
Jakarta, NU Online
Tahun 2019 menjadi perhelatan politik terbesar di Indonesia dengan digelarnya pemilihan umum. Kampanye pun sudah mulai digelar sejak 23 September 2018 lalu sampai 13 April 2019 mendatang.

Dalam upaya menarik suara pemilih, para politisi atau pendukungnya tak jarang menarik politik ke wilayah agama. Hal ini menuai pro-kontra di kalangan masyarakat karena dinilai menjadikan agama sebagai alat menuju kuasa.

Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marzuki Wahid menyebut hal itu sebagai politisasi agama.

"Politisasi agama adalah suatu gerakan politik yang menjadikan agama sebagai alat, kendaraan, dan legitimasi politik," kata Marzuki kepada NU Online, Jumat (15/2).

Gerakan politik ini, jelasnya, bisa dari kelompok agama maupun kelompok non-agama. Mereka menggunakan agama sebagai alat dan kendaraan politik untuk menggapai kepentingan politik mereka.

"Agama dalam hal ini hanya dijadikan sebagai objek, alat, kendaraan, dan legitimasi saja. Sementara agama sendiri atau kaum beragama tidak berkepentingan dan tidak berkesesuaian dengan tindakan politik mereka," ujarnya.

Politik Agama

Politisasi agama tentu berbeda dengan politik agama. Setidaknya, Direktur Fahmina Institute itu menjelaskan tiga makna frasa terakhir tersebut, politik agama.

"Pertama, politik agama bisa berarti kebijakan negara tentang agama, yakni, keputusan atau ketetapan negara yang menyangkut kehidupan keagamaan," terangnya.

Marzuki mencontohkan makna pertama ini dengan Penetapan Presiden RI No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama, misalnya.

Kedua, politik agama juga bisa berarti pandangan dan keputusan keagamaan tentang politik yang berkembang.

Penulis buku Fiqih Indonesia itu mencontohkan keputusan Muktamar NU tentang Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sudah final, tidak perlu diubah dan diganti dengan ideologi lain.

Terakhir, menurutnya, politik agama juga bisa bermakna gerakan politik yang berangkat dari organisasi atau kelompok keagamaan.

Misalnya, ketika NU atau Muhammadiyah atau agama lain mengerahkan massanya untuk mendukung atau menolak RUU atau keputusan negara atau Capres-Cawapres dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional.

"Pada makna kedua terakhir, kaum beragama menjadi subjek dalam kehidupan politik," katanya.

"Bagi saya, ini lumrah dalam kehidupan bernegara yang semua warga negaranya menganut ragam agama. Politik agama dalam berbagai maknanya pasti akan terjadi," pungkasnya.

Politik agama dan politisasi agama ini menjadi satu bahasan pada Bahtsul Masail Maudluiyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama 2019 Nahdlatul Ulama.

Kegiatan itu akan dihelat di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, pada 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2019 mendatang. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG