IMG-LOGO
Nasional

Soal Isu Penolakan Prabowo Jumatan di Masjid Kauman, Ini Penjelasan Takmir

Jumat 15 Februari 2019 3:0 WIB
Bagikan:
Soal Isu Penolakan Prabowo Jumatan di Masjid Kauman, Ini Penjelasan Takmir
Takmir Masjid Kauman, KH Hanief Ismail
Semarang, NU Online
Takmir Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah, KH Hanief Ismail menyatakan keberatan jika dianggap menolak rencana shalat Jumat Prabowo di Masjid Agung Semarang.

Ia menegaskan Masjid Agung Semarang atau dikenal juga Masjid Kauman menyilakan Prabowo melaksanakan shalat Jumat, karena hal itu merupakan kewajiban umat Islam. Hal yang menjadi keberatannya adalah karena beredar pamflet dan spanduk yang berisi ajakan kader Gerindra shalat Jumat bersama Prabowo.

"Intinya bukan shalat Jumat-nya, tapi membuat pamfet itu berisi ajakan kader Gerindra untuk shalat Jumat di Masjid Kauman. Itu (pamflet) sama saja menggunakan masjid sebagai ajang kampanye atau politisasi shalat Jumat di Masjid Kauman," kata Kiai Hanief dalam rekaman resmi yang diterima NU Online, Kamis (14/2) malam.

Kiai Hanief menyayangkan munculnya kabar dan polemik terkait rencana shalat Jumat Prabowo yang menyudutkan Masjid Kauman. Ia pun menceritakan kronologi dua hari sebelumnya di mana pengurus Gerindra datang ke takmir Masjid Kauman dan menyampaikan bahwa Prabowo Subianto akan shalat Jumat di masjid tersebut.

"Terus saya bilang ya enggak apa-apa, silakan karena siapapun umat muslim menjalankan ibadah shalat Jumat adalah kewajiban," ujar Kiai Hanief.

Tak lama keudian, dia kaget karena ada pamflet yang beredar berisi ajakan kepada seluruh kader Gerindra untuk shalat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Menurutnya hal ini sudah masuk ranah politik. Selain itu, di halaman sekitar masjid juga ramai spanduk yang bertuliskan selamat datang kepada Prabowo.

"Jadi kami sangat tidak keberatan sama sekali kalau Pak Prabowo shalat Jumat di Masjid Kauman. Ini yang perlu dicatat. Selama ini di Masjid Kauman juga sering para calon itu shalat mulai dari Pak Jusuf Kalla, Pak Hatta Rajasa, Pak Ganjar Pranowo, Pak Sudirman Said bahkan dua kali shalat di sini waktu pas Pilkada, semua tidak ada masalah," pungkasnya. (Kendi Setiawan)
 
Bagikan:
Jumat 15 Februari 2019 20:50 WIB
Dana Desa Bisa Digunakan untuk Rehabilitasi Infrastruktur Pascabencana
Dana Desa Bisa Digunakan untuk Rehabilitasi Infrastruktur Pascabencana
Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi.
Jakarta, NU Online
Program dana desa bisa digunakan untuk merehabilitasi infrastruktur desa yang rusak akibat bencana, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi.

"Prioritas penggunaan dana desa juga bisa digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana," kata dia di Jakarta, Jumat (15/2).

Anwar Sanusi usai penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Sosial tentang pengurangan risiko bencana, mengatakan bahwa infrastruktur yang dapat diperbaiki dengan Dana Desa adalah infrastruktur tingkat desa.

Dia mencontohkan bahwa saat terjadi bencana alam di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Desa digunakan untuk perbaikan infrastruktur di Lombok Timur.

"Misalnya jalan-jalan desa yang awalnya sudah dibangun tapi tidak bisa difungsikan karena bencana maka Dana Desa bisa digunakan untuk itu," kata dia.

Hal itu, kata dia, terutama untuk infrastruktur tingkat desa yang rusak, bukan infrastruktur besar.

"Dana desa bisa digunakan karena memang alokasi dana desa itu untuk membangun infrastruktur desa," ujar dia.

Contoh lain, kata dia, kerjasama penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Di desa-desa dengan potensi kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi, kata dia, dana desa bisa digunakan untuk penanggulangan kebakaran hutan. (Red-Zunus)
Jumat 15 Februari 2019 20:15 WIB
Menaker Minta UMKM Manfaatkan Medsos untuk Bisnis
Menaker Minta UMKM Manfaatkan Medsos untuk Bisnis
Menaker Hanif Dhakiri bersama pelaku UMKM.
Bekasi, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta pelaku usaha ritel dan Uaha Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan platform media sosial secara optimal untuk berbisnis dan memperluas jejaring kerja.

"Jangan gunakan media sosial untuk bergosip dan menyebarkan hoax. Lebih baik gunakan untuk kepentingan bisnis dan mengembangkan usaha," kata Menaker Hanif saat menemui ratusan pengusaha Paguyuban Ritel Tradisional di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/2).

Hanif mengatakan, kunci pertumbuhan ekonomi indonesia salah satunya melalui UMKM. Dengan UMKM yang kuat dan mandiri akan menimbulkan penguatan ekonomi nasional yang konsisten.

Hanif meminta pelaku ritel dan harus semangat dan percaya diri menghadapi tantangan-tantangan era industri 4.0. Caranya adalah dengan membuat berbagai inovasi dan kolaborasi dengan asosiasi sektoralnya masing-masing. 

Lebih dari itu, Hanif juga meminta para pelaku UMKM untuk menerapkan strategi khusus dalam menghadapi berkembangnya platform belanja online. 

"Salah satunya melalui kolaborasi dengan kelompok lain dengan ide ataupun terobosan yang berbeda dan unik," kata Hanif.

Selain itu, kata Menaker, para pelaku ritel bisa memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin untuk memperluas pasar, dan mengupgrade kemampuan pemasaran guna bisa terus bisa bersaing di pasar. 

Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan strategi pemasaran melalui jaringan online seperti media sosial, blog, website dan lain sebagainya.

"Di masa depan media sosial merupakan pasport bagi kehidupan kita. Penilaian dari orang akan melihat melalui medsos yg kita miliki," kata Hanif.

Ciptakan Lapangan Kerja 

Di kesempatan yang sama Menaker Hanif menambahkan, pemerintah telah menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 10,5 juta dalam waktu 4 tahun. Akibatnya angka pegangguran pun menurun. 

"Pengangguran kita saat ini ada di angka 5,3 persen. Ini merupakan angka pengangguran terendah sepanjang sejarah reformasi," kata Hanif

Menurutnya, terciptanya lapangan kerja karena didukung investasi dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, investasi penting karena bisa menjadi penggerak perekonomian indonesia.

Meski begitu, Indonesia memiliki tantangan terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM.

"Pemerintah terus mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan dengan terus menggenjot melalui pelatihan vokasi secara masif," ujar Hanif.

Sebagai informasi, pada tahun ini Kemnaker akan memfasilitasi pelatihan kerja 228.000 orang. Mereka akan dilatih diberbagai kejuruan yang difasilitasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia.

Para peserta dapat mengikuti latihan itu secara gratis dengan persyaratan yang mudah tanpa batasan umur dan jenjang pendidikan. (Red: Kendi Setiawan)

Jumat 15 Februari 2019 20:0 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Beda Politisasi Agama dan Politik Agama
Beda Politisasi Agama dan Politik Agama
Sekretaris Lakpesdam PBNU, Marzuki Wahid
Jakarta, NU Online
Tahun 2019 menjadi perhelatan politik terbesar di Indonesia dengan digelarnya pemilihan umum. Kampanye pun sudah mulai digelar sejak 23 September 2018 lalu sampai 13 April 2019 mendatang.

Dalam upaya menarik suara pemilih, para politisi atau pendukungnya tak jarang menarik politik ke wilayah agama. Hal ini menuai pro-kontra di kalangan masyarakat karena dinilai menjadikan agama sebagai alat menuju kuasa.

Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marzuki Wahid menyebut hal itu sebagai politisasi agama.

"Politisasi agama adalah suatu gerakan politik yang menjadikan agama sebagai alat, kendaraan, dan legitimasi politik," kata Marzuki kepada NU Online, Jumat (15/2).

Gerakan politik ini, jelasnya, bisa dari kelompok agama maupun kelompok non-agama. Mereka menggunakan agama sebagai alat dan kendaraan politik untuk menggapai kepentingan politik mereka.

"Agama dalam hal ini hanya dijadikan sebagai objek, alat, kendaraan, dan legitimasi saja. Sementara agama sendiri atau kaum beragama tidak berkepentingan dan tidak berkesesuaian dengan tindakan politik mereka," ujarnya.

Politik Agama

Politisasi agama tentu berbeda dengan politik agama. Setidaknya, Direktur Fahmina Institute itu menjelaskan tiga makna frasa terakhir tersebut, politik agama.

"Pertama, politik agama bisa berarti kebijakan negara tentang agama, yakni, keputusan atau ketetapan negara yang menyangkut kehidupan keagamaan," terangnya.

Marzuki mencontohkan makna pertama ini dengan Penetapan Presiden RI No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama, misalnya.

Kedua, politik agama juga bisa berarti pandangan dan keputusan keagamaan tentang politik yang berkembang.

Penulis buku Fiqih Indonesia itu mencontohkan keputusan Muktamar NU tentang Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sudah final, tidak perlu diubah dan diganti dengan ideologi lain.

Terakhir, menurutnya, politik agama juga bisa bermakna gerakan politik yang berangkat dari organisasi atau kelompok keagamaan.

Misalnya, ketika NU atau Muhammadiyah atau agama lain mengerahkan massanya untuk mendukung atau menolak RUU atau keputusan negara atau Capres-Cawapres dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional.

"Pada makna kedua terakhir, kaum beragama menjadi subjek dalam kehidupan politik," katanya.

"Bagi saya, ini lumrah dalam kehidupan bernegara yang semua warga negaranya menganut ragam agama. Politik agama dalam berbagai maknanya pasti akan terjadi," pungkasnya.

Politik agama dan politisasi agama ini menjadi satu bahasan pada Bahtsul Masail Maudluiyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama 2019 Nahdlatul Ulama.

Kegiatan itu akan dihelat di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, pada 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2019 mendatang. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG