IMG-LOGO
Jelang Muktamar Ke-34 NU
MUNAS-KONBES NU 2019

Politisasi Agama Harus Dicegah

Sabtu 16 Februari 2019 5:0 WIB
Bagikan:
Politisasi Agama Harus Dicegah
foto: ilustrasi
Jakarta, NU Online
Masyarakat Indonesia menempatkan agama pada posisi penting dalam kehidupannya. Karenanya, politisasi agama sulit dihindari.

"Ini sesuatu yang sulit dihindari, apalagi mayoritas penduduk Negara Indonesia beragama dan agama menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupannya," kata Marzuki Wahid, Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kepada NU Online pada Jumat (15/2).

Meskipun demikian, politisasi agama ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Marzuki dengan tegas hal itu harus dicegah. "Kita tetap harus mencegah dan menghindarinya," tegasnya.

Menurutnya, organisasi masyarakat dan tokoh agama mampu mengatasi dengan tidak ikut campur dan meredam gerakan tersebut.

"Ormas dan tokoh agama boleh berpolitik, tapi jangan menggunakan agama untuk meligitimasi kepentingannya, sehingga seolah-olah kepentingan dirinya pasti benar, sementara lawan politiknya pasti salah, ini bahaya," ujarnya.

Di samping itu, Direktur Fahmina Institute itu juga mengatakan bahwa negara harus membuat regulasi yang bisa mengatur keseimbangan antara peran agama dalam negara dan peran negara dalam kehidupan beragama sehingga memiliki ruang yang nyaman untuk semuanya.

"Dalam kehidupan politik dan kenegaraan, tidak perlu lagi ada partai politik agama," ujar dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu.

Sebab, lanjutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semuanya harus berdasarkan dan berasaskan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusinya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar kebudayaannya.

Persoalan ini masuk dalam agenda pembahasan bahtsul masail maudluiyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama 2019 Nahdlatul Ulama. Kegiatan itu akan dihelat di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 mendatang. (Syakir NF/Muiz)
Tags:
Bagikan:
Sabtu 16 Februari 2019 21:30 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
NU Soroti Peran KPPU dalam RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha
NU Soroti Peran KPPU dalam RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha
Bahtsul Masail pra munas NU
Banten, NU Online
Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PBNU Ustadz H Sarmidi Husna mengemukakan bahwa forum bahtsul masail pra-Munas NU menyepakati revisi Undang-Undang (RUU) Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha dibawa ke Munas-Konbes NU.

Bahtsul masail komisi qanuniyah ini dipimpin oleh KH Syafruddin Syarif dan KH Zulfa Mustofa.

"Forum ini menyepakati revisi UU Anti-Monopoli dibawa ke Munas," kata Sarmidi usai sidang komisi bahtsul masail qanuniyah pra-Munas NU yang diselenggarakan di Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini, Teluknaga, Tangerang, Banten, Sabtu (16/2).

Menurutnya, praktik-praktik usaha yang tidak sehat masih merajalela, seperti melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran (monopoli), menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal (monopsoni), penguasaan pasar (baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain), serta persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.

Forum juga menyetujui agar peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ditingkatkan, karena selama ini jika terdapat pelanggaran dalam persaingan usaha, KPPU tidak mampu memutuskannya.

"Kalau selama ini KPPU hanya berfungi (diantaranya) memberikan rekomendasi untuk diputuskan di pengadilan lain, kadang-kadang rekomendasi itu tidak dilaksanakan," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kalau KPPU bisa memutuskan keputusan terhadap pengusaha yang nakal, maka keputusan itu bisa langsung dieksekusi, meskipun kalau tidak diterima bisa banding. (Soalnya) Kalau rekomendasi bisa dicuekin, jadi peran KPPU perlu dinaikkan.

Perlu diketahui, hasil dari forum bahtsul masail pra-Munas NU ini, nantinya dibawa ke Munas NU yang diselenggarakan pada 27 Februari hingga 1 Maret di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. (Husni Sahal/Muiz)
Sabtu 16 Februari 2019 17:30 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dilanjutkan ke Munas Banjar
Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dilanjutkan ke Munas Banjar

Banten, NU Online

Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PBNU Ustadz H Sarmidi Husna menyatakan bahwa forum bahtsul masail pra-Munas NU Komisi Qanuniyah menyetujui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dibawa ke Munas NU, namun dengan beberapa catatan yang perlu diperbaiki.

 

“Forum menyetujui adanya RUU PKS, cuman perlu adanya perbaikan dalam RUU itu,” kata Sarmidi seusai sidang komisi bahtsul masail qanuniyah pra-Munas NU yang diselenggarakan di Pesantren di Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini, Teluknaga, Tangerang, Banten, Sabtu (16/2). Sidang komisi qanuniyah dipimpin KH Syafruddin Syarif dan KH Zulfa Mustofa.

 

Di antara catatan yang muncul dalam forum tersebut, ialah aturan tentang tindakan terhadap pemakai (user) dan mucikari terhadap perempuan dalam prostitusi. Sementara untuk korban diadakan rehabilitasi dan pemulihan.

 

Selain itu, forum juga menyoroti tentang definisi ‘kekerasan’ dalam RUU tersebut. Pasalnya, definisi yang ada dianggap panjang dan bias. “Saya kira usulan dari audiens perlu dimasukkan soal definisi supaya diperpendek dan spesifik,” ucapnya.


Hal lain yang juga disepakati adalah tentang pemilihan nomenklatur ‘kekerasan’ dibanding ‘kejahatan’. Perbedaan antara keduanya, ialah kalau kejahatan hanya mencakup pidana, sementara kekerasan mencakup pidana dan di luar pidana, seperti rehabilitasi dan pencegahan. “Jadi kekerasan itu ada yang masuk pidana, ada yang tidak masuk pidana,” ucapnya.

 

Perlu diketahui, hasil dari forum bahtsul masail pra-Munas NU ini, nantinya dibawa ke Munas NU yang diselenggarakan pada 27 Februari hingga 1 Maret di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. (Husni Sahal/Ahmad Rozali)

Sabtu 16 Februari 2019 16:43 WIB
Kiai Masdar Tegaskan Pancasila Sangat Islami
Kiai Masdar Tegaskan Pancasila Sangat Islami
KH Masdar Farid Mas'udi
Tangerang, NU Online
Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019, KH Masdar Farid Mas'udi menegaskan bahwa Republik Indonesia merupakan negara yang Islami. Hal itu dapat terlihat pada sila-sila yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara.

"Sila-sila yang menjadi basis filosofi dan segala macam di atasnya sangat-sangat Islami. Meskipun tidak dalam Bahasa Arab, tapi kita mengambil Islam itu substansinya, bukan kulitnya, bukan ucapan," kata Kiai Masdar di Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini, Teluknaga, Tangerang, Banten, Jumat (15/2).

Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Kiai Masdar, tauhid dalam sila pertama menjadi rujukan spiritualitas ruhaniyah.

"Tauhid itu jadi rujukan sipiritualitas ruhaniyah kita," ucap pria yang juga menjabat sebagai Rais Syuriyah PBNU itu.

Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ia mengatakan, kemanusiaan menjadi pusat sumber basis moralitas. Sehingga, baik dan buruk seseorang ditentukan dalam penghormatannya kepada kemanusiaan.

"Jahat tidak jahat itu diukur dari sini: kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaqad karramna bani adam itu jelas," ucapnya

Ketiga, Persatuan Indonesia. Baginya, keberagaman yang ada di Indonesia untuk saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13.

Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Menurutnya, melalui sila ini, segala konflik yang ada dapat diselesaikan melalui basis musyawarah.

"Wa syaawirhum fil amri itu kuat sekali. Perintah Qur'an itu," ucapnya.

Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurutnya, keadilan merupakan puncak negara dalam Islam. "Jadi negara yang adil itu sangat diridlai oleh Allah," jelasnya. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG