MUNAS-KONBES NU 2019

Politisasi Agama Harus Dicegah

Politisasi Agama Harus Dicegah
foto: ilustrasi
foto: ilustrasi
Jakarta, NU Online
Masyarakat Indonesia menempatkan agama pada posisi penting dalam kehidupannya. Karenanya, politisasi agama sulit dihindari.

"Ini sesuatu yang sulit dihindari, apalagi mayoritas penduduk Negara Indonesia beragama dan agama menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupannya," kata Marzuki Wahid, Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kepada NU Online pada Jumat (15/2).

Meskipun demikian, politisasi agama ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Marzuki dengan tegas hal itu harus dicegah. "Kita tetap harus mencegah dan menghindarinya," tegasnya.

Menurutnya, organisasi masyarakat dan tokoh agama mampu mengatasi dengan tidak ikut campur dan meredam gerakan tersebut.

"Ormas dan tokoh agama boleh berpolitik, tapi jangan menggunakan agama untuk meligitimasi kepentingannya, sehingga seolah-olah kepentingan dirinya pasti benar, sementara lawan politiknya pasti salah, ini bahaya," ujarnya.

Di samping itu, Direktur Fahmina Institute itu juga mengatakan bahwa negara harus membuat regulasi yang bisa mengatur keseimbangan antara peran agama dalam negara dan peran negara dalam kehidupan beragama sehingga memiliki ruang yang nyaman untuk semuanya.

"Dalam kehidupan politik dan kenegaraan, tidak perlu lagi ada partai politik agama," ujar dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu.

Sebab, lanjutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semuanya harus berdasarkan dan berasaskan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusinya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar kebudayaannya.

Persoalan ini masuk dalam agenda pembahasan bahtsul masail maudluiyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama 2019 Nahdlatul Ulama. Kegiatan itu akan dihelat di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 mendatang. (Syakir NF/Muiz)
BNI Mobile