IMG-LOGO
Opini

KH Maimoen Zubair dan Politik Tanah Air

Sabtu 16 Februari 2019 12:9 WIB
Bagikan:
KH Maimoen Zubair dan Politik Tanah Air
KH Maimoen Zubair (Dok. NU Online)
Oleh Fathoni Ahmad

Pertengahan Januari 2017 lalu, tepatnya 15 Januari 2017 penulis dengan beberapa rombongan sowan di kediaman ulama besar KH Maimoen Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah dalam kegiatan Anjangsana Islam Nusantara. Kebersahajaan luar biasa senantiasa ditunjukkan kiai kelahiran 28 Oktober 2018 setiap menerima tamu yang berkunjung ke Sarang.

Publik mungkin hanya mengetahui ulama besar, pejabat, dan tokoh nasional saja yang kerap mengunjungi untuk meminta restu dan doanya. Karena kunjungan tersebut mudah sekali mendapatkan sorotan media, kemudian viral. Namun di balik itu, Mbah Maimoen yang merupakan tokoh panutan masyarakat juga tidak jarang menerima kunjungan dari masyarakat bawah. Mereka datang dari berbagai daerah.

Terkait pelbagai macam jenis tamu tersebut, penulis teringat cerita KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Putra sulung KH Wahid Hasyim itu merupakan salah seorang tokoh yang banyak disambangi tamu setiap harinya. Tamu dari berbagai latar belakang semua diterima oleh Gus Dur. Suatu ketika, Gus Dur bercerita bahwa tamu yang datang kepadanya ada dari kalangan masyarakat kecil, menengah, dan atas. Ada juga dari kalangan politisi dan pejabat.

Mereka datang sowan kepada Gus Dur dengan berbagai maksud dan tujuan. Hebatnya, ketika rakyat kecil yang datang, mereka justru memberi. Gus Dur mengungkapkan, hal ini berbeda ketika para politisi yang datang. Mereka justru meminta.

“Kalau orang kecil yang datang, mereka pasti akan memberikan doa panjang umur, memudahkan kesulitan, dan lainnya. Tapi jika tokoh politik atau pejabat yang datang, mereka pasti meminta jabatan,” ucap Gus Dur.

Begitulah kenyataannya, keteduhan dan kesejukan yang memancar dari wajah Mbah Maimoen Zubair menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat umum yang berkesempatan menyambangi Sarang. Keberkahan tersebut mendatangkan timbal balik berupa doa-doa dari masyarakat bawah itu. Tentu saja hal ini menjadi harapan masyarakat secara umum agar keberadaan Mbah Maimoen selalu menjadi penenteram dan penyejuk di tengah kekisruhan sosial dan konflik politik kepentingan.

Politik tanah air merupakan dunia yang tidak asing bagi Mbah Maimoen karena beliau sudah malang melintang dan makan asam garam di bidang tersebut. Namun, tentu saja bukan semata politik kepentingan, bukan pula politik kekuasaaan yang diperjuangkan Mbah Maimoen, melainkan kemaslahatan politik. Ini menunjukkan bahwa walaupun dirinya seorang ‘alim, tetapi tidak anti terhadap politik. Justru dinamika politik harus diisi oleh orang-orang yang baik dan benar, paham dan mengerti.

Politik bagi kiai yang saat ini menginjak usia 91 tahun tersebut bukan tujuan, tetapi hanya perantara untuk mencapai tujuan tersebut. Yakni tujuan menyejahterakan umat, memberikan rasa keadilan, kenyamanan, dan keamanan, serta memajukan negara dan bangsanya. Secara umum, Nahdlatul Ulama mempraktikkan politik kebangsaan, politik kerakyatan, politik yang menjunjung nilai-nilai dan etika.

Sudah lazim di negeri ini dalam setiap perhelatan pemilihan umum, baik pilkada, pileg, maupun pilpres, ulama besar menjadi tempat berkunjung meminta restu. Namun, Mbah Maimoen tidak ingin membeda-bedakan para tamu yang berkunjung ke kediamannya. Karena ulama-ulama kesohor yang pernah bertamu di rumahnya tak terhitung. Sebut saja Mufassir Muhammad Quraish Shihab, almarhum Habib Mundzir Al-Musawa (Pendiri Majelis Rasulullah), dan beberapa ulama-ulama mancanegara. Pertalian sanad tarekat memang menjadikan ulama-ulama tersebut berkunjung kepada Mbah Maimoen selain tentu menimba ilmu dari sang syaikhona.

Saat ini, bisa dikatakan bahwa Mbah Maimoen Zubair merupakan ulama yang komplet. Beliau cukup tersohor di antara ulama-ulama thariqah dunia. Pemandangan akrab dan hangat terlihat ketika Mbah Maimoen berbincang dengan para mufti dunia dalam kegiatan konferensi ulama internasional di Pekalongan pada 27-29 Juli 2016 lalu. Mereka berbincang menggunakan bahasa Arab, bahasa yang juga digunakan oleh Mbah Maimoen ketika kedatangan tamu ulama di rumahnya.

Kealiman Mbah Maimoen juga ditunjukkan oleh karya-karya kitab yang telah berhasil ia tulis. Beliau tercatat telah menulis sejumlah kitab di antaranya: Tuhfatul Ahbab, Nushushul Akhyar, Tarajim Masyayikh Al-Ma’ahid Ad-Diniyah bi Sarang Al-Qudama’, Al-Ulama’ Al-Mujaddidun, Kifayatul Ashhab, Maslakuk Tanasuk, Taqrirat Badil Amali, dan Taqrirat Mandzumah Jauharut Tauhid.

Meskipun usia boleh terbilang senja, namun penglihatan, suara, dan pembicaraannya masih lantang. Di saat orang-orang sebayanya memakai kaca mata tebal, beliau masih mampu membaca kitab dengan mata telanjang, tanpa kacamata. Tentu saja ingatannya pun masih sangat tajam. Termasuk membaca dan mengisahkan sejarah-sejarah masa lalu. Hal itu ditunjukkannya ketika penulis dan rombongan Anjangsana Islam Nusantara bermaksud menelusuri sanad dan jejaring keilmuan Islam di Nusantara melalui Mbah Maimoen. 

Mbah Maimoen masih terang dalam berujar dan penuh dengan humor dalam beberapa penuturan dan obrolannya. Siapa pun tamunya, yang tadinya agak sedikit kikuk seketika langsung mencair melihat senyum dan tawa Mbah Maimoen yang khas. 

Dalam persoalan menimba ilmu, Mbah Maimoen menyatakan bahwa ilmu itu harus didatangi oleh manusia, karena ia tidak mendatangi. Sebab itu, kedatangan rombongan Tim Anjangsana dengan maksud memperkokoh keilmuan merupakan langkah yang tepat. Apalagi sekaligus menelusuri sanadnya sehingga ilmu itu nyambung hingga ke pucuk sumber yang shahih, yaitu Nabi Muhammad.

“Al-ilmu yu'ta wa la ya'tii. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi dirimu,” tutur Mbah Maimoen Zubair dengan penuh kehikmatan menerangkan kepada para tamu. Beliau mengumpamakan air di dalam sumur yang harus ditimba. “Sebagaimana kita menginginkan air di dalam sumur, kita harus menimbanya,” ujar Mbah Maimoen.

Tak hanya terkait dengan esensi ilmu yang manusia harus terus menerus menimba dan belajar, tetapi juga berbagai persoalan bangsa maupun penjelasan sejarah meluncur deras dari mulutnya sehingga para tamu nampak makin khidmat dalam menyimak paparan-paparan Mbah Maimoen.

Terkait dengan persoalan kebangsaan dan politik yang terus mengalami turbulensi, Mbah Maimoen berpesan agar tidak semua orang ikut larut dalam permasalahan sehingga melupakan tugas terdekatnya sebagai manusia. Hal ini akan berdampak pada ketidakseimbangan hidup dan kehidupan itu sendiri.

Mbah Maimoen juga berpesan kepada santri dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menjaga tali silaturrahim, utamanya kepada guru-guru dan kiai-kiai sepuh dalam menyikapi setiap persoalan bangsa maupun konflik yang sering terjadi di tubuh organisasi.


Penulis adalah anggota Tim Anjangsana Islam Nusantara 2017 Pascasarjana UNUSIA Jakarta; Redaktur NU Online
Tags:
Bagikan:
Jumat 15 Februari 2019 6:0 WIB
Pancasila dalam Selisih Pengamalan Agama
Pancasila dalam Selisih Pengamalan Agama
Oleh: Adi Candra Wirinata

Pengamalan agama saat ini cenderung terbagi menjadi dua macam; ada yang secara formal dan ada yang secara substantif. Salah satu peristiwa yang menunjukkan pengamalan agama secara formal adalah diperjuangkannya NKRI Bersyari’ah sejak tahun 2016 yang kemudian dipertegas kembali dalam reuni-reuni 212 pada tahun-tahun selanjutnya. Sedangkan pengamalan yang secara substantif ditunjukkan oleh orang atau kelompok yang mengamalkan nilai-nilai agama dengan tanpa memformalisasikan agama dalam sebuah sistem pemerintahan, mencintai negara sebagai bagian dari iman, misalnya.

Jika dipandang secara manusiawi, mungkin yang lebih baik adalah agama diamalkan secara formal sekaligus disertai dengan nilai-nilai substansinya. Namun, yang perlu dijadikan pertimbangan utama untuk mengamalkan agama dengan demikian adalah komponen dasar kehidupan, yakni kemajemukan. Dengan demikian, mengamalkan agama secara formal sangat besar kemungkinan akan bertentang dengan komponen dasar kehidupan manusia tersebut. Jika salah satu ajaran agama diformalkan dalam sebuah negara, semacam NKRI Bersyariah maka agama lain secara otomatis terpinggirkan.

Selain itu, negara yang baik bukan negara yang berasaskan salah satu agama secara resmi, melainkan kenyamanan dan keamanan warganya yang terjaga dan terlestarikan. Kenyamanan dan keamanan ini yang selaras dengan ajaran hampir setiap agama di dunia, termasuk Islam. Sedangkan pengamalan agama secara formal dalam berbangsa dan bernegara hampir sama sekali tidak diajarkan dalam agama. Agama hanya mengajarkan etika dalam berbangsa dan bernegara, bukan bentuk sebuah negara. Namun, hal ini tidak bisa diartikan sebagai lemahnya relevansi sebuah agama, melainkan hendaknya diartikan sebagai salah satu sifat mutlak agama, yakni dinamis. Kedinamisan agama ini yang kemudian memberi peluang kepada manusia, sebagaimana yang dianjurkannya oleh agama kepada penganutnya yaitu, berpikir dan berdzikir.

Agama Kemanusiaan

Kenyamanan dan keamanan merupakan dua dari beberapa nilai-nilai kemanusiaan. Agama yang tercipta sebagai bekal kehidupan manusia di dunia, tentu sangat mendukung nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Mengenai hal ini, Komaruddin Hidayat (Kompas: 26/01/1994) pernah mengatakan bahwa agama diwahyukan untuk manusia, bukan manusia tercipta untuk kepentingan agama. Agama adalah jalan, bukan tujuan. Dengan bimbingan agama manusia berjalan mendekati Tuhan melalui amal vertikal (ritual keagamaan) dan amal horizontal (pengabdian sosial). Kalimat ini mungkin relevan untuk kehidupan beragama dan berbangsa saat ini.

Amal vertikal ini bersifat pribadi atau individual. Manusia mendekatkan diri kepada Tuhannya melalui ibadah-ibadah yang secara formal diajarkan oleh agama, melaksanakan shalat, misalnya. Bahkan ada yang mencapai Tuhan dengan cara-cara meditatif. Ini dilakukan untuk mencapai kebahagiaan secara pribadi. Sedangkan amal horizontal adalah sebuah kesesuaian agama dengan fitrah kemanusiaan, yang menganjurkan untuk membangun peradaban yang lebih tinggi. Agama mengajarkan agar manusia membangun peradaban yang lebih tinggi dengan manusiawi, bukan dengan agamis. Islam, untuk disebut sebagai agama yang rahmah lil alamin lebih banyak menunjukkan ajarannya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan daripada mengatakan secara eksplisit.

Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pengurus di muka bumi sebagai pengejawantahan Tuhan. Dengan demikian, manusia berkewajiban mengembangkan nilai-nilai ketuhanan. Diantara nilai-nilai tersebut adalah memanusiakan manusia, dalam artian mewujudkan kenyamanan dan keamanan.

Untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan ini, manusia harus mengedepankan spiritualitas atau substansi agama daripada formalitas atau label-label agama. Sebab konstruksi pemahaman agama secara formal hanya pada tataran akidah, sedangkan akidah bersifat pribadi. Jadi, antara sosial-politik dan akidah tidak bisa begitu saja dicampur-adukkan.

Ketika yang seharusnya berada pada tataran akidah diaplikasikan dalam masalah sosial-politik, maka kemudian akan timbul sebuah otoritas tunggal. Hal ini sama sekali bertentangan dengan keniscayaan atau komponen dasar kehidupan manusia, yakni kemajemukan. Selain itu, juga bertentangan dengan sistem demokrasi yang mengedepankan kebebasan berekspresi.

Menghindari Formalisasi Agama

Pada mulanya agama berkonotasi sebagai kata kerja yang mencerminkan sikap keberagaman atau kesalehan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Untuk selanjutnya pemahaman agama yang demikian bergeser menjadi semacam kata benda. Sebuah kumpulan doktrin yang harus diyakini sebagai perintah Tuhan kepada manusia. Perbedaan yang paling mendasar dalam kedua pemahaman ini adalah sikap manusia. Pemahaman pertama menggambarkan sikap manusia yang aktif sebagai pengurus dunia, sedangkan pemahaman kedua menunjuk kepada sikap pasif manusia. Bahkan kepasifan itu tampak dalam tindakan-tindakan manusia sendiri.

Agama sebagai ajaran tuhan harus diaplikasikan ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan sosial-politik. Namun demikian, yang harus dihindari adalah formalisasi. Formalisasi dalam sebuah tata pemerintahan justru akan memperburuk citra Islam dan akan menjadikannya sebagai ajaran yang sempit dan membahayakan.

Dalam sebuah pemerintahan negara yang majemuk, demokrasi merupakan instrumen yang dapat dioptimalkan (Siroj, 2006: 159) untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Demokrasi dapat menjadi wadah bagi umat beragama untuk mengeksporasi nilai-nilai agama demi mewujudkan dalam prilaku dan tata berdemokrasi.

Menjaga komitmen kemanusiaan dalam berbangsa atau bernegara dan usaha mewujudkan nilai-nilai agama sebagai risalah kemanusiaan yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan merupakan salah satu tindakan aplikatif yang perlu dijalankan oleh setiap umat beragama dalam berdemokrasi. Perjuangan yang meletakkan nilai-nilai di atas sebagai dasar pejuangan akan melahirkan sebuah iklim demokrasi yang ideal, yakni terciptanya sebuah bangsa yang menempatkan hakikat kemanusiaan di atas segala-galanya (Siroj, 2006: 160).

Dengan demikian, demokrasi Pancasila sebagai sistem negara Indonesia merupakan racikan antara agama dan negara, yang keduanya sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang telah sempurna. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan NKRI Bersyari’ah yang secara mendasar bertentangan dengan agama dan Pancasila, semakin diperjuangkan akan semakin tampak kerancuannya. Oleh karena itu, di Indonesia, salah satu bentuk ke-kaffah-an umat beragama adalah menjalankan Pancasila secara sempurna.

Penulis adalah mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga aktif sebagai direktur Komunitas Maoes Boemi (KMB).

Jumat 15 Februari 2019 2:0 WIB
Permendikbud No 15 2018; Kiamat Sughra bagi Guru Swasta
Permendikbud No 15 2018; Kiamat Sughra bagi Guru Swasta
Oleh: Daris Wibisono Setiawan

Pendidikan adalah satu-satunya jalan pemutus mata rantai kemiskinan. Kebangkitan Jepang setelah hancur lebur akibat bom atom di Nagasaki dan Hiroshima juga melalui pendidikan. Kaisar Hirohito dengan penuh keyakinan menyampaikan bahwa Jepang harus segera bangkit dari keterpurukan dengan mengumpulkan guru yang masih hidup untuk segera membuka kelas-kelas seadanya dan melakukan pembelajaran.

Sejarah semua bangsa juga menggambarkan bahwa terhapusnya penjajahan suatu bangsa oleh bangsa lain diakibatkan minimnya pendidikan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, terlihat dengan jelas bagaimana penjajah dengan sangat panjang melakukan penjajahan, semua ini terjadi karena adanya pembiaran pada  manusia pribumi agar tetap terkungkung dalam kebodohan.

Beruntung bangsa ini mempunyai seorang bangsawan yang bisa merasakan sekolah pertama yang dibangun Belanda dengan nama ELS (Europeesche Lagere School) namun nasionalisme yang masih terjaga hingga pada akhirnya bisa mendirikan sekolah bernama Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Hasilnya, enam tahun setelah pendirian sekolah tersebut, maha karya pemuda Indonesia yang sampai sekarang masih terkenang adalah munculnya kesadaran yang sama dan termaktub dalam Sumpah Pemuda.

Sentuhan pendidikan tercatat dalam tinta emas perjalanan bangsa berdampak sangat sistemik dan komprehensif, para pejuang bangsa ini jadi mengenal bagaimana dahsyatnya perjuangan diplomasi untuk meski tanpa meninggalkan perang gerilya yang juga sudah tidak parsial dan spontanitas. Pendidikan pada akhirnya juga menghantarkan bangsa Indonesia kepada gerbang kemerdekaan yang merupakan hak dan keharusan sebuah bangsa melalui adu taktik/strategi para pendiri bangsa.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang puncaknya adalah pertempuran para santri dan kyai di Surabaya harus diyakini itu adalah hasil pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Mempertahankan kemerdekaan bangsa sebagai bentuk hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman) adalah esensi pendidikan berkelas pada saat itu.

Demikian juga bagaimana upaya bangsa Indonesia tercinta mempertahankan diri dari ancaman disintegrasi bangsa mulai tahun 1948 sampai 1965 adalah sebuah bentuk pentingnya pendidikan swasta yang berdiri di bawah pondok pesantren maupun sekolah swasta lainnya. Dari paparan sampai di sini terliihat jelas bahwa peran penndidikan swasta yang begitu vital dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru dengan jargon rencana pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan Repelita menjadikan pendidikan sebagai pondasi kuatnya. Hal ini didukung oleh fakta-fakta pendirian SD Inpres dan pada perkembangannya pendirian sekolah negeri dan semakin menjamurnya sekolah-sekolah swasta yang bisa kita lihat sampai detik ini. Sekolah yang mampu bersaing dengan segala inovasinya sesuai tuntutan zaman maka eksistensinya akan terlihat sampai sekarang.

Program-program pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan berdampak pada pendirian sekolah baru untuk menjangkau yang tak  terjangkau di seluruh tanah air. Sementara itu, demi perluasan syiar pendidikan dan berniat memberikan pendidikan yang lebih terjangkau pembiayaannya oleh masyarakat kecil, muncullah pendirian sekolah swasta baru berdampingan dengan sekolah negeri. Dari sini kita harus tetap meyakini bahwa penyelenggaraan pendidikan swasta juga berdampak positif pada pembangunan bangsa dalam memberikan pendidikan yang baik bagi generasi penerus.

Perjuangan pendidikan swasta yang sangat panjang dan telah berkonstribusi nyata pada pembangunan bangsa tentunya harus mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Kesejahteraan guru harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, karena bagaimanapun guru adalah ujung tombak jalan atau tidaknya sebuah proses pembelajaran pada lembaga pendidikan. Negara harus hadir melalui kementrian pendidikan untuk memberikan kebijakan yang  mendukung keberlangsungan kesejahteraan guru khusunya guru. Di dalam tulisan ini penulis menyoal aturan baru Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah,  dan pengawas yang dalam peraturan ini sangat merugikan guru, khususnya guru yang mengajar pada pendidikan swasta.  Berikut adalah salah satu bentuk kiamat sughra guru dalam pendidikan swasta,, yaitu pasal 6 ayat 9;
“Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas”.

Simulasi Kasus 1:
Guru Sejarah di SMKN X, mata pelajaran Sejarah Indonesia hanya ada 3 jam di kelas X, jumlah rombel kelas x hanya 2, sehingga total jumlah jam mengajar guru tersebut hanya 6 jam. Kesimpulannya guru tersebut tunjangan sertifikasinya tidak bisa cair.

Simulasi 2:
Rata-rata sekolah swasta baik  SMP/SMK/SMA hanya mempunyai 1 atau2 rombel untuk satu jenjang kelasnya, bagaimana nasib guru PPKN, Olah Raga, Sejarah Indonesia, Biologi, iPA, Fisika,Kimia dalam pemenuhan minimal 12 jam tatap muka?

Simulasi 3:
Guru Keahlian Ganda (KG) mengajar di SMKN Y, mengajar disekolah induk 16 jam tanpa tugas tambahan karena full, akhirnya mengajar di sekolah lain 18 jam (hanya diakui 4 jam), tunjangan sertifikasi tidak cair karena hanya terbaca 20 jam.

Simulasi 4:
Seorang guru SMP swasta mengajar dengan ikhlas dengan honor memprihatinkan bertahun-tahun, pada tahun 2016 baru bisa ikut PLPG, begitu sertifikat pendidik diraih dengan air mata dan penuh perjuangan, sekolah induknya dari tahun ke tahun total hanya 3 rombel,karena mengajar PPKN sampai detik ini belum merasakan tunjangan sertifikasi. 

Dan puluhan ribu simulasi lainnya.    

Perjuangan guru swasta dengan pengabdian berkepanjangan pada sebuah lembaga pendidikan swasta yang mempunyai sejarah panjang berupaya membangun bangsanya melalui pendidikan harus berakhir dengan penantian yang sia-sia. Jujur saja, banyak sekali guru yang rela tidak digaji atau diberikan honor sekadarnya menerima dengan ikhlas dengan harapan bisa meraih sertifikat pendidik untuk ikut serta merasakan nikmatnya tunjangan sertifikasi harus berakhir dengan kisah sedih menyayat hati.

Kebijakan Kemdikbud melalui permendikbud tersebut nyata-nyata telah membuat kegalauan tingkat dewa bagi bara guru khusunya pada pendidikan swasta. Sehingga, jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya peninjauan kembali permendikbud tersebut tentunya akan membuat penyelenggara pendidikan swasta menggali lubang kuburnya sendiri karena akan ditinggalkan oleh para gurunya.

Pernahkah kita sebagai manusia yang sangat mencintai bangsanya berfikir bagaimana jadinya jika para guru sudah meninggalkan kelas dan mengambil profesi lain dengan jumlah jamaah sangat besar? Dan pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika para generasi berikutnya tidak mau berprofesi sebagai guru swasta karena tidak ada secercah harapan disana? Dan, di sinilah awal mula kemunduran bangsa jika pendidikan selalu dikesampingkan dengan membunuh kesejahteraan guru.

Pendidikan bukan segala-galanya, tetapi tanpa pendidikan kita akan kehilangan segalanya begitulah kiranya harapan dan cita-cita semua manusia Indonesia yang selalu terus berusaha memerdekakan diri menjadi lebih baik pada masa depan melalui kemandirian ekonomi dari sebuah proses panjang berpendidikan. Sekolah tingkat yang megah dan tinggi, kurikulum yang sering ber-evolusi tanpa adanya guru sebagai garda depan dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas maka penciptaan sumber daya manusia generasi emas bangsa akan sama halnya dengan menjaring angin.

Para guru tentunya mempunyai harapan yang sama, bahwa mereka mempunyai hak yang sama untuk sejahtera dari hasil perjuangan panjang mendapatkan sertifikat pendidiknya. Rasanya akan menjadi sakit hati yang akan bisa menjadi tragedi bencana negeri tercinta ini jika para guru swasta yang penuh rasa ikhlas mengajar dan pada saat berhak mendapatkan hak-nya namun di”kriminalisasi” dengan peraturan yang sangat tidak mungkin untuk dipenuhi.   

Langkah nyata yang bisa dilakukan oleh Mendikbud tentu saja adalah dengan mencabut dan merevisi dengan penuh cinta Permendikbud No 15 Tahun 2018 dengan merubah pasal 6 ayat 9 yang berbunyi;
“Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas”.

Setidaknya dilakukan perubahan (dengan menghapus kata Tatap Muka) menjadi;
“Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas”.

Sehingga, para guru-guru dengan jumlah jam sedikit di struktur kurikulum atau karena jumlah rombel yang sedikit untuk sekolah swasta kebanyakan dan sekolah negeri di kecamatan atau daerah terpencil, dengan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam (bisa jam tatap muka ditambah jam tambahan) bisa bahagia menatap dunia.

Yakinlah bahwa doa para guru yang teraniaya itu bisa menjadi bencana yang besar dan menakutkan. Dulu mereka sempat bahagia dengan lima hari kerja, yang mereka yakini bahwa asalkan mereka masuk lima hari kerja dengan 8 jam/hari maka tunjangan profesinya akan mengalir dengan lancar, faktanya kebijakan lima hari sekolah tidak linier dengan aturan pemenuhan minimal mengajar 24 jam.

Bapak Mendikbud yang tercinta, ayo muliakan guru dengan kebijakan yang bisa membuat mereka tersenyum bahagia, karena bagaimanapun masa depan bangsa berada pada tangan mereka.     

*Penulis adalah Kepala SMK NU Tenggarang, Bondowoso, Jawa Timur.

Rabu 13 Februari 2019 19:0 WIB
Membangun Kebersamaan di Tahun Politik
Membangun Kebersamaan di Tahun Politik
Oleh: Nanang Qosim 

Semua berharap agar elemen bangsa kembali memperkuat tali persaudaraan dan kebersamaan menyongsong Pemilu 2019. Dalam ketermenungan itu kita mencari-cari: di manakah urgensinya? Jelas, kita menemukan alasan kuat bahwa belakangan ini pilar kebersamaan memang tengah digerogoti oleh para provokator yang menyebar virus intoleransi, menularkan anarkisme, membangkitkan separatisme, mengajak praktik politik tidak santun, hingga membisiki kalimat-kalimat hujatan.

Ragam kekerasan itu merefleksikan runtuhnya kebersamaan sehingga semuanya perlu saling mengingatkan dalam bingkai kebaikan kepada semua elemen bangsa untuk menegakkannya kembali. Manakala kebersamaan tegak dan kokoh, diyakini segala manuver provokator bisa diredam bersama. Sebab, kebersamaan mensakralkan kebinekaan. Kebersamaan senantiasa memikirkan setiap tindakan apakah akan merusak diri sendiri atau masyarakat luas. Kebersamaan terbiasa dengan pola pikir reflektif. Setiap tindakan dipertimbangkan dampaknya bagi orang lain, bukan sekadar bagi diri sendiri atau kelompoknya.

Kebersamaan pula yang mampu merawat toleransi. Dalam konteks ini, toleransi yang ditelaah berpengertian sebagai sikap menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain yang berpendapat beda, berhati lapang dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan.

Jika membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam deklarasi prinsip-prinsip toleransi UNESCO (1995), dinyatakan bahwa toleransi adalah penghargaan, penerimaan dan penghormatan terhadap beragam cara kemanusiaan, bentuk-bentuk ekspresi dan kebudayaan.

Dari beberapa pengertian itu, jelas dibutuhkan keikhlasan untuk memahami perbedaan pada orang lain. Individu tidak eksklusif sebagai homo homini lupus, melainkan terbuka menjadihomo homini sosius, bahwa manusia adalah rekan bagi sesamanya. Homo homini sosius membangun urgensi 'kita', bukan melulu 'aku' atau 'kami'.

Akar Keruntuhan

Dari paparan sekilas itu bisa dicari akar keruntuhan kebersamaan ini. Lawan dari bersama adalah sendiri, sehingga kebersamaan dilawan individualistis, atau 'kita' dirobohkan 'aku'. Di sinilah terdapat akar keruntuhan kebersamaan itu: tatkala orang tidak lagi bicara 'kita', tetapi lebih mendahulukan 'aku', kemudian 'kami'.

Akibat tidak memikirkan 'kita', orang lain menjadi tak penting. Apalagi jika orang lain itu tidak punya ikatan kepentingan. Lebih mengerikan lagi jika orang lain itu dianggap 'lawan' atau 'berbeda' dengan dirinya, maka tak urung akan dilibas. Dalam kondisi individualistis begini, jangan lagi bicara soal toleransi. Justru terjadilah defisit toleransi.

Di tahun politik ini, 'aku' akan lebih kentara, dan 'lawan' atau 'berbeda' terlihat lebih mencolok, tidak samar-samar lagi. Akibatnya, pertarungan individualistis akan lebih marak, apalagi jika dikaitkan dengan teori 'keberjejalan manusia' yang dikenalkan filsuf Erich Fromm.

Istilah 'keberjejalan manusia' bukan sekadar menunjukkan kepadatan penduduk, tetapi penekanannya pada penggambaran pertarungan untuk survive yang didorong perilaku agresi. Dalam pertarungan itu terdapat kecenderungan 'mereka yang kuat berusaha membinasakan yang lemah'. Beberapa indikator 'kuat' itu bisa saja berupa kekuasaan politik, kekuatan uang, kekuatan fisik, hingga kekuatan ideologi.

Mereka yang kalah dalam pertarungan itu berpotensi dihinggapi frustrasi. Manusia adalah volo (aku mau), sebuah titik tolak yang dikenalkan oleh Maine de Biran. Manusia itu mau apa saja, tetapi hasrat terhadap 'apa saja' selalu dibatasi kepantasan-kepantasan maupun kemampuan diri. Pembatas itulah yang kerap membikin frustrasi.

Di tahun politik akan banyak pihak kalah bertarung. Artinya, tidak sedikit yang bakal frustrasi. Celakanya, frustrasi ini dibiarkan menjadi stimuli agresi. Padahal, agresi punya tujuan untuk menghilangkan ancaman dengan cara menghindari ataupun menghancurkan sumber ancaman itu.

Semakin bermaksud menghancurkan, kian tumbuh kedestruktifannya. Kalau sampai destruktif, levelnya meningkat menjadi agresi jahat yang cenderung merugikan orang lain. Maka, persoalan moralitas diabaikan. Kekerasan dianggap halal. Inilah gambaran intoleransi. Ini juga penguat runtuhnya kebersamaan.

Politik Santun

Bagaimana menegakkan kebersamaan yang runtuh itu? Rumusnya sederhana: kembali ke 'kita'. Segenap sudut pandang kehidupan, mestinya, mengacu pada kepentingan bersama, kepentingan 'kita', bukan lagi demi 'aku' atau 'kami'. Meski sederhana, tetapi untuk mewujudkannya susah. Namun begitu, tetap saja harus diupayakan bilamana tidak ingin kasus-kasus intoleransi kian meliar.

Dalam konteks tahun politik, sewajarnya dibuka kembali hakikat tujuan berpolitik. Idealnya politik merupakan pengelolaan ruang publik dalam bentuk kerja sama untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama, dan tujuan utamanya adalah membebaskan manusia dari penderitaan. Atau dalam ungkapan pemikir politik Peter Berger, politik seharusnya memperhitungkan 'biaya-biaya manusia (human costs)'. Tujuan politik seharusnya untuk mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusia dalam segala bentuk dan dimensinya.

Selama ini, di negeri kita, politik hanya dimainkan oleh para elite dan aparat negara. Politik yang dipraktikkan oleh kelompok ini cenderung impersonal, tidak peka, dan sering tanpa hati nurani. Politik yang berhati nurani adalah politik yang mengambil inspirasi dari solidaritas kemanusiaan berdasarkan pengalaman langsung saat bergulat dengan penderitaan dan kehidupan yang penuh ketidakpastian.

Inilah wujud politik santun. Karenanya, upaya membangun kebersamaan adalah melalui politik santun tersebut., bersama kita bangun fondasi iklim demokrasi santun, teduh, dan damai. 

Penulis adalah kolomnis dan peneliti, pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG