IMG-LOGO
Nasional

Munas NU 2017: Tanah Tidak Boleh Dimonopoli Kepemilikan dan Penggarapannya

Selasa 19 Februari 2019 10:15 WIB
Bagikan:
Munas NU 2017: Tanah Tidak Boleh Dimonopoli Kepemilikan dan Penggarapannya
Ilustrasi (via Ujyaalo)
Jakarta, NU Online
Salah problem penting yang dibahas dalam perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada 23-25 November 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) ialah persoalan redistribusi lahan atau tanah.

Inti dari distribusi lahan adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat dalam penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Problem tersebut dibahas dalam forum Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Qanuniyyah. Terkait redistribusi tanah tersebut, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali menegaskan, salah satu hasil Munas NU 2017 adalah pentingnya redistribusi lahan agar tanah tak dikuasai oleh segelintir orang.

“Melalui Munas 2017, NU menyumbang advokasi moral teologis untuk mengambil jutaan hektar tanah yang dikuasai segelintir orang,” ujar Kiai Moqsith, Senin (18/2).

Berikut kesimpulan dan rekomendasi hasil Bahtsul Masail Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 soal redistribusi lahan:

1. Tanah harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai alat produksi untuk kesejahteran rakyat secara adil dan merata. Dengan demikian, tanah tidak boleh dimonopoli kepemilikan dan penggarapannya, yang dapat mengakibatkan ketimpangan.

2. Perlu adanya payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi kebijakan distribusi lahan melalui reformasi agraria secara fundamental dan menyeluruh. Pengaturan tentang distribusi lahan diintegrasikan ke dalam RUU Pertanahan.

3. Konglomerasi penguasaan lahan konsesi yang tidak proporsional harus diredistribusi melalui mekanisme hukum yang sah. Pemerintah berkewajiban menyiapkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lahan hasil redistribusi tersebut.

4. Kebijakan reformasi agraria dan distribusi lahan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak bergantung pada kebijakan politik rezim kekuasaan yang berganti-ganti.

5. Proses dan mekanisme pelaksanaan reformasi agraria dan distribusi lahan harus transparan dan terbuka kepada publik, dapat dikontrol dan diawasi secara ketat oleh negara dan masyarakat.

NU menyoroti problem redistribusi lahan dengan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Kerangka konseptual, Landasan Yuridis Konstitusional, dan Landasan Keagamaan. Baca selengkapnya: Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan

(Fathoni)
Bagikan:
Selasa 19 Februari 2019 23:0 WIB
1 April, Kemenag Buka Beasiswa Santri Berprestasi
1 April, Kemenag Buka Beasiswa Santri Berprestasi
Jakarta, NU Online
Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) akan kembali membuka Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Pada tahun ini, rencananya Kemenag akan membukanya pada 1-30 April 2019 dan berbasis online.

Direktur PD Pontren, Ahmad Zayadi mengatakan, tahun 2019 ini Kemenag menambah perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam pelaksanaan program ini. Ada enam perguruan tinggi baru yang menjadi mitra Kemenag, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Al-Azhar Indonesia, serta empat Ma’had Aly.

“Penambahan perguruan tinggi mitra merupakan salah satu upaya Kemenag memperluas akses bagi santri berprestasi untuk bisa kuliah di sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia dan luar negeri,” jelas Zayadi di Jakarta pada Senin (18/2) sebagaimana yang dilansir dari website Kemenag.

Menurutnya, program yang sudah berlangsung sejak 2004 ini merupakan upaya dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas pondok pesantren, khususnya di bidang sains dan teknologi sekaligus memberikan penguatan terhadap pembelajaran agama yang merupakan hal utama dalam pesantren.

“Manfaat program ini diharapkan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat atau community development di lingkungan pondok pesantren,” ungkap alumnus Doktoral Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini.

Di sisi lain, kepala Sub Direktorat Pendidikan Pesantren, Basnang Said menambahkan bahwasanya pada tahun ini ada 173 kuota yang disediakan oleh Kemenag dan tersebar pada 14 perguruan tinggi mitra dan empat Ma’had Aly yang ada di Indonesia.

“153 kuota untuk 14 Perguruan Tinggi Agama Islam dan umum di Indonesia, dan 20 kuota untuk empat Mahad Aly,” beber Basnang.

“Pengumuman resmi pendaftaran PBSB ini akan disampaikan pada pertengahan Maret beserta juklak dan juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.red),” imbuhnya.

Perguruan tinggi dan Ma’had Aly yang menjadi mitra Kemenag di PBSB tahun 2019 ini adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Cendrawasih Jayapura.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Alauddin Makassar.

Ma’had Aly PP Salafiyah Syafi’iyah Situbondo Jawa Timur, Ma’had Aly Kebon Jambu PP Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, Ma’had Aly Hasyim Asy’ari PP Tebuireng Jombang Jawa Timur, dan Ma’had Aly As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan. (Hanan/Abdullah Alawi)

Selasa 19 Februari 2019 22:0 WIB
Cerita Kiai Ishomuddin tentang Respons Gus Mus terhadap Tulisan Ulil Abshar Abdalla
Cerita Kiai Ishomuddin tentang Respons Gus Mus terhadap Tulisan Ulil Abshar Abdalla
Jakarta, NU Online
Ketika masih aktif di Jaringan Islam Liberal (JIL), Intelektual Nahdlatul Ulama Gus Ulil Abshar Abdalla pernah menggegerkan dunia pemikiran melalui gagasannya yang dituangkan di Kompas pada 2002.

Tulisan yang berjudul Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam itu mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan. Bahkan, sempat keluar fatwa mati dari Ustadz Athian Ali.

Ketegangan sebagai dampak dari tulisan itu pun banyak yang merekamnya, tak terkecuali Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin. Kiai Ishom yang merasa penasaran atas kasus itu, kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada mertua Gus Ulil, KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.

“Kiai, boleh saya bertanya?” tanya Kiai Ishom.

“Ya, silakan,” kata Gus Mus mempersilakan.

“Bagaimana perasaan Kiai menjadi seorang mertua, punya menantu yang dihukum mati in absentia oleh KH Muhammad Athian Ali?” tanyanya.

“Ya saya biasa saja, yang penting menantu saya itu masih rajin membaca,” jawab Gus Mus.

Kiai Ishom mengaku bahwa jawaban Gus Mus tersebut sekali pun ditujukan kepada Gus Ulil, namun dirinya juga mendapat pelajaran, yakni tentang pentingnya membaca, apalagi bagi seorang penulis.

“Itu jawaban yang meskipun untuk Mas Ulil, tetapi juga perintah untuk diri saya, yaitu pesan untuk rajin membaca. Seorang penulis harus rajin membaca,” ucapnya.

Kiai Ishom menceritakan perbincangannya dengan Gus Mus di tengah-tengah acara peluncuran dan bedah buku Menjadi Manusia Rohani: Meditasi-Meditasi Ibnu ‘Athaillah dalam Kitab Al-Hikam di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Senin (18/2) malam. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Selasa 19 Februari 2019 21:45 WIB
Jumlah Peserta Melonjak, Konjen RI Jeddah Berharap BIPA Jadi Perekat Hubungan RI-Saudi
Jumlah Peserta Melonjak, Konjen RI Jeddah Berharap BIPA Jadi Perekat Hubungan RI-Saudi
Foto: KJRI Jeddah
Jeddah, NU Online 
Memasuki usianya yang ke-14, program kursus Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) kian memikat Warga Saudi. Terbukti dalam tempo dua pekan masa pendaftaran, sebanyak 262 orang mendaftarkan diri dalam program ini. Dari jumlah tersebut, 187 berwarga negara Saudi dan selebihnya warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Jeddah, Mekkah dan kota-kota sekitarnya.
 
Pelaksana Fungsi Pensosbud-1, Ahmad Syofian, yang sekaligus menjadi penanggung jawab program BIPA dalam sambutannya menyampaikan, dari 262 pendaftar yang mengembalikan formulir berikut berkas persyaratan, hanya 60 calon peserta yang diterima.
 
Hal itu, terang Syofian, didasarkan pada pertimbangan kapasitas kelas dan komitmen calon peserta yang akan mengikuti kegiatan BIPA dari awal hingga akhir.
 
Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, dalam sambutannya mengatakan, tingginya minat Warga Saudi untuk belajar Bahasa Indonesia menandakan semakin eratnya hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi.
 
"Ini membuktikan semakin populernya program BIPA di kalangan masyarakat Arab Saudi. Hal ini sekaligus menunjukkan arti penting Indonesia, baik dari aspek sosial, ekonomi, perdagangan, maupun aspek persahabatan di mata warga Arab Saudi," ucap Konjen saat membuka secara resmi kursus BIPA yang berlangsung Senin, 18 Februari 2019 di lobi utama KJRI Jeddah .
  
Disebutkan Konjen Hery, sepanjang 2018 terdapat 1,5 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkunjung ke Arab Saudi Haji dan Umrah. Jumlah tersebut belum termasuk WNI yang datang ke Arab Saudi dalam rangka kunjungan bisnis, belajar dan bekerja. Sementara sekitar 190 ribu Warga Saudi setiap tahun berkunjung ke Indonesia.
 
"Kami menaruh harapan yang besar kepada Bapak-bapak, dengan mempelajari bahasa Indonesia, bapak-bapak menjadi bagian keluarga besar Indonesia di Tanah Suci, khususnya wilayah kerja KJRI Jeddah," kata Konjen.
 
Selain itu, Konjen berharap agar belajar bahasa dijadikan sarana untuk mengenal budaya Indonesia, karena hal tersebut merupakan langkah awal untuk memahami secara penuh pola pikir, karakter budaya bangsa Indonesia.
 
"Tak kenal, maka tak sayang. Dengan mengenali bahasa Indonesia, maka muncullah rasa persaudaraan dan persahabatan antara kedua bangsa," imbuh Konjen.
 
Programa BIPA, sambung Konjen, merupakan bagian dari Visi 2030 Arab Saudi, yang salah satu pilarnya adalah menjadikan Arab Saudi sebagai pusat masyarakat Muslim internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim memiliki arti penting untuk mewujudkan visi tersebut. Arti penting Indonesia bagi Arab Saudi dibuktikan dengan kunjungan Raja Salman Bin Abdulaziz ke Indonesia pada awal Maret 2017.
 
Sementara, berbagai alasan dikemukakan oleh calon peserta untuk mengikuti program BIPA. Sebagian mengaku karena bekerja di Yayasan Haji ASEAN yang melayani jemaah haji dan umrah asal Indonesia. Sebagian lagi mengaku sering berkunjung ke Indonesia dalam rangka liburan, dan alasan lainya.
 
"Saya ingin berkomunikasi dengan bahasa Indonesia untuk mengenal budaya bangsanya," ucap Mohammed Abdulwahab, seorang dokter yang bekerja di Direktorat Jenderal Kesehatan.
 
Lain lagi alasan Abdullah Soleh Menkaba. Pria kelahiran Jeddah yang berprofesi dosen di Universitas Ummul Qura ini mengaku tujuan belajar Bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi dengan kerabatnya di Indonesia dan merintis bisnis. (Fauzy Chusny Abdullah Alawi)
 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG