IMG-LOGO
Nasional

KPU Imbau Santri yang Ingin Pindah Lokasi Memilih Segera Urus Formulir A-5

Rabu 20 Februari 2019 3:0 WIB
Bagikan:
KPU Imbau Santri yang Ingin Pindah Lokasi Memilih Segera Urus Formulir A-5
Jakarta, NU Online
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau santri agar memperhatikan jadwal pengurusan pemilih bagi yang berpindah tempat pemilihannya. Hal tersebut untuk mengantisipasi agar tidak terlambat dalam mengurus formulir A-5, yakni surat keterangan pindah memilih.

“Jadi untuk segera (memperhatikan jadwal pengurusan pemilih), kalau para santri menginginkan pindah memilih. Mumpung masih ada waktu,” kata Staf KPU Syauqi Muhibbin di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (19/2) malam.

KPU sendiri melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat berkewajiban memfasilitasi pemilih, termasuk santri yang ada di pesantren.

“Jadi, intinya semua pemilih harus terdaftar, harus dipakai hak konstitusionalnya,” ucapnya.

Selain itu, menurutnya, penyelengara pemilu juga wajib menindaklanjuti dan memprioritaskan semua suara pemilih, termasuk santri karena hal tersebut merupakan amanat konstitusi. “Jadi, (orang yang) terdaftar dalam pemilih (itu) mempunyai hak (memilih). Itu amanat konstitusi. Jadi KPU sangat concern (perhatian) tentang itu," ucapnya.

Ia menjelaskan, kalau santri menggunakan hak politik secara maksimal, yakni memilih Capres-Cawapres, Caleg DRI RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota itu dilakukan di daerah asal, tapi kalau tidak bisa di daerah asal, baik karena biaya untuk pulang ke daerahnya mahal atau jauh, maka bisa menggunakan hak politiknya di pesantren dengan mengurus formulir model A-5.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika seorang santri terdaftar di daerah lain, tapi daerah pemilihannya sama, maka mendapatkan suara maksimal atau penuh. Sedangkan kalau dapilnya berbeda, santri akan mendapatkan suara yang perwakilannya sesuai dengan dapilnya. Menurutnya, perbedaan tersebut terjadi karena sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 

“Karena Undang-Undang kita mengatakan bahwa presiden itu nasional, DPD itu provinsi, DPR RI gabungan beberapa kabupaten dan kota demikian juga gabungan beberapa kecamatan untuk DPRD Kabupaten dan Kota,” ucapnya. 

Sebagai informasi, proses administrasi pindah memilih itu hanya bisa dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara yang akan berlangsung pada 17 April 2019. Artinya, bagi pemilih yang ingin pindah memilih, harus mengurus proses administrasi paling lambat 18 Maret 2019.
(Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Bagikan:
Rabu 20 Februari 2019 23:30 WIB
Relasi Agama dan Budaya, Menag: Tak Bisa Dipisahkan
Relasi Agama dan Budaya, Menag: Tak Bisa Dipisahkan
Menag mengisi kuliah umum di UI Depok (Foto: Humas Kemenag)
Depok, NU Online
Agama dan budaya merupakan dua hal penting. Ibarat dua sisi mata uang, keduanya tak bisa dipisahkan. Agama tidak bisa diimplementasikan tanpa budaya. Sebaliknya, pengembangan budaya juga harus dipandu nilai agama. 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan hal tersebut saat didaulat mengisi kuliah umum di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Depok, Rabu (20/2). Kuliah umum yang berlangsung di Auditorium FIB ini digelar menyambut 60 tahun Program Studi Arab di fakultas tersebut. 

“Beragama perlu menggunakan rasa agar agama tidak justru menjadi alat merendahkan manusia. Demikian juga budaya. Jika tidak dilandasi kemampuan rasa, maka kebiasaan yang membudaya bisa menjadi kering dan mencerabut nilai kemanusiaan. Mari kembangkan rasa. Agama dan budaya penting agar rasa pada diri manusia tetap terjaga,” ujar Menag sebagaimana dilansir kemenag.go.id. 

Menag mengawali paparannya dengan penegasan bahwa Islam mengalami kontekstualisasi ketika didakwahkan. Sebab, ajaran Islam didakwahkan dalam konteks yang juga beragam. "Itulah kenapa ada sebagian praktik ajaran Islam di Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Budaya menjadi bagian yang sangat penting ketika Islam didakwahkan," kata Menteri Lukman.

Putra bungsu Menag KH Saifuddin Zuhri ini mengatakan, setidaknya ada tiga jenis relasi antara agama (Islam) dan budaya. Pertama, ketika agama dipersepsi bertentangan dengan tradisi, maka budaya dipaksa tunduk terhadap agama. 

"Kedua, pemahaman nilai agama dipaksa untuk tunduk dengan budaya yang sudah berkembang. Ketiga, nilai-nilai substantif agama diadopsi dalam budaya sehingga budaya mengalami penyesuaian dan melahirkan kebudayaan baru," paparnya. 

Masuknya Islam di Indonesia, dalam amatan Menag, lebih ke pola relasi yang ketiga. Islam didakwahkan sedemikian rupa sehingga tradisi budaya yang sudah berkembang tetap dipertahankan selama prinsip dan substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. “Selama tidak bertentangan, maka budaya tetap dijaga dan dipelihara,” tandasnya.  

Oleh karena itu, lanjut Menag, di dunia pesantren dikenal ungkapan tentang pentingnya menjaga warisan yang baik sambil terus berkreasi untuk melahirkan hal yang lebih baik dan kontekstual (Al-Muhafadzatu 'ala al-qadim al-shalih, wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah).  

Kuliah umum di FIB-UI ini dimeriahkan dengan penampilan puisi empat mahasiswa. Mereka membawakan puisi dalam empat bahasa: Arab, Persia, Turki, dan Ibrani. Menag juga membacakan tiga puisi bertajuk "Kebenaran dan Waktu", "Sandikala", dan "Cinta". Hadir Dekan FIB Adrianus Laurens Gerung Woworuntu, Kaprodi Arab Apipudin, dan sekitar dua ratus mahasiswa dari FIB, utamanya Prodi Arab. Kuliah umum mengangkat tema “Islam dan Kebudayaan di Indonesia”. (Musthofa Asrori)

Rabu 20 Februari 2019 23:20 WIB
Mereka yang Zalim kepada NKRI dan NU Semoga Diberi Hidayah Allah
Mereka yang Zalim kepada NKRI dan NU Semoga Diberi Hidayah Allah
Jakarta, NU Online 
Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Agus Salim mengatakan, belakangan ini keharmonisan bangsa Indonesia mulai ternodai karena adanya kalangan ekstremis yang berusaha mengadu domba dan memecah belah. Padahal menurut dia, watak bangsa Indonesia terkenal santun dan ramah tamah. 

Ia menyampaikan hal itu pada pengajian bulanan yang kali ini bertema Istighotsah untuk Indonesia Aman dan Damai di Gedung PBNU, Jakarta Rabu (20/2) malam. 

Ia menambahkan, kalangan ekstremis tersebut memiliki sifat menjelek-jelekkan NU, para kiai dan tokohnya. Namun demikian, ia mengajak Nahdliyin untuk mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah.  

“Semoga mendapatkan hidayah mereka. Mereka yang berbuat zalim kepada NU, kepada NKRI, kepada kiai diberikan hidayah dari Allah,” katanya disambut amin jamaah yang hadir. 

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di sela ceramahnya juga mengajak warga NU untuk berdoa untuk bangsa dan negara. 

“Ya Allah, kami mohon bangsa Indonesia diberi rahmat, aman, satu, utuh, tidak pecah sebab pilpres, pileg, wabil khusus NU tidak boleh pecah. Wajib jadi satu. Selama NU jadi satu; kalau bersatu, urusan negara 65 persen selesai,” katanya. 

"Sekali lagi mudah-mudahan, barangsiapa yang khianat membikin pecah belah persatuan Indonesia, ia berkhianat kepada dirinya. Berkhianat kepada Allah. Kok tega banget, orang bikin.hoaks ingin Indonesia bubar, perang saudara. Padahal Indonesia dibangun dengan darah," katanya. 

Padahal, ia menambahkan, kalau berkaca kepada sejarah, para kiai juga turut memperjuangkan negara ini. Kiai Zainal Musthafa dari Tasikmalaya meninggal karena dipenggal. Kiai Hamid Rusydi dari malang, meninggal diberondong Jepang. Di Lumajang Kapten Kiai ilyas meninggal. Hadratussyekh Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara di Mojokerto karena menolak seikerei yang diperintahkan Jepang. 

Pengajian rutin bulanan tersebut menghadirkan penceramah terakhir Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar. Ia menjelaskan satu per satu dalil dari amaliah warga NU yang selama ini dibid'ahkan kelompok lain. (Abdullah Alawi) 


Rabu 20 Februari 2019 23:15 WIB
Menaker Hanif Minta Pengusaha-Pekerja Perkuat Dialog Sosial
Menaker Hanif Minta Pengusaha-Pekerja Perkuat Dialog Sosial
Menaker M Hanif Dhakiri
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) agar memperkuat dialog sosial di perusahaan. Hal ini dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 yang berdampak pada berubahnya relasi hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja.
 
"Pengusaha dan Serikat pekerja harus memperkuat dialog sosial. Jadi kalau ada masalah dibahas, didiskusikan, dan dirembug secara bersama. Dengan cara itu persoalan hubungan industrial bisa diatasi dengan baik," kata Hanif saat menerima perwakilan Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI (MNC TV) di Jakarta, Senin (18/2).
 
Selain memperkuat dialog sosial, Hanif juga menyarankan untuk segera membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pihak manajemen perusahaan. Pasalnya, PKB merupakan sebuah instrumen penegas hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha serta sebagai sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
 
"Dengan PKB pekerja dan pengusaha akan lebih memahami tentang hak dan kewajiban masing–masing. Mengurangi timbulnya perselisihan hubungan industrial sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha," ujar Hanif.
 
Berdasarkan data Kemnaker tahun 2017, target perusahaan yang membuat PKB sebanyak 13.584 perusahaan dan tercapai 13.829 perusahaan. Kemudian tahun 2018, ditargetkan 13.910 perusahaan membuat PKB dan tercapai 14.418 perusahaan. Sedangkan tahun 2019, target tersusunnya PKB sebanyak 14.257 perusahaan. Diharapkan  realisasi tersusunnya PKB dapat kembali melampaui target.
 
Hanif menambahkan agar SP memiliki kekuatan dalam melakukan dialog sosial, maka SP perlu membekali anggotanya keterampilan berunding. SP bisa mengikutsertakan anggotanya untuk mengikuti Training of Trainers (TOT) atau upgrading trainers terampil bernegosiasi yang rutin diadakan Kementerian Ketenagakerjaan setiap tahun.
 
"Tujuan kegiatan ini adalah menciptakan trainer yang mampu melakukan kaderisasi terhadap tim perunding SP yang terampil dalam melakukan dialog sosial. Dengan begitu SP mempunyai kekuatan dalam bernegosiasi di forum bipartit," ungkap Hanif.
 
Sementara itu, Presiden SP Cipta Kekar TPI, Ronaldo, mengatakan tujuan kedatangan mereka adalah untuk memperkenalkan kepengurusan baru SP periode 2019-2022 sekaligus meminta arahan kepada Menteri.
 
"Kedatangan kami dalam rangka memperkenalkan kepengurusan baru kepada bapak menteri. Selain itu, kami juga ingin meminta arahan apa yang harus kami lakukan untuk memperkuat serikat pekerja di perusahaan," kata Ronaldo yang datang didampingi Sekretaris Jenderal SP Andi Fajar dan Dewan Pertimbangan SP Agus. (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG