::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

KPU Imbau Santri yang Ingin Pindah Lokasi Memilih Segera Urus Formulir A-5

Rabu, 20 Februari 2019 03:00 Nasional

Bagikan

KPU Imbau Santri yang Ingin Pindah Lokasi Memilih Segera Urus Formulir A-5
Jakarta, NU Online
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau santri agar memperhatikan jadwal pengurusan pemilih bagi yang berpindah tempat pemilihannya. Hal tersebut untuk mengantisipasi agar tidak terlambat dalam mengurus formulir A-5, yakni surat keterangan pindah memilih.

“Jadi untuk segera (memperhatikan jadwal pengurusan pemilih), kalau para santri menginginkan pindah memilih. Mumpung masih ada waktu,” kata Staf KPU Syauqi Muhibbin di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (19/2) malam.

KPU sendiri melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat berkewajiban memfasilitasi pemilih, termasuk santri yang ada di pesantren.

“Jadi, intinya semua pemilih harus terdaftar, harus dipakai hak konstitusionalnya,” ucapnya.

Selain itu, menurutnya, penyelengara pemilu juga wajib menindaklanjuti dan memprioritaskan semua suara pemilih, termasuk santri karena hal tersebut merupakan amanat konstitusi. “Jadi, (orang yang) terdaftar dalam pemilih (itu) mempunyai hak (memilih). Itu amanat konstitusi. Jadi KPU sangat concern (perhatian) tentang itu," ucapnya.

Ia menjelaskan, kalau santri menggunakan hak politik secara maksimal, yakni memilih Capres-Cawapres, Caleg DRI RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota itu dilakukan di daerah asal, tapi kalau tidak bisa di daerah asal, baik karena biaya untuk pulang ke daerahnya mahal atau jauh, maka bisa menggunakan hak politiknya di pesantren dengan mengurus formulir model A-5.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika seorang santri terdaftar di daerah lain, tapi daerah pemilihannya sama, maka mendapatkan suara maksimal atau penuh. Sedangkan kalau dapilnya berbeda, santri akan mendapatkan suara yang perwakilannya sesuai dengan dapilnya. Menurutnya, perbedaan tersebut terjadi karena sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 

“Karena Undang-Undang kita mengatakan bahwa presiden itu nasional, DPD itu provinsi, DPR RI gabungan beberapa kabupaten dan kota demikian juga gabungan beberapa kecamatan untuk DPRD Kabupaten dan Kota,” ucapnya. 

Sebagai informasi, proses administrasi pindah memilih itu hanya bisa dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara yang akan berlangsung pada 17 April 2019. Artinya, bagi pemilih yang ingin pindah memilih, harus mengurus proses administrasi paling lambat 18 Maret 2019.
(Husni Sahal/Abdullah Alawi)