IMG-LOGO
Internasional

Inggris Cabut Kewarganegaraan Remaja Anggota ISIS

Kamis 21 Februari 2019 1:30 WIB
Bagikan:
Inggris Cabut Kewarganegaraan Remaja Anggota ISIS
Shamima Begum (Tengah). Foto: Sky News
London, NU Online
Departemen Dalam Negeri Inggris mencabut status kewarganegaraan Shamima Begum (19). Shamima merupakan remaja asal Inggris yang bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah ISIS. Pada 2015, dia dan dua temannya -adiza Sultana dan Amira Abase- terbang dari Bandara Gatwick London untuk bergabung dengan ISIS di Suriah. 

Sebelumnya Shamima mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Inggris dengan alasan ingin membesarkan anak ketiganya yang baru saja lagi di sana. Shamima ingin agar anak ketiganya tumbuh di bawah sistem perawatan kesehatan yang baik. Dua anak Shamima sebelumnya meninggal di kamp kelompok ISIS karena sakit kekurangan gizi.

Sebetulnya Shamima sebelumnya memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Inggris dan Bangladesh. Namun Inggris mencabut status kewarganegaraannya karena Shamima bergabung dengan organisasi teroris. Departemen Dalam Negeri Inggris mencabut status kewarganegaraan Shamima dengan mengirimkan sebuah surat ke keluarganya di London Timur.

“Mengingat keadaan putri Anda, pemberitahuan tentang keputusan Menteri Dalam Negeri telah diajukan hari ini (19 Februari), dan perintah untuk menghapus kewarganegaraan Inggris-nya telah dibuat," tulis surat tersebut, dilansir laman The Telegraph, Rabu (20/2).

Dalam surat tersebut, keluarga Shamima juga didesak agar menyadarkan putrinya karena telah bergabung dengan kelompok ISIS. Meski demikian, dalam surat ditegaskan kalau Shamima dan keluarganya memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid memiliki kewenangan untuk mengecualikan siapa saja warga Inggris yang terlibat kegiatan teroris. Alasannya, kehadiran mereka yang terlibat aksi terror di Inggris membuat kepentingan warga lainnya tidak kondusif.

“Kita harus mengutamakan keselamatan dan keamanan negara kita,” katanya, dikutip laman BBC, Rabu (20/2).

Gabung ISIS usai menonton video sandera dipenggal

Shamima Begung menyatakan kalau dirinya gabung dengan kelompok ISIS atas keputusannya sendiri. Dia mengaku mantap bergabung dengan kelompok ISIS meski pada saat itu dirinya baru berusia 15 tahun. Setelah bergabung dengan ISIS, Shamima tidak menyesal sama sekali telah bergabung dengan kelompok teroris tersebut.

Merujuk hasil wawancara dengan BBC, Senin (18/2), Shamima mengaku kalau dirinya terinspirasi dan tertarik untuk gabung ISIS setelah menonton dua video propaganda ISIS. Video pertama menunjukkan bagaimana ISIS mengeksekusi para sanderanya. Sementara video kedua terkait dengan ‘kehidupan yang sangat baik’ di wilayah di bawah kekuasaan ISIS.

Menganggap tidak adil

Shamima menganggap kalau pencabutan status kewarganegaraan Inggris nya adalah sesuatu yang tidak adil. Dia berharap bisa mendapatkan kewarganegaraan Belanda. Sebagaimana diketahui, suami Shamima yang juga seorang militant ISIS Yago Riedijk berasal dari Belanda. 

“Saya sedikit kaget. Agak mengecewakan dan membuat frustrasi. Saya merasa agak tidak adil pada saya dan anak saya," kata Shamima, dikutip laman BBC.

“Mungkin saya bisa meminta kewarganegaraan di Belanda. Jika dia (suaminya) dikirim kembali ke penjara di Belanda aku hanya bisa menunggunya sementara dia masih di penjara,” lanjutnya.

Beragam reaksi

Keinginan Shamima untuk pulang kembali ke Inggris memicu reaksi yang beragam. Lord Carcile, mantan peninjau legislasi terorisme di Parlemen Inggris, mengatakan, pemerintah Inggris harus menerima kembali Shamima manakala gadis asal Bethnal Green itu tidak menjadi warga negara manapun. Carcile mendasarkan pendapatnya itu dengan hukum internasional. Dimana seseorang akan sangat sulit jika dibiarkan tanpa memiliki kewarganegaraan. 

Sementara mantan kepala polisi yang memimpin pencegahan terorisme saat Shamima kabur dulu Sir Peter Fahy memahami kalau warga London tidak tertarik untuk memulangkan Shamima. Menurutnya, hal itu dipicu pernyataan Shamima yang mengaku tidak menyesal sama sekali setelah bergabung dengan ISIS. 

“Jika saja Shamima menyatakan penyesalan bergabung dengan ISIS, mungkin situasinya bakal berbeda," kata Fahy kepada Radio BBC 4's Today. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Kamis 21 Februari 2019 22:15 WIB
Poin-poin Kerja Sama Forum Kandidat Doktor NU dengan Kampus di Malaysia
Poin-poin Kerja Sama Forum Kandidat Doktor NU dengan Kampus di Malaysia
Kuala Lumpur, NU Online
Rabu (20/2) merupakan momen bersejarah bagi Forum Kandidat Doktor NU Malaysia (FKD NU) dan Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur (KPBKL). Pasalnya, pada hari itu, pertemuan kedua belah pihak telah menyepakati beberapa poin kerja sama. 

Dalam sambutannya, Gufron, sekretaris FKD NU mengatakan, forum tersebut merupakan pertemuan lanjutan dari beberapa pertemuan sebelumnya. "Kedatangan kami ke sini untuk mematangkan rencana kerja sama yang telah kita bicarakan beberapa waktu lalu, meliputi penyelenggaraan seminar internasional, kursus intensif komunikasi bahasa Inggris, pelatihan pengurusan haji dan umrah, dan pelatihan pengurusan industri halal,” katanya.

Bak gayung bersambut, rektor Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur, Sakaria Semela menyetujui agenda kerja sama dimaksud. “Setelah membaca rancangan dan draf usulan kerja sama, kami daripada Kolej sangat appreciate program ini,” ujarnya dengan logat Melayu.

Pertemuan yang dikemas dalam suasana serius tapi santai ini menyepakati beberapa poin kerja sama, yaitu seminar internasional,  kursus intensif komunikasi bahasa Inggris, pelatihan pengurusan zakat dan wakaf, pelatihan pengurusan haji dan umrah, serta pelatihan pengurusan industri halal. 

Dalam waktu dekat, tepatnya bulan Maret 2019, kedua belah pihak akan bekerja sama menyelenggarakan pelatihan pengurusan zakat dan wakaf. Adapun pesertanya, terdiri dari perwakilan pengurus LAZISNU pusat, dan calon pengurus LAZISNU Malaysia. Sedangkan pematerinya merupakan para pakar pengelola zakat dan wakaf baik dari Malaysia maupun Indonesia.

Sedangkan seminar Internasional akan dilaksanakan pada bulan September 2019, dengan sistem call paper. Para pemateri dan peserta nantinya akan diprioritaskan dari kalangan dosen kampus di bawah naungan NU. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkankan kualitas para dosen, di samping untuk mendongkrak mutu kampus-kampus tersebut.

Sedangkan pelatihan pengurusan haji dan umrah, dan pelatihan pengurusan industri halal, sedang dikaji formula yang tepat dan format terbaik untuk menyelenggarakannya, mengingat kedua hal ini sangat dibutuhkan di tanah air.

Perlu diketahui, Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur merupakan kampus milik Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kampus ini memiliki program unggulan berupa Diploma Pengurusan Haji dan Umrah, Diploma Pengurusan Zakat dan Wakaf,  dan Diploma Pengurusan Industri Halal. Dan pada akhirnya, semoga kerjasama ini membawa kebaikan untuk umat Islam, baik di Malaysia maupun di Indonesia. (Red: Mahbib)
Kamis 21 Februari 2019 18:0 WIB
Opaba PCINU Mesir, Satukan Nahdliyin untuk Peradaban
Opaba PCINU Mesir, Satukan Nahdliyin untuk Peradaban
Kairo, NU Online
Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Mesir mengadakan Orientasi Penerimaan Anggota Baru (Opaba). Berlangsung pada tanggal 15 Februari 2019 di Hadiqah Azhar, acara diikuti sebanyak 300 peserta.

Muhammad Iskandar Zulkarnain, selaku ketua Panitia OPABA menjelaskan tahun ini Opaba diadakan dengan acara out door terlebih dahulu agar tercipta keserasian dan keakraban dari para mahasiswa.

"Motivasi mengadakan acara ini adalah untuk bersilaturahim dan menyatukan keluarga NU yang berada di Mesir dari seluruh Indonesia. Semisal Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi," katanya.

Mengangkat tema Menjaga Prinsip Nilai-nilai yang Baik dan Mengambil Hal-hal Baru, panitia membentuk tiga pos. Pertama, pos jurnalistik yang memberikan gambaran umum tentang dunia jurnalistik dan lembaga jurnal PCINU seperti buletin atau majalah. Pos kedua adalah kajian untuk melatih cara membaca kitab dan mengkajinya. Pos ketiga adalah bahtsul masail.

"Alasan kita mengambil lembaga bahtsul masail adalah untuk menghidupkan kembali dan menambah anggota yang ingin masuk ke dalam lembaga itu. Jadi bukan hanya orang itu itu saja yang ikut andil," ujar Nida Adzkiya selaku panitia divisi acara. 

Dari tiga pos yang tersedia, para peserta harus mengikuti salah satu dari tiga pilihan.

"Acara ini sangat bagus. Selain ada permainannya ada kajiannya. Juga di sini yang awalnya saya merasa ragu masuk NU ketika mengikuti Opaba, saya semakin yakin di mana saya harus berpijak. NU memberikan pemikiran yang selaras dengan keinginan saya," ungkap Niken Retno Wulandari, salah seorang peserta.

Acara ini ditutup pada tanggal 16 Februari 2018 di Auditorium Markaz Syekh Zayid atau biasa disebut DL (Daurah Lughah) dengan seminar Menjadi Nahdhliyin yang Berilmu, Berkarakter dan Berbudaya. Seminar menghadirkan tiga pembicara.

Pembicara pertama adalah Ustadz Ilman Muhammad Abdul Haq, Ketua Tanfidziyyah PCINU Mesir periode 2016-2018 membawa tema tentang keilmuan. Ustaz Alfan Khumaidi, Ketua I PCINU Mesir periode 2018-2020 membawa tema keazharan. Habibah Masruroh membawa tema tentang kefatayatan. (Hablie Haq/Kendi Setiawan)
Kamis 21 Februari 2019 17:0 WIB
Ke Xinjiang, Delegasi PBNU Ingin Dapatkan Data Akurat soal Muslim Uighur
Ke Xinjiang, Delegasi PBNU Ingin Dapatkan Data Akurat soal Muslim Uighur
Robikin Emhas (memakai syal)
Urumqi, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengatakan, maksud dan tujuan dari berangkatnya delegasi PBNU ke Provinsi Xinjiang China adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang keadaan Muslim Uighur, yang dalam pemberitaan media internasional mengalami represi.

“Intinya, tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri RRT (Republik Rakyat Tiongkok) kami ingin mendapatkan informasi akurat bagaimana keadaan umat Islam di Tiongkok, khususnya Muslim Uighur,” kata Robikin yang ikut dalam rombongan ke Xinjiang melalui pesan singkat kepada NU Online, Kamis (21/2).

“Termasuk apakah mereka memiliki kebebasan menjalankan peribadatan sebagaimana dijamin konstitusi Tiongkok,” lanjutnya. 


Delegasi NU, MUI, dan Muhammadiyah bertemu dengan Deputy Chairman China Islamic Association dan Presiden Xianjing Islamic Institute Abdurakib bin Tumurniyaz.

Robikin menceritakan, pada Rabu (20/2), rombongan bertemu dengan Deputy Chairman China Islamic Association dan Presiden Xianjing Islamic Institute Abdurakib bin Tumurniyaz. Menurut Robikin, dalam kesempatan tersebut Abdurakib menegaskan bahwa konstitusi Tiongkok menjamin kebebasan warga negara dalam beragama. Apakah mereka memeluk suatu agama ataupun tidak. 

“Mereka hidup berdampingan secara damai dan umat Islam bebas menjalankan agamanya,” kata Abdurakib. 

Di China sendiri, ada lima agama yang dipeluk oleh penduduknya, termasuk Islam. Abdulrakib menyebutkan kalau total pemeluk Islam di China mencapai 23 juta orang yang terdiri dari 10 etnis. 11 juta diantaranya adalah Suku Uighur. 


Delegasi berkunjung ke Exhibition on Major Violence Terorist Attack Cases in Xianjing.

Rombongan yang bertolak ke Xinjiang berjumlah 15 orang yang terdiri dari delegasi NU, MUI, dan Muhammadiyah. Masing-masing organisasi terdiri dari lima orang. Sementara pimpinan delegasi masing-masing adalah Robikin Emhas (NU), Muhyiddin (MUI), dan Syafiq Mughni (Muhammadiyah).

Selama di Xinjiang mereka akan menjalani berbagai rangkaian kegiatan. Pada hari ini, Kamis (21/2), rombongan bertemu dan dialog dengan otoritas Xianjing Islamic Institute. Selain itu, rombongan juga berkunjung ke tempat dimana dokumentasi serangan terorisme dan kekerasan Xianjing dipamerkan.


Delegasi berkunjung ke Exhibition on Major Violence Terorist Attack Cases in Xianjing.

Sementara besok harinya, Jum'at (22/2), rombongan akan berkunjung ke Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Vokasi Kapubaten Karakax dan Kashgar. Dua tempat yang selama ini diberitakan oleh sementara kalangan sebagai kamp penyiksaan Muslim Uighur. 

Sebelumnya, satu anggota Komite Penghapusan Diskriminasi Rasional PBB, Gary McDougall mengungkapkan, sekitar dua juta warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya diwajibkan menjalani indoktrinasi di sebuah kamp politik di Xinjiang. 

“(China) telah mengubah wilayah otonomi Uighur menjadi sebuah penampungan raksasa rahasia, semacam sebuah zona tanpa hak asasi,” kata McDougall, dikutip dari lama Reuters, Sabtu (11/8/2018).


Delegasi mengunjungi Xinjiang Islamic Institute.

Sementara lembaga hak asasi manusia yang bermarkas di New York, Human Right Watch, mengeluarkan sebuah laporan yang menguatkan tuduhan PBB tersebut di atas. Sebagaimana dikutip Reuters, Senin (10/9/2018), Human Right Watch melaporkan, sebagian besar minoritas Muslim Uighur di Xinjiang China mengalami penahanan sewenang-wenang. Mereka juga menghadapi pembatasan harian terhadap praktik keagamaan dan ‘indoktrinasi politik paksa.’

Menurut Human Right Watch, di ‘kamp-kamp tahanan itu,’ Muslim Uighur dan lainnya dilarang mengucapkan salam. Mereka harus mempelajari bahasa Mandarin dan menyanyikan lagu-lagu propaganda. Jika menolak instruksi yang ditetapkan pihak berwenang, mereka akan dihukum seperti tidak mendapatkan makanan atau berdiri selama 24 jam, atau ditempatkan di ruang isolasi.

Tidak hanya sampai di situ, diberitakan Muslim Uighur juga dilarang mengenakan jilbab, memelihara jenggot, dan melakukan ritual-ritual keagamaan di depan umum. Bahkan, rumah-rumah mereka di wilayah Xinjiang dipasangi kode QR sebagai upaya untuk mengontrol populasi dan aktivitas Muslim Uighur.

China semula membantah adanya kamp itu. Namun kemudian, China mengakui adanya kamp itu. Akan tetapi kamp itu dimaksudkan untuk pendidikan ulang warga Xinjiang, bukan sebagai kamp tahanan sebagaimana yang dituduhkan.
 
Pada akhir tahun lalu, Senin (24/12/2018), Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Xiao Qian mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Qian menegaskan kalau semua masyarakat China dari berbagai suku –termasuk Uighur- memiliki kebebasan dalam beragama.

Menurutnya, persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme. Ada sekelompok orang yang memiliki rencana untuk membuat Xinjiang berpisah dengan China. “Tapi demikian masih ada segelintir oknum yang berencana memisahkan Xinjiang dari Tiongkok dengan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan terorisme,” kata Dubes Qian melalui penerjemahnya.

Terkait dengan kelompok-kelompok separatis seperti itu, kata Dubes Qian, China mengambil beberapa langkah kebijakan. Diantaranya mengadakan program pendidikan dan vokasi sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mendapatkan kerja.

“Dan mendapatkan pendapatan yang stabil,” lanjutnya. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG