IMG-LOGO
Fragmen

Sejarah Munas Alim Ulama dari Masa ke Masa

Sabtu 23 Februari 2019 1:0 WIB
Bagikan:
Sejarah Munas Alim Ulama dari Masa ke Masa
Musyawarah Nasional Alim Ulama atau biasa disingkat Munas Alim Ulama, merupakan forum pertemuan yang diselenggarakan PBNU untuk membahas masalah keagamaan. Pada mulanya, kegiatan tersebut sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. 

Namun, menurut Sekretaris Jenderal PBNU H Helmy Faishal Zaini, sejak Muktamar NU ke-32 di Makassar pada 2010, diputuskan bahwa Munas yang biasanya diselenggarakan bersamaan dengan Konferensi Besar NU, harus dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode kepengurusan.  

Menurut Ensiklopedia NU, dari sisi peserta, Munas Alim Ulama dapat mengundang tokoh-tokoh alim ulama Ahlussunnah wal Jama’ah dari dalam maupun dari luar pengurus NU, terutama tokoh pengasuh pesantren, dan dapat pula mengundang tenaga ahli yang diperlukan. Sementara berdasar hasil keputusannya, Munas tidak dapat mengubah AD/ART, keputusan muktamar, dan tidak mengadakan pemilihan pengurus. 

Dalam sejarah NU, masih menurut Ensiklopedia NU, Munas diadakan pertama kali di Kaliurang tahun 1981. Masalah-masalah yang dibicarakan, selain mengukuhkan KH Ali Maksum sebagai Rais Am, juga memutuskan persoalan-persoalan yang dijawab peserta Munas, di antaranya: bayi tabung, cangkok mata, bank mata, cangkok ginjal dan jantung, dan lain-lain. 

Munas berikutnya diadakan di Situbondo pada 1983. Dalam munas bersejarah ini diputuskan Deklarasi Situbondo, yang merespons tentang Pancasila. Setelah itu, Munas diadakan di Cilacap tahun 1987; di Bandar Lampung tahun 1992 yang memutuskan sistem pengambilan hukum di lingkungan NU boleh menggunakan pola manhaji dengan syarat-syarat tertentu; di Bagu, Lombok Tengah, NTB tahun 1997; dan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta tahun 2002; serta Munas 2012 di Kempek, Cirebon. Dan yang terbaru dilaksanakan di Lombok tahun 2017. 

Menurut sejarawan NU H Abdul Mun’im Dz, Munas Alim Ulama sebenarnya dilakukan pada tahun 1954 di Cipanas, Bogor, Jawa Barat. Namun, peserta Munas itu adalah organisasi-organisasi Islam, kecuali Muhammadiyah. Posisi NU saat itu adalah pelopor Munas. Dengan demikian, Munas tahun 1954 bisa dikatakan sebagai Munas umat Islam, minus Muhammadiyah. 

Konteks Munas tahun 1954 adalah respons ulama-ulama terhadap gerakan sebagian umat Islam yang merongrong pemerintahan di bawah Presiden Soekarno yang dinilai tidak sah secara hukum Islam. Terutama dari Pimpinan Darul Islam (DI) Kartosuwiryo yang mengklaim diri sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam di "negara Islam" yang dideklarasikannya. 

Munas itu melahirkan gelar waliyyul amri ad-dlaruri bis syaukah untuk Soekarno yang intinya menegaskan posisi presiden Indonesia (Soekarno) sebagai pemimpin yang sah berdasarkan agama Islam.

Khoirul Amam dalam catatannya di NU Online berjudul Waliyul Amri 1954: Penyerahan Kedaulatan Itsbat Ramadhan kepada Pemerintah mengatakan, keputusan ini merupakan kelanjutan dari Keputusan Muktamar NU sebelum proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di Banjarmasin pada tahun 1936. 

Pada muktamar pertama kali di luar Jawa tersebut, para kiai mencari jawaban dari pertanyaan Indonesia (Hindia Belanda) menurut ajaran Islam? 

Para kiai waktu itu berpendapat bahwa Hindia Belanda adalah darus salam karena pernah ada kerajaan-kerajaan Islam, kemudian saat itu direbut kaum kafir penjajah (Belanda). Pendapat mereka berasal dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. (Abdullah Alawi)


Bagikan:
Rabu 20 Februari 2019 20:0 WIB
Ijazah Pesantren Tebuireng Zaman Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari
Ijazah Pesantren Tebuireng Zaman Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari
Tidak hanya sekolah umum, pesantren juga mengeluarkan ijazah. Hal itu misalnya dilakukan Pondok Pesantren Tebuireng pada masa kepemimpinan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. 

Berikut ijazahnya:  

Menerangkan bahwa soleh bin Abdul Chamid ex murid kita berasal dari Kulon Pasar dist. Nganjuk Reg. Nganjuk
Bahwasanya ia telah tamat belajar di kelas 6 dari sekolah kita, MADRASAH SALAFIYAH SYAFI’IYAH, Pondok Tebuireng, Jombang.
Bahwasanya adat istiadat, perangai dan kelakuannya baik. Pun tidak pernah tersangkut-paut dengan urusan politik. 
Kemudian kita cs berpesan padanya akan senantiasa setia terhadap agamanya, meluaskan dan menjaganya untuk kebaikan dunia dan akhirat. 

Kemudian ijazah itu ditandatangani KH Hasyim Asy’ari, dia menyebutnya alfaqir Allah Ta’ala. Orang yang menandatangani juga adalah telah diperiksa, dan kepala pondok. Sementara stempel yang dibubuhi stempel. 

Menurut Choirul Anam, santri Kiai Hasyim mulanya hanya 28 orang pada tahun 1899. Kemudian menjadi 200 orang pada 1910. Pada sepuluh tahun berikutnya, santri berlipat lagi menjadi 2000 orang. Masih menurut Choirul Anam yang mengutip pendapat Jepang, pada tahun 1942, murid KH Hasyim Asy’ari diperkirakan 25 ribu orang.  

Tentang pesantren Tebuireng dan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, KH Saifuddin Zuhri menyebutkan bahwa: 

Pesantren Tebuireng pada tahun 1939-1940 tetap berada di bawah langit yang cerah dalam masa keemasannya. Tebuireng menjadi mercusuar pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Tebuireng menjadi trade mark dan identitas kaum santri.

Menyebut diri sebagai alfaqir Allah Ta’ala merupakan kebiasaan KH Muhammad Hasyim Asy’ari pada tiap dokumen yang terkait dengannya. Misalnya saat ia mengisi pendataan orang-orang terkemuka di Indonesia yang dilakukan Jepang melalui GUNSEIKANBU TJABANG I, Pegangsaan Timur 36, Jakarta, awal mereka melakukan penjajahan Indonesia. 

Kiai Hasyim Asy’ari memiliki karya lebih dari itu. Sebagaimana ditulis di website Tebuireng (tebuireng.online) berdasar penelusuran oleh KH Ishom Hadzik, diperoleh catatan tentang kitab-kitab karya Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari  yaitu : 1) Adab al A’lim wa al Muata’alim (Etika Guru dan Murid); 2) al Duraar al Muntatsirah fi al Masaa’il al Tis’a Asharah (Taburan Permata dalam Sembilan Belas Persoalan); 3) al Tanbihaat al Waajibaat Liman Yasna’u al Mawlid bi al Munkarat (Peringatan Penting bagi Orang yang Merayakan acara Kelahiran Nabi Muhammad dengan Melakukan Kemungkaran); 4) Risalah ahl al Sunnah wa al Jama’ah; 5) al Nur al Mubiin fi Mahabbati Sayyid al Mursalin (Cahaya Terang dalam Mencintai Rasul); 6) al Tibyan fi al Nahy an Muqaata’at al Arhaam wa al Aqaarib wa al Ikhwaan (Penjelasan tentang Larangan Memutus Hubungan Kerabat, Teman Dekat dan Saudara); 7) al Risalah al Tauhidiyah; 8) al Qalaaid fi maa Yajibu min al ‘Aqaaid (Syair-syair Menjelaskan Kewajiban Aqidah). 9) Arba’in Haditsan;10) Ar Risalah fil ‘Aqa’I’d; 11) Tamyizul Haqq min al Bathin; 12) Risalah fi Ta’akud al Akhdz bi Madzahib al A’immah al Arba’ah; 13) ar Risalah Jama’ah al Maqashid. (Abdullah Alawi)

Selasa 19 Februari 2019 15:15 WIB
Gus Dur tentang Pengelolaan Lahan
Gus Dur tentang  Pengelolaan Lahan
Berbicara tentang tanah yang terus menyempit, bumi tetep sama saja, tidak molor tidak mengkeret. Dalam suatu pengajian di Masjid Al-Munawwaroh Ciganjur Gus Dur pernah bercerita bahwa suatu saat orang Jepang datang kepada petani di Amerika yang memiliki lahan amat luas. 

Tamu dari Jepang ini diajak tuan rumah Amerika berjalan-jalan ke area pertaniannya yang luas. 

Si Jepang bertanya, "Berapa luas tanah pertanianmu ini?"

Petani Amerika ini menjawab sambil naik ke atas traktor, "Kalau saya naik dari ujung awal tanah pertanian ini dari pagi hari, maka kita akan sampai di ujung tanah saya, nanti sore hari."

Maka si Jepang pun tak mau tengsing atas pamer kekayaan tanah si tuan rumah. Dia menjawab, "Oh, kalo begitu sama, di Jepang juga kalo kita naik mobil dari rumah pagi hari, sampai kantor bisa sore hari."

Sementara si Petani Amerika menunjukkan luas tanahnya, sang Tamu Jepang memamerkan kemacetan di kotanya.

Kemudian Gus Dur melanjutkan ceritanya, "Maka demikian pun kita di Jawa. Tanah pertanian terus habis dan anak cucu tidak lagi memiliki tanah yang cukup untuk menghidupi keluarga bila terus dibagi dengan cara dibelah atau diiris. Sementara jumlah lahan tidak mengalami penambahan."

Orang Jepang, kata Gus Dur, "Memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan agar lahan tanah pertanian mereka tetap cukup untuk menghidupi keluarga."

"Caranya adalah dengan membedakan antara hak waris dan hak kelola. Anak-anak tertua memiliki hak kelola dan sekaligus berkewajiban untuk membagi hasil pertanian dari lahan warisan orang tuanya secara adil kepada adik-adiknya yang bekerja di kota." 

"Dengan cara ini, anak-anak di kota tetap mendapatkan hasil dari tanah warisan orang tuanya tanpa mereka harus pulang ke desa untuk menjadi petani."

"Nah, barangkali kita di Indonesia bisa mengadopsi cara Jepang ini untuk mempertahankan luas lahan pertanian yang terus menyempit."

Lalu Gus Dur berbicara agak rumit bahwa merubah pemikiran masyarakat bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan banyak dukungan ilmiah, sosial dan mungkin perangkat kebijakan pemerintah. Semisal apakah bisa dalam hukum waris Islam membedakan antara hak kepemilikan dan hak pengelolaan?

Dan entahlah apakah tanah kita masih akan ada setelah sebegitu luasnya dibagi-bagi. (Syaifullah Amin)
Selasa 12 Februari 2019 7:45 WIB
Perjuangan NU Melawan PKI
Perjuangan NU Melawan PKI
Forum NU (Dok. Perpustakaan PBNU)
Keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam pusaran politik pasca-kemerdekaan mendapat tantangan yang tidak semakin mudah karena menghadapi penjajahan dalam bentuk lain. Penjajahan tersebut muncul dalam bentuk pemberontakan atau bughot terhadap pemerintahan yang sah, baik dari kelompok Islam konservatif maupun dari komunisme yang mewujud dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bagi NU, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara harus diiringi nilai-nilai agama. Namun, NU tidak merekomendasikan sama sekali negara berdasarkan formalisme agama. Sebab itu, meskipun masuk dalam golongan atau faksi Islam dalam sidang Majelis Konstituante, NU sepakat Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dengan dijiwai Piagam Jakarta.

Ketentuan menjalankan syariat Islam seperti tertuang dalam Piagam Jakarta cukup hanya menjiwai dasar negara, bukan sebagai dasar negara itu sendiri. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam dan spiritualitas secara umum.

Pada rentang tahun 1957-1959, Majelis Konstituante memang sedang membahas rancangan dasar negara. PKI masuk dalam faksi Pancasila. Namun, dasar negara Pancasila yang PKI perjuangkan hanya kamuflase politik karena yang diperjuangkan justru materialisme historis yang ateis.

KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (LKiS, 2013) mengungkapkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang termaktub dalam sila pertama dalam Pancasila ingin diubah menjadi “Kemerdekaan Beragama” oleh PKI. Padahal, “Kemerdekaan Beragama” merupakan esensi dasar demokrasi Pancasila. Pemerintah Indonesia menganjurkan setiap warga negara memeluk agama dan menjalankannya berdasar keyakinan masing-masing.

Upaya penjajahan dalam bentuk lain yang dilakukan PKI, pertama bisa dilihat dari usaha penetrasi ideologi komunis. Kedua, PKI melakukan pemberontakan fisik. Upaya bughot yang dilakukan PKI menelan banyak nyawa, termasuk dari kalangan NU yang sedari awal berjuang melawan ideologi komunis. NU melakukan perlawanan terhadap PKI di medan politik dan di lapangan selama kurun waktu 17 tahun.

Terkait penetrasi ideologi komunis, Abdul Mun’im DZ dalam Benturan NU-PKI 1948-1965 tidak terlepas dari perang global saat itu, yaitu Perang Dunia II. Marxisme merupakan pemikiran yang lahir dari filsafat Barat yang berjuang melawan perkembangan kapitalisme. Namun, keduanya lahir dari budaya yang sama, keduanya sama-sama ateis dan materialis. Karena itu, sekeras apapun permusuhan kedua saudara sekandung tersebut bisa ketemu dan saling bergandengan bahu-membahu.

Kapitalisme dan imperialisme Barat bisa bergandengan tangan dengan komunisme Soviet dalam menghadapi fasisme Nazi, Jepang, dan Italia dalam Perang Dunia II. Begitu juga dengan kolonialisme Belanda yang kapitalis itu bisa bekerja sama dengan komunisme yang sosialis dalam menghadapi Jepang dan dalam pemberontakan Madiun.

Para kiai NU tidak menutup mata, bahkan melek terhadap penetrasi ideologi itu. Sedari awal kalangan pesantren menolak segala bentuk penjajahan atau kolonilaisme, baik saat Belanda dan Jepang menjajah bangsa Indonesia. Namun, para kiai tidak terkecoh dan tidak melibatkan diri dalam pertarungan antara komunisme dan kolonialisme di Indonesia. Karena keduanya sama-sama ateis dan sama-sama imperialis.

Dengan tegas KH Idham Chalid dalam perhelatan Hari Lahir ke-39 NU di Jakarta mengatakan bahwa politik non-komunis atau anti-komunis yang dijalankan NU tidak hanya untuk menghadapi komunisme saja, tetapi NU akan berhadapan dengan segala bentuk la diniyun (sekularisme) dan segala bentuk zanadiqoh (ateisme). Karena keduanya merupakan satu-kesatuan sebagai musuh NU. (Lihat Verslaag Muktamar ke-22 NU tahun 1959 di Jakarta, dalam Abdul Mun’im DZ)

Bahkan jauh sebelumnya, Pendiri NU Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari pada tahun 1947 mengingatkan bahaya ajaran materialisme historis yang ateis itu bagi bangsa Indonesia. Karena konsep yang sedang dikembangkan secara gencar oleh PKI yaitu menyerukan pengingkaran terhadap agama dan pengingkaran terhadap adanya akhirat. (Lihat Naskah Khotbah Iftitah KH Hasyim Asy’ari pada Muktamar ke-14 NU di Madiun tahun 1947)

Terkait strategi dalam menghadapi PKI itu ditegaskan kembali oleh KH Saifuddin Zuhri (2013: 502) dalam sebuah tulisannya yang menyatakan bahwa: “Dengan dalil agama sebagai unsur mutalk dalam nation building, maka kita dapat menyingkirkan kiprah PKI di mana-mana. Bahkan kita bisa menumpas segala bentuk ateisme, baik ateisme yang melahirkan komunisme maupun ateisme yang melahirkan kapitalisme, liberalisme, atau fasisme. Setiap ideologi yang berbahaya tidak hanya bisa dilawan dengan kekerasan dan senjata, tetapi juga harus dihadapi dengan kesadaran beragama.”

Karena dari awal sudah memahami gerak-gerik PKI dengan komunismenya, tidak sulit bagi NU untuk mengidentifikasi siapa dalang dari pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (G 30 S) di Madiun dan di beberapa daerah dengan melakukan penculikan dan perbuatan sadis lainnya. Sebab saat itu, belum banyak yang mengetahui siapa dalang bughot tersebut.

NU mengidentifikasi bahwa percobaan perebutan kekuasaan melalui pemberontakan fisik didalangi oleh PKI. Karena itu, pada tanggal 3 Oktober 1965, ketika banyak orang belum mengetahui siapa dalang G 30 S, NU telah menuntut agar pemerintah membubarkan PKI. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG