IMG-LOGO
Munas-Konbes NU 2019
MUNAS KONBES NU 2019

234 Unit Usaha Kreatif Pesantren Dipamerkan di Munas

Selasa 26 Februari 2019 20:45 WIB
Bagikan:
234 Unit Usaha Kreatif Pesantren Dipamerkan di Munas

Kota Banjar, NU Online

Salah satu dari rangkaian acara yang menyedot perhatian masyarakat lokal Kota Banjar dalam rangkaian Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 adalah NU Expo 2019 yang bertempat di Taman Kota Banjar, Jawa Barat.

Pasalnya terdapat ratusan pameran usaha menarik yang disediakan oleh panitia. Ketua panitia NU Expo, Arif Rahmansyah Marbun mengatakan sebanyak 234 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berasal dari sejumlah pesantren dan pegiat ekonomi kreatif dipamerkan di acara NU Expo 2019.

“Kami laporkan total peserta NU EXPO 2019 ini berjumlah 234, yang merupakan perwakilan pesantren, UMKM, dan pegiat ekonomi kreatif yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Ciamis, Garut, Tasikmalaya, dan tentu saja para pegiat ekonomi kreatif dari Kota Banjar sendiri,” kata Arif Rahmansyah Marbun, di Kota Banjar, Selasa (26/2).

Ia berharap melalui NU EXPO yang akan digelar sampai tanggal 1 Maret nanti, sejumlah produk-produk kreatifitas para santri akan tersosialisasikan pada khalayak umum. “Sehingga kedepannya terbangun interaksi yang mempertemukan mereka dengan jaringan pengusaha, dengan lembaga perbankan, atau bahkan dengan BUMN,” papar sekretaris Lembaga perekonomian PBNU ini.

Terlebih di tengah kontestasi ekonomi yang semakin ketat, memperkenalkan peluang pengembangan ekonomi pesantren dalam ruang yang lebih luas lagi dapat meningkatkan peluang kerja sama yang lebih luas. “Kita ingin bersama-sama meningkatkan sumber daya, meningkatkan jaringan pasar, dan meningkatkan kualitas produk-produk berbasis pesantren sekaligus,” jelasnya.

Dalam sambutannya ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Banjar, Pemda Jawa barat dan Pengurus NU baik tingkat kota maupun provinsi atas dukungan pada kegiatan ini.

Rangkaian NU Expo 2019 merupakan bagian dari rangkaian Munas dan Konbes NU 2019 yang diselenggarakan mulai 27 Februari hingga 1 Maret 2019. Kegiatan yang mengangkat tema “Memperkuat Ukhuwah Wathoniyah untuk Kedaulatan Rakyat” ini bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. (Ahmad Rozali)

Bagikan:
Selasa 26 Februari 2019 22:30 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Beberapa Keberhasilan Lakpesdam PBNU Upayakan Inklusi Sosial
Beberapa Keberhasilan Lakpesdam PBNU Upayakan Inklusi Sosial
Kota Banjar, NU Online
Kepala Riset dan Advokasi Lakpesdam PBNU Ufi Ulfiah menuturkan, Lakpesdam dan beberapa mitranya telah melakukan upaya inklusi sosial di 13 kabupate/kota. Program tersebut telah menunjukkan hasil positif. Hasilnya, ada 12.097 legalitas kewarganegaraa yang terdiri dari KTP, KK, KIK, dan akta kelahiran yang telah dicapai. Sementara bantuan sosial seperti BPJS, KIS, KIP, Layanan Bantuan buku, Bantuan Pangan Tunai, Bantuan Pangan non-Tunai, Bantuan Pendidikan mencapai 2.840 orang. 

“Ini layanan tanggung jawab negara, tidak ada spesialnya. Yang spesial adalah ini dulu tidak bisa diterima oleh kelompok-kelompok yang terstigma. (mereka) Mengalami kesulitan (untuk mendapatkan layanan itu) baik lokasi, khususnya identitas. Bantuan modal untuk komunitas Rp 632 juta,” terang Ufi dalam Halaqah Nasional bertemakan Merumuskan Fiqh Kebahagiaan Menuju Indonesia Inklusif di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (26/2).

Ufi menerangkan, diantara komunitas yang diadvokasi Lakpesdam PBNU dalam upaya inklusi sosial adalah masyarakat adat Kajang Bulukumba Sulawesi Selatan dan Dayak Losarang Indramayu Jawa Barat. Mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam kasus masyarakat adat Kajang Bulukumba Sulawesi, mereka tidak bersedia melepas penutup kepalanya, passapu, ketika akan direkam untuk data KTP. 

Pada 2016, lanjut Ufi, Lakpesdam bersama dengan Disdukcapil Bulukumba meminta Kementerian Dalam Negeri agar komunitas masyarakat adat diperbolehkan foto untuk data KTP dengan menggunakan penutup kepala passepu. Hasilnya, mereka sekarang diizinkan untuk tetap memakai penutup kepada adatnya tersebut ketika diambil fotonnya untuk data KTP.

“Sekarang Lakpesdam sedang menginisiasi perekaman tanpa foto. Kenapa? Karena menurut UU harus ada foto. Lakpesdam sedang mendorong ini karena di masyarakat adat Kajang ada beberapa orang yang difoto berkali-kali tapi gambarnya tidak keluar,” jelasnya.

Begitu pun dengan masyarakat Dayak Losarang Indramayu. Ufi menceritakan, mereka tidak memiliki KTP karena tidak bersedia memakai baju ketika akan difoto untuk rekaman KTP. Sebagaimana diketahui, masyarakat Dayak Losarang adalah komunitas adat yang tidak memakai baju atau bertelanjang dada bagi laki-lakinya. 

Kemudian, imbuhnya, Lakpesdam menyelenggarakan Festival Brayan Urip dan mendorong agar komunitas ada Dayak Losarang diperbolehkan memiliki KTP tanpa harus memakai baju ketika direkam. Mereka akhirnya diperbolehkan tetap telanjang dada ketika direkam datanya. Meski demikian, mereka tidak mau memiliki KTP karena menganggap kalau KTP itu adalah muka mereka.

“Tetapi maksud saya begini, kalau sekarang Dayak Losarang melakukan perekaman KTP tanpa baju sudah diperbolehkan oleh Disdukcapil Indramayu. Beda dengan yang dulu,” katanya. 

Ufi menambahkan, Lakpesdam juga mendorong agar komunitas difabel di Bulukamba Sulawesi Selatan mendapatkan pelayanan yang inklusif untuk mendapatkan KTP. Selain difabel, mereka juga adalah masyarakat adat sehingga mereka mengalami eksklusi ganda. Lakpesdam mendorong agar Disdukcapil Bulukamba yang mendatangi mereka.

“Di Bima ada komunitas Hindu, Budha, dan Nasrani. Mereka pernah diserang tahun 2013 karena dianggap ada Pura terbesar di Asia. Namun kita datangi cuma kecil, cuma provokasi saja. Itu mereka 25 tahun tidak punya legalitas karena pertama tereksklusi secara tempat delapan jam dari kota Bima, kedua pernah ada konflik, dan ketiga ada orang Hindu,” paparnya. 

“Lakpesdam bolak-balik mendorong dan mengadvokasi disdukcapil. Akhirnya dibawa alat-alat perekam KTP itu ke atas Gunung Tambora dan selesai dalam waktu tiga hari,” imbuhnya.  

Tidak hanya itu, Ufi menjelaskan kalau program inklusi sosial yang digawangi Lakpesdam dan beberapa mitra juga telah berhasil melahirkan beberapa kebijakan yang bersifat inklusif. Diantaranya adalah Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat tahun 2016 Sulsel Bulukumba, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Mataram, Surat Camat Cempaga Kotawaringin Timur, dan JR UU Adminduk 2017

Menurut Ufi, program inklusi sosial tersebut berhasil karena menggunakan tiga pendekatan. Pertama, berbasis kepentingan. Setiap pihak tentu memiliki kepentingan masing-masing. Untuk menyukses program tersebut,Lakpesdam menjahit kepentingan masing-masing kelompok yang terlibat sehingga 'bisa bertemu'. 

Kedua, berbasis hak asasi manusia (HAM). Apapun yang dilakukan dalam inklusi sosial harus berbasis dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketiga, penggunaan kebudayaan. Lakpesdam juga melakukan pendekatan kebudayaan untuk menyukseskan program inklusi sosial. (Muchlishon)
Selasa 26 Februari 2019 20:55 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
Berbagai Kesenian Jawa Barat Warnai Pembukaan NU Expo di Kota Banjar
Berbagai Kesenian Jawa Barat Warnai Pembukaan NU Expo di Kota Banjar
Kesenian Kuda Lumping

Kota Banjar, NU Online

Sejumlah acara dipersiapkan panitia Nahdlatul Ulama Expo 2019 untuk memeriahkan acara, selain memamerkan sebanyak 234 unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) panitia juga menyiapkan sejumlah kegiaatan hiburan seperti Kuda Lumping, komedi berbahasa sunda dan jawa, serta pembacaan shalawat oleh santri pondok pesantren di Kota Banjar Jawa Barat.

Hiburan tersebut berhasil menyedot perhatian warga untuk mendekat ke arah panggung untuk menyaksikan pementasan tersebut. Semua acara hiburan itu digelar di sebuah panggung seluas 300 meter persegi yang berlokasi di dalam Taman Kota Kota Banjar.

Kegiatan ini merupakan acara pembukaan untuk menyambut kehadiran jajaran pengurus PBNU mulai dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj beserta jajarannya. Dalam pembukaan hadir pula Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih yang memberikan sambutan hangat terhadap kegiatan ini.

Ketua panitia NU Expo, Arif Rahmansyah Marbun dalam sambutannya mengatakan sebanyak 234 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berasal dari sejumlah pesantren dan pegiat ekonomi kreatif dipamerkan di acara Nahdlatul Ulama Expo 2019.

“Kami laporkan total peserta NU Expo 2019 ini berjumlah 234, yang merupakan perwakilan pesantren, UMKM, dan pegiat ekonomi kreatif yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Ciamis, Garut, Tasikmalaya, dan tentu saja para pegiat ekonomi kreatif dari Kota Banjar sendiri,” kata Arif Rahmansyah Marbun, di Kota Banjar, Selasa (26/2).

Rangkaian NU Expo 2019 merupakan bagian dari rangkaian Munas dan Konbes NU 2019 yang diselenggarakan mulai 27 Februari hingga 1 Maret 2019. Kegiatan yang mengangkat tema “Memperkuat Ukhuwah Wathoniyah untuk Kedaulatan Rakyat” ini bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.  

Menurut jadwal yang telah tersusun, kegiatan ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang rencananya akan didampingi jajaran pengurus PBNU, kabinet kerja dan Pemerintah Daerah Jawa Barat di hari pertama, Rabu (27/2). Pada hari kedua, Kamis (28/2) peserta akan mulai banyak membahas  sekitar 10 masalah kebangsaan dan masalah sosial dalam sesi bahtsul masail. Di hari ketiga, Jumat (1/3) masalah-masalah yang sudah dibahas tersebut akan diputuskan. Pada hai ini pula, kegiatan ini akan ditutup. (Ahmad Rozali)

Selasa 26 Februari 2019 19:40 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Empat Hal yang Terkait dengan Inklusi Sosial
Empat Hal yang Terkait dengan Inklusi Sosial
Kota Banjar, NU Online
Kepala Riset dan Advokasi Lakpesdam PBNU Ufi Ulfiah menjelaskan, inklusi sosial adalah proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu serta komunitas. Sehingga mereka yang marjinal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

“Serta memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok  masyarakat yang bersangkutan,” kata Ufi dalam Halaqah Nasional bertemakan Merumuskan Fiqh Kebahagiaan Menuju Indonesia Inklusif di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (26/2).

Menurut Ufi, inklusi sosial adalah ‘alat’ yang paling mampu untuk mengidentifikasikan model kesejahteraan, prinsip keadilan sosial, dan martabat manusia. Oleh karenanya, Ufi menyebut kalau ada empat hal penting yang terkait dengan inklusi sosial. Pertama, kemiskinan. Ufi memaparkan, selama ini definisi orang miskin adalah orang yang tidak memiliki uang sehingga harus didekati dengan memberikan bantuan uang untuk mengentaskannya. 

Sementara dalam kacamata inklusi sosial ‘orang miskin’ bukan satu kelompok yang homogen yang tidak memiliki uang, namun memiliki perbedaan berdasar etnisitas, ras, perbedaan fisik, dan orientasi seksual. 

“Argumen dasarnya adalah perbedaan identitas. Jadi selama ini program kemiskinannya pemerintah tidak pernah berpikir tentang adanya perbedaan identitas pada orang miskin. Inklusi sosial bisa mengidentifikasi itu,” jelasnya. 

Kedua, kesejahteraan. Mengutip UU Nomor 1974 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Sosial, Ufi menjelaskan kalau kesejahteraan sosial adalah suatu ata kehidupan dan penghidupan materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban sesuai dengan pancasila.

“Inklusi sosial mampu menangkap bahwa ada sumber ketidaksejahteraan yang sangat lama yang menyebabkan kelompok tertentu tidak merasa aman, selamat, tidak mampu menjalankan hak rohaniah oleh sebab perbedaan identitas yang melahirkan pengucilan,” jelasnya. 

“Tidak ada program pemerintah dalam konteks kemiskinan atau kesejahteraan yang menyasar soal itu. Jadi masih mainstream pembangunan manusia yang ekonomic capital,” lanjutnya.

Ketiga, ukuran pembangunan. Ufi menegaskan, inklusi sosial bukan lah sesuatu yang abstrak dan tidak bisa diukur. Akan tetapi, inklusi sosial bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan atau kebahagiaan. Baginya, program-program kesejahteraan yang dikembangkan pemerintah seperti KIS, KIP, dan lainnya tidak berhubungan dengan kebahagiaan atau kesejahteraan kelompok minoritas atau masyarakat adat.   

“Karena untuk legalitas saja, kelompok adat tidak bisa. Mereka stateless (tak bernegara) sebenarnya karena tidak diakui,” paparnya. 

Keempat, indikator kebahagiaan. Menurut Ufi, inklusi sosial mampu menangkap sumber eksistensi kemanusiaan yang seharusnya juga dibaca oleh program pembangunan yaitu martabat manusia. Inklusi mampu mengidentifikasi ada proses penyingkiran kemanusiaan yang tidak bisa dibaca oleh model pembangunan yang homogen.

Ufi mengatakan, pemerintah memiliki tiga indikator kebahagiaan. Pertama, kepuasaan hidup misalnya apakah suatu kelompok masyarakat memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kerohaniaannya. Kedua, perasaan misalnya kenyamanan dan kegembiraan warga negara. Ketiga, makna hidup misalnya penerimaan sosial terhadap suatu kelompok komunitas. (Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG